cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 12 (2021)" : 8 Documents clear
TINDAK PIDANA ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) OLEH KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Natalia, Ni Putu Fayna; Hariyanto, Diah Ratnasari
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari study ini untuk menemukan dasar filosofis pengecualian larangan aborsi pada korban perkosaan menurut hukum positif Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis desktiptif teknik analisis sistematisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) melarang tindakan aborsi pengaturannya terdapat dalam Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, Pasal 350, dan Pasal 355 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi dalam KUHP, akan tetapi tindakan aborsi mendapat pengecualian setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai bentuk konsekuensi Indonesia terhadap persetujuan pada hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan ICPD (International Conference on Population and Development) di Kairo pada tahun 1994 dan Deklarasi Beijing pada tahun 1995 yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Pengaturan mengenai pengecualian tindakan aborsi oleh korban perkosaan terdapat dalam Pasal 75 ayat 2b, lebih lanjut lagi mengenai aborsi pengaturannya terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan serta pelaksana dari pengaturan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Terkait dengan pertanggungjawabanpidananya maka korban pemerkosaan yang melakukan aborsi yang telah memenuhi persyaratan dalam pengecualian tersebut tidak dipidana.
PELAKSANAAN ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP RUGINYA KONSUMEN Wibawa, Made Anjas Satria; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan riset ini tujuannya untuk memahami dasar hukum pelaksanaan asas strict liability terhadap ruginya pihak konsumen dan pelaksanaan asas strict liability terhadap ruginya konsumen. Pemilihan metode penelitian yakni hukum empiris. Hasilnya yaitu sebagai landasan hukum pelaksanaan asas strict liability pada intinya termuat pada ketentuan perdata tentang keabsahan perjanjian dan tanggung jawab pelaku usaha dan juga termuat dalam ketentuan Informasi Trasaksi Elektrounik. Dalam prakteknya, asas strict liability tidak dilaksanakan oleh pihak penjual karena tidak menerima pengembalian barang yang suda dikirimnya, sehingga pertanggungannya diderita oleh pihak konsumen saja dan sekaligus menjadi resiko konsumen. Kata Kunci: Pelaksanaan, Strict Liability, Konsumen dan E-Commerce ABSTRACT The purposed this writing the researches to understands on a legal basis or an application of the principle on strict liability for consumer losses and the implementation of the principle of strict liability for consumer losses. The choice of research method is empirical law. As a result, as a legal basis for the application of the strict liability principle, it is essentially contained in the civil provisions concerning the validity of agreements and the responsibilities of business actors and is also contained in the provisions for Electronic Transaction Information. In practice, the principle of strict liability is not applied by the seller because the seller does not accept the return of the goods he has sent, so the insurance is only borne by the consumer and is at the same time the risk of the consumer. Keywords: Implementation, Strict Liability, Consumer and E-Commerce
GAGASAN MODEL PLEA BARGAINING DI INDONESIA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Megi Megayani, Ni Ketut Ngetis; Oka Yudistira Darmadi, Anak Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai gagasan plea bargaining yang umumnya dianut dan digunakan di negara hukum common law system untuk bisa dilaksanakan di Indonesia, negara dengan sistem hukum dominan civil law system dengan tujuan memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara oleh maraknya korupsi di Indonesia. Penulisan ini memakai metode penelitian normatif juga beberapa pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan daripada penulisan penelitian ini ialah bahwa gagasan plea bargaining ini perlu dipertimbangkan untuk diimplementasikan guna mengembalikan kerugian keuangan negara semaksimal mungkin hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yang detik ini masih sangat minim juga sulit dilakukan karena adanya kekaburan norma Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bukan sebagai pidana pokok sehingga terjadi keraguan-raguan oleh para penegak hukum untuk melakukan perampasan aset terhadap pelaku korupsi yang berakibat pada rendahnya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi. Sehingga terhadap Pasal 18 ini perlu ditetapkan sebagai pidana pokok untuk mengatasi kekaburan norma tersebut. Penerapan konsep plea bargaining di Indonesia juga dimungkinkan karena Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang mengatur bahwa negara yang telah menandatangani konvensi berkewajiban melakukan pertimbangan pengurangan hukuman bagi terdakwa yang telah bekerjasama dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan korupsi (Pasal 37 ayat (2)). Kata Kunci: Plea Bargaining, Common Law system, Kerugian Keuangan Negara ABSTRACT The writing of this study aims to research the idea of plea bargaining that’s generally used in the common law system country's to be implemented in Indonesia, a country with civil law system to aim of maximizing the return of state financial losses because of much corruption cases in Indonesia. This writing uses normative research methods with several approaches, which is the statute approach and conceptual approach. The conclusion is plea bargaining needs to be considered to be implemented in order to restore the country's financial losses as much as possible as a result of corruption crimes in Indonesia which is still very minimal, also difficult to do because of the blurring norm, Article 18 of Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes that are not as the main criminal so there are doubts by law enforcement to take assets against corrupt actors which results in low return of state financial losses due to corruption. So Article 18 this needs to be established as the main criminal to overcome the blurring of the norm. The application of the concept of plea bargaining in Indonesia is also possible because Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), which stipulates that countries that have signed the convention are obliged to consider reducing penalties for defendants who have cooperated in the investigation or prosecution of corruption crimes (Article 37 paragraph (2). Key Words: Plea Bargaining, Common Law system, State Financial Losses
KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN PENGARUH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Widhi, Luh Putu Purnama Ning; Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perdagangan pengaruh yang menjembatani tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan urgensi pengaturan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang. Menggunakan penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu kekosongan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat kekosongan norma pada UU Tindak pidana korupsi terkait pengaturan perdagangan pengaruh (trading influence) yang menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku perdagangan pengaruh guna menjembatani suatu tindak pidana korupsi. Sangat perlu untuk mengkriminalisasi para pelaku perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi, karena pada kenyataannya sebagian besar tindakan perdagangan pengaruh dilakukan oleh non-penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh yang signifikan pada pemerintah. Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Perdagangan Pengaruh. ABSTRACT This scientific journal writing aims to determine the regulation of influence trading that bridges the criminal act of corruption in Indonesian positive law and the urgency of regulating influence trading as a criminal act of corruption in the future. Using normative legal research results in a vacuum in norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach. In writing this scientific paper the writer will use primary legal materials, secondary legal materials. Namely by reading, studying, and clarifying legal materials such as the provisions of laws and regulations, citing a discussion of the literature and scientific works of scholars related to the issues raised. The results show that there is a norm vacuum in the Corruption Act related to trading influence regulation which causes law enforcement officials to find it difficult to entrap influence trading actors to bridge a criminal act of corruption. Criminalization of influence trading actors is very necessary in order to ensnare actors in criminal acts of corruption that do not originate from state officials, because in reality, influence trading is mostly carried out by political figures who are not state administrators but have great influence on government officials. Keywords: Crime, Corruption, Influence Trading.
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA Pangestu, Gede Hadi; Bagiastra, I Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 serta menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 sudah tepat dan benar. Karena Hakim Mahkamah Agung sudah mengadili sendiri Putusan Nomor: 815K/PID/2015 yang membebaskan Terdakwa Abdul Khalik yang dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil visum menunjukan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 KUHP. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 yang mengadili sendiri sudah tepat dan benar, karena Hakim Mahkamah Agung meyakini kebenaran Visum et repertum yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat yang tentunya tidak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya. Kata Kunci: Penerapan Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku Gangguan Jiwa ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the judge's legal considerations in determining the guilt of the perpetrators of premeditated murder who have mental disorders in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 and to analyze the criminal application of the crime of premeditated murder with mental disorders in the verdict. Supreme Court Cassation Number: 815K/PID/2015. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual and case approach. The results of this study explain that the judge's legal considerations in determining the guilt of the perpetrators of the crime of premeditated murder in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 are correct and correct. Because the Supreme Court Judge has tried himself Decision Number: 815K/PID/2015 which acquitted the Defendant Abdul Khalik because the Defendant was proven to have committed a crime of premeditated murder in accordance with the provisions of Article 340 of the Criminal Code, but based on the post-mortem results showed that the Defendant had a serious mental disorder, so The defendant cannot be convicted for reasons of forgiveness based on the provisions of Article 44 of the Criminal Code. The criminal application of the crime of premeditated murder in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 which tried itself was appropriate and correct, because the Supreme Court Judge believed in the truth of the Visum et repertum which explained that the Defendant had a serious mental disorder which of course could not be prosecuted. responsible for his actions. Keywords: Criminal Application, Premeditated Murder, Mental Disorder Actors
KEWENANGAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM KONSEP WELFARE STATE Nugraha, Nyoman Aditya; Artha, I Gede
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam konsep Negara hukum kesejahteraan (welfare state) terkait situasi pandemi covid-19, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban dari dilakukannya diskresi oleh pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: diskresi atau fries ermessen dengan konsep Negara hukum kesejahteraan terikat satu sama lain dimana keduanya sama-sama mementingkan kesejahteraan. Kebebasan dalam kewenangan diskresi itu sendiri membuat riskan akan penyalahgunaan kewenangan dimasa pandemi Covid-19. Maka dari itu menjadi penting agar kebijakan diskresi mengikuti AAUPB, sesuai dengan hukum administrasi serta sesuai koridor tujuan diskresi. Kedua, Pertanggungjawaban diskresi oleh pejabat pemerintahan secara administrasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selain itu juga diatur pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara pidana Kata Kunci: Diskresi, Welfare staat, Pejabat publik, Covid-19 ABSTRACT The purpose of this study is to see the use of discretion by government officials in the concept of a welfare state law (welfare state) in the situation of the Covid-19 pandemic situation, as well as to see the accountability of discretion by the public official. This type of research method used in this study is a normative juridical research method. In this study, the type of approach used is an invitation approach, as well as a conceptual approach. The results of this study indicate that, first: the discretion or French fries of ermessen with the concept of the welfare state law each other where both care about welfare. Freedom in discretionary powers itself puts the authority of the Covid-19 pandemic at risk. Therefore, it is important that discretionary policies follow the AAUPB, in accordance with administrative law and in accordance with the corridors of discretionary objectives. Second, discretionary accountability by government officials is regulated in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, apart from that it is also regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in criminal cases Key Words: Discretion, Welfare State, Public Official, Covid-19
PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KERUGIAN NASABAH YANG MENGGUNAKAN ELECTRONIC BANKING Wiguna, Kadek Doni; Dananjaya, Nyoman Satyayudha
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan e-banking dalam transaksi perbankan dan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam penggunaan electronic banking. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap nasabah yang menggunakan e-banking dalam transaksi perbankan dapat menggunakan sarana hukum yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pihak Bank bertanggung jawab terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan elekctronic banking sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bank wajib mengganti rugi dana nasabah yang hilang akibat penggunaan electronic banking jika terbukti bahwa dana nasabah tersebut memang benar hilang bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah itu sendiri. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Bank, Nasabah, Electronic Banking ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of customers who use e-banking in banking transactions and the bank's responsibilities towards customers who suffer losses in the use of electronic banking. The writing of this journal uses a normative method with a conceptual and statutory approach. The results of the study show that protection for customers who use e-banking in banking transactions can use legal means, namely Law Number 7 of 1992 which was amended to Act Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 which was amended into Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications. The Bank is responsible for customers who experience losses due to the use of electronic banking in accordance with the Civil Code, Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 16/1/2014 concerning Consumer Protection, Regulations Financial Services Authority (PJOK) Number 1 / PJOK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The bank is obliged to compensate for the loss of customer funds lost due to the use of electronic banking if it is proven that the customer's funds are truly lost, not due to the customer's fault or negligence. Keywords: Accountability, Bank, Customer, Electronic Banking
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM MASA PERCOBAAN KERJA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Indah Marlina Sitha Dewi, Ni Made; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian perlindungan hukum pekerja/buruh yang dalam masa percobaan kerja oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jurnal ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasi penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua jenis perjanjian kerja antara lain: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedudukan dan perlindungan terhadap pemberian upah dan perlindungan hak kepada pekerja/buruh telah dijelaskan dalam UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan.Penerapan pelaksanaan masa percobaan kerja telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masa percobaan kerja yang diterapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dikatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 58 ayat 2 UU Ketenagakerjaan sedangkan masa percobaan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat diterapkan dengan pemberian upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku sebagimana Pasal 60 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pekerja/Buruh, Perlindungan Hukum, Masa Percobaan Kerja. ABSTRACT The aim of this study is to examine the certainty of legal protection for workers or laborers who are on probation under the Manpower Act. This journal is classified as a type of normative research that uses a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). This research hasi shows that there are two types of employment agreements, among others: Certain Time Work Agreement (PKWT) and Non-Certain Time Work Agreement (PKWTT). The position and protection of the provision of wages and the protection of rights to workers / workers has been explained in the Copyright Law and the Employment Law.The application of the implementation of the work trial period has been regulated in Article 58 and Article 60 of the Employment Law. The work trial period applied in the Certain Time Work Agreement (PKWT) is said to be null and void as Article 58 paragraph 2 of the Employment Law while the work trial period in the Non-Certain Time Work Agreement can be applied with the provision of wages in accordance with the minimum wage applicable as Article 60 paragraph 2 of the Labor in Law. Keywords: Workers, Legal Protection, Probation

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue