cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 6 (2020)" : 7 Documents clear
Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Anak Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Odik, Agung; Parwata, A.A Gede Oka
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulis yang ingin di dapat dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap anak perempuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu memberikan informasi bahwa tingginya angka kematian anak perempuan yang sedng hamil maupun saat melahirkan pada usia 10-14 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mencegah terjadinya perkawian di bawah umur. Namun karna lemahnya sanksi dan lemahnya penegakan hukum menjadikan masih banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Hasil kajian menunjukan banyaknya perkawinan anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keluarga, dan Pendidikan. Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Anak Perempuan, Dampak ABSTRACT The porpose of this journal is to find out the impact of undermarrige girl based on article 1 of 1974 concerning about Marriage. In addition, it provides information of high mortality rate for girls who are pregnant and during childbirths at the age range of 10-14 years. The research method used in this paper is a normative research method. The results of this study indicate that the Child Protection based on article. 35 of 2014 prevents the occurrence of underage marriages. However, due to weak sanctions and inbalance law enforcement, there are still many underage marriages. The results from this journal show the indication that many underage marriages are caused by various factors such as economic, family and education factors. Keywords: Underage Marriage, Girls, Impact
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JIKA MENJUAL LIQUID ROKOK ELEKTRIK YANG KEDALUWARSA Mulyana Arta, Kadek Erik; Putu Sutama, Ida Bagus
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi konsumen terkait perlindungan hukum yang yang didapat oleh konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi Liquid rokok elektrik dan sejauh mana tanggung jawab dari pelaku usaha jika terbukti menjual Liquid rokok elektrik yang sudah kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Sering juga di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia. Tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat menjual liquid rokok elektrik yang kedaluwarsa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, jika terbukti adanya unsur kesalahan. Terkait mengenai perlindungan hukum yang diperoleh konsumen liquid rokok elektrik, UUPK telah memberikan perlindungan hukum preventif dalam Pasal 4 UUPK Tahun 1999 maupun secara represif kepada konsumen dalam pasal 7 UUPK Tahun 1999. The purpose of this study is to examine the legal certainty for consumers regarding the legal protection obtained by consumers if they are harmed in consuming e-Liquid and the extent of the responsibility of business actors if they are proven to sell expired e-Liquid. The methodology used is a normative legal methodology. Legal methodology is a “legal research that places the law as a ground norm system, the intended norm system of principles, norms, rules of law, court rulings, agreements and doctrines”. often also conceptualized as what is written in the statutory regulations. laws (law in book) or law are conceptualized as rules or norms which are the standard of human behavior.Liability for consumer losses due to selling expired e-cigarette liquid is an obligation that must be fulfilled by businesses if there is evidence of an error. Related to the legal protection obtained by consumers of liquid electric cigarettes, the UUPK has provided preventive legal protection in Article 4 of the 1999 UUPK or repressively to consumers in article 7 of the 1999 UUPK.
Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media Saputra, Agus Dwi; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perundungan merupakan sebuah perbuatan atau prilaku yang memiliki karakteristik merugikan bagi orang lain dapat berupa tindakan kekerasan secara fisik atau secara verbal. Perundungan melalui media online tidak diatur subtansinya melalui ketentuan pada KUHP dan Undag-Undang ITE, sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum. Penulisan ini merumuskan permasalahan mengenai kebijakan kriminal hukum pidana mengenai tindakan perundungan melalui sosial media dan bagaimana kebijakan kriminal terkait dengan perlindungan dan penanggulaangan kepada anak sebagai korban tindakan perundungan yang dilakukan melalui sosial media. Hasil penulisan menjelaskan beberapa hal, yaitu kebijakan kriminal hukum pidana pada tindakan perundungan melalu sosial media menguraikan unsur tindak pidana yang dapat dipenuhi pada Undang-Undang ITE dan KUHP. Anak sebagai korban tindakan perundungan dilindungi melalui pengaturan pada pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari kebijakan kriminal hokum pidana. Kata Kunci: Perundungan, Media Sosial, Kebijakan Kriminal ABSTRACT Harassment is an act or behavior that has a detrimental characteristic to others which can be physical or verbal violence. Submission through online media is not regulated through the provisions of the Criminal Code and ITE Law, resulting in the absence of legal norms. This writing formulates the problems regarding criminal law criminal law regarding acts of harassment through social media and how criminal policy is related to the protection and handling of children as victims of abuse done through social media with normative legal writing method. The results of this paper explain criminal law criminal policy on acts of harassment through social media outline elements of criminal acts that can be fulfilled in the ITE Law and the Criminal Code. Children as victims of harassment are protected through the provisions of the articles contained in the ITE Law and the Child Protection Act as part of the criminal law criminal policy. Keywords: Bullying, Social Media, Criminal Policy
PENERAPAN DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK PADA HUKUM DIWILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Simbolon, Nahor Togarma; Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk memperlajari penerapan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum terkait perlindungan anak. Studi ini mengunakan penelitian empiris yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data dilapangan sebagai sumber data utama melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi di wilayah hukum polresta denpasar telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif perlindungan anak, salah satu pemenuhannya melalui mediasi panel yang dilakukan oleh penyidik Polresta Denpasar terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum. The purpose of this study is to examine the legal certainty for the blind with disabilities, visually impaired relating to the protection of access to the audiobook. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. The study shows that legal certainty for the blind disable to gain audiobook access as one of the learning media in the digital era has been regulated internationally through the Marrakesh Treaty 2013, and nationally in Indonesia refers to Article 44 Paragraph (2) of Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright and Government Regulation Number 27 Year 2019. In the perspective of human rights, obtaining information and education is a right for persons with disabilities, one of the fulfillment access through the supporting facilities of audiobook.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA EYELASH EXTENTION Mbiliyora, Putri Permatasari; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eyelash Extention atau pemasangan bulu mata palsu merupakan metode yang dilakukan untuk menyambungkan bulu mata buatan pada bulu mata asli beserta bantuan lem khusus supaya bulu mata asli terlihat tebal, panjang dan lentik. Dengan adanya eyelash extention dapat mempermudah wanita dalam mempersingkat waktu pada saat terburu-buru tanpa harus memakai kosmetik untuk memperindah mata atau bulu mata palsu sekali pakai. Sekarang ini, banyak ditemukan konsumen yang menggunakan jasa eyelash extention atau penyambungan mulu mata palsu. Banyaknya minta konsumen tersebut membuat pelaku usaha eyelash extention bersaing secara ketat untuk menarik konsumen dengan memberikan harga diskon atau bahkan memberikan pelayanan ke rumah (home service). Dalam mempercantik diri dengan menggunakan pemasangan bulu mata palsu ini juga harus memperhatikan beberapa hal penting agar tidak berdampak buruk terhadap konsumen contohnya dapat membuat iritasi pada mata yang mampu menimbulkan ruam di kelopak mata. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa eyelash extention dan mengembangkan ilmu hukum di masyarakat, khusunya tentang hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini adalah bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha dapat bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, eyelash extention, konsumen
Pelaksanaan Pasal 7 Huruf E Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mengenai Kesempatan Mencoba Alat Musik Sebelum Membeli Andhika Putra, I Dewa Gede Agung; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kesempatan bagi konsumen untuk mencoba dan menguji barang dagangan berupa alat musik di toko musik wilayah Kota Denpasar serta untuk mengetahui dan menganlisis tentang tanggung jawab penjual jika barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu terjadi kerusakan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini adalah para pelaku usaha toko musik tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 huruf e UUPK keseluruh barang dagangannya, tetapi apabila ada kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu maka pelaku usaha mau bertanggung jawab atas dasar menjaga kepercayaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Maka dari itu pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi mengenai UUPK ini kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercipta suatu budaya didalam masyarakat tentang bagaimana cara menjual dan membeli barang dengan cerdas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha Abstract The purpose of this research is to find out how the implementation of the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the opportunity for consumer to try and test merchandise in the form of musical instruments in a music store in the City of Denpasar and to find out how the seller’s responsibility is if good without warranty that have been purchased without being tried before the damage occurs. The method of this research is empirical legal research with a statutory approach and a facts approach. The results of this study are the music store business actors do not apply the provisions of Article 7 letter e of the UUPK to all their merchandise, but if there is damage to good without warranty that have been purchased without being tried first, the business actor will be responsible on the basis of maintaining trust between the consumer and the perpetrator effort. Therefore, the government should disseminate this UUPK to all levels of society in order to create a culture in society on how to sell and buy goods intelligently in accordance with their respective rights and obligations. Keywords : Consumer Protection, Responsible, Businessmen
KEABSAHAN USAHA JASA TITIP ONLINE DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN Bramantha, Putu Radya; Sukranatha, Anak Agung Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam pembuatan jurnal ini pertama, untuk mengetahui bentuk kegiatan usaha jasa titip online di Indonesia. Kedua, untuk memahami dan menganalisis keabsahan usaha jasa titip online di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum perjanjian. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu bentuk kegiatan usaha jasa titip online yaitu usaha yang dijalankan sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli yang saling terhubung dengan internet akun media sosial yang digunakan. Terkait keabsahan usaha titip online ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, pada prinsipnya usaha jasa titip online telah memiliki kepastian hukum bagi penyedia dan pengguna jasa titip jual beli online hingga saat ini hanya berdasarkan pada Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPer dan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 UU ITE yang menjelaskan bahwa bentuk transaksi jasa titip online termasuk transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Meskipun telah diatur secara umum dalam KUHPer dan UU ITE yang dapat digunakan sebagai dasar terjadinya perjanjian atau kotrak elektronik. Akan tetapi, sampai saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur batasan-batasan dalam melakukan kegiata usaha jasa titip online. Agar terdapat sebuah aturan khusus yang mampu menciptakan usaha jasa titip online yang lebih kondusif. The purpose of making this journal is first, to determine the form of online entrusted service business activities in Indonesia. Second, to understand and analyze the legitimacy of online entrusted services in Indonesia from an agreement law perspective. This journal uses normative legal research methods with a statutory approach with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of research in this journal are forms of online entrusted service business activities, namely businesses that are run as a third party between sellers and buyers who are connected to the internet, the social media accounts used. Regarding the legitimacy of the online entrusted business in terms of agreement law perspective, in principle the online entrusted service business has legal certainty for providers and users of online entrusted services to date only based on Article 1313, Article 1320, and Article 1338 of the Criminal Code and Article 1 number 17 and Article 18 of the ITE Law which explains that the form of online entrusted service transactions, including electronic transactions, is written into an electronic contract binding on the parties. Even though it has been generally regulated in the KUHPer and the ITE Law which can be used as the basis for an electronic agreement or contract. However, until now there have been no specific rules governing the limitations of conducting online entrusted business services. So that there is a special rule that can create a more conducive online entrusted service business.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue