Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sriwijaya Law Review Sociological Jurisprudence Journal POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Authority and Procedures for Determination of the Foundation Managers Arjaya, I Made; Martina, Ni Wayan Umi; Ranawijaya, Ida Bagus Erwin
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.728.67-73

Abstract

The purpose of this study is to find out who is authorized and how the procedure of determination the foundation managers. The method used in this research is the method of normative legal research with statute approach, conceptual approach and case approach. Research location in Denpasar Bali. Sources of legal material are legislation, and cases faced by the DJ foundation. How to collect legal materials is to use the card system. The result of the research is the authority to determination the foundation managers by the foundation trustees and the procedures of determination the foundation managers begins with the supervision conducted by the supervisor of the foundation, followed by the temporary dismissal, then proceed with clarification meeting from the managers of foundation, which can lead to the determination of the foundation managers.
HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.713 KB)

Abstract

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk dalam rangka mewujudkanASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif, oleh karena ituNegara-Negara anggota ASEAN hendaknya memiliki kebijakan persaingan usaha secaranasional dan ASEAN juga perlu memiliki kesepakatan terhadap kebijakan persainganusaha. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan sejarah,serta pendekatan perbandingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa ASEAN belum memilikikebijakan yang mengatur kegiatan persaingan usaha MEA secara umum sehingga kegiatanyang dilakukan Negara anggota masih mengacu kepada kebijakan masing-masing Negaradan ASEAN menerbitkan ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy sebagaipedoman. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha pada MEA dapat dilakukan denganmewajibkan setiap negara untuk memiliki kebijakan persaingan usaha sesuai denganstandar ASEAN, penyesuaian peraturan tiap negara, pembentukan lembaga penyelesaiansengketa regional ASEAN, dan dengan adanya transparansi ketentuan kebijakan MEA.
HARMONISASI PENGATURAN PERSYARATAN TENAGA KERJA ASING DALAM SKEMA REGULASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.869 KB)

Abstract

Harmonisasi hukum merupakan suatu penggabungan dan penyalarasan peraturanhukum, untuk menghindari peraturan hukum yang berbenturan atau disharmonisasihukum, pada tahun 2008 ASEAN mengeluarkan Cetak Biru Masyarakat ekonomiASEAN 2015, yakni sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang arusbebas terhadap beberapa sektor ekonomi, termasuk yaitu Tenaga Kerja terlatih,dalam pembebasan tenaga kerja terlatih ini, ASEAN pun menemui hambatanhambatanterhadap produk hukumnya sendiri yakni setiap negara anggota ASEANmemiliki peraturan yang berbeda-beda terhadap Tenaga kerja asing yangberkeinginan bekerja di wilayah sesama negara ASEAN.
KAJIAN PENGATURAN TERHADAP STANDAR PRODUK PRIORITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DALAM KAITANNYA DENGAN PRAKTIK MONOPOLI I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa; I Made Sarjana; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) ternyata membutuhkan perhatian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisisharmonisasi pengaturan standar produk dalam hukum nasional Indonesia dan internasional danmenganalisis standar-standar produk yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Tulisan inimerupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual analisis. Tulisan ini menyimpulkan bahwahukum nasional Indonesia telah mengatur mekanisme penentuan standar produk yang baiksebagaimana halnya dengan harmonisasi standar dalam ruang lingkup ASEAN yang telahdilakukan. Untuk mencegah praktik monopoli yang mungkin terjadi, UMKM harusmenyesuaikan produknya dengan standar yang ada berikut dengan berbagai keistimewaan yangdiberikan, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.
BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS NGURAH RAI) Akbar Nugraha; Putu Tuni CakabawaLandra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.235 KB)

Abstract

Visa merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memberikanizin seseorang untuk memasuki wilayah negara tersebut dalam kurun waktu dan tujuantertentu. Visa terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsi penggunaannya,namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, khususnya di bali sering terjadi kasus warganegara asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk menetap dan bekerja. Tulisanyang merupakan penelitian yuridis empiris, bertujuan menganalisis bagaimana efektivitaspengawasan terhadap warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan, sertamenganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan visa kunjungan warga negaraasing di Bali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pengawasan terhadap warga negaraasing di Bali dapat dikatakan tidak berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan masihbanyaknya tindakan penyalahgunaan Izin tinggal maupun Overstay ya n g berjumlah 148orang di tahun 2014 sampai dengan 2015 di wilayah kerja Kantor Imigrasi klas I khususNgurah Rai.
Tanggung Jawab Komando Terhadap Penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs) Stefanus Agung Hariwicaksono Passar; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab komando terhadap penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs) dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional serta untuk mengetahui penggunaan LAWs dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan perspektif tindak pidana internasional. Adapun dalam penelitian ini, metode penelitian yang diaplikasikan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi terhadap rumusan masalah yang ada adalah Penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam penggunaan LAWs dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 jo. Pasal 28 Statuta Roma, hanya akan berlaku pada pengoperasian senjata yang tergolong dalam kategori “Human-in-the-Loop Weapons” dan “Human-on-the-Loop Weapons” karena komando masih terlibat dalam penggunaan senjata tersebut sebaliknya, prinsip tanggung jawab komando tidak dapat diterapkan pada senjata LAWs yang termasuk dalam kategori senjata “Human-out-of-the-Loop Weapons” karena sistem senjata ini dapat memilih target dan mengirim kekuatan tanpa masukan atau interaksi manusia. Penggunaan LAWs dalam konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran berdasarkan perspektif tindak pidana internasional dikarenakan penggunaan LAWs tidak mencerminkan prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas. Oleh karenanya, penggunaan LAWs yang menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Statuta Roma merupakan bentuk tindak pidana internasional. Kata Kunci: Lethal Autonomous Weapon System (LAWs), Tanggung Jawab Komando, Tindak Pidana Internasional. ABSTRACT This writing aims to determine the application of command responsibility to the use of Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWs) from the perspective of international humanitarian law and to determine the use of LAWs in international armed conflicts based on the perspective of international criminal acts. As for this research, the research method applied is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The result of the study is the application of the principle of command responsibility in the use of LAWs from the perspective of international humanitarian law based on the provisions of Article 86 paragraph (2) Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention jo. Article 28 of the Rome Statute, will only apply to the operation of weapons that fall into the categories of “Human-in-the-Loop Weapons” and “Human-on-the-Loop Weapons” because the command is still involved in the use of these weapons otherwise, the principle of command responsibility cannot be applied to LAW weapons are included in the category of “Human-out-of-the-Loop Weapons” because this weapon system can select targets and send power without human input or interaction. The use of LAWs in armed conflict is a violation based on the perspective of international crimes because the use of LAWs does not reflect the principle of distinction and the principle of proportionality. Therefore, the use of LAWs that cause consequences as contained in Article 8 paragraph (2) letter b of the Rome Statute is a form of international crime. Key words: Lethal Autonomous Weapon System (LAWs), Command Responsibilities, International Crimes.
KAJIAN PENGATURAN TERHADAP STANDAR PRODUK PRIORITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DALAM KAITANNYA DENGAN PRAKTIK MONOPOLI I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa; I Made Sarjana; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.304 KB)

Abstract

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) ternyata membutuhkan perhatian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisisharmonisasi pengaturan standar produk dalam hukum nasional Indonesia dan internasional danmenganalisis standar-standar produk yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Tulisan inimerupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual analisis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengatur mekanisme penentuan standar produk yang baiksebagaimana halnya dengan harmonisasi standar dalam ruang lingkup ASEAN yang telahdilakukan. Untuk mencegah praktik monopoli yang mungkin terjadi, UMKM harusmenyesuaikan produknya dengan standar yang ada berikut dengan berbagai manfaat dan keistimewaan yang diberikan, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH PASUKAN PENAJAGA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA I Putu Dwika Ariestu; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.793 KB)

Abstract

This paper aims to analyze the state jurisdiction in the resolution of human rights abuses by UN peacekeepers from the perspective of International law. Comparative study and analysis of the data used to determine the extent of the jurisdiction of the state role in the resolution of cases of human rights violations committed by UN peacekeepers. This study shows that, tasks and functions carried by UN peacekeepers must be in accordance with the provisions of international law including the UN Charter, the International Human Rights Law, International Humanitarian Law, and Security Council mandates. This study also shows that UN peacekeepers committing human rights violations received special immunity as stated on UNSOFA (United Nation Status of Force Agreement) Paragraphs 24, 31, and 47 (b ), but if the case of human rights violations is serious, systematic and widespread impact the jurisdiction of the ICC (International Criminal Court) which applies to the record, that the country is willing to surrender his troops violated the perpetrators to justice in accordance with the jurisdiction of the ICC, it is given that the ICC complement of the court is a domestic court.
YURISDIKSI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL Dina Anggraini; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.666 KB)

Abstract

Perkembangan korporasi dalam masyarakat internasional tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. Hal tersebut terlebih lagi sangat nyata dalam negara-negara berkembang dimana perusahaan transnasional menjalankan usahanya. Aktivitas perusahaan transnasional di dalam wilayah negara tuan rumah seringkali luput dari hukuman ketika mereka melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kelemahan sistem ini hadir dari kedua sisi negara, negara tuan rumah dan negara asal, disatu pihak negara tuan rumah memiliki sistem hukum yang belum sempurna. Namun di lain pihak, negara asal tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorialnya. Penelitian hukum ini berjenis yurisdis normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan dan kasus. Bahan yang digunakan berfokus pada bahan hukum primer dengan teknik pengumpulan keperpustakaan. Pengaturan pada tingkat hukum internasional terhadap tindakan perusahaan transnasional yang berkaitan dengan HAM terbatas pada instrumen yang bersifat soft law. Hal tersebut memberikan negara suatu peran penting untuk mengatur sendiri batas-batas tindakan perusahaan transnasional yang berhubungan dengan HAM. Praktek tersebut telah dilaksanakan oleh berbagai negara yang pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan internasional tersendiri. Kata Kunci: negara, perusahaan transnasional, yurisdiksi, ekstrateritorial.
Authority and Procedures for Determination of the Foundation Managers I Made Arjaya; Ni Wayan Umi Martina; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.728.67-73

Abstract

The purpose of this study is to find out who is authorized and how the procedure of determination the foundation managers. The method used in this research is the method of normative legal research with statute approach, conceptual approach and case approach. Research location in Denpasar Bali. Sources of legal material are legislation, and cases faced by the DJ foundation. How to collect legal materials is to use the card system. The result of the research is the authority to determination the foundation managers by the foundation trustees and the procedures of determination the foundation managers begins with the supervision conducted by the supervisor of the foundation, followed by the temporary dismissal, then proceed with clarification meeting from the managers of foundation, which can lead to the determination of the foundation managers.
Co-Authors Akbar Nugraha Carmelius Mario Martin Gama Desak Putu Dewi Kasih Dina Anggraini Dwi Atmaja, Bima Kumara I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Nyoman Kusuma Primayadnya I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Made Arjaya I Made Sarjana I Made Yasa Suputra I Putu Dwika Ariestu Ida Bagus Aswin Pranawa Sidhi Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara Ida Bagus Wyasa Putra Kevin Haganta Ginting Komang Wardhana Putra Luh Made Ramadia Sari Lukas Banu Ni Wayan Umi Martina NI WAYAN UMI MARTINA, NI WAYAN UMI Praditama, Ida Bagus Mahendra Purwani, Sagung Putri ME Putra, Anak Agung Ngurah Dharma Putu Tuni Cakabawa Landra Sonbai, Cornalia Hendro Korassa Stefanus Agung Hariwicaksono Passar