cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 40   41   42   43   44 
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT RAKYAT BERDASARKAN UU ITE
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguraikan mengenai kajian hak asasi manusia dala menganalisis kebebasan berpendpat rakyat dalam konteks kegiatan informasi dan transaksi elektrinik, dan untuk mengenalisis penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Metode yang digunakan guna meleksanakan penelitian ini ialah memakai pendekatan yuridis-normatif, yakni metode penulisan yangkeseluruhan data sekunder hukum, berdasarkan bentuk penelitian ini maka sifat penelitian yang diterapkan ialah preskriptif, yakni penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Data bersumber dari bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal maupun referensi lainnya yang dihimpun melalui studi dokumen. Adapun hasil penelitian ini ialah menyisipkan beberapa kewenangan tambahan di UU ITE, dapat memberikan efek penguatan peranan dalam upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang berisikan larangan dan kewenangan penghentian akses informasi elektronik yang isinya melanggar hukum. Pemerintah juga wajib untuk melindungi kepentingan umum terutama dari betuk penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang dilarang karena hal tersebut telah sesuai dengan ketetapan yang ada di peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan penjelasan umum UU ITE, pengesahan UU merupakan efek yang muncul dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan teknologi, dan pendekatan sosial budaya-etika. The purpose of this study is to describe the study of human rights in analyzing the people's freedom of opinion in the context of information activities and electronic transactions, and to identify the application of the people's freedom of opinion in Indonesia after the enactment of the ITE Law. The method used to carry out this research is to use a juridical-normative approach, namely a writing method that is entirely legal secondary data. the enactment of the ITE Law. The data is sourced from secondary legal materials in the form of articles, journals and other references that are collected through document studies. The results of this study are the insertion of several additional powers in the ITE Law, which can have the effect of strengthening the role in efforts to protect against misuse of information and electronic transactions. In this case, the Government is obliged to prevent the dissemination of electronic information that contains prohibitions and the authority to stop access to electronic information whose contents violate the law. The government is also obliged to protect the public interest, especially from the misuse of information and electronic transactions. Therefore, the government is obliged to prevent the dissemination of prohibited electronic information because it is in accordance with the provisions in the legislation. If it is related to the general explanation of the ITE Law, the ratification of the Law is an effect that arises from three approaches, namely the legal approach, the technological approach, and the socio-cultural-ethical approach.
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA DENPASAR
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terhambatnya sertipikasi tanah di Kota Denpasar. Meskipun Kementerian ART/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Yang juga telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018. Namun, sekitar 16% dari total keseluruhan luas tanah di Kota Denpasar masih belum tersertipikasi. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat dua penyebab terhambatnya sertipikasi tanah di Kota Denpasar, yaitu tanah yang dimiliki oleh Desa Adat dikarenakan tanah tersebut milik desa yang tidak dapat diwakilkan oleh siapa pun termasuk Kepala Desa yang masa jabatannya hanya 6 (enam) tahun, dan tanah yang dimiliki oleh Puri dikarenakan pihak Puri tidak mau mensertipikatkan tanahnya lantaran di dalam Puri terdapat banyak Keluarga yang tidak diketahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya, sehingga pihak Puri khawatir apabila tanahnya disertipikasi maka akan terdapat perselisihan antar keluarga yang tinggal di dalam Puri tersebut. This article aims to determine the causes of delays in land certification in Denpasar City. Although the Ministry of ART/BPN has launched a National Priority Program in the form of accelerating Complete Systematic Land Registration (CSLR) which is carried out simultaneously throughout Indonesia. Which has also been regulated in Presidential Instruction (Inpres) Number 2 Year 2018. However, around 16% of the total land area in Denpasar City is still not certified. This article uses an empirical juridical research method with a statutory and factual approach. The results of the study found that there were two causes of delays in land certification in Denpasar City, namely land owned by the Traditional Village because the land belonged to the village which could not be represented by anyone including the village head whose term of office was only six years, and land owned by Castle because the castle does not want to certify the land because in the castle there are many families who do not know who the real land owners are, so the castle is worried that if the land is certified there will be disputes between families living in the castle.
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI BALI
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anak perempuan diperlakukan sebagai ahli waris menurut hukum adat Bali. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam hukum adat Bali yang sekarang berpihak pada anak laki-laki. Pemeriksaan ini dilakukan secara subjektif dan mencerahkan. Dari segi filosofis, fakta bahwa anak perempuan di Bali diberikan hak waris menunjukkan keadilan substantif. Secara hukum, memberikan hak waris kepada semua jenis kelamin. Dari perspektif sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah kontemporer. Dalam hukum adat Bali, pewarisan sudah mencerminkan keadilan. Karena anak perempuan akan menikah di dalam dan di luar keluarga suami, maka dianggap tepat bahwa hak waris menjadi anak laki-laki dalam keluarga yang memikul tanggung jawab merawat orang tua ketika mereka tidak mampu bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka bukan anak perempuan tetapi anak-anak. Namun, dalam realitas sosial, ada beberapa pilihan bagaimana anak perempuan dapat membagi warisan orang tua mereka, termasuk memberikan sebagian. orang tua dapat melakukan upacara untuk memberikan anak perempuan hak untuk mewarisi harta orang tua mereka dengan mengangkat mereka ke status laki-laki yang dianggap setara dengan rajeg. The The purpose of this study was to find out how girls are treated as heirs according to Balinese customary law. This marks a significant shift in Balinese customary law which now favors boys. This examination is done subjectively and enlightening. From a philosophical point of view, the fact that girls in Bali are given inheritance rights demonstrates substantive justice. By law, giving inheritance rights to all genders. From a sociological perspective, equality between men and women is contemporary. In Balinese customary law, inheritance already reflects justice. Since daughters will marry within and outside the husband's family, it is considered appropriate that the right to inherit becomes the son in the family who bears the responsibility of taking care of the parents when they are unable to work and fulfill their responsibilities not daughters but children However, in social reality, there are several options for how girls can divide their parents' inheritance, including giving part of it. parents can perform a ceremony to give daughters the right to inherit their parents' wealth by elevating them to male status which is considered equal to rajeg.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bertujuan agar masyarakat umum lebih mengetahui dan menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek di Indonesia. Selain itu, pada penelitian ini diharapkan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pendaftaran merek di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini dikenal dengan istilah penelitian hukum normative atau yang dikenal juga dengan istilah penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa mengenai pendaftaran hak merek Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif yang memiliki arti bahwa orang yang berhak atas mereknya merupakan orang yang pertama kali mendaftarkannya hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Negara menciptakan peraturan perundang-undangan tentang merek agar pemilik merek dapat diberikan perlindungan hukum. Para pemillik usaha wajib mendaftarkan merek milik mereka untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek ialah berupa upaya preventif dan upaya represif. The purpose of writing this research is divided into two, namely aiming that the general public knows more and is aware of the importance of legal protection against infringement of trademark rights in Indonesia. In addition, in this study it is hoped that the public will have a better understanding of the procedure for registering marks in Indonesia. The research methodology used by the author in writing this journal is known as normative legal research or also known as doctrinal research with a statutory approach. The results of the study state that regarding the registration of trademark rights, Indonesia adheres to a constitutive registration system, which means that the person entitled to the trademark is the first person to register it, this is in line with what is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The state creates laws and regulations regarding marks so that brand owners can be given legal protection. Business owners are required to register their trademarks to guarantee legal protection. Legal efforts that can be taken to provide legal protection for brands are in the form of preventive and repressive measures.
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN TIKET KONSER SEPIHAK OLEH PIHAK PROMOTOR
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pembatalan tiket konser yang dilakukan oleh pihak promotor dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi serta menganalisis perlindungan konsumen bagi penonton akibat dari pembatalan tiket konser sepihak oleh pihak promotor yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karya ilmiah ini metode penelitiannya berkaitan dengan analisis Perlindungan Konsumen akibat Pembatalan Tiket Konser Sepihak oleh Pihak Promotor yaitu metode penelitian hukum normatif yang pendekatannya melalui peraturan perundang-undangan untuk menganilisis isu hukum terakit. Bahan hukum penelitian ini bersumber dari hukum primer dan hukum sekunder dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal itu dikarenakan banyaknya pihak konsumen yang merasa dirugikan, hal itu disebabkan oleh pelaku usaha tidak bertanggungjawab dan melanggar peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga pada penelitian ini para konsumen dapat mengetahui beberapa cara untuk menempuh upaya hukum atas kerugian yang dialami untuk meminta ganti rugi berupa uang atas harga tiket yang sudah dibayar sesuai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. This study is to analyze the act of canceling concert tickets carried out by the promoter that can be said as an act of wanprestation and analyze consumer protection for the audience as a result of unilateral cancellation of concert tickets by the promoter which is reviewed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used in this study is related to the analysis of Consumer Protection due to Unilateral Concert Tickets Cancellation by the Promoter, which is a normative legal research method whose approach is through laws and regulations to analyze assembled legal issues. The legal materials from this research is primary law and secondary law by collecting legal materials such as laws and regulations, research results that have a connection for the subject matter. The results of this study found that consumer protection problems in Indonesia are still very concerning. This is because many consumers feel aggrieved, it isi cause by irresponsible business actors and violate the regulations contained in the Consumer Protection Law. So in this study consumers can find out several ways to take legal action for losses suffered to ask for compensation in the form of money for ticket prices that have been paid in accordance with Article 45 of Law Number 8 of 1999 concering Consumer Protection.
PENGATURAN DIGITAL TOURISM DALAM PARIWISATA DI KAWASAN DANAU TOBA BERDASARKAN PERMENPAREKRAF NOMOR 12 TAHUN 2020
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan jurnal ini adalah untuk menemukan bentuk pengaturan hukum dalam digital tourism untuk mendukung peningkatan pariwisata di kawasan Danau Toba beserta dengan kedudukan nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga sesuai dengan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020. Metode penelitian yuridis normatif digunakan sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang juga dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki beragam nilai kearifan lokal yang memiliki daya saing untuk dipromosikan sebagai salah satu destinasi pariwisata pilihan dengan wilayah yang terjangkau secara aksesibilitas dimulai dari wilayah masing-masing desa wisata serta nilai kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Toba diakui eksistensinya harus dijaga dalam Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020, perkembangan teknologi informasi dalam pariwisata memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di ruang digital tourism sehingga pengaturan hukum digital tourism menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan digital tourism dalam pariwisata kawasan Danau Toba. The purpose of this journal is to find the form of legal arrangements in digital tourism to support the improvement of tourism in the Lake Toba region along with the position of local wisdom values that must be maintained in accordance with Permenparekraf Number 12 of 2020. The normative juridical research method is used as the basis of the research method in the journal which is also combined with the analysis of laws and regulations to explain legal issues in the topic of discussion. The results of this study found that the community in the Lake Toba region has a variety of local wisdom values that have the competitiveness to be promoted as one of the preferred tourism destinations with an area that is affordable in terms of accessibility starting from the area of each tourist village and the value of local wisdom of the community in the Lake Toba region is recognized that its existence must be maintained in Permenparekraf Number 12 of 2020, the development of information technology in tourism makes it easy for people to carry out activities in the digital tourism space so that the legal regulation of digital tourism is very important to become the basis for guidelines in the implementation of digital tourism in tourism in the Lake Toba region.
PERLINDUNGAN HUKUM BATIK TULIS CANTENG KONENG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik tulis Canteng Koneng beserta upaya hukum penanggulangan atas pelanggarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan obyek seperti norma, asas serta doktrin dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma di dalam UUHC tepatnya pada Pasal 40 Ayat (1) huruf c mengenai “karya seni batik atau seni motif lain”, dimana tidak adanya pengertian dan penggolongan yang jelas terkait hal tersebut. Selain itu, terdapat upaya hukum terkait penanggulangan pelanggaran hak cipta terhadap motif batik tulis Canteng Koneng. Upaya preventif berupa upaya pencegahan dengan cara mendaftarkan hasil karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata kepada instansi terkait. Dan upaya represif dengan cara penyelesaian yang dilaksanakan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. This research article is intended to understand the form of legal protection against the copyright of the Canteng Koneng written batik motif along with legal remedies for its violations. This study uses a normative research method, which is a legal research method using objects such as norms, principles and doctrines in law. The results of this research article show that there is a blurring of norms in the UUHC, to be precise in Article 40 Paragraph (1) letter c regarding "batik artwork or other motif art", where there is no clear definition and classification regarding this matter. In addition, there are legal efforts related to overcoming copyright infringement on the Canteng Koneng written batik motif. Preventive efforts are in the form of prevention efforts by registering copyrighted works that have been realized in tangible form to the relevant agencies. And repressive efforts by means of settlements carried out in court and outside the court.
TINDAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kendaraan. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Penelitian ini pendekatan metode penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian seperti membaca, mengumpulkan, dan menganalisa berbagai sumber. Menurut temuan penelitian ini, akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yaitu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan yang putusannya bersifat mengikat dan non litigasi atau luar pengadilan yang merupakan penyelesian sengketa yang tidak dilakukan di pengadilan melainkan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melakuka wanprestasi yaitu: membayar ganti rugi atau kerugian, pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian, pengalihan resiko yaitu resiko beralih kepada penyewa, dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim. Namun, sanksi yang diberikan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi harus tetap sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pihak yang melakukan wanprestasi harus melaksanakan sanksi yang didapat. This study aims to determine legal action in the settlement of defaults on vehicle rental agreements. To find out the settlement of defaults in the vehicle rental agreement. This study approaches normative legal research methods by conducting research such as reading, collecting, and analyzing various sources. According to the findings of this study, the legal consequences of default in a vehicle rental agreement can be carried out in two ways, namely litigation and non-litigation. The litigation route is the settlement of disputes in court whose decisions are binding and non-litigation or outside the court which is the settlement of disputes that are not carried out in court but through alternative dispute resolution. The sanctions that can be given to parties who commit defaults are: paying compensation or losses, splitting the agreement or canceling the agreement, transferring risk, namely the risk of switching to the lessee, and paying court fees if the case is filed before a judge. However, the sanctions given to parties who commit defaults must remain in accordance with the agreement stated in the agreement that has been made and agreed upon by both parties. And the party who commits a default must carry out the sanctions obtained.
LEGALITAS HAK WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum pengangkatan anak berdasarkan KUH Perdata dan untuk mengetahui hak-hak hukum anak angkat yang diatur dalam KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan hukum. Hasil penelitian membuktikan implikasi hukum dari pengangkatan anak, sebagaimana tercantum dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang memberikan sarana hukum untuk diakui sebagai orang tua angkat, seolah-olah anak tersebut lahir dari perkawinan mereka, dan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Kedudukan hukum anak angkat mengenai pewarisan diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat wasiat atau wasiat yang menyatakan keinginannya setelah meninggal dunia. Berdasarkan hal itu, orang tua angkat dapat mengadakan perwalian yang meliputi pembagian harta warisan kepada anak angkat, dengan mengikuti asas bagian yang sah dari para ahli waris yang berhak. The purpose of this study is to understand the legal implications of adoption based on the Civil Code and to determine the legal rights of adopted children as stipulated in the Civil Code. This study utilizes normative research with a legal approach. The research findings prove the legal implications of adoption, as stated in Staatsblad Year 1917 Number 129, which provides a legal means to be recognized as the adopting parent, as if the child was born from their marriage, and as an heir of the adopting parent. The legal status of the adopted child regarding inheritance is regulated under Article 875 of the Civil Code, which grants individuals the right to make a will or testament that specifies their wishes after they pass away. Based on this, the adopting parent can establish a trust that includes the distribution of inheritance to the adopted child, following the principle of Legitime portion of the rightful heirs.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN REVIEWER DARI KARYA SINEMATOGRAFI FILM BERDASARKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji terkait hak dari Pemilik Hak Cipta karya sinematografi film dan mengkaji pengaturan hukum terhadap tindakan reviewer dari karya sinematografi mengacu pada hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Bentuk metode yang digunakan oleh penulis adalah peneilitian hukum normatif dengan penyusunan deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari studi menunjukkan bahwa hak ekonomi Pemilik Hak Cipta diatur pada Pasal 8 UU Hak Cipta dan hak moral dari Pemilik Hak Cipta diatur pada Pasal 5 UU Hak Cipta. Mengenai tindakan reviewer film merupakan tindakan yang melanggar hak-hak Pemilik Hak Cipta dan dapat diselesaikan baik melalui gugatan ganti rugi sesuai Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta dan juga melalui jalur pidana yang dimuat pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. The purpose of this study is to examine rights of the copyright owner of cinematographic film works and the legal assessment of the reviewer's actions of cinematographic works referring to the law of intellectual property rights, especially rights. The methode implemented in this research is a descriptive normative method through a statute approach and conseptual. Results of the study shows that the economic rights of the copyright owner are regulated in Article 8 and the moral rights of the copyright owner are regulated in Article 5 of the Copyright Law. About film reviewer's action is an act that violates the rights of the copyright owner and can be resolved properly through a claim for compensation in accordance with Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law and also through criminal means as regulated in Article 113 paragraph (3) Copyright Act.

Page 42 of 59 | Total Record : 583

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue