Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Law Doctoral Community Service Journal
Anak Agung Gde Oka Parwata
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
EKSISTENSI DESA PAKRAMAN DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali) Parwata, A.A Gede Oka; Wijaya, I Ketut Kasta Arya
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.415.69-75

Abstract

ABSTRAK Kegiatan pembangunan kepariwisataan dalam kehidupan Negara modern tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kepariwisataan dalam program suatu negara dihandalkan dan diarahkan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan bersama elemen berbangsa. Nilai dasar atas upaya mewujudkan kemakmuran ditetapkan melalui Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan kepastian hukum. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan utamanya di Bali menjadi penting pada pengembangan pariwisata budaya sebagai penyangga agar terhindar dari komersialisasi dan komodifikasi yang hanya menempatkan Bali sebagai obyek eksploitasi. Desa pakraman berkait dengan kepariwisataan ini memerlukan porsi yang pasti berdasarkan hukum sehingga hak dan kewajiban serta kewenangannya guna mendapat jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan seluruh kompenen terkait dalam pengelolaan kepariwisataan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu yang mengkaji semua permasalahan melalui tinjauan hukum, acuannya dilakukan baik secara normatif maupun berdasarkan doktrin ilmu hukum. Pembahasan atas kewenangan desa pakraman tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 18B (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai pengakuan hak konstitusionalnya. Pengaturan pengelolaan kepariwisataan budaya Bali belum secara implisit mengatur bagaimana hak, kewajiban serta kewenangan yang dimiliki desa pakraman. Sepantasnya dalam Pengelolaan Kepariwisataan budaya memberikan tempat yang rasional kepada desa pakraman sebagai subyek pemilik kebudayaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisataan Budaya tidak secara tegas memberikan kedudukan hukum (hak, kewajiban dan wewenang) desa pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali. Posisi kedudukannya selaku subyek internal, seharusnya diwujudkan dalam bentuk fungsi penguatan, pemberdayaan. Jika dibentuk dalam relasi koordinasi dengan unsur pemerintah daerah pun koordinasi dalam dengan sifat mendukung dan menguatkan kedudukan hukum desa pakraman. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Desa Pakraman, Kepariwisataan Budaya ABSTRACT Tourism development activities in a modern country cannot work well without a good policy. Tourism as one of development programs of a country is a reliable way to bring prosperity to all of the people. The basic value of efforts to achieve prosperity is stated in Act no.10 Year 2009, which is about tourism for creating a conducive environment and to provide legal certainty. Cultural tourism development activities, particularly in Bali, play an important role as a buffer to avoid Bali from being commercialised and commodified, in other words, being an exploited object. The customary village (desa pakraman) must be given a clear portion in the law regarding tourism industry so that its rights, obligations and authorities to give legal certainty, justice and benefits are clear. This is a normative juridical study, which is a study that analyses all problems through legal perspective whose reference is obtained normatively or based on the doctrines in law discipline. Discussing the authority of Desa Pakraman cannot disregard Article 18B (2) Constituion 1945, which is a recognition of the rights of customary village. The regulations about cultural tourism of Bali have not yet implicitly defined the rights, obligations and authorities of desa pakraman. Cultural tourism management should provide desa pakraman with a rational portion as the subject and owner of Bali culture. Bali provincial regulation on cultural tourism does not explicitly give the legal status (rights, obligations and responsibilities) of desa pakraman in the management of Bali cultural tourism. As the internal subject, the legal status of desa pakraman should be manifested in the form of both reinforcement and empowerment functions. If the legal status of desa pakraman is in the form of a coordinative relation local government, such coordination should be supporting and strengthening the legal status of desa pakraman. Keywords: Legal Status, Customary Village (Pakraman), Cultural Tourism
Perkawinan Antara Orang Tua Dengan Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia Ni Luh Putu Ayu Arsani; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum terkait legalitas dari perkawinan yang dilangsungkan antara orang tua dan anak angkat beserta dampak hubungan kewarisannya. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan pendekatan fakta (fact approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan hukum yang ditelaah oleh penulis, perkawinan orang tua dengan anak angkat dapat dibenarkan secara hukum sepanjang dilaksanakan dengan berdasar kepada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkat membuat perubahan pada hubungan kewarisan, hal ini dikarenakan perubahan kedudukan hukum dari antara seorang anak dengan orang tua menjadi hubungan suami-isteri dengan hak dan kewajiban yang tentu berbeda pula. Persoalan hubungan kewarisan dari dilakukannya perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkat tentu membuat perubahan kedudukan hukum dimana kedudukan salah satu pihak yang sebelumnya sebagai anak dengan hak dan kewajiban sebagai anak, mengalami perubahan kedudukan menjadi suami/isteri yang memiliki hak dan kewajiban yang tentu berbeda pula. Sehingga hal ini masih dapat diperbolehkan karena dalam hukum adat Bali, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan tidak mengatur secara lengkap tentang larangan perkawinan antara anak angkat dengan orang tuanya yang tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, garis keturunan menyamping. Kata Kunci: Perkawinan, Anak Angkat, Hubungan Kewarisan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty related to the legality of a marriage that is carried out between parents and adopted children and the impact of their inheritance relationship. This study is a normative legal research that uses a fact approach, a statue approach and a conceptual approach. Based on the results of research on legal issues reviewed by the author, marriage between parents and adopted children can be legally justified as long as it is carried out based on the provisions of positive law. Marriage between adopted parents and adopted children makes changes to the inheritance relationship, this is due to changes in the legal position of a child and parents to a husband-wife relationship with different rights and obligations. The issue of the inheritance relationship from the marriage between adopted children and adoptive parents certainly changes the legal position where the position of one of the parties who was previously a child with rights and obligations as a child, has changed the position of being a husband / wife who has different rights and obligations. . So that this can still be allowed because in Balinese customary law, the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law do not completely regulate the prohibition of marriage between adopted children and their parents who are not related by blood in the line of descent down or above, lineage is sideways. Keywords: Marriage, Adopted Children, Inheritance Relationship.
JUAL-BELI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI KASUS DI DESA PEKRAMAN PENESTANAN, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) Made Adi Berry Kesuma Putra; A.A. Gde Oka Parwata; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.278 KB)

Abstract

Land is very important in human life because the land is place where the humanborn, live, and do all activities community for their life. Rampant cases of land set in thesale of land, leasing land, seizure of land inheritance, sale of garden land to the villagebecome a problem. Linkage with such a man, according to Ter Haar said as perceivedaffinity and rooted in the minds of "all-pairs" (participeren Denden) it should beconsidered as "affinity laws" of human beings to the ground. Such a close relationshipbetween the law of the land under their control with a magical relationship religious naturethat causes people to obtain legal right to control the land, take advantage of it and collectthe results. From basic conception that the land under the control law based on theprinciple of solidarity alliances known in customary law.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) OLEH PEMERINTAH KOTA DENPASAR I Gede Abitha Satria; A.A. Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.992 KB)

Abstract

Setiap desa pakraman di Bali memiliki lembaga keuangan yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya desa pakraman sebagai aset bangsa dalam sektor perokonomian. Lembaga keuangan ini diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat, termuat didalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengelolaan LPD diatur dalam PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Keberadaannya sangat penting, olehkarena itu harus adanya pengawasan terhadap LPD yang dilakukan oleh pemerindah daerah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dokumen dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar di bebankan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar. sesuai Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45 / 33 / HK / 2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi LPD Kota Denpasar Tahun 2017. Pengawasan secara umum dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Denpasar di bantu oleh BPD Bali dan akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Dalam pengawasan tersebut harus diketahui tujuan dan fungsi yang dilaksanakan oleh LPD. Serta dalam pengawasannya perlu mengetahui peraturan yang ada. Tujuan dan fungsi dari LPD adalah sebagai sarana untuk membantu perekonomian masyarakat desa pakraman agar kehidupan masyarakat sejahtera dan lebih baik. Kata kunci : Pengawasan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Pemerintah, Kota Denpasar
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG MEMUNGUT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Ketut Sista Putri Wijaya; A. A. Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.131 KB)

Abstract

Customs Acquisition of Land and Building (BPHTB) is one type of tax potential in the Badung regency especially with the tourism industry and the utilization of very developed land and buildings. Based on the Act No. 28 Year 2009 on Regional Tax and Levies, hence it the district/city in this paper especially Badung regency has the authority to levy BPHTN. With the methods and approaches of writing normative law, this paper describes the arrangement of BPHTB and also the authority of Badung regency to levy BPHTB conducted by Revenue Office of Badung regency.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Untuk Memperoleh Makanan Sesuai Takaran Dalam Kemasan I Putu Bayu Pradnyana; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembelajaan yang sering dilihat dalam kemasan yang tidak sesuai dengan takaran isinya menjadi suatu perbincangan pada anak jaman sekarang, banyaknya makanan ringan yang menampilkan kemasannya tidak sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Tujuan Penulisan agar dapat memahami perlidungan hukum terhadap hak konsumen untuk memperoleh makanan sesuai takaran dalam kemasan. Metode penelitian dalam Memahami permaslahan digunakan suatu pendekatan secara Hukum Normatif yang dengan konsep peraturan - peraturan yang tersampaikan mengkaitkan dengan literatur dan jurnal, konsep yang digunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaitan dengan permasalahan, dimana terjadi kekaburan norma-norma menunjukan bahwa konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 4 huruuf c Undang–Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertuang hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha, untuk kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 huruf b menjelaskan memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi barang, permasalahan ini sering terjadi dimana pelaku usaha memberikan informasi pada kemasan tidak benar, maka adanya akibat hukum yang diterima pelaku usaha tertuang pada Pasal 62 ayat 1 UUPK diberikan sanksi 5 tahun pidana penjara atau denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Takaran Kemasan ABSTRACT Learning that is often seen in packaging that does not match the size of its contents is a conversation among children today, the number of snacks that display the packaging does not match the contents inside. The purpose of writing is to understand the legal protection of consumers' rights to obtain food according to the dose in the package. The research method in understanding the problem uses an approach based on Normative Law which with the concept of the rules conveyed is related to literature and journals, the concept used is the Legislative Approach, and deals with problems, where there is a blur of norms indicating that consumers do not get rights in accordance with the provisions in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, states the consumer's right to correct, clear and honest information from business actors, for the obligations of business actors in Article 7 letter b to explain to provide correct information and clear and honest regarding the condition of the goods, this problem often occurs where business actors provide incorrect information on the packaging, so there is a legal consequence that business actors receive as stated in Article 62 paragraph 1 of the UUPK is given a sanction of 5 years imprisonment or a fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). Key Words: Legal Protection, Consumer Rights, Package Size
PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA DI KOTA DENPASAR Ni Luh Dyah Pranaswari Satrya; Anak Agung Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.571 KB)

Abstract

Batas wilayah desa merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Kota Denpasar terdiri dari puluhan desa yang batas-batasnya harus ditentukan secara tegas dan jelas. Sengketa terhadap penegasan batas wilayah semakin sering terjadi di masyarakat, karena belum adanya penegasan batas wilayah atau adanya pihak-pihak yang tidak menerima hasil dari penegasan batas wilayah desa tersebut. Sehingga perlu diketahui bagaimana pengaturan penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegasan batas wilayah desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengaturan penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Denpasar No. 18845/1358/HK/2016. Penegasan batas wilayah ini dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaannya. Kata Kunci : Penegasan, Batas Wilayah, Desa, Kota Denpasar
EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN PADA MASYARAKAT ADAT DI BALI Kadek Yudhi Pramana; A A Gede Oka Parwata; A A Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.507 KB)

Abstract

Desa Pakraman is one example of partnership law in Indonesia since the inception of theinherent right of autonomous (the right to manage his own household). Desa Pakraman’sexistence in Bali, in fact coexist with the village government offices. On the other handPakraman is part of the legal order of the country that should be subject to the laws of the Stateregulations. It is, raises fundamental issues related to the presence of Pakraman autonomywithin the national legal system. Based on the background of the problem can be formulated asfollows 1 ) What are the elements of autonomy Desa Pakraman, 2), How does the existence ofjuridical autonomy of Desa Pakraman. The Juridical based is used to dissect the problem,namely: Desa Pakraman’s concept and the concept of autonomy.The method is method of normative research approach legislation, concepts andanalytical approaches. Discussion of the problem is that the elements of Desa Pakraman’s autonomy are: 1) The power set of legal rules, 2) The power to organize the life of theorganization. 3) Power resolve legal issues. While the existence of Desa Pakraman’s juridicalautonomy clearly regulated in Pasal 18 b Ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 3 UUPA , Pasal 6 ayat(1), Pasal 6 ayat (2) dan Peraturan Daeran nomor 3 Taun 2001 yang telah diubah denganPerda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yaitu Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 hurufa, dan Pasal 7 ayat (1).
PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Made Putri Saraswati; A. A. Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.346 KB)

Abstract

Ne bis in idem principle is very important to protect individuals not to be punished more than once for the same offence. However,international practice shows that the application of this principle can be ruled out if the crime has linkage jurisdiction between two or more countries. Similarly, the International Criminal Court (ICC) can also override this principle and has the authority to prosecute or try a repetitive justice to the perpetrators of serious human rights crimes in the territory of contracting parties of the Rome Statute. This article discusses that the override of this principle may affect the jurisdiction of a country and directly “intimidates" its legal sovereignty.
PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI BALI (STUDI KASUS SENGKETA TANAH SETRA ANTARA DESA PAKRAMAN CEKIK DENGAN DESA PAKRAMAN GABLOGAN, KECAMATAN SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN) I Nyoman Adi Susila; I Ketut Wirta Griadhi; A. A. Gde Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.736 KB)

Abstract

The glowing of conflict occurred in Bali about legal action of grave field latter has given evidence that Bali in now day is far from peacefull. In solving the legal action that was occurred in Bali, the socials were more belief to the leaders in their region, such as: the leader in their village and also the leader in province. Sometimes, the means of problem solving that was taken by one of leaders was not successful. More factor of problem solving were caused successful or failed. However, that all factors could we see in standing of the law systems, legal substancy, legal structure, and legal culture.
Co-Authors A. A. Ayu Ngr. Harmini Agung Mira Diamanda Anak Agung Anisca Primadwiyani Anak Agung Gede Ari Paramartha Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari Anak Agung Sri Indrawati Anom Basudewa Amijaya Artha, I Gede Yoga Ayu Chitra Permatasari Dewi Debby Fitria Ulfa Dewi Dewa Made Pancadana Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi I Dewa Ayu Danu Saputri I Gede Abitha Satria I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Sri Haryanti Dewi Witari I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha I Kadek Arya Wiguna Obara I Ketut Wirta Griadhi I Ketut Wirta Griadhi I N. Wita I Nyoman Adi Susila I Putu Bayu Pradnyana I Putu Eka Damara I Wayan Adi Purnama Sriada Ida Ayu Vera Prasetya Josi Dedi Gultom K. Wirta Griadhi Kadek Devi Regina Melati Kadek Irman Septiana Kadek Novira Hadi Jayanti Kadek Yudhi Pramana Ketut Sista Putri Wijaya Komang Sheby Brahmatantri Krisna, Anak Agung Gede Liana Gunawan Wilatikta Luh Mita Marhaeni Made Adi Berry Kesuma Putra Made Putri Saraswati Ni Ketut Arie Setiawati Ni Luh Dyah Pranaswari Satrya Ni Luh Made Dwi Pusparini Ni Luh Made Salya Nirmala Pravita Ni Luh Mahisa Mahardini Ni Luh Manik Muantari Suantari Sri Utami Ni Luh Putu Ayu Arsani NYOMAN MAS ARYANI Odik, Agung Putra, I Kadek Agus Wira Dharma Putu Bella Mania Madia Putu Endra Wijaya Negara Rozi Maulana Sagung Putri ME Purwani Suwacana, I Putu Gede