cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 983 Documents
 64   65   66   67   68 
Menegakkan Syariah Compliance dalam Pasar Modal Syariah Agus Triyanta
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 25: Januari 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss25.art4

Abstract

In view of common people, every financial institution is almost called as a bank, and their image about bank is creditor, and the creditor is usury. Based on this assumption, the breakthrough opening syariah (Islamic law) stock exchange in which it is far from the usury and the substance of proscribed. Itis the handicaps for all Islamic business as well as the appropriate moment to wake the Moslem consciousness an the importance and legality of business through investment and as the other alternative of the economic system.
Peranan PBB dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Global Jawahir Thontowi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 7 No. 15: Desember 2000
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol7.iss15.art4

Abstract

The ambition of the United Nation to improve its integrity as in international organization indeed much depends on its organizational structure and the already existing leadership models. An attempt to restructure its organization as reflected in the increase of main institution and other related agencies of the United Nations has led the UN functional role in accordance with the goal achievement of the world order and security. Hence, the desire to intensity civil society development has been a vital concern for the United Nation. The process of democratization in the developing countries can fully be delayed.
Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 3: JULI 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art2

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menjawab dua rumusan permasalahan, pertama, bagaimana kebijakan Presiden Trump terkait pelarangan imigran Muslim untuk tinggal di Amerika Serikat dari perspektif hukum dan HAM Internasional, dankedua, bagaimana respon dan upaya masyarakat AS terhadap nasib imigran Muslim di AS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi pustaka. Adapun penelitian menyimpulkan sebagai berikut: pertama, kebijakan Presiden Trump terkait pembatasan imigran Muslim sebagian telah melanggar peraturan hukum dan HAM internasional, utamanya Konvensi UNHCR 1951, Kovenan ICCPR, dan Kovenan ICESCR 1966; kedua, respon masyarakat AS tidak saja ditujukan oleh sikap menentang kebijakan Presiden Trump, melainkan juga para pengacara telah memperjuangkan hak-hak dasar dan kebebasan para imigran Muslim baik dengan menyediakan konsultasi dan pembelaan di pengadilan secara cuma-cuma, maupun dengan melakukan lobi dan negosiasi terhadap lembaga legislatif di tingkat negara bagian dan pemerintahan federal. 
Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan Muhammad Arif Setiawan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 6 No. 11 (1999)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengapa negara mempunyai hak menjauhkan pidana dan apakah yang menjadi dasar pemikirannya sehingga negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana? Herbert L. Pecker melalui sebuah bukunya yang berjudul "The Limits of the Criminal Senction", mengawali bukunya dengan membahas masalah yang berkenaan dengan pengertian pidana dan dasar-dasar pembenaran hukum pidana. Packer telah menjelajahi pemikiran mengenai dasar-dasar pembenaran pemidanaan, sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan sebenarnya hanya ada dua yaitu untuk memberikan suatu penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun demikian ternyata ia tidak puas dengan berbagai teori yang ada, sampai ia mengajukan suatu teori yang dinamakannya sebagai teori pembenaran pemidanaan yang terpadu  "integrated Theory of Criminal Punishment". artike ini mengandalkan sumber rujukan utama pada buku karya Packer tersebut, dan sengaja mengutip pendapat Packer untuk memeproleh pandangan yang cukup lengkap, yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan pemikiran hukum pidana di Indonesia yang sekarng ini masih dalam proses pembaharuan hukum, khususnya yang  berkaitan dengan pemikiran mengenai dasar-dasar pembenaran pemidanaan terhadap perilaku kriniman.
Prasyarat Masyarakat Madani dalam Mewujudkan Supremasi Hukum Mohammad Taher Azhary
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol6.iss12.art7

Abstract

The Civil Society as a form of a new society has been the "conditio sine qua non" for Indonesia in the New Millenium in order for the nation to reach the material and immaterial welfare. The domination of civilian people having high level of education, devouting, having good personality and capability have been the main characteristics of civil society. The members of such society act as decision makers both for political and social affairs. These aim at the benefit of all
Perlindungan Hukum Merek di Jaringan Internet dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Th Anita Cristiani
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 17: Juni 2001
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2001 Trade Mark Acthas not arrangedabout trademarkprotection in cyberspace. Therefore it is important to form special regulation on trade mark protection in cyber space.
Pemikiran Seputar Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Kejahatan Korporasi Andrianus Harsono
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss2.art7

Abstract

Polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum, tenyata menemuihambatan-hambatah yang krusial ketika dihadapkan pada Kejahatan Korporasi Sulitnya pembuktian, kurangnya "political will", kurangnya sumber daya, adalah diantara hambatan itu. Sehingga perlu diadakan format baru bagi polisi dalam menegakkan hukumterhadap Kejahatan Korporasi
Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Sefriani Sefriani; Sri Wartini
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss1.art1

Abstract

This research is to study the model of legal policy of CSR in Indonesia to be effectively and beneficially implemented for the companies, community and environments. This is a normative research using the statue approach, historical approach and comparative approach. The data obtained from the research were grouped in accordance with each variable to later on be analyzed qualitatively and presented in the analytical descriptive form. The result of the research showed that the model of legal policy of CSR in Indonesia is mandatory supported by the proper sanction. Any change of paradigm of Human Right also seeing the company as the one responsible for the ecosob is a strong supporting factor for the legal policy of CSR in Indonesia.
Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Rusli Muhammad
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 22 No. 2: APRIL 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art2

Abstract

The first and foremost problem in this study is the setting of Whistle Blower and Justice Collaborator in Indonesia. The second is the urgency and the existence of Whistle Blowers and Justice Collaborator in the Criminal Justice System. To analyze those problems the researcher used a normative juridical research. On the basis of the study it is revealed that, first, there are some rules governing the Whistle Blower and Justice Collaborator in the Criminal Justice System, but there is no room for its setting in the Criminal Code (KUHAP). Second, the urgency and the existence of Whistle Blowers and Justice Collaborator can be found through the workings of both the Criminal Justice System in the Investigation, Prosecution, Trial and in the implementation of decisions
HARMONISASI HUKUM NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM RANGKA AFTA DAN HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA UMUMNYA mochtar kusumaatmadja
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss1.art7

Abstract

AFTA muncul sebagai suatu upaya merespon perkembangandari pasar global yang makin terasa. Karena AFTA melibatkan banyak negara maka kehadirannya membutuhkan komitmen dan kesiapan bersama. Dan Mochtar yang mantan Menlu RI itu melihat perlunya harmonisasi hukum diantara negara-negara ASEAN dalam rangka AFTA tersebut.

Page 66 of 99 | Total Record : 983

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

1994 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue