Garuda - Garba Rujukan Digital

Four Conditions for Recognition of Traditional Society in the Constitution and State Revenue Income Adnyani, Ni Ketut Sari; Atmaja, Gede Marhaendra Wija; Sudantra, I Ketut
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Legal Thoughts Amid Various World Legal Thoughts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v6i2.48044

This article is an interpretation of Article 18B paragraph (2) of the Indonesian constitution: four requirements for recognition of traditional societies. Using sustainable tourism development as a case study, explores the important contribution of genealogical territorial participation and the limits of recognition of the role of the State in providing legal protection and traditional societies as the main coders of legal pluralism. This exploration reveals four different conditions: conditions for survival, dynamic conditions, conditions in accordance with the principle of integration, and regulated by law. The fact that these conditions are so intricately interwoven poses unique challenges for academics and legal practitioners, but also provides a potential blueprint for constitutions and state revenues.

Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective Adnyani, Ni Ketut Sari; Wija Atmaja, Gede Marhaendra; Sudantra, I Ketut
International Journal of Social Science and Business Vol 6, No 1 (2022): February
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v6i1.40647

The management of the diversity of traditions and culture in each region in the archipelago was born by the plurality of society with the characteristics of the various customary law systems as different from national law which can actually enrich the repertoire of Indonesian national law. The urgency of this article study is that there is a need for an integration of policies for the formation of regulations and management in the field of local wisdom such as customs and traditions found in each region in Indonesia. The problems studied are: first, to examine the policy of developing customs and traditions in the context of legal pluralism and second, to analyze the concept of law as an integrator in the policy of customs and traditions in the context of Indonesian legal pluralism. The results show that first, the development of customs and traditions in the context of legal pluralism so far, state law has been in an ordinate position and local wisdom has been in a subordinate position, while there has been marginalization of customary law community groups in the policy of developing customs and traditions; and second, the concept of law can function as an integrator between the interests of Â the sub-system in the policy of developing customs and traditions in the context of legal pluralism in Indonesia.

EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY BODIES) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Luh Putu Ade Suandewi; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.648 KB)

Makalah ini mengangkat judul Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Bodies) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Dengan permasalahan Bagaimana kemandirian KPI sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies) berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana peran dan fungsi KPI dalam penegakan hukum berdasarkan UU Penyiaran sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies)? Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tersebut hal dinyatakan oleh MK tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen.Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, KPI mempermasalahkan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 ternyata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Analisis Surogasi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ni Kadek Cynthia Chandra Dewi; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik surogasi (Suami-Istri, Ibu Pengganti, dan anak yang akan dilahirkan), dan mengetahui kedudukan surogasi dalam hukum positif Indonesia sebagai payung hukum dari pelaksanaan praktik ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, melalui penelitian hukum kepustakaan melakukan analisa dan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan, mengumpulkan berbagai buku serta jurnal-jurnal karya sarjana yang relevan dengan permasalahan yang diangkat lalu ditelaah untuk mendapatkan sebuah jawaban untuk dilakukan penyusunan secara sistematis. Digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual dalam proses penelitian ini. Bahan hukum yang penulis gunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan memperoleh hasil penelitian, praktik Ibu Pengganti menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang terlibat praktik ini dan belum adanya peraturan yang tegas tentang praktik ibu pengganti ini menyebabkan terjadiya kekosongan norma. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Ibu Pengganti, Peraturan ABSTRACT This writing aims to find out how to protect human rights against parties involved in the practice of surrogacy (husband and wife, surrogate mother, and child to be born), and to know the position of surrogacy in Indonesian positive law as the legal umbrella of the implementation of this practice. The author uses normative research methods, through literature law research conducts analysis and assessment of the Laws and Regulations, collects various books and journals of undergraduate works relevant to the problems raised and then examined to get an answer to be done systematic preparation. Used statutory approach and conceptual approach in this research process. The legal materials that the author uses are primary legal materials, skunder legal materials, and tertiary legal materials By obtaining the results of the study, the practice of Surrogate Mothers causes human rights violations for the parties involved in this practice and the absence of strict regulations on the practice of surrogate mothers causes a void of norms. Keywords: Human Rights, Surrogote Mother, Regulations

Pengaturan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis Terkait Rahasia Data dan Informasi Bidang Perbankan di Indonesia Pande Putu Adhi Gunawan; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bermaksud untuk mengakaji dan menganalisis pengaturan mengenai Automatic Exchange Of Information di tatanan hukum nasional serta mengetahui akibat hukum pasca penandatanganan Automatic Exchange Of Information terhadap kerahasiaan bank di Indonesia. Karya ilmiah ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bedasarkan hasil penelitian pemberlakuan Automatic Exchange Of Information diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang undangdalam pasal 1 mengenai kewenangan pembukaan kerahasiaan akses keuangan terutama di bidang perbankan dan perpajakan. Tujuan Automatic Exchange Of Information ialah untuk membuka otomatis data nasabah guna mencegah penghindaran pajak. Akibat hukum pembukaan rahasia bank ialah hukum terbaru mengabaikan hukum yang lama dimana Undang-Undang Akses Informasi Keuangan diundangkan pada tahun 2017 sehingga mengabaikan Undang-Undang perbankan yang diundangkan pada tahun 1998. Kata Kunci: Sistem Pertukaran Informasi Otomatis, Rahasia Bank, Informasi Nasabah. ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to study and analyze the regulation regarding the Automatic Exchange of Information in the national legal system and to find out the legal consequences after the Automatic Exchange of Information on bank secrecy in Indonesia. This scientific work uses a normative legal research method with an invitation application approach and a concept approach. The results of the study show that the application of automatic information exchange is regulated in Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes which becomes law in article 1 regarding the disclosure of confidentiality of financial access, especially in banking and taxation. The purpose of Automatic Information Exchange is to automatically disclose customer data to prevent tax evasion. The legal consequence of opening bank secrecy is the latest law on the old law where the Law on Access to Financial Information was enacted in 2017 so that the law was enacted in 1998. Key Words: Automatic Information Exchange System, Bank Confidentiality, Customer Information.

PENERAPAN “PRINSIP NON REFOULEMENT” TERHADAP PENGUNGSI DALAM NEGARA YANG BUKAN MERUPAKAN PESERTA KONVENSI MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN Titik Juniati Ismaniar; Gede Marhaendra Wija Atmadja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.445 KB)

Non refoulement principle is the basis of international protection for the refugees that listed in the Article 33 of the Convention Relating to the Status of Refugees 1951 and therefore binding on all of the states who participating in the convention. This principle prohibits the state to drive the refugees to their homeland where their lives would be endangered. However, it’s often to happen that the state, which is not a party of the 1951 convention, become a destination of the refugees. Therefore, this paper will describe the application of non refoulement principle as the basis of international protection for the refugees and also its implementation on the state that are not the parties in 1951 convention.

ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA PEMOGAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga Adnyana Putra; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.534 KB)

Peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan (BPD) tidak menjanjikan bahwa kinerja BPD dapat berjalan dengan baik. Sehingga adanya aspirasi masyarakat yang seharusnya ditampung dan disalurkan oleh BPD menjadikan tanggungjawab BPD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tentang BPD belum sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja BPD. Untuk itu menjadikan penulisan ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum yuridis empiris yakni melakukan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Selain itu penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pihak terkait sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk dokumen tertulis, catatan atau dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah yang dipublikasikan, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menyerap aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adanya proses input, output, outcome, benefit, dan impact akan dijadikan acuan dalam penulisan ini. Faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pemogan dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Kata Kunci : Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Menampung, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional Gede Marhaendra Wija Atmaja; Nyoman Mas Aryani; Anak Agung Sri Utari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.

Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective Ni Ketut Sari Adnyani; Gede Marhaendra Wija Atmaja; I Ketut Sudantra
International Journal of Social Science and Business Vol. 6 No. 1 (2022): February
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v6i1.40647

Pengelolaan keanekaragaman tradisi dan budaya di setiap daerah di Nusantara lahir dari kemajemukan masyarakat dengan ciri khas berbagai sistem hukum adat yang berbeda dengan hukum nasional yang justru dapat memperkaya khasanah hukum nasional Indonesia. Urgensi kajian artikel ini adalah perlu adanya integrasi kebijakan pembentukan regulasi dan pengelolaan di bidang kearifan lokal seperti adat dan tradisi yang terdapat di setiap daerah di Indonesia. Masalah yang dikaji adalah: pertama, mengkaji kebijakan pengembangan adat dan tradisi dalam konteks pluralisme hukum dan kedua, menganalisis konsep hukum sebagai integrator dalam kebijakan adat dan tradisi dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perkembangan adat dan tradisi dalam konteks pluralisme hukum selama ini, hukum negara berada pada posisi ordinat dan kearifan lokal berada pada posisi subordinat, sedangkan telah terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat di Indonesia. kebijakan pengembangan adat dan tradisi; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai integrator antara kepentingan subsistem dalam kebijakan pengembangan adat dan tradisi dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

PERGESERAN SUDUT PANDANG PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN Gede Marhaendra Wija Atmaja
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.52613

This research is a normative legal research that aimed to finding answers of the research problem, shifting the point of view on policy regulations review. The results of the study show that there is a shift in the point of view of policy regulations review, namely the point of view of policy regulations in the context of legislation shifts to the point of view of policy regulations not in the context of laws and regulations. The first point of view gives birth to the establishment of policy regulations as laws and regulations or not which leads to the acceptance or rejection of the review. The second point of view boils down to policy regulations that can be the object of review as "other powers granted by law".

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search