cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (1995)" : 8 Documents clear
Masalah Masalah Tenaga Kerja Wanita di Sektor Informal dan Perlindungan Hukumnya mila karmila adi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art5

Abstract

Dilematisme tentang pekerja wanita di sektor informal masih terus bergulir. Kekosongan hukum dalam masalah ini ternyata sangat mendukung semua upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk semakin menyudutkan mereka. Meski faktor yuridis bukan satu-satunya penyebab ketersudutan pekerja wanita di sektor ini namun, sangat mendesak kiranya untuk segera diberikanperlindungan yuridis yang lebih riil kepada mereka.
Angkatan Kerja Berlebih dan Implikasinya Terhadap Nasib Tenaga Kerja di Indonesia Zainal Abidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art1

Abstract

Meledaknya jumlah angkatan kerja telah melahirkan problem beruntun yang sangat krusial; kompetisi mencari peluang kerja menjadi amat ketat yang karenanya harga tenaga buruh menjadi sangat murah Selanjutnya, para majikan lantas memandang remeh para buruh, dan yang terjadi kemudian adalah, tidak dihargainya kaum buruh sebagaimana mestinya, perlakuan tidak manusiawi dari majikan pun, terkadang harus disikapi secara kompromistisoleh buruh sekedar agar mereka tidak dipecat Maka. menurut Zainal Abidin, untuk memerbaiki kondisi ini, HIP (Hubungan Industrial Pancasila) adalah sebuah alternati fyang harus direspon secara baik.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Winahyu Erwiningsih
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art3

Abstract

Dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut soal buruh wanita, haruslah dipertimbangkan sifat kodrati dari seorang wanita, misalnya dalam hal ketentuan jam/waktu, tempat atau cara bekerja. Barang kali ini tidak begitu rumit. Namun untuk hal-hal yang secara rasional sulit ditentukan, lantas bagaimana? Disinilah menurut Wmahyu Erwiningsih perlunya keterlibatan pertimbangan moral etik dalam dunia kerja, khususnya dalam kaitanya dengan perlindungan tenga kerja wanita
Apresiasi Islam Tentang Kerja Author: Nurjihad
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art8

Abstract

Hubtmgan antara pekerja dan majikan, bukan saja telah banyak mengalami kegagalan karena "posisi" pekerja yang demikian tersubordanisasi dalam persepsi manusia modern. Namun lebih runyam lagi adalah karena kurang adanya saling apresiasiyang logis terhadap konsep hak dan kewajiban.
Penyelesaian Perselisihan perburuhan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art7

Abstract

Hampir bisa dikatakan, bahwa problematika yang berkaitan dengan perburuhan adalah muncul bersamaan dengan munculnya perindustrian yang kian pesat, sejauh mana usia perindustrian kita, setua itu juga usia problema perburuhan. Tentu, semenjak itu juga penyelesaian terhadap masalah itu harus ditangani, meski, baru dengan lahirnya UU No.5 tahun 1986 masalah itu masuk kompetensi PTUN. Ternyata, ada sisi-sisi perbedaan sebelum kelahiran Undang-Undang tersebut dibandingkan dengan sesudah kelahiran undang-undang tersebut.
Beberapa Masalah Krusial Dalam Perburuhan Abdul Jamil
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art4

Abstract

Secara struktural, pihak buruh adalah pihak yang tersubordinasi dalam menentukan segala hal. Posisi inilah yang banyak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk semakin merugikan dan mengalahkan kaum buruh. Hal ini akhirnya bermuara pada belumterjaminnya kebebasan kaum buruh, sistem pengupahan yangkurang apresiatif serta pengawasan dan perhatian pemerintahyang masih lemah.
Letak Hukum Perburuan Dalam Sistem Hukum Nasional Author: Saifudin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art2

Abstract

Perburuhan tidaklah bisa diasumsikan sebagai suatu kepentingan individual semata, walau tetap tidak bisa juga dipungkiri bahwa aspek privatnya memang sangat dominan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perburuhan merupakan masalah yang bersifat "publik".Maka sudah seharusnya kalau pemerintah campur tangan dalamhal ini. Keseriusan itikad pemerintah untuk "mentertibkan",persoalan ini akan nampak pada sejauh mqna masalahperburuhan diapresiasi dalam konstelasi sistem hukumnasional Indonesia
Perselisihan Perburuhan dan Penyelesaiannya marbun SF
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art6

Abstract

Mengobarkan pihak pekerja, adalah cara yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan konflik dan sengketa perburuhan.Padahal, beberapa cara penyelesaian yang lebih baik sebenarnyabisa dilakukan. Menurut SR Marbun, penyelesaian dengan secarabipartite, tripartite, yang dilakukan oleh arbitrator, mediator,P4D atau P4P, adalah merupakan penyelesaian yang dijiwaisemangat kekeluargaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

1995 1995


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue