cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 9 (2020)" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF UKIRAN KHAS BALI SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Viananda Pinatih, Ni Komang Vicky Meira; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap motif ukiran khas bali sebagai ekspresi budaya tradisional serta pengaturan terkait pemegang kuasa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa motif ukiran khas bali sebagai ekspresi budaya tradisional telah mendapat perlindungan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Hak Cipta, selain itu motif ukiran khas bali diatur pula pada pasal 39 sebagai suatu ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, kemudian berbagai motif yang diciptakan dari ukiran khas bali juga merupakan ciptaan yang dilindungi termuat dalam pasal 40 ayat (1) huruf f dan g. Selanjutnya Adapun pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah Negara sehingga Negara diberi kewajiban untuk menginventarisasikan, menjaga dan memelihara setiap eskpresi budaya tradisional yang ada namun dalam hal ini undang-undang hak cipta belum memberi penjelasan mengenai siapa yang dimaksud Negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengemban kewajiban sesuai ketentuan pasal 38. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 38 Undang-undang Hak Cipta perlu diberi penjelasan serta batasan-batasan mengenai siapa lembaga pelaksana yang ditunjuk sebagai representatif Negara atas perlindungan ekspresi budaya tradisional khususnya motif ukiran khas bali. Kata kunci : Perlindungan hukum, Motif Ukiran Khas Bali, Ekspresi budaya tradisional ABSTRACT The purpose of this study is to find out about the legal protection of Balinese carving motifs as traditional cultural expressions as well as arrangements related to copyright holders for these traditional cultural expressions. The research method used in this journal is a normative legal research method. The results of this study indicate that the typical Balinese carving motifs as expressions of traditional culture have received legal protection as contained in the provisions of Article 38 of the Copyright Law, besides that the Balinese carving motifs are also regulated in Article 39 as a creation whose creator is unknown. Various motifs created from typical Balinese carvings are also protected creations as contained in Article 40 Section (1) letters f and g. Furthermore, the copyright holder of traditional cultural expressions is the State so that the State is given the obligation to inventory, preserve and maintain every existing traditional cultural expression, but in this case the copyright law has not provided an explanation regarding who is meant by the State which is authorized and responsible for carry out the obligations according to the provisions of article 38. Based on this, to optimize the implementation of the provisions of Article 38 of the Copyright Law, it is necessary to provide an explanation as well as limitations regarding who the implementing agency is appointed as the State representative for the protection of traditional cultural expressions, especially Balinese carving motifs. Key Words: Legal protection, Balinese carving motifs, Traditional cultural expressions
USE OF FORCE DALAM AKSI DEMONSTRASI: PENDEKATAN HUKUM INTERNASIONAL Putra, Anak Agung Ngurah Dharma; Ranawijaya, Ida Bagus Erwin
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai hak-hak yang tidak dapat dilanggar pada saat pelaksanaan use of force dalam situasi aksi demonstrasi berdasarkan hukum hak asasi manusia dan pedoman internasional mengatur mengenai use of force dalam aksi demonstrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dimana dalam penulisan ini digunakan beberapa instrument hukum internasional, juga menggunakan bahan penunjang yaitu bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam pelaksanaan use of force dalam pengamanan aksi demonstrasi harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak terbebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat serta hak untuk diadili secara adil. Pelaksanaan use of force juga harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum terkait use of force dalam pengamanan aksi demonstrasi. Kata Kunci: Use Of Force, Aparat Penegak Hukum, Demonstrasi ABSTRACT The purpose of this writing is to answer questions about rights that cannot be violated during the use of force in demonstration situations based on human rights law and how international guidelines regulate the use of force in demonstrations. The research method used in this paper is a normative legal research method, with a statutory approach and a conceptual approach, where in this paper several international legal instruments are used, and also using supporting materials, namely secondary and tertiary legal materials. The results showed that law enforcement officials in implementing use of force in securing demonstrations must prioritize protection of human rights such as the right to life, the right to be free from torture and violence, the right to freedom of association, expression and opinion and the right of fair trial. The implementation of the use of force must also be in accordance with the provisions and legal principles regarding the use of force in securing demonstrations. Keywords: Use Of Force, Law Enforcement Officials, Demonstration
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELI BARANG ELEKTRONIK TANPA BUKU PANDUAN BERBAHASA INDONESIA MELALUI E-COMMERCE Dewi, Ida Ayu Agung Larasati; Ketut Sukranatha, Anak Agung
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli barang elektronik tanpa buku panduan berbahasa Indonesia melalui e-commerce serta untuk menganalisa bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha terkait penjualan barang elektronik tanpa buku panduan berbahasa Indonesia melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan melihat adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap pembeli barang elektronik tanpa buku panduan berbahasa Indonesia melalui e-commerce diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. Apabila pelaku usaha tidak memberikan buku panduan kepada konsumen dalam setiap pembeliian barang elektronik import, maka pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf j Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Kosumen. Berdasarkan wawancara dengan konsumen, dijelaskan bahwa tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha dalam hal ini ialah memberikan buku panduan yang berbahasa Indonesia kepada konsumen dan konsumen telah menyetujui hal tersebut. Tidak ada ganti kerugian berupa uang yang diberikan oleh pelaku usaha karena konsumen hanya tidak bisa menggunakan barang tersebut dan belum sampai pada kerusakan yang parah. Kata Kunci : Tanggung jawab, Pelaku usaha, Barang Elektronik, Buku Panduan. ABSTRACT This study aims to analyze the form of legal protection for buyers of electronic goods without Indonesian language guidebooks through e-commerce and to analyze the forms of responsibility undertaken by business actors regarding the sale of electronic goods without Indonesian language manuals through e-commerce. The research method used in this study is an empirical legal research method which is a research by looking at the gap between das sein and das sollen. The results of this study explain that the protection of buyers of electronic goods without manual books in Indonesian through e-commerce is regulated in Article 2 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 19 / M-DAG / PER / 5/2009. If a business actor does not provide a guidebook to consumers in every purchase of imported electronic goods, then the business actor has violated the provisions in Article 8 paragraph 1 letter j of the Consumer Protection Law and Article 62 paragraph 1 of the Law on Consumer Protection. Based on interviews with consumers, it was explained that the responsibility given to business actors in this case is to provide manual books in Indonesian to consumers and consumers have agreed to this. There is no compensation in the form of money provided by business actors because consumers simply cannot use the goods and have not yet received serious damage. Keywords: responsibility, business actors, electronic goods, guidebooks.
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA TERKAIT PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DILAKUKAN OL-EH BPJS Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan perlindungan pekerja terkait program BPJS ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pekerja yang mengalami musibah celaka saat bekerja akan tetapi belum terdaftar dalam program BPJS. Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai titik acuan utamanya. Sehingga hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan terkait pekerja yang mengalami musibah celaka dalam melakukan pekerjaan telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU BPJS, kemudian akibat hukum bagi tenaga kerja yang celaka saat bekerja dan tidak terdaftar dalam program BPJS adalah tidak mendapatkan tanggungan dari program BPJS seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, serta jaminan hari tua. Kata Kunci: Pekerja, Kecelakaan Kerja,BPJS. ABSTRACT The purpose of this research is to find out the worker protection arrangements related to the BPJS program when workers have a work accident and to find out the legal consequences for workers who experience unfortunate accidents while working but have not been registered in the BPJS program. The research method in this scientific article is normative legal research, namely research that uses statutory regulations as its main reference point. So that the results of this study indicate that the regulations related to workers who experience accidental disasters in doing work have been regulated in the Manpower Law and the BPJS Law, then the legal consequences for workers who are injured while working and are not registered in the BPJS program are not being covered by the BPJS program such as guarantees work accidents, pension benefits, death benefits, and old age savings. Keywords: Employees, Work Accident, BPJS.
LEGALISASI TINDAKAN ABORTUS AKIBAT PERKOSAAN INCEST DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ADAT pradnyani paramitha, anak agung istri; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi merupakam pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan manusia karena kehamilan yang tidak diinginkan salah satunya kehamilan akibat perkosaan.Tindakan aborsi dilarang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Dalam hal ini tindakan aborsi dilakukan akibat perkosaan incest dan akan ditinjau berdasarkan hukum pidana adat. Sehingga dalam hal ini terdapat suatu masalah bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan berdasarkan peraturan di Indonesia dan bagaimanakah tinjauan hukum terhadap perkosaan incest berdasarkan hukum pidana adat. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan dalam hal ini perkosaan incest jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dan pidana adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dimana terdapat suatu konflik norma antara KUHP yang didukung oleh hukum pidana adat yang melarang tindakan aborsi akibat perkosaan khususnya incest dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Sehingga kesimpulan dari penulisan ini adalah legalisasi tindakan aborsi di dalam KUHP dilarang karena dianggap menghilngkan nyawa sedangkan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanannya juga melarang tindakan aborsi namun mengecualikan berdasarkan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Jika ditinjau berdasarkan hukum pidana adat, tindakan aborsi dilarang serta dikenakan sanksi adat sesuai peraturan atau awig-awig di suatu desa. Kata Kunci : Aborsi,Perkosaan Incest,Hukum Pidana Adat ABSTRACT Abortion is a deliberate abortion by human beings due to an unwanted pregnancy, one of which is pregnancy due to rape. Abortion is prohibited in the Criminal Code (KUHP) whereas in Law Number 36 Year 2009 Concerning Health and its Implementation Regulations exclude abortion due to rape. In this case the act of abortion was carried out due to incest rape and will be reviewed based on customary criminal law. So in this case there is a problem how the legal legalization of abortion due to rape based on regulations in Indonesia and how the legal review of incest rape is based on customary criminal law. This writing has the aim to know and understand how the legal legalization of acts of abortion resulting from rape in this case rape incest when viewed from regulations in Indonesia and traditional law.The research method used is a normative research method that is research focused on examining the application of rules or norms in positive law as a consequence of the choice of legal issues by using data obtained from library research which are then compiled, explained, and analyzed by giving conclusions. So the conclusion of this writing is the legalization of abortion in the Criminal Code is prohibited because it is considered to cost lives while in the Health Act and its Implementation Regulations also prohibit acts of abortion but exclude based on medical emergencies and pregnancy due to rape. If reviewed based on customary criminal law, abortion is prohibited and is subject to customary sanctions in accordance with regulations or awig-awig in a village. Keywords: Abortion, Incest Rape, Customary Criminal Law
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS APLIKASI MOBILE DITINJAU DARI HAK CIPTA Akhila Rayintama, I Gde; Udiana, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya jurnal ilmiah adalah untuk memahami dan mengetahui lebih dalam perlindungan hukum atas aplikasi mobile sebagai perkembangan program aplikasi berdasarkan hak cipta, dengan mempergunakan metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil dari peneltian ini yakni bahwa aplikasi mobile merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta karena penciptanya telah mewujudkan idenya kebentuk nyata dengan menggunakan kemampuan pikiran, keahlian dan keterampilannya. Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC ciptaan yang dilindungi yakni program komputer, namun tidak disebutkan mengenai perlindungan hak cipta aplikasi mobile sebagai perkembangan dari program komputer. Perlindungan hukum atas aplikasi mobile yakni melalui preventive dengan melakukan pencatatan aplikasi mobile sebagai ciptaan dan melalui respensif dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas penggandaan atau penjualan aplikasi mobile secara illegal. Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Aplikasi Mobile Abstract The purpose of making scientific journals is to understand and know more deeply about the legal protection of mobile applications as the development of application programs based on copyright, using normative research methods and a statutory approach. The result of this research is that the mobile application is an intellectual work that is protected by copyright because the creator has put his ideas into real form by using the ability of his mind, expertise and skills. Based on the provisions of Article 40 paragraph (1) letter s of the UUHC protected works, namely computer programs, however, there is no mention of copyright protection for mobile applications as a development of computer programs. Legal protection for mobile applications, namely through preventive recording of mobile applications as creations and through respecting by filing claims for compensation for illegal copying or selling of mobile applications. Keywords: Protection, Copyright, Mobile Applications
Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Jery Fridaniswara, Putu; Agung Ari Krisnawati, I Gusti Ayu
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk memahami bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial ketentuan tentang waktu memberi anjuran tertulis dari mediator dalam hal tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan kepada para pihak belum efektif, karena sering melebihi jangka waktu yang ditentukan. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kata Kunci: Mediasi, Perselisihan, Hubungan Industrial ABSTRACT The purpose of this study is to understand how the implementation of mediation in the settlement of industrial relations disputes at the Badung Regency Industry and Manpower Office and to understand the factors that influence mediation in the settlement of industrial relations disputes at the Office of Industry and Manpower of Badung Regency. The method used is the empirical legal method with the invited approach, the fact approach, and the legal concept analysis approach. The results show that in the implementation of industrial relations dispute mediation, the provisions regarding the time to provide written advice from the mediator in the event that there is no agreement in dispute resolution to the parties are not yet effective, because they often exceed the specified time period. Factors that hinder the settlement of industrial relations disputes through mediation are legal factors, law enforcement factors, infrastructure factors, community factors and cultural factors. Key Words: Mediation, Disputes, Industrial Relations

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue