cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 3 (2024)" : 8 Documents clear
LEGALITAS PENDAYAGUNAAN SPECIAL DRAWING RIGHT OLEH PRESCRIBED HOLDER PADA DANA MONETER INTERNASIONAL Ramaputra, Gede Angga Wirabhuwana; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persinggungan diantara integrasi ekonomi yang ‘tak-terhindarkan’ dengan keberadaan Special Drawing Right (SDR) menyodorkan tantangan baru bagi diskursus hukum moneter internasional. Hal ini terkhusus dapat dijumpai dalam kasus yang melibatkan Prescribed Holder. Terdapat dilema diantara ‘kekakuan’ negara dalam membangun integrasi, disamping fleksibilitas yang ditawarkan oleh organisasi internasional yang masih terbelenggu dalam status. Kepastian akan status (legalitas) dari organisasi internasional dalam mendayagunakan SDR haruslah dapat dijamin oleh hukum. Deskripsi minim mengenai Prescribed Holder dalam Article of Agreement International Monetary Fund (IMF) dan peraturan pelaksanaannya berimbas pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prinsip yang sebenarnya mendasari pendayagunaan SDR oleh Prescribed Holder pada IMF. Secara praktis, penelitian ini akan membukakan jalan yang lebih pasti bagi organisasi internasional dalam berperan dalam integrasi ekonomi internasional khususnya dalam bidang moneter. Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwasannya Prescribed Holder ternyata memiliki legalitas yang bersifat an sich dalam mendayagunakan SDR. The 'inevitable' realtion of economic integration and the existence of the Special Drawing Right (SDR) poses a new challenge for international monetary law discourse. This can be found in cases involving Prescribed Holder. There is a dilemma between the countrie’s stiffness in building integration and friendship apart from those offered by international organizations which are still tied on status. Certainty of the status (legality) of international organizations in utilizing SDR must be guaranteed by law. The minimum description of Prescribed Holder in the Articles Agreement of the International Monetary Fund (IMF) and its implementing regulations has an impact on legal uncertainty. This research aims to find out and understand the actual principles underlying the utilization of SDRs by Prescribed Holder. Practically, this research will open a clearer path for international organizations to play a role in international economic integration, especially in the monetary sector. This research is classified as normative legal research which applies statutory and conceptual approaches. Through this research, it can be seen that the Prescribed Holder apparently has significant legality in utilizing SDR. TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back //
MENYOAL JUDICIAL REVIEW BATAS USIA MINIMAL DAN MAKSIMAL CALON PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Nugraha, Jeremy Ariel; Atmaja, Bima Kumara Dwi
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali isu seputar syarat usia maksimal dan minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Indonesia, serta menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks konstitusionalitas dan konsistensi batas usia calon presiden dari perspektif hukum tata negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagai negara demokratis, Indonesia memandang penting untuk menjaga keseimbangan antara usia sebagai ukuran kematangan dan pengalaman dalam kepemimpinan, serta hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi berdasarkan usia, selain dari pada itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau case approach dalam menganalisis sejumlah kasus judicial review yang melibatkan batas usia calon presiden di MK, serta mengidentifikasi pertimbangan hukum yang mendasari keputusan MK. Hasil penelitian menunjukkan adanya konstitusionalitas aturan usia calon presiden sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 pasal 169 huruf q dan UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 . Adanya kewenangan ini berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Selain itu, penelitian juga membahas alternatif kebijakan terkait batas usia calon presiden dan implikasi dari kegagalan proses judicial review. Maka pentingnya menjaga keseimbangan antara memastikan bahwa pemimpin negara memiliki pengalaman dan kematangan yang memadai sambil melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi pemilihan umum. This research aims to explore issues surrounding the maximum and minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU Pemilu) in Indonesia, as well as examining the authority of the Constitutional Court (MK) in the context of the constitutionality and consistency of age limits. presidential candidate from the perspective of Indonesian constitutional law. This research uses a case approach in analyzing a number of judicial review cases involving the age limit for presidential candidates at the Constitutional Court, as well as identifying the legal considerations underlying the Constitutional Court's decisions. The research results show that there is the constitutionality of the age regulations for presidential candidates in accordance with Law No. 7 of 2017 article 169 letter q and the 1945 Constitution article 28 D paragraph 1. The existence of this authority is related to the principles of democracy, equality and non-discrimination. Apart from that, the research also discusses alternative policies regarding the age limit for presidential candidates and the implications of the failure of the judicial review process.
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN HOOLIGANISME TERHADAP WASIT Tarigan, Naomi Claudie Iganta; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana oleh suporter yang melakukan hooliganisme terhadap wasit serta dapat mengetahui usaha yang bisa dilakukan dalam mengatasi hooliganisme yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dimana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa dalam hal suporter terbukti melakukan tindakan hooliganisme yakni melakukan penganiayaan terhadap wasit maka supporter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang mana dalam pertanggungjawaban terhadap penganiayaan wasit oleh supporter merujuk pada Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP. Sementara untuk membatasi terjadinya tindakan hooliganisme maka perlu adanya usaha preventif yang dilakukan oleh setiap pihak yang terkait. Adapun usaha preventif yang dapat dilakukan antara lain pengamanan stadion, pembuatan kartu identitas, serta pemberian edukasi. This study aims to analyze criminal liability by supporters who commit hooliganism against referees and can find out the efforts that can be made in overcoming hooliganism committed by football supporters. The method used in this study is normative legal research which is carried out with a statute approach. The results of this study show that hows that if a supporter is proven to have committed an act of hooliganism, namely to abuse the referee, the supporter can be held criminally responsible. Accountability for abuse of referees by supporters refers to Article 170 of the Criminal Code or Article 351 of the Criminal Code. Meanwhile, to limit the occurrence of acts of hooliganism, it is necessary that all parties implement preventive measures. The preventive measures that can be carried out include securing the stadium, making identity cards, and providing education.
HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PADA PENJUALAN BARANG BERMEREK PALSU DI INDONESIA Stevano, Nicholas; Yogantara S, Pande
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menelaah peraturan hukum yang berkaitan dengan pelestarian hak merek dan sanksi bagi penjual produk bermerek palsu. Penulisan memakai metode Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan memakai Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penulisan, peraturan hukum terkait produk bermerek di Indonesia diatur di tingkat nasional melalui UU No 20 Thn 2016 terkait Indikasi Geografis dan Merek. Tindakan yang berkaitan dengan merek dagang ditetapkan oleh negara guna memberi perlindungan hukum pada pemilik merek. Pengaturan mengenai sanksi dikenakan kepada penjual produk merek palsu dapat dilihat pada Pasal 102 UU 20 Thn 2016 terkait Indikasi Geografis dan Merek. The motivation behind composing this Exploration to survey Lawful Guidelines for Marked Products connected with the Assurance of Brand Right and approval for vendors of fake Marked Merchandise.The analysis utilizes normative legal research with the Statute Approach, Conceptual Approach, and Analytical Approach. The aftereffects of the Exploration express that the legitimate standards for Marked Merchandise in Indonesia have controlled Broadly in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concern Brand and Geographic Indication. The State makes Regulations and Guidelines with respect to Imprints so that brand proprietors can be given Lawful Security. sanctions for sellers of fake Marked Products have been directed in article 102 the Law of the Republic Indonesia Number 20 of 2016.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGGAHAN KEMBALI POTONGAN VIDEO PODCAST YANG MENGANDUNG HOAX DAN MERUGIKAN CONTENT CREATOR Kesuma, Anak Agung Gede Dwiatmaja Dharma; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IPTEK menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK mempengaruhi berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, pertahanan, transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengndung hoax merugikan content creator dan mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengndung hoax merugikan content creator. Penulisan artikel hukum digolongkan sebagai penelitian normatif. Penulisan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan dan strategi konseptual. Jenis pendekatan ini menggunakan tiga sumber bahan hukum: bahan primer, sekunder, dan tersier. Semua sumber ini dikumpulkan seluruhnya melalui teknik studi dokumen, dan teknik kualitatif akan digunakan untuk analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengunggahan potongan video podcast yang mengandung hoaks melanggar hukum dan merugikan content creator, dengan pelanggaran tersebut diatur oleh UU ITE dan UU Hak Cipta. Meskipun undang-undang tersebut memberikan perlindungan, implementasinya seringkali tidak efektif karena ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan definisi yang multitafsir. Science and Technology (IPTEK) has become an important part of various aspects of human life. The development of IPTEK impacts several fields, including education, defense, transportation, trade, and communication. This research aims to understand and analyze the legal violations related to the reposting of podcast video clips containing hoaxes that harm content creators and to examine the legal protection against such reposting. The legal article writing is classified as normative research. The writing uses two approaches: the legislative approach and the conceptual strategy. This approach employs three sources of legal materials: primary, secondary, and tertiary. All these sources are collected through document study techniques, and qualitative techniques will be used for analysis. The results of this study indicate that reposting podcast video clips containing hoaxes violates the law and harms content creators, with such violations regulated by the ITE Law and the Copyright Law. Although these laws provide protection, their implementation is often ineffective due to ambiguities in law enforcement and interpretative issues.
EXTRAJUDICIAL KILLING: PELANGGARAN HAK UNTUK HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA Firdaus, Dimas Miftahul; Dananjaya, Nyoman Satyayudha
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan extrajudicial killing yang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu yang kerap terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya terhadap pelaku serta korban dari tindakan extrajudicial killing. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan penggunaan kekuatan bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan aparat kepolisian tidak memiliki parameter terlebih dahulu dalam penggunaan kekuatan. Permasalahan tersebut berdampak pada timbulnya perampasan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup untuk para korban yang dalam hal ini merupakan tersangka/pelaku kejahatan tindak pidana. The purpose of this study is to examine further related to extrajudicial killing, which is murder committed by state apparatus without any prior judicial process that often happens in Indonesia, as well as to find out how the responsibility of the state, which has the obligation to protect and respect human rights for each of its citizens towards the perpetrators and victims of extrajudicial killing. This study uses normative research methods with legislative and comparative approaches. The results of this study shows that there is still a legal vacuum related to the use of force for police officers in carrying out their duties to maintain security and public order in the community, which results in police officers not having prior parameters in the use of force. These problems affect the deprivation of human rights, namely the right to life for victims who are suspects/perpetrators of criminal acts.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAYANAN STREAMING FILM BERBASIS LANGGANAN (NETFLIX) YANG DIUNGGAH DALAM TELEGRAM Sirait, Dinda Gloria; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma Dharma
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pandangan tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran yang dimaksud dalam artikel ini adalah pelanggaran pembajakan yang melibatkan pembelian dan penyebaran ciptaan secara ilegal. Tulisan ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pembajakan film melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, sehingga pencipta dapat menuntut ganti rugi dan mengadukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pembajakan film dengan dua cara: preventif dan represif. The goal of this article is to provide a view on the legal protection of copyright holders against copyright infringement. The breaches mentioned in this article are piracy violations involving the illegal buying and dissemination of inventions. The essay employs a normative juridical research technique with a statutory approach, collecting legal materials through literature, and conclusion drafting. According to the findings of this study, film piracy violates Copyright Law No. 28 of 2014, allowing authors to sue for compensation and denounce infringement under the requirements of Article 99 paragraph (1) and Article 113 of the Copyright Law. The government provides legal protection against film piracy in two ways: preventative and repressive.
AKIBAT HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI SITUS ILEGAL Barbara, Iolana Marta; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mencari solusi hukum terkait kasus penyebaran film di situs ilegal. Perkembangan teknologi yang bergerak pesat saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari internet. Khususnya dalam bidang sistemografi yaitu film. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses film-film yang beredar di internet. Terdapat pengaruh positif dan negatif dari perkembangan teknologi tersebut, dimulai dari pengaruh positifnya, yakni para pembuat film bisa mempromosikan karya ciptanya di media sosial agar bisa diketahui banyak orang. Pengaruh negatifnya adalah penyalahgunaan oleh seorang oknum demi kepentingan pribadinya. Dengan merekam sebuah film yang sedang tayang di bioskop dan kemudian menyebarkannya di situs-situs ilegal. Metode penelitian pada jurnal ini berupa metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dikerjakan berikut: menggunakan dokumen-dokumen dasar hukum sebagai acuan untuk menguji teori-teori, asas-asas, dan Hukum yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengkaji pelanggaran dan upaya hukum untuk melindungi hak dari pencipta film. The purpose of writing this journal is to find a legal solution regarding cases of distributing films on illegal sites. The rapid development of technology today means that people can easily access information from the internet. Especially in the field of systemography, namely films. People can easily access films circulating on the internet. There are positive and negative influences from the development of this technology, starting with the positive influence, namely that filmmakers can promote their creative works on social media so that many people can find out. The negative influence is misuse by an individual for their personal interests. By recording a film that is being shown in cinemas and then distributing it on illegal sites. The research method in this journal is a normative legal research method. Normative legal research is research carried out as follows: using basic legal documents as a reference for testing theories, principles and laws that are relevant to the research question. This research examines violations and legal efforts to protect the rights of film creators.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue