cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 10 (2020)" : 7 Documents clear
PENGATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA GENETIK PRIBADI Mulia, Moto; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data genetik dalam hukum positif Indonesia perspektif ius constitutum dan sekaligus untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan pembuktian terhadap korban pencurian data genetik perspektif ius constituendum. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perbandingan(comparative), analisis konsep hukum (analytical & conceptual), frasa (words & phrase). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik ‘snow ball method’, dan dianalisis dengan teknik analisis deskripsi, evaluasi, dan argumentasi bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan mengenai pencurian data genetik pribadi dalam hukum positif (ius constitutum) di Indonesia saat ini belum ada pengaturannya (norma kosong), dan (2) Untuk masa yang akan datang (ius constituendum), pembuktian terhadap kasus pencurian data genetik pribadi termasuk dalam alat bukti surat. Kata Kunci: Korban, Pencurian, Data Genetik Pribadi. ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze about the regulation of legal protection against victims of genetic data theft in the positive law of Indonesia from the perspective of ius constitutum and at the same time to find out and analyze about the evidentiary arrangements for victims of genetic data theft in the ius constituendum perspective. This research belongs to the type of normative research with a comparative research approach, analysis of legal concepts (analytical & conceptual), and phrases (words & phrases). The legal materials in this study consisted of basic legal materials and secondary legal materials all collected using the snow ball method, and were analyzed using descriptive analysis techniques, evaluation, and legal material arguments. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) There is no regulation regarding the theft of personal genetic data in positive law (ius constitutum) in Indonesia (empty norms), and (2) For the future (ius constituendum), evidence of cases of theft of personal genetic data is included in documentary evidence. Key Words: Victims, Theft, Personal Genetic Data.
PERLINDUNGAN HUKUM PENANAM MODAL ASING DALAM BIDANG BATU BARA SESUAI PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2017 Secario Manurung, Defin; Eka Wisanjaya, I Gede Pasek
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penanam modal asing khususnya dalam bidang batu bara sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Mineral dan Batu Bara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dalam hal ini mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara kualitatif. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa belum adanya perlindungan hukum secara spesifik bagi penanam modal asing khususnya dalam bidang batu bara di dalam Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017, Apa yang disebutkan dalam Peraturan Menteri tersebut hanya mengenai penjelasan dari Penanaman Modal Asing secara general lalu membahas mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, IUJP, kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut administrasi perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sementara untuk perlindungan Penanaman Modal Asing sendiri masih lebih menyeluruh dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Pertambangan, Batu Bara, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This paper aims to analyze legal protection for foreign investors, especially in the coal sector in accordance with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 34 of 2017 concerning Minerals and Coal. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach which in this case examines the sources of primary, secondary and tertiary legal materials in qualitative. The results of this paper show that there is no specific legal protection for foreign investors, especially in the coal sector in Ministerial Regulation Number 34 of 2017, What is stated in the Ministerial Regulation is only about the explanation of Foreign Investment in general then discusses Permits Exploration Mining Business, Production Operation Mining Business Permit, Special Production Operation Mining Business Permit, IUJP, the obligations of holders of Mining Business Permits and Special Mining Business Permits and explaining matters relating to the administration of permits in the mineral and coal mining sector. Meanwhile, the protection of foreign investment itself is still more thoroughly described in the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 concerning Investment. Key Words : Direct Foreign Investment, Mining, Coals, Law Protection
PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN TYPOSQUATTING TERHADAP NAMA DOMAIN DALAM KEGIATAN E-COMMERCE Dita, Dewa Nyoman Esta Mahar; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang pengaturan hukum dari tindakan typosquatting terhadap nama domain dalam suatu kegiatan e-commerce serta mengetahui akibat hukum dari tindakan typosquatting. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dimana proses penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan bahan pustaka yang berasal dari buku atau publikasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hukum suatu nama domain terhadap tindakan typosquatting dalam kegiatan e-commerce diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 dalam perubahan terhadap UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan suatu nama domain harus didasarkan pada undang-undang, kepatutan dan itikad baik. Akibat hukum yeng terjadi oleh tindakan typosquatting dalam kegiatan e-commerce yaitu tindakan typosquatting dapat diberikan pembatalan terhadap nama domain dan juga sanksi administratif yang sanksinya dapat berupa teguran tertulis, pencabutan nama domain dan pencabutan status operasi jika setelah 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, pengelola nama domain yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran. Kata Kunci: Typosquatting, Internet, Nama Domain. ABSTRACT The pupose of this study is to find out the legal arrangements of typosquatting actions against domain names in e-commerce activities and to find out the legal consequences of typosquatting. The legal research method used in this writing is normative, where the research process carried out is to use library materials from books or publications of law and legislation. The results of the study show that the legal regulation of a domain name against typosquatting in e-commerce activities is regulated in article 23 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 in amendments to Law No 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which determines a domain name must be based on law, propriety and good faith. Legal consequences that occur by typosquatting in e-commerce activities, namely typosquatting actions can be given domain name cancellation and administrative sanctions, which can be in the form of a written warning, revocation of domain names and revocation of operating status if after 14 (fourteen) days since the issuance of a written warning, the domain name manager concerned continues to commit violations. Key Words: Typosquatting, Internet, Domain Names.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU PADAS ATAU PARAS SECARA ILEGAL DI KABUPATEN GIANYAR PRAHENDA UTAMA, I GUSTI AGUNG WISNU; Ngurah Wirasila, Anak Agung
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan aertikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penambangan batu paras secara ilegal sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau sudah berjalan maksimal, adapun hambatan yang di hadapi aparat Kepolisian Polres Gianyar seperti jarak, waktu, jalur yang terjal, dan blokade yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan budaya hukum masyarakat setempat. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar seharusnya lebih aktif untuk menyosialisasikan ,atau memberikan himbauan, maupun informasi secara jelas mengenai tanda pelarangan pertambangan di Kabupaten Gianyar. Kata kunci: Sanksi, Penambangan, Izin. ABSTRACT This article aims to find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of illegal rock mining (paras). This study uses a type of empirical legal research, namely scientific research that explains legal phenomena about the occurrence of gaps between norms and people's behavior or gaps between what should be and reality in the field. Based on the results of this study it can be concluded that the application of criminal sanctions against illegal sandstone mining is in accordance with the applicable law or has been running optimally, as for the obstacles faced by the Gianyar Police, such as distance, time, steep paths, and blockades. carried out by the local community and the legal culture of the local community. It is hoped that the Gianyar Regency Government should be more active in disseminating, or giving advice, as well as clear information regarding signs of mining prohibition in Gianyar Regency. Keywords: Penalty, mining, permission.
MORATORIUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MERITOKRASI DI INDONESIA: SUATU UPAYA DEBIROKRATISASI Dianti, Desak Putu; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganlisi tentang problematika pelaksanaan sistem merit aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan sekaligus untuk mengetahui dan mengenalisis tentang formulasi kebijakan moratorium Aparatur Sipil Negara dalam penyelesaian problematika yang melingkupinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Problematika pelaksanaan sistem merit dalam tubuh ASN Indonesia belum selesai sekalipun dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini sistem perekrutan ASN berubah menjadi open career system yang menitikberatkan pada aspek kompetensi. Adapun solusi formulasi kebijakan sebagai solusi atas problematika tersebut, yakni perlu didorong manajemen pegawai ASN yang mengedepankan kebutuhan ASN, melakukan pembinaan karir yang tersistemasi dan berkelanjutan; melakukan pembangunan manajemen kinerja sehingga dapat dipastikan tujuan dan target dapat tercapai; melakukan penyusunan kebijakan penggajian yang seimbang dengan kinerja, adnaya penghargaan yang efektif sehingga para ASN dapat memiliki etos kerja yang lebih produktif dan melaksanakan persiapan calon pimpinan tinggi melalui mekanisme talent pool dengan peningkatan kompetensi ASN. Kata Kunci: Moratorium, Aparatur Sipil Negara (ASN), Meritokrasi. ABSTRACT The purpose of this study is to identify and analyze the problems in implementing the state civil service merit system (ASN) based on the Law on State Civil Apparatus and at the same time to identify and identify the formulation of the moratorium policy for the State Civil Apparatus in solving the problems that surround it. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the problem of implementing the merit system within the Indonesian ASN has not been resolved even with the amendment of the Law on State Civil Apparatus. Currently, the recruitment system for ASN has turned into an open career system that focuses on the competency aspect. As for the solution to policy formulation as a solution to these problems, namely, it is necessary to encourage the management of ASN employees who prioritize the needs of ASN, carry out systematic and sustainable career development; carry out performance management development so that the goals and targets can be achieved; formulating a payroll policy that is balanced with performance, with effective rewards so that ASNs can have a more productive work ethic and carry out the preparation of high-ranking candidates through the talent pool mechanism by increasing the competence of ASN. Keywords: Moratorium, State Civil Apparatus (ASN), Meritocracy.
PENGATURAN HAK GUNA USAHA TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN DI INDONESIA Sudhyatmika, Ida Bagus Kade Wahyu; Sumertha Yasa, Putu Gede Arya
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan Hak Guna Usaha di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penyelesaian beserta hasilnya dalam kasus penguasaan lahan HGU PTPN XII perkebunan oleh masyarakat penggarap dalam masa permohonan perpanjangan hak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana berasal dari sumber bahan hukum utama dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang didapat dalam pembahasan ini adalah penetapan pemerintah terhadap pengaturan hak guna usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Sertifikat yang merupakan hasil daripada pendaftaran tanah yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak atas tanah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak guna usaha. Kata Kunci: Tanah, Hak Guna Usaha, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This study aims to determine and analyze the arrangement of land use rights in Indonesia, as well as to find out and analyze the settlement process and its results in the case of land tenure of plantation PTPN XII HGU by community cultivators during the application period for extension of rights. The method used in this study is a normative juridical method which comes from the main source of legal material by examining the laws and regulations related to this research. The conclusion obtained in this discussion is the determination of the government to regulate the right to cultivate based on Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Principles of Agrarian and Certificate is the result of land registration given by the government to holders of land rights as a form of legal protection for right holders business use. Key Word : Estate, Cultivation Rights Title, Legal Protection.
EFEKTIVITAS PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH MASA PANDEMI COVID- 19 DI PROVINSI BALI sumadana, niwayan trisna utami; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis tentang efektivitas pelaksanaan pemilukada pada masa pandemi Covid- 19 di Provinsi Bali seerta mengetahui dan menganlisis tentang faktor penghambat dan upaya dari komisi pemilihan umum (KPU) untuk mengatasi hambatan sebagaimana dimaksud. Metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang diperoleh adalah data lapangan yang diperoleh melalui metode observasi langsung dan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bawha pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan efektif, berdasarkan alasan substansi, struktur, dan kultur. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, maka KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat bali baik di media sosial dan cetak untuk tidak takut datang ke TPS enam Kabupaten/Kota Bali Karena semua penyelenggara hingga tingkat KPPS sudah mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19 serta menggunakan alat pelindung diri dan logistik protokol kesehatan, membagi ruangan bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3 derajat, serta menjamin tidak akan adanya kerumunan dan sudah bersinergi dengan satuan polisi pamong praja, TNI, Polri serta gugus tugas Covid-19. Kata Kunci: Efektivitas, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Covid-19. ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out and analyze the effectiveness of the implementation of post-conflict local elections during the Covid-19 pandemic in Bali Province as well as knowing and analyzing the inhibiting factors and efforts of the general election commission (KPU) to overcome the obstacles as intended. Empirical legal research methods. Sources of data obtained are field data obtained through direct observation methods and through interviews. The results showed that the implementation of the Regional Head Election by the General Election Commission during the Covid-19 pandemic had not been effective, based on reasons of substance, structure and culture. As an effort to overcome these obstacles, the KPU urges all Balinese people, both on social media and in print, not to be afraid to come to the TPS in six regencies / cities of Bali because all organizers up to the KPPS level have taken the Covid-19 rapid test and used personal protective equipment and logistical health protocol, dividing the room for voters who have a body temperature above 37.3 degrees, as well as ensuring that there will be no crowds and have synergized with the civil service police units, TNI, Polri and the Covid-19 task force. Keywords: Effectiveness, Regional Head General Election, Covid-19.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue