Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sriwijaya Law Review Sociological Jurisprudence Journal POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Authority and Procedures for Determination of the Foundation Managers Arjaya, I Made; Martina, Ni Wayan Umi; Ranawijaya, Ida Bagus Erwin
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.728.67-73

Abstract

The purpose of this study is to find out who is authorized and how the procedure of determination the foundation managers. The method used in this research is the method of normative legal research with statute approach, conceptual approach and case approach. Research location in Denpasar Bali. Sources of legal material are legislation, and cases faced by the DJ foundation. How to collect legal materials is to use the card system. The result of the research is the authority to determination the foundation managers by the foundation trustees and the procedures of determination the foundation managers begins with the supervision conducted by the supervisor of the foundation, followed by the temporary dismissal, then proceed with clarification meeting from the managers of foundation, which can lead to the determination of the foundation managers.
USE OF FORCE DALAM AKSI DEMONSTRASI: PENDEKATAN HUKUM INTERNASIONAL Putra, Anak Agung Ngurah Dharma; Ranawijaya, Ida Bagus Erwin
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai hak-hak yang tidak dapat dilanggar pada saat pelaksanaan use of force dalam situasi aksi demonstrasi berdasarkan hukum hak asasi manusia dan pedoman internasional mengatur mengenai use of force dalam aksi demonstrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dimana dalam penulisan ini digunakan beberapa instrument hukum internasional, juga menggunakan bahan penunjang yaitu bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam pelaksanaan use of force dalam pengamanan aksi demonstrasi harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak terbebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat serta hak untuk diadili secara adil. Pelaksanaan use of force juga harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum terkait use of force dalam pengamanan aksi demonstrasi. Kata Kunci: Use Of Force, Aparat Penegak Hukum, Demonstrasi ABSTRACT The purpose of this writing is to answer questions about rights that cannot be violated during the use of force in demonstration situations based on human rights law and how international guidelines regulate the use of force in demonstrations. The research method used in this paper is a normative legal research method, with a statutory approach and a conceptual approach, where in this paper several international legal instruments are used, and also using supporting materials, namely secondary and tertiary legal materials. The results showed that law enforcement officials in implementing use of force in securing demonstrations must prioritize protection of human rights such as the right to life, the right to be free from torture and violence, the right to freedom of association, expression and opinion and the right of fair trial. The implementation of the use of force must also be in accordance with the provisions and legal principles regarding the use of force in securing demonstrations. Keywords: Use Of Force, Law Enforcement Officials, Demonstration
PENGATURAN PEMBERIAN GARANSI OLEH PELAKU USAHA DALAM JUAL-BELI HANDPHONE BEKAS Sonbai, Cornalia Hendro Korassa; Ranawijaya, Ida Bagus Erwin
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pemberian garansi oleh pelaku usaha dalam jual-beli handphone bekas, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen handphone bekas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendektan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Pelaku usaha dalam hal ini Penjual Handphone Bekas wajib memberikan garansi kepada konsumen. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya dilihat pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikatagorikan suatu tindakan penipuan seorang penjual alat telekomunikasi bekas (handphone second) yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliyar rupiah). Kata Kunci : Garansi, Jual Beli, Handphone Bekas. ABSTRACT This study aims to find out and analyze the arrangements for providing guarantees by business actors in buying and selling used cellphones, as well as to find out the legal consequences if business actors do not provide guarantees to used cellphone consumers. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual perspective. The results of the study show that business actors, in this case the Used Mobile Seller, are required to provide guarantees to consumers. This is regulated in the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. The legal effect is seen in the provisions of Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) UUPK that can be categorized as an act of fraud of a seller of used telecommunications equipment (second hand phone) who does not provide a warranty card and after sales service may be subject to criminal sanctions. The criminal sanction given is imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah). Key Words: Warranty, Sale and Purchase, Used Mobile.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI BACKSOUND DI LIVE STREAMING GAME DI FACEBOOK Komang Wardhana Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p11

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini untuk mengetahui perlindungan hak cipta musik di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan penggunaan lagu sebagai backsound dalam siaran langsung Facebook. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan hak cipta, khususnya musik yang digunakan menjadi backsound siaran langsung Facebook, diatur pada Pasal 5 dan pasal 9 UU Hak Cipta. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptanya adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Penyelesaian sengketa Hak Cipta sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Kata Kunci : Backsound, Hak Cipta, Facebook ABSTRACT The purpose of writing this scientific journal is to find out the protection of music copyright in Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights related to the use of songs as backsound in Facebook live broadcasts. The method used in writing this scientific journal is a normative legal research method with a juridical approach. In this study, it was found that copyright protection, especially music used as the backsound for Facebook live broadcasts, is regulated in Article 5 and Article 9 of the Copyright Law. Legal remedies that can be taken by the creator in the event of a violation of his copyrighted work are through preventive and repressive efforts. Settlement of Copyright disputes as mandated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Article 95 paragraph 1 states that Copyright dispute settlement can be done through alternative settlement, arbitration, or court. The civil court which in the sense of having absolute competence in this case is the Commercial Court. Keywords: Background Sound, Copyright, Facebook
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KABUPATEN TABANAN I Gusti Nyoman Kusuma Primayadnya; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.565 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p12

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pembebanan hak tanggungan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar yang kemudian oleh kantor pertanahan dikeluarkan sertipikat Hak Tanggungan. pembebanan hak tanggungan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar didahului dengan pembuatan APHT oleh PPAT, yang kemudian oleh kantor pertanahan dikeluarkan sertipikat Hak Tanggungan. Untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dan tanah-tanah yang berada diluar wilayah kerja kreditor, pembebanan Hak Tanggungannya adalah dalam bentuk SKMHT yang juga dibuat oleh Notaris/PPAT. Dalam praktek, meskipun sertipikatnya dikantor BPN telah lewat masa 3 bulan, tidak segera dibuat APHT. Oleh debitur dengan persetujuan kreditor, hanya dibuat SKMHT yang baru sebagai pengganti SKMHT yang telah berakhir. Akibat hukum dari terlaksa nya SKMHT dalam perjanjian kredit Bank apa bila melebihi jangka waktu yg di tentukan maka SKMHT tersebut batal demi hukum. Akibat nya kreditur tidak memiliki hak untuk mngesekkusi jaminan yang di berikan debitur bila melakukan wanprestasi, senhingga menimbulkan kerugian bagi krediturKata Kunci: Perjanjian Kredit Bank, SKMHT, Kabupaten Tabanan.
HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.713 KB)

Abstract

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk dalam rangka mewujudkanASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif, oleh karena ituNegara-Negara anggota ASEAN hendaknya memiliki kebijakan persaingan usaha secaranasional dan ASEAN juga perlu memiliki kesepakatan terhadap kebijakan persainganusaha. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan sejarah,serta pendekatan perbandingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa ASEAN belum memilikikebijakan yang mengatur kegiatan persaingan usaha MEA secara umum sehingga kegiatanyang dilakukan Negara anggota masih mengacu kepada kebijakan masing-masing Negaradan ASEAN menerbitkan ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy sebagaipedoman. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha pada MEA dapat dilakukan denganmewajibkan setiap negara untuk memiliki kebijakan persaingan usaha sesuai denganstandar ASEAN, penyesuaian peraturan tiap negara, pembentukan lembaga penyelesaiansengketa regional ASEAN, dan dengan adanya transparansi ketentuan kebijakan MEA.
HARMONISASI PENGATURAN PERSYARATAN TENAGA KERJA ASING DALAM SKEMA REGULASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.869 KB)

Abstract

Harmonisasi hukum merupakan suatu penggabungan dan penyalarasan peraturanhukum, untuk menghindari peraturan hukum yang berbenturan atau disharmonisasihukum, pada tahun 2008 ASEAN mengeluarkan Cetak Biru Masyarakat ekonomiASEAN 2015, yakni sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang arusbebas terhadap beberapa sektor ekonomi, termasuk yaitu Tenaga Kerja terlatih,dalam pembebasan tenaga kerja terlatih ini, ASEAN pun menemui hambatanhambatanterhadap produk hukumnya sendiri yakni setiap negara anggota ASEANmemiliki peraturan yang berbeda-beda terhadap Tenaga kerja asing yangberkeinginan bekerja di wilayah sesama negara ASEAN.
KAJIAN PENGATURAN TERHADAP STANDAR PRODUK PRIORITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DALAM KAITANNYA DENGAN PRAKTIK MONOPOLI I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa; I Made Sarjana; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) ternyata membutuhkan perhatian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisisharmonisasi pengaturan standar produk dalam hukum nasional Indonesia dan internasional danmenganalisis standar-standar produk yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Tulisan inimerupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual analisis. Tulisan ini menyimpulkan bahwahukum nasional Indonesia telah mengatur mekanisme penentuan standar produk yang baiksebagaimana halnya dengan harmonisasi standar dalam ruang lingkup ASEAN yang telahdilakukan. Untuk mencegah praktik monopoli yang mungkin terjadi, UMKM harusmenyesuaikan produknya dengan standar yang ada berikut dengan berbagai keistimewaan yangdiberikan, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.
BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS NGURAH RAI) Akbar Nugraha; Putu Tuni CakabawaLandra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.235 KB)

Abstract

Visa merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memberikanizin seseorang untuk memasuki wilayah negara tersebut dalam kurun waktu dan tujuantertentu. Visa terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsi penggunaannya,namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, khususnya di bali sering terjadi kasus warganegara asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk menetap dan bekerja. Tulisanyang merupakan penelitian yuridis empiris, bertujuan menganalisis bagaimana efektivitaspengawasan terhadap warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan, sertamenganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan visa kunjungan warga negaraasing di Bali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pengawasan terhadap warga negaraasing di Bali dapat dikatakan tidak berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan masihbanyaknya tindakan penyalahgunaan Izin tinggal maupun Overstay ya n g berjumlah 148orang di tahun 2014 sampai dengan 2015 di wilayah kerja Kantor Imigrasi klas I khususNgurah Rai.
Tanggung Jawab Komando Terhadap Penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs) Stefanus Agung Hariwicaksono Passar; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab komando terhadap penggunaan Lethal Autonomous Weapon System (LAWs) dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional serta untuk mengetahui penggunaan LAWs dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan perspektif tindak pidana internasional. Adapun dalam penelitian ini, metode penelitian yang diaplikasikan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi terhadap rumusan masalah yang ada adalah Penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam penggunaan LAWs dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 jo. Pasal 28 Statuta Roma, hanya akan berlaku pada pengoperasian senjata yang tergolong dalam kategori “Human-in-the-Loop Weapons” dan “Human-on-the-Loop Weapons” karena komando masih terlibat dalam penggunaan senjata tersebut sebaliknya, prinsip tanggung jawab komando tidak dapat diterapkan pada senjata LAWs yang termasuk dalam kategori senjata “Human-out-of-the-Loop Weapons” karena sistem senjata ini dapat memilih target dan mengirim kekuatan tanpa masukan atau interaksi manusia. Penggunaan LAWs dalam konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran berdasarkan perspektif tindak pidana internasional dikarenakan penggunaan LAWs tidak mencerminkan prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas. Oleh karenanya, penggunaan LAWs yang menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Statuta Roma merupakan bentuk tindak pidana internasional. Kata Kunci: Lethal Autonomous Weapon System (LAWs), Tanggung Jawab Komando, Tindak Pidana Internasional. ABSTRACT This writing aims to determine the application of command responsibility to the use of Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWs) from the perspective of international humanitarian law and to determine the use of LAWs in international armed conflicts based on the perspective of international criminal acts. As for this research, the research method applied is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The result of the study is the application of the principle of command responsibility in the use of LAWs from the perspective of international humanitarian law based on the provisions of Article 86 paragraph (2) Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention jo. Article 28 of the Rome Statute, will only apply to the operation of weapons that fall into the categories of “Human-in-the-Loop Weapons” and “Human-on-the-Loop Weapons” because the command is still involved in the use of these weapons otherwise, the principle of command responsibility cannot be applied to LAW weapons are included in the category of “Human-out-of-the-Loop Weapons” because this weapon system can select targets and send power without human input or interaction. The use of LAWs in armed conflict is a violation based on the perspective of international crimes because the use of LAWs does not reflect the principle of distinction and the principle of proportionality. Therefore, the use of LAWs that cause consequences as contained in Article 8 paragraph (2) letter b of the Rome Statute is a form of international crime. Key words: Lethal Autonomous Weapon System (LAWs), Command Responsibilities, International Crimes.
Co-Authors Akbar Nugraha Carmelius Mario Martin Gama Desak Putu Dewi Kasih Dina Anggraini Dwi Atmaja, Bima Kumara I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Nyoman Kusuma Primayadnya I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Made Arjaya I Made Sarjana I Made Yasa Suputra I Putu Dwika Ariestu Ida Bagus Aswin Pranawa Sidhi Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara Ida Bagus Wyasa Putra Kevin Haganta Ginting Komang Wardhana Putra Luh Made Ramadia Sari Lukas Banu Ni Wayan Umi Martina NI WAYAN UMI MARTINA, NI WAYAN UMI Praditama, Ida Bagus Mahendra Purwani, Sagung Putri ME Putra, Anak Agung Ngurah Dharma Putu Tuni Cakabawa Landra Sonbai, Cornalia Hendro Korassa Stefanus Agung Hariwicaksono Passar