Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 2 (2024)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM KONTRAK KERJA ARTIS CILIK ]]>
<![CDATA[Astawa, Ni Made Ayu Gita Lestari]]>;
<![CDATA[Putra, Made Aditya Pramana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kontrak kerja artis cilik dan bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan kontrak kerja artis cilik untuk menjamin hak anak tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji bahan hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan kontrak kerja artis cilik harus sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Menaker Nomor KEP.115/MEN/VII/2004. Adapun dalam pelaksanaan kontrak kerja artis cilik, orang tua memiliki peran aktif untuk memastikan kontrak tersebut berjalan sebagaimana mestinya. This written article has the purpose of examining the regulation of work contracts for child artists and the parent’s responsibility in the implementation of work contracts for child artists to guarantee the child’s rights. The research method this study uses is normative research by examining legal materials. The results show that the work contracts for child artists must be in line with the provisions of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as well as Minister of Manpower Decree Number KEP.115/MEN/VII/2004. As for the implementation of work contracts, parents have an active role in ensuring the contract runs as it should.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Wori, Catherine Carolyn]]>;
<![CDATA[Shara, Made Chintya Puspita]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memastikan langkah-langkah potensial yang dapat diambil untuk mendukung klaim atau pernyataan dalam menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana penganiayaan menurut prinsip pembuktian merupakan tujuan dari penulisan ini. Suatu pengadilan pidana berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan jahat termasuk kegiatan kriminal penganiayaan. Setiap proses penjatuhan sanksi kepada terdakwa, haruslah melalui proses persidangan yang salah satunya adalah tahap pembuktian, dalam karya tulis ini akan dibahas pembuktian kesalahan terdakwa tindak pidana pengamiayaan sebagaimana termuat dalam Putusan PN Denpasar Nomor:198/Pid.b/2023/PN DPS. Metode kajian hukum normatif digunakan untuk mengkaji putusan ini yang melibatkan tinjauan pustaka. Dalam kasus ini juga terdapat anak terdakwa yang merupakan korban penganiayaan. Status tersangka ini perlu dianalisis kesalahannya dalam upaya menjamin prinsip pembuktian yang baik demi memperoleh kebenaran materiil. Penganiayaan terhadap anak pada dasarnya tidak dapat dibenarkan baik dari segi hukum maupun agama. Dalam putusannya hakim telah memberikan penalaran yang baik serta memberikan pertimbangan yang tepat khususnya dalam menghubungkan alat bukti dengan kronologis kejadian. Determining the potential steps that can be taken to support a claim or statement in determining the guilt of a defendant in a crime of abuse according to the principles of evidence is the aim of this writing. A criminal court plays a role in resolving legal disputes between individuals or groups involved in evil activities including criminal activities of persecution. Every process of imposing sanctions on a defendant must go through a trial process, one of which is the evidentiary stage. In this paper we will discuss the proof of the defendant's guilt in the crime of abuse as contained in the Denpasar District Court Decision Nomor:198/Pid.b/2023/PN DPS. This decision was analyzed using normative legal research methods involving a literature review. In this case there is also the defendant's child who is a victim of abuse. The suspect's status needs to be analyzed for his mistakes in an effort to guarantee good evidentiary principles in order to obtain material truth. Basically, child abuse cannot be justified both from a legal and religious perspective. In his decision the judge provided good reasoning and gave appropriate considerations, especially in connecting the evidence with.]]>
<![CDATA[PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Haloho, Elisa Satriani Br]]>;
<![CDATA[Sugama, I Dewa Gede Dana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetaui peran kejaksaan sebagai penuntut umum pada tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak penuntut umum pada saat penuntutan dilangsungkan. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendektan konseptual (conceptual approach) penelitian normatif akan berusaha memperoleh suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum agar masalah hukum bisa terjawab. Hasil penelitian ini yakni jaksa memiliki peran aktif dengan tujuan agar menganbil bagian dalam tugas penuntutan melalui cara memberi arahan baik secara tulisan maupun secara lisan. Sebelum penuntutan diberlangsungkan jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, ini merupakan supaya melihat perkembangan yang terjadi selama penyidikan yang pada akhirnya menerima jawaban yang dimulai melalui penyelidikan dan penyidikan. Selama melakukan pra penuntutan terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa kurangnya partisipasi korban maupun saksi pada saat proses persidangan sedang berlangsung. Sehingga dapat menimbulkan penjatuhan hukuman terhadap anak. The purpose of this study was to determine the role of the prosecutor as a public prosecutor in the crime of theft committed by children. to increase the knowledge of readers about the constraints and obstacles experienced by the public prosecutor at the time of prosecution. The method of this study using normative juridical research using the approach of legislation (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach) normative research will seek to obtain a rule of law, legal principles, and legal doctrine so that legal problems can be answered. The result of this study is that the prosecutor has an active role in order to take part in the task of the prosecution through how to give direction both in writing and orally. Before the prosecution takes place, the prosecutor first conducts a pre-prosecution, this is in order to see the developments that occur during the investigation which ultimately receives answers that begin through investigation and investigation. During the pre-prosecution there are obstacles and obstacles faced by the public prosecutor. In this case, it can also be said that there was a lack of participation of victims and witnesses at the time the proceedings were taking place. So that it can lead to the imposition of punishment on the child.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KETERPADUAN ANTAR SUBSISTEM SERTA KEADILAN BAGI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Putri, Putu Ristha Kharisma]]>;
<![CDATA[Resen, Made Gde Subha Karma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel yang berjudul “Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Keterpaduan antar Subsistem serta Keadilan Bagi Masyarakat” ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana peran Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat terjamin sesuai dengan dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan método hukum normattif yakni penelitian dengan melakukan foksu pada pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan komapasi yakni membandingkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum dapat mencerminkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Ini disebabkan belum adnaya sinkronisasi antara lembaga peradilan dengan regulasi yang mengaturnya. Sehingga kedepannya, agar dapat menjamin sebuah ekosistem hukum yang baik, amak diperlukan adanya hubungan yang baik antara regulasi yang mengatur dengan pelaksana yang ada di masyarakat. The purpose of writing this article entitled "The Existence of the Criminal Justice System to Create Integration between Subsystems and Justice for Society" is to find out and analyze the role of the Criminal Justice System in realizing integration and synchronization between subsystems in the criminal justice system so that it is hoped that justice can be realized in society. and compliance with laws that guarantee the rights of each community are guaranteed in accordance with Human Rights. The research was carried out using a normative legal method, namely research focusing on a statutory regulatory approach and a comparative approach, namely comparing one regulation with another. The research results show that criminal law enforcement in Indonesia still cannot reflect the existence of an integrated criminal justice system. This is because there is no synchronization between judicial institutions and the regulations that govern them. So that in the future, in order to guarantee a good legal ecosystem, it is necessary to have a good relationship between the regulations that regulate them and the implementers in society.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT YANG SEDANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM (PENINJAUAN KEMBALI) ]]>
<![CDATA[Situmeang, Novri Bintara]]>;
<![CDATA[Priyanto, I Made Dedy]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk meneliti akibat hukum yang terjadi dari pelaksanaan putusan pailit kepada debitur yang sedang melakukan upaya hukum luar biasa dan bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan manakala terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan pailit yang diselenggarakan terlebih dahulu yang sedang terajukan upaya hukum luar biasa. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan pendekatan penelitian normatif dengan menganalisis hukum kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun upaya hukum lain dapat ditempuh kepada putusan pailit, namun secara teori hal tersebut dapat diselenggarakan terlebih dahulu. Debitur tidak lagi pailit jika putusan PK membatalkan putusan pailit yang dimohonkan oleh PK. Akibat putusan pailit berlaku sama kepada harta pailit debitur selama putusan belum dibalik pada level penelaahan ataupun sedang berlangsung prosedur hukum peninjauan kembali. This writing aims to examine the legal consequences that occur from the implementation of a bankruptcy decision for debtors who are taking Extraordinary Legal Remedies and what efforts can be implemented when there are obstacles in implementing the bankruptcy decision that was held previously and that is currently being submitted for Extraordinary Legal Remedies. In this research, researchers used a normative research approach by analyzing bankruptcy law. The study indicated hat although other legal measures can be taken to decide on bankruptcy, in theory this can be done first. The debtor is no longer bankrupt if the Judicial Review decision cancels the bankruptcy decision requested by the Judicial Review. The consequences of a bankruptcy decision apply equally to the debtor's bankruptcy assets as long as the decision has not been reversed at the review level or legal review procedures are underway.]]>
<![CDATA[UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA BALI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU ]]>
<![CDATA[Prameswari, Anak Agung Indira Paloma]]>;
<![CDATA[Resen, Made Gde Subha Karma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dunia internasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru di Polda Bali dan mendalami Ilmu Hukum terkait Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru yang akan dibahas, serta cara penanggulangannya. Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru. Secara khusus tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru di Polda Bali, serta kebijakan Ditresnarkoba Polda Bali dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru. Tindakan. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian empiris dimana mengamati dengan langsung fenomena kehidupan nyata dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penulis memanfaatkan teknik wawancara dan pustaka untuk mengumpulkan data. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ada dua cara untuk menentukan jenis narkoba yang digunakan, yaitu non penal dan penal, seperti yang diungkapkan Direktorat Reserse Narkoba. Upaya non-penal yang bersifat preventif dan preemptif meliputi reintegrasi kesejahteraan sosial dan kerja Badan Penelitian Narkotika dalam menentukan jenis narkoba baru melalui tes urine. Ini juga melibatkan pelaksanaan uji laboratorium ilmiah untuk menentukan sifat zat. Narcotics maltreatment is an urgent problem which requires attention not only from Indonesia but also internationally. The aim of this composition is to comprehend the New Type of Narcotics Crime in the Bali Regional Police and deepen legal knowledge related to efforts to eradicate the New Type of Narcotics Crime which must be covered, along with potential solutions. New Type of Narcotics Crime. Specifically. The goal is to ascertain how New Type Drug Crimes are handled and New Type Drug Crime Prevention Efforts at the Bali Police, as well as the policy of the Bali Police Narcotics Directorate in eradicating New Type Drug Crimes. Action. This research uses empirical research methods that directly observe real life phenomena by utilizing primary, secondary and tertiary legal materials. The writer uses interview techniques and literature to collect data. According to the findings of this study, there are two ways to determine the type of drug used, namely non-penal and penal, as stated by the Directorate of Drug Investigation. Non-penal efforts that are preventive and preemptive include social welfare reintegration and the work of the Narcotics Research Agency in determining new types of drugs through urine tests. It also involves carrying out scientific laboratory tests to determine the properties of substances.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sari, Mega Indah]]>;
<![CDATA[Utari, Anak Agung Sri]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum klausula eksonerasi terhadap sahnya suatu perjanjian dan menganalisis mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian baku yang merugikan konsumen dikarenakan pencantuman klausula eksonerasi. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat. Karya ilmiah ini tersusun atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diperleh dengan cara merangkum ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya ilmiah terdahulu yang berguna untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam hukum positif Indonesia dikarenakan dalam KUH Perdata serta UUPK hanya secara implisit mengatur mengenai klausula eksonerasi tersebut. Pemerintah diharapkan mengkaji ulang UU PK agar menambahkan ketentuan yang eksplisit mengenai pelarangan untuk mencantumkan klausula eksonerasi oleh para pelaku usaha agar kedepannya tidak ada lagi konsumen yang dirugikan haknya akibat adanya klausula eksonerasi tersebut. Writing this scientific journal aims to find out about the legal position of the exoneration clause on the validity of an agreement and analyze the legal consequences of a standard agreement that harm consumers due to the inclusion of an exoneration clause. In writing this scientific paper using normative legal research due to a vagueness of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach that has to do with the issues raised. This scientific work is composed of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is obtained by summarizing the provisions of laws and regulations, literature, and previous scientific works that are useful for answering the problems that have been raised. The results of the study indicate that there is a vagueness of norms regarding the inclusion of the exoneration clause in Indonesian positive law because the Civil Code and UUPK only implicitly regulate the exoneration clause. The government is expected to review the PK Law in order to add an explicit provision regarding the prohibition to include an exoneration clause by business actors so that in the future there will be no more consumers who are harmed by their rights due to the exoneration clause.]]>
<![CDATA[MEKANISME MEDIASI-ARBITRASE DALAM PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Israel, Xavier Lausdeo]]>;
<![CDATA[Putra, Made Aditya Pramana]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendalami terkait kepastian hukum dan proses penyelesaian baru dari perselisihan industrial yang melibatkan pekerja/serikat pekerja dengan Perusahaan yaitu metode gabungan. Dalam mengkasi jurnal ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan dari suatu peraturan perundang-undangan dan juga sebuah pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa teori "mediasi-arbitrase", yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial antara pekerja atau serikat pekerja dan perusahaan melalui proses kombinasi, sangat penting untuk dikaji kepastiannya. Diharapkan ide-ide baru dan keyakinan hukum akan muncul dalam proses penyelesaian konflik industri. Metode gabungan (mediasi-arbitrase) dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat memberikan kepastian hukum karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama. Metode gabungan ini menggabungkan keunggulan dari kedua metode dalam satu proses penyelesaian sengketa. Jika memenuhi syarat, pihak ketiga yang berperan sebagai mediator dapat bertindak sebagai arbiter selama proses arbitrase ini berlangsung serta dapat memberikan putusan arbitrase dengan cepat. Jika para pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan pemecahan masalah atau sengketa melalui arbitrase maka peran mediator adalah membuat nota kesepakatan yang didalamnya memuat hal-hal yang sudah menjadi kesepahaman bersama antara para pihak bersengketa yang terlibat didalamnya. The aim of this research is to analyze and explore legal certainty and a new resolution process for industrial disputes involving workers/unions and companies, namely the combined method. In reviewing this scientific journal, the author uses an approach method from statutory regulations and also a conceptual approach. The results of this research suggest that the "mediation-arbitration" theory, which is used to resolve industrial relations disputes between workers or trade unions and companies through a combination process, is very important to study for certainty. It is hoped that new ideas and legal confidence will emerge in the process of resolving industrial conflicts. The combined method (mediation-arbitration) in resolving industrial relations disputes can provide legal certainty because both parties have the same interests. This combined method combines the advantages of both methods in one dispute resolution process. If it meets the requirements, a third party acting as a mediator can act as an arbitrator during the arbitration process and can provide an arbitration award quickly. If the parties have reached an agreement to continue solving the problem or dispute through arbitration, the role of the mediator is to make a memorandum of agreement which contains matters that have become a mutual understanding between the parties involved in the dispute.]]>
