cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 11 (2020)" : 7 Documents clear
EKSPLOITASI EKONOMI ATAS ETNIS UIGHUR OLEH PEMERINTAH TIONGKOK DENGAN PEMBERLAKUAN KERJA PAKSA DI PABRIK-PABRIK SWASTA DI TIONGKOK Purba, Daniel; Utari, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang aturan hukum pemberlakuan kerja atas etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang digolongkan sebagai kerja paksa, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya mempekerjakan etnis Uighur di pabrik-pabrik Xianjiang yang masuk kualifikasi eksploitasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ketiganya dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen. Seluruh bahan hukum selanjutnya dianilis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Tiongkok telah terindikasi melakukan tindakan kerja paksa bagi etnis minoritas Uighur atas dipekerjakannya mereka di pabrik-pabrik swasta yang berafiliasi dengan pemerintah dengan pengawasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kuat sehingga eksploitasi atas dasar ekonomi juga pasti terjadi di antara tindakannya tersebut, atas dasar itu lah Pemerintah Tiongkok dan pelaku usaha atas pabrik yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang dilakukannya atas etnis Uighur. Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi, Etnis Minoritas Uighur, Kerja Paksa. ABSTRACT This study aims to find out and analyze the legal rules of enforcing work for ethnic Uighurs in Xianjiang factories classified as forced labor, and to find out and analyze the efforts to employ ethnic Uighurs in Xianjiang factories who qualify for economic exploitation. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. This research consisted of 3 legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials, all of which were collected using document study techniques. All legal materials were subsequently analyzed using qualitative methods. Based on the results of this study, it can be concluded that the Chinese government has indicated that it has committed acts of forced labor for ethnic Uighur minorities for their employment in private factories affiliated with the government with strong supervision and violations of human rights so that exploitation on an economic basis is also certain to occur Among these actions, it is on that basis that the Chinese Government and the business actors of the factory are fully responsible for everything they do for ethnic Uighurs. Keywords: Economic Exploitation, Uighur Ethnic Minority, Forced Labor.
PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA FRANCHISEE SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN Artha Wijaya, Kadek Mantra; Dharma Kusuma, Anak Agung Gede Agung
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisi tentang perjanjian franchise yang diputuskan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian, serat mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi franchisee yang mengalami kerugian terhadap pemutusan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif diakibatkan adanya problem norma yaitu adanya kekosongan norma. Penelitian ini mwnggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perudnang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian franchise tidak dapat diputus secara sepihak baik dari franchisor maupun dari franchisee sebelum berakhirnya perjanjian, terkecuali adanya syarat batal yang tercantum dalam isi perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukkan oleh franchisee yang mengalami kerugian akibat pemutusan secara sepihak oleh franchisor, yakni mengajukan tuntut ganti kerugian dengan wanprestasi. Kata Kunci: Perjanjian franchisee, pemutusan perjanjian, Kerugian. ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the franchise agreement that was decided unilaterally before the end of the agreement, fiber to know and analyze the legal protection for franchisees who suffer losses from unilateral termination before the end of the agreement. This study uses normative legal research methods due to the problem of norms, namely the absence of norms. This study uses 2 approaches, namely the statutory regulation approach and the conceptual approach. Based on the discussion and research results, it is known that basically the franchise agreement cannot be terminated unilaterally, either from the franchisor or from the franchisee before the end of the agreement, unless there is a cancellation condition stated in the contents of the agreement and has been agreed by the parties. As for the legal remedies that can be taken by franchisees who experience losses due to unilateral termination by the franchisor, namely filing claims for compensation in default. Keywords: Franchisee agreement, termination of agreement, loss.
PENANGGUHAN KREDIT OLEH DEBITUR ADIRA FINANCEDENPASAR DI MASA PANDEMI COVID 19 Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar dan untuk mengetahui dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar di masa pandemi covid 19.Permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira FinanceDenpasardan apakah dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira FinanceDenpasardimasa pandemi covid 19. Jenis metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris. Sehubungan dengan penelitian ini maka dikaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar dan dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira FinanceDenpasardi masa pandemi covid 19. Sedangkan pendekatanpenelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.Hasil studi penelitian ini yaitufaktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit antara lain adanya wabah pandemi covid 19, adanya kebijakan dari Pemerintah, adanya ketakutan mengambil resiko yang tinggi dan adanya ketidakmampuan membayar kredit dari debitur di Adira FinanceDenpasar. Sedangkan dasar hukum pengajuan penangguhan kredit di Adira Finance Denpasar adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020tentangStimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019dan kebijakan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Kata Kunci: Penangguhan, penyebab, kredit dan debitur. ABSTRACT Legal issues in this study is include among others is what the factors that cause credit deferral by debitors at Adira FinanceDenpasar? and what is the legal basis applying forcredit suspension by debtors to Adira Finance during the Covid 19 pandemic? This journal writing aims to determine the factors that cause credit deferral by debtors at Adira Finance Denpasarand to find out the legal basis for submitting credit deferred by debtors to Adira Finance during the Covid 19 pandemic.The type of method used is the type of empirical legal research. In connection with this research, it examines the factors that cause credit deferred by debtors at Adira Finance Denpasarand the legal basis for submitting credit deferred by debtors to Adira Finance Denpasarduring the Covid 19 pandemic. Meanwhile, this research approach uses a statutory approach and a factual approach.The results of this research study are the factors that cause credit suspension, including the existence of the Covid 19 pandemic, the existence of policies from the Government, the fear of taking high risks and the inability to pay credit from borrowers at Adira Finance. Meanwhile, the legal basis for applying for a credit suspension at Adira Finance Denpasaris Presidential Instruction (Inpres) Number 4 of 2020 concerning Refocussing of Activities, Budget Reallocation and Procurement of Goods and Services in the context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Financial Services Authority Regulation Number 11. /POJK.03/2020 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 and the policies of the Indonesian FinancingCompanies Association (APPI). Keywords: Deferral, cause, credit and debitor.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN TANPA IZIN EDAR Artaningsih, Putu Diah; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini bertujuan memahami pengaturan hukum terhadap produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar dan memahami tanggugjawab pelaku usaha terhadap produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan atau (Statue Appoach) dan pendekatan Analitik dan Konseptual Hukum atau (Analitical and Conseptual Approach). Metode dalam tulisan ini mengunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan hukum terhadap industri rumah tangga pangan tanpa izin edar diberlakukan sesuai degan asas lex specialis derogat legi. Maka dari itu untuk produk industri rumah tangga pangan maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam terjadinya kerugian pelaku usaha bertanggungjawab mutlak untuk memberi suatu kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang diproduksi pelaku usaha sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Industri Rumah Tangga Pangan, Izin Edar ABSTRACT This scientific work aims to determine the legal arrangements for food home industry products without marketing authorization and know the responsibilities of businesses for food home industry products without marketing authorization. The approach in this research is the Legislative Approach or (Statue Appoach) and the Analytical and Conceptual Approach or Law (Analytical and Conceptual Approach). The method in this paper uses normative legal reserch methods. The results of this study explain Legal arrangements for food home industries without a distribution permit are enforced in accordance with the principle of lex specialis derogat legi generalis. Therefore, for food household industrial products, Law Number 18 of 2012 concerning Food is enforced. In the event of a loss, the business actor is absolutely responsible for providing a compensation or compensation for losses suffered by consumers due to the consumption of food produced by the business actor himself in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Key Words: Legal Arrangements, Food Industri, Marketing, Authorization.
PARATE EXECUTIE TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN KETIKA TERJADI KREDIT MACET Sri Indrawati, Anak Agung; Ratna Gozala, Ngurah Gede Manik Menawa
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terhadap parate executie bila terjadi kredit macet dan sekaligus untuk mengetahui serta menganlis tentang hak yang dimiliki oleh seorang pemegang Sertifikat Hak Tanggungan. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian Penenelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Parate executiediatur dalam Pasal 20 juncto Pasal 6 UUHT, pelaksanaan lelang eksekusi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dan Surat Edaran Nomor 19/PN/2000 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT; dan (2) Kreditur yang mememgang sertifikat Hak Tanggungan, langsung dapat melaksanakan parate excutie Terhadap Hak Tanggungan tanpa melaluo penetapam Pengadilan Negeri Setempat, melainkan langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara. Kata Kunci : Parate Executie, Eksekusi, Kreditur. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the legal arrangements for parate executives in the event of bad credit and at the same time to find out and analyze the rights owned by a Certificate of Mortgage holders. This research is classified as a type of research. This research is classified as a type of normative research that uses a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. All of which were collected using data collection techniques and analyzed using data analysis techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Parate executiediatur in Article 20 in conjunction with Article 6 of the UUHT, the implementation of the execution auction is regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 93 / PMK.06 / 2010 concerning Guidelines for Auction Implementation and Regulation of the Director General of State Assets Number PER-03 / KN / 2010 concerning Technical Guidelines for Auction Implementation, and Circular Number 19 / PN / 2000 concerning Implementation of Circular Number SE-21 / PN / 1998 concerning Implementation Guidelines for Article 6 of the UUHT; and (2) Creditors who hold a Mortgage Certificate, can directly carry out a parate excutie of Mortgage Rights without going through a local District Court ruling, but directly through the State Property and Auction Service Office. Keywords: Parate Executie, Execution, Creditor.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR PEMBANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH UBUD Yasa, Putu Sudira; Parwata, I Gusti Ngurah
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud serta untuk mengetahui dan menganlisis tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah ubud. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini, yaitu metode penelitian empiris. Data dalam karya ilmiah ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap para pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud diberikan sanksi pidana. Jmeskipun demikian, masih ditemukan juga 2 pelaku usaha yang melakukan palnaggaran lagi. Hal ini menunjukan bahwa para pelaku tidak jera dengan adnaya penjatuhan sanksi pidana adapun yang menjadi faktor penghambat dalam konteks penegakan hukum , yakni upaya preventif berupa sidak yang pada mulanya dilakukan secara berkala, kini tidak lagi berjalan secara rutin. Inilah yang pada akhirnya, membuat oknum tertentu kemabli melakukan pelanggaran atas sempadan sungai yang menfaatkan secara ekonomi. Kata Kunci:, Penegakan Hukum, Sanksi pidana, Pelanggaran, Pembangunan. ABSTRACT This article aims to find out and analyze law enforcement against river border violators in the Ubud area and to find out and analyze the inhibiting factors of criminal law enforcement against river border violators in the Ubud area. The type of research method used in this scientific paper is the empirical research method. The data in this scientific paper consists of primary data collected through observation and interview techniques, and secondary data collected through library research. All data collected were then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that violators of river boundaries in the Ubud area are subject to criminal sanctions. Even so, there were also 2 business actors who made more violations. This shows that the perpetrators are not deterred by the imposition of criminal sanctions, as well as an inhibiting factor in the context of law enforcement, namely preventive efforts in the form of inspections which were initially carried out regularly, now no longer running routinely. This is what in the end, makes certain individuals again commit violations of the river border which is economically exploiting. Keywords:, law enforcement, criminal sanctions, offenses, development.
PROBLEMATIKA HUKUM MENGENAI KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Sekarsih, Ajeng Parameswari; Asmara, Dewa Nyoman Rai
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang problematika hukum tentang ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang – undangan dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil anlisis, diketahui bahwa ketentuan pasal Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 termasuk dalam objek dari Tata Usaha Negara sehingga dapat diajukan sebagai gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Selain itu, keberadaan pasal Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 1 angka (9) Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga tuurt berkonsekuensi pada pelanggaran terhadap prinsip equality before the law. Kata Kunci: Problematika Hukum, Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah. Abstract This article aims to identify and analyze legal problems regarding the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning “State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (COVID -19. normative research method with 2 types of approaches, namely: a statutory approach and a historical approach Based on the results of the analysis, it is known that the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 are included in the object of State Administration so that it can be submitted as In addition, the existence of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 is also contrary to Article 1 number (9) of Law No. 51 of 2009, so that the consequences of violating the principle equality before the law. Keywords: Legal Problems, Law, Government Policy.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue