cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2021)" : 7 Documents clear
KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI UMUM BERBASIS APLIKASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 Pradiptaningtyas, Ni Made Imaz Ayuhandra Galuh; Sukranatha, A.A Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis tentang kedudukan hukum serta tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kedudukan hukum penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online berdasarkan UU ITE adalah penghubung antara permintaan dan penawaran yakni sebagai penyedia armada transportasi umum dengan para pengguna, serta mengelola dari sistem elektronik. Dalam kedudukan tersebut, penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Lebih lanjut diatur, bahwa penyedia aplikasi dapat dilakukan oleh negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Prihal tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online juga telah diatur dalam UU ITE, yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kata “harus” di dalam peraturan a quo, menunjukan sifat hukum yang imperatif dengan tujuan memberikan upaya perlindungan bagi konsumen pengguna jasa transportasi online. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Penyedia Aplikasi, Transportasi Online. ABSTRACT This journal writed aims to identify and identify the legal position and responsibilities of online application-based public transportation application providers to consumers using online transportation services based on Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. This journal is classified as a type of normative legal research. Which uses a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the analysis, it is known that the legal position of providers of online application-based public transportation applications based on the ITE Law is a link between supply and demand, namely as a provider of public transportation fleets with users, as well as managing from electronic systems. In that position, providers of online application-based public transportation applications have the right and obligation to organize electronic systems reliably and safely and responsibly. It is further regulated, that application providers can be made by the state, persons, business entities, and / or the public. The responsibility for providers of online application-based public transportation applications to consumers using online transportation services has also been regulated in the ITE Law, namely that business actors offering products through electronic systems must provide complete and correct information regarding the terms of contracts, producers, and products offered. The word "must" in the a quo regulation, shows the imperative nature of the law with the aim of providing protection for consumers who use online transportation services. Keywords: Legal Standing, Application Providers, Online Transportation.
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR KARAKTER SUATU FILM FIKSI PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN TANPA IZIN PENCIPTA Purnama Sari, Made Devi; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan gambar karakter suatu film fiksi sebagai ciptaan yang dilindungi serta akibat hukum penggunaan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa gambar karakter suatu film fiksi mendapat perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai suatu ciptaan berupa gambar. Apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti menggunakan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan tindakan penggandaan serta pembajakan terhadap ciptaan. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan penggandaan serta pembajakan terhadap ciptaan yaitu dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata Kunci: Akibat Hukum, Gambar Karakter Fiksi, Tanpa Izin, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the arrangement of a fictional film’s character image as a protected creation and the legal consequences of using the character image of a fictional film on goods that are traded without the author’s permission. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the character image of a fictional film is protected by copyright law based on Article 40 paragraph (1) letter f of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a creation in the form of an image. If there is a business actor who is proven to have used a picture of the character of a fictional film on traded goods without the author’s permission, it can be said that the business actor has committed acts of duplication and piracy of the work. The legal consequences for business actors who commit acts of duplication and piracy of works are subject to criminal sanctions as stipulated in the provisions of Article 113 paragraph (3) and paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Keyword: Legal Consequences, Fictional Character Image, Without Permis, Copyright.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBAJAKAN LOGO MENURUT PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA Asmari, Ida Ayu Indriya; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa logo diatur dalam Pasal 40 huruf f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diatur juga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Logo mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang yang mengatur logo yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menytakan bahwa untuk mencegah tetjadinya pembajakan logo ada baiknya logo di daftarkan sebagai ciptaan yang nantinya dapat dijaikan alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila diketahui terdapat tindakan pembajakan logo pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,-. Kata Kunci: Logo, Pengaturan, Perlindungan hukum. ABSTRACT The purpose of writing this article is to review logo arrangements and legal protections obtained by the rightful owner of the logo in the event of hijacking of the logo. The method used in this writing is a normative legal method with a statutory approach and conceptual approach . The results of the study show that the logo is regulated in Article 40 letter f of Law No. 28 of 2014 on Copyright and is also regulated in Article 1 of Law No. 11 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Logo get legal protection based on the law governing the logo, namely Law No. 28 of 2014 on Copyright that states that to prevent the occurrence of logo hijacking it is good to register the logo as a creation that can later be used as evidence in case of disputes in the future, and based on Article 1 of Law No. 11 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, if it is known that there is an act of piracy of the offender's logo may be subject to a maximum prison sentence of five years and/or a maximum fine of Rp2,000,000,000,-. Keywords: Logo, Settings, Legal protection.
KARAKTERISTIK GUGATAN CLASS ACTION SEBAGAI MEDIA PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DI INDONESIA Kusuma, Kadek Pegy Sontia; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejarah pengaturan gugatan perwakilan kelompok (class action) pada sistem hukum acara perdata di Indonesia, keunggulan karakteristik dari jenis gugatan class action sehingga layak di pilih dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia, dan juga mengetahui kelemahan pengaturan yang potensial menjadi penghambat pencari keadilan gugatan class action di lembaga peradilan. Jurnal ini tergolong jenis penilitian normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum selanjutnya dikumpulkan dengan menggunakan teknik Studi Pustaka. Hasil dan analisis menunjukkan bahwa class action pertama kali diakui di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungn Hidup dan ketentuan khusus tentang acara dan prosedur class action diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan class action memberikan banyak keunggulan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa salah satunya adalah proses berperkara yang menjadi sangat eknomis. Sedangkan kelemahan pengaturan class action yang menjadi penghambat bagi para pencari keadilan yakni dari segi substansi PERMA ini dasarnya hanya berisikan prosedur dari gugatan class action, masih banyak hal yang tidak diatur sehingga banyak terjadi kekosongan hukum, misalnya tentang cara penentuan ganti kerugian. Kata Kunci: Gugatan Perwakilan, Sejarah, Keungulan dan Kelemahan. ABSTRACT This journal aims to find out about the history of class action regulation in the civil procedural law system in Indonesia, the characteristic advantages of the type of class action lawsuit so that it deserves to be chosen in dispute resolution involving certain groups of people in Indonesia, and also knows the weaknesses of the regulation. which has the potential to become an obstacle to class action law seekers in the judiciary. This journal is classified as a type of normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. All legal materials are then collected using the literature study technique. The results and analysis show that class action was first recognized in Indonesia after the enactment of Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungn Hidup and special provisions regarding class action events and procedures are regulated in PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Class action lawsuits provide many advantages to society in resolving disputes, one of which is that the litigation process becomes very economical. Meanwhile, the weakness of class action regulation that is an obstacle for justice seekers is that in terms of substance, the PERMA basically only contains the procedures for the class action lawsuit. Key Words: Class action, Histroy, Strengths and Weakness.
ORIGINAL INTENT KONSTITUSI SEBAGAI TITIK ACUAN DALAM WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL Sugiarto R., Bagus Cahya; Wija Atmaja, Gede Marhaendra
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji peran original intent yang penting dalam mengembalikan maksud dari materi yang termuat dalam suatu peraturan untuk kembali pada para pembuat konstitusi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang ketika proses penyelesaiannya data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan atau disebut dengan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi menunjukan bahwa pendekatan original intent mempermudah mengetahui tujuan awal dan niat awal dibentuknya fungsi dari KY sendiri. Sebagai lembaga negara yang cukup muda, Komisi Yudisial diberikan weweang oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap para hakim dalam kekuasaan yudikatif. Inilah yang menjadi permasalah muatan materi Undang-undang terhadap UUD yang diajukan oleh para hakim agung dalam lingkup Mahkamah Agung. Sebagai lembaga negara yang menyelesaikan pada tingkat akhir sengketa perundang-undagan terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan makna hakim yang menjadi objek pengawasan terhadap hakim yang merupakan wewenang KY. Dalam ingkrah dari putusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup arti dari diksi atau kata hakim yang menjadi wewenag KY. Kata Kunci: Original Intent, Komisi Yudisial, Hakim, Pengawasan. ABSTRACT The purpose of writing this research is to find out and examine the role of original intent which is important in returning the intent of the material contained in a regulation to return to the constitution-makers. This study uses a normative legal research method in which the data obtained comes from literature or what is called secondary data with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the original intent approach makes it easier to know the original purpose and initial intention of establishing the function of KY itself. As a fairly young state institution, the Judicial Commission is empowered by the constitution to carry out the oversight function of judges in judicial powers. This is the problem with the content of the Law on the Constitution submitted by the Supreme Court justices within the scope of the Supreme Court. As a state institution that resolves at the final stage of statutory disputes against the constitution, the Constitutional Court decides the meaning of the judge who is the object of supervision of the judge which is the authority of the KY. In moving away from the decision, the scope of meaning of the diction or the word of the judge who becomes the authority of the Judicial Commission can be identified. Key Words: Original Intent, Judicial Commission, Judge, Supervisory Function.
MENINJAU CONFLICT OF NORM DALAM KETENTUAN KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM Budianingsih, Ni Luh Putu Ari; SIKI LAYANG, I WAYAN BELA
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini diantara lain, untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan ntuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian atas konflik norma dalam ketentuan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap ABH. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait system peradilan pidana anak sebagaimana tertian di dalam UU SPPA menganut double track system yang menentukan sanksi pidana serta sanksi tindakan dalam pemidanannya. Lebih lanjut pendekatan yang digunakan dalam UU SPPA adalah pendekatan restorative justice yang menekankan pada suatu pemulihan pasca terjadinya tindak pidana. Berkaitan dengan konflik norma yang terjadi antara Pasal 23 ayat (1) UU SPPA dengan Pasal 1 angka 2 UU BH, dengan menggunakan asas lex specialis derogate legi generalis maka ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang menentukan kewajiban penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap ABH tanpa melihat keadaan ekonominya mengenyampingkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BH yang menentukan secara limitative bahwa pemberian cuma-cuma atas bantuan hukum hanya diberikan kepada kelompok/orang miskin. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak,Bantuan Hukum,Konflik Norma. ABSTRACT The purpose of this study, among others, is to find out and analyze the legal arrangements related to the juvenile criminal justice system in Indonesia and to find out and analyze the resolution of conflicting norms in the provisions of the obligation to provide legal assistance to ABH. This research is classified as normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the SPPA Law adheres to a double track system that determines criminal sanctions and sanctions for actions in sentencing. Furthermore, the approach used in the SPPA Law is a restorative justice approach that emphasizes recovery after a crime has occurred. Article 23 paragraph (1) of the SPPA Law with Article 1 paragraph 2 of the BH Law, using the principle of lex specialis derogate legi generalis, the provisions of Article 23 paragraph (1) of the SPPA Law which determine the obligation of law enforcers to provide legal assistance to ABH regardless of their economic situation. the provisions of Article 1 point 2 of the BH Law which stipulates limitatively that the free provision of legal aid is only given to poor groups/people. Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Legal Aid, Conflict of Norms.
PENANGGULANGAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST) DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG Keristiawan, Putu Agus; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (incest) dan sekaligus untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Buleleng terkait dengan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (Incest). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (incest), yaitu faktor internal (faktor biologis dan faktor moral) dan faktor eksternal (faktor ekonomi dan faktor pornografi). Adapun upaya penanggulangan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (incest) yang dilakukan oleh pihak polres Buleleng, yaitu berupa upaya pre-emtif (edukasi), upaya preventif (isnpeksi), dan upaya refresif (pemberian saknsi). Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Anak, Incest. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the factors causing the perpetrator to commit child sexual violence in the family sphere (incest) and at the same time to find out the coping efforts made by the police, in this case the Buleleng Police, related to child sexual violence in the family sphere (Incest). The research method used in this research is empirical research method. The results showed that there were two factors causing perpetrators of child sexual violence in the family sphere (incest), namely internal factors (biological factors and moral factors) and external factors (economic factors and pornographic factors). As for the efforts to overcome child sexual violence in the family sphere (incest) carried out by the Buleleng police, namely in the form of pre-emptive efforts (education), preventive efforts (inspection), and repressive efforts (provision of sanctions). Key Words: Response, Sexual Violence, Children, Incest.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue