cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 974 Documents
Tanggung Gugat Terhadap Penyalahgunaan Hak Guna Usaha pada Lahan Perkebunan Rachman Maulana Kafrawi; Bambang Ariyanto; Nikmah Mentari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art8

Abstract

Misperceptions or misconceptions on the importance of land in people's lives by turning land into an economic commodity have triggered social conflicts, one of the most prominent problems in the land sector lately is social conflict over plantation land. The problems studied in this research are how is the mechanism for the permit of Cultivation Rights (Hak Guna Usaha, HGU) on plantation land and how to hold accountability for the use of plantation land outside the Cultivation Right. The method used is normative juridical by using normative analysis methods. The results of this study conclude that land misuse often occurs because of overlapping land ownership and the acquisition of the land has not been completed in the granting of the Cultivation Rights. Holders of Cultivation Rights often ignore their obligations, causing disputes that are detrimental to other parties. So that the holder of the Cultivation Right is responsible for everything he does that causes harm to other parties. Key Words: Accountability; abuse; cultivation rights; plantation land Abstrak Pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu konflik sosial, salah satu permasalahan di bidang pertanahan yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Permasalahan yang akan dikaji ialah mengenai bagaimana mekanisme izin Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan serta bagaimana tanggung gugat atas penggunaan lahan perkebunan diluar Hak Guna Usaha. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan penyalahgunaan tanah sering terjadi karena adanya tumpang tindih kepemilikan tanah juga pembebasan/perolehan tanah belum tuntas dalam pemberian Hak Guna Usaha. Pemegang Hak Guna Usaha seringkali menghiraukan kewajiban-kewajibannya sehingga menimbulkan sengketa yang merugikan pihak lain. Sehingga pemegang Hak Guna Usaha tersebut bertanggung gugat atas segala hal yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kata-kata Kunci: Tanggung gugat; penyalahgunaan; hak guna usaha; lahan perkebunan
Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional Alif Duta Hardenta; Shafira Dinda Ariefti; Wiweko Rahadian Abyapta
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art6

Abstract

The policy of protectionism has been adopted by a number of countries including Indonesia with the aim of protecting and improving the quality of domestic products. One form of the protectionism policy is through the Local Content Requirement which is realized by the Domestic Component Level (TKDN) policy. This policy affects the implementation of international selection process process (popularly known as ‘tenders’) which are a special form of government procurement of goods/services. This procurement is guaranteed by regulations due to the involvement of foreign parties in the selection process which can determine the outcome of the procurement. This research departs from the problem of international trade protectionism policies and the influence of TKDN policies in the regulations of the government procurement of goods/services which governs the international selection process. The research method used is normative juridical along with non-interactive qualitative. The results of the research conclude that the protectionism policy adopted by Indonesia encourages TKDN obligations in the procurement of government goods/services as one of the considerations to become one of the determining factors in the passage of international selection. This policy creates space for the use of domestic products to be applied in the process of government procurement of goods/services. Nonetheless, the TKDN policy on the one hand impedes the smooth running of the international selection process by limiting potential foreign participants in the international procurement mechanism. In addition, this research also concludes that in practice through cases there are conflicts with obligations regarding TKDN which are not fully considered in government goods/services procurement activities.Key Words: Government procurement of goods and/or services; international selection/tender; Domestic Component Level; Local Content Requirement; protectionism policy AbstrakKebijakan proteksionisme diambil oleh sejumlah negara seperti Indonesia dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Salah satu bentuk dari kebijakan proteksionisme ini adalah melalui Local Content Requirement yang diwujudkan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini mempengaruhi penyelenggaraan seleksi/tender internasional yang merupakan salah satu bentuk khusus pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan ini dijamin oleh regulasi dikarenakan adanya keterlibatan pihak asing dalam seleksi/tender yang dapat menentukan hasil pengadaan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan kebijakan proteksionisme perdagangan internasional dan pengaruh kebijakan TKDN pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur proses seleksi/tender internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif beserta kualitatif non-interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan proteksionisme yang dianut oleh Indonesia mendorong adanya kewajiban TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu pertimbangan untuk menjadi salah satu faktor penentu dalam berjalannya seleksi/tender internasional. Kebijakan tersebut menciptakan ruang bagi penggunaan produk dalam negeri untuk diterapkan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian kebijakan TKDN pada satu sisi menghambat kelancaran proses seleksi/tender internasional dengan membatasi calon peserta asing dalam mekanisme pengadaan internasional. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam praktiknya melalui kasus terdapat pertentangan terhadap kewajiban tentang TKDN yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kata-kata Kunci: Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; seleksi/tender internasional; Tingkat Komponen Dalam Negeri; Local Content Requirement; kebijakan proteksionisme
Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kesehatan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa; Norma Sari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art10

Abstract

Nurses are at the forefront of handling COVID-19. Technological advances plus the Covid-19 emergency resulted in the implementation of the marriage contract being carried out virtually by nurses while undergoing isolation. This study aims to analyze the practice of virtual nurses' marriage contracts during the covid-19 pandemic according to marriage law and health law. This is a normative legal research conducted by means of literature research to explore primary and secondary legal materials using a conceptual approach. The results of this study concluded that the practice of virtual marriage contracts carried out by nurses during the COVID-19 pandemic had two important aspects to consider, namely aspects of religion and health. The Marriage Law does not explicitly regulate virtual marriage contracts, but the arrangements are returned to the laws of each religion. There are differences of opinion regarding virtual marriage contracts in the treasures of Islamic marriage law. The group that refuses to think that the marriage contract must be carried out directly in one assembly, while those who accept mean one assembly in the sense of one continuous time. Nurses who are in isolation due to Covid and decide to hold a virtual marriage contract as an effort to maintain the health of themselves and the community as well as to realize the maqashid sharia marriage, which is to protect religion, soul, mind, lineage, and property. Key Words: Virtual marriage contract, covid-19, health, nurse AbstrakPerawat menjadi garda depan dalam penanganan covid-19. Kemajuan teknologi ditambah darurat covid-19 mengakibatkan penyelanggaraan akad nikah dilakukan secara virtual oleh perawat saat menjalani isolasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad nikah virtual perawat saat pandemi covid-19 menurut hukum perkawinan dan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara studi pustaka (literature reseacrch) untuk menelusuri bahan hukum primer dan sekunder dengan pendakatan konsep (conceptual apparoach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akad nikah virtual yang dilakukan perawat saat pandemi covid-19 terdapat dua aspek penting yang menjadi pertimbangan, yaitu aspek agama dan kesehatan. Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur akad nikah virtual, tetapi pengaturannya dikembalikan kepada hukum agama masing-masing. Terdapat perbedaan pendapat mengenai akad nikah virtual dalam khazanah hukum perkawinan Islam. Kelompok yang menolak menganggap akad nikah harus dilakukan langsung dalam satu majelis (tempat), sementara yang menerima memaknai satu majelis dalam arti satu waktu yang berkesinambungan. Perawat yang menjalani isolasi karena covid dan memutuskan melangsungkan akad nikah virtual sebagai upaya menjaga kesehatan diri dan masyarakat serta mewujudkan maqashid syariah nikah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kata-kata Kunci: Akad nikah virtual; covid-19; kesehatan; perawat
Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi Arjuna Al Ichsan Siregar; Muhammad Endriyo Susila; Indra Firmansyah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art5

Abstract

The purpose of the research is to analyze first, the criminal arrangement of the perpetrators of refugee smuggling and its implementation in Indonesia. Second, if a restorative justice approach can be an alternative in an effort to strengthen the criminalization process for perpetrators of refugee smugglers. This normative juridical research uses a statutory and conceptual approaches. The results of the study conclude that first, criminal arrangements for perpetrators of smuggling refugees in Indonesia are regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 on Immigration (Immigration Law). The regulation is very simple and in its implementation creates obstacles for law enforcement officers, including the absence of special rules, the absence of differentiating the threat of criminal sanctions between perpetrators, and obstacles in regulating the threat of special minimum and maximum imprisonment sanctions which are considered to greatly limit the space for law enforcers in an effort to provide fair punishment for the perpetrators. Second, the restorative justice approach can be an alternative in an effort to strengthen the criminal justice process against perpetrators of refugee smugglers by integrating them into the criminal justice system. The process of meeting between perpetrators and victims as well as the community runs in parallel with the process in court and the results can be considered by the judge when they want to impose a sentence on each perpetrator of refugee smuggling. Key Words: Smuggling of refugees; law enforcement; restorative justice AbstrakTujuan penelitian untuk menganalisis pertama, pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi dan pelaksanaannya di Indonesia. Kedua, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi sebuah alternatif dalam upaya memperkuat proses pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi di Indonesia diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Pengaturan tersebut sangatlah sederhana dan dalam pelaksanaannya menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum, di antaranya ketiadaan aturan khusus, tidak adanya pembedaan ancaman sanksi pidana antarpelaku, dan kendala pengaturan ancaman sanksi penjara minimum khusus dan maksimum khusus yang dinilai sangat membatasi ruang gerak penegak hukum dalam upaya memberikan sanksi yang adil kepada para pelakunya. Kedua, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi sebuah alternatif dalam upaya memperkuat proses pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan pengungsi dengan mengintegrasikannya dalam sistem peradilan pidana. Proses pertemuan antara pelaku dan korban serta masyarakat berjalan secara paralel dengan proses di pengadilan dan hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim ketika hendak menjatuhkan pidana kepada setiap pelaku penyelundupan pengungsi. Kata-kata Kunci: Penyelundupan pengungsi; penegakan hukum; keadilan restoratif
Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Sutiyoso; Atqo Darmawan Aji; Guntar Mahendro
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art10

Abstract

Legal aid is a crucial instrument in the justice system as it serves the part in the protection of human rights for every citizen, including people who cannot afford it. This study examines and analyzes the roles and responsibilities of legal aid organizations (OBH) in providing access to justice for free legal services in the Special Region of Yogyakarta (DIY), as well as the obstacles that occur in providing the free legal services. The type of research used is empirical juridical, supported by primary, secondary and tertiary data sources. The method used comprises of sociological, statutory, and conceptual approaches. The results of the study concluded that the role of OBH in DIY in providing free legal services has been carried out in accordance with the provisions of the law. The procedure for providing legal aid on a free basis is still based on several requirements, including that the applicant must apply for legal aid on a free basis, including a Certificate of Disadvantage (SKTM) from the village administration. The provision of legal assistance by OBH is carried out through litigation and non-litigation. There are two responsibilities of OBH in providing legal assistance on a free basis, namely responsibility to institutions/foundations and responsibilities as an advocate so that in providing legal assistance must be professional. Obstacles faced by OBH are both in juridical and non-juridical barriers.Key Words: Legal aid organizations; justice; prodeo AbstrakBantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan, karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat yang tidak mampu. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum (OBH) dalam memberikan akses keadilan atas pelayanan hukum gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta hambatan yang terjadi dalam memberikan pelayanan hukum gratis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, didukung sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran OBH di DIY dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tata cara pemberian bantuan hukum secara prodeo masih didasarkan pada beberapa persyaratan, antara lain pemohon harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara prodeo, antara lain Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. Pembrian bantuan hukum oleh OBH dilaksanakan secara litigasi maupun nonlitigasi. Tanggung jawab OBH dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo ada dua, yaitu bertanggung jawab kepada lembaga/yayasan dan tanggung jawab sebagai seorang advokat sehingga dalam memberikan bantuan hukum harus secara profesional. Hambatan yang dihadapi OBH adalah hambatan yuridis dan non yuridis.Kata-Kata Kunci: Organisasi bantuan hukum; keadilan; prodeo
Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur Allan Fatchan Gani Wardhana; Ni’matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art2

Abstract

The arrangement concept and development of the Metropolitan Area poses as one of the most interesting issues relating to local government law. Although the Regional Government Law provides flexibility for local governments to regulate and manage their regional affairs, in the Metropolitan Areas however, the Central Government takes part in structuring the regulations and institutions. This study examines two issues, namely the regulation of Metropolitan Areas in Indonesia and the relation of authority between the Central Government and Regional Governments in the arrangement of the Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur Metropolitan Area. This study uses a normative juridical method. The results of the study conclude that first, regulations regarding Metropolitan Areas are spread across various instruments, namely Legislations, Government Regulations, Provincial Regulations, and Regency/City Regional Regulations. Second, in structuring the Jabodetabek Metropolitan Area, the Central Government still dominates, while the Regional Government only needs to carry out what is the will of the Central Government. This dominance can be seen in the aspects of regulatory formation and management of Metropolitan Areas. Key Words: Authority; central government; regional government; metropolitan area AbstrakKonsep dan perkembangan penataan Kawasan Metropolitan menjadi salah satu isu yang menarik terkait hukum pemerintahan daerah. Meskipun Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah, namun dalam isu Kawasan Metropolitan, Pemerintah Pusat ikut andil untuk melakukan penataan regulasi dan kelembagaan. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pengaturan mengenai Kawasan Metropolitan di Indonesia dan relasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penataan Kawasan Metropolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, bahwa pengaturan mengenai Kawasan Metropolitan tersebar di berbagai regulasi yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, dalam penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek, Pemerintah Pusat masih mendominasi, sedangkan Pemerintahan Daerah tinggal menjalankan saja apa yang menjadi kehendak Pemerintah Pusat. Dominasi ini nampak pada aspek pembentukan regulasi dan pengelolaan Kawasan Metropolitan. Kata-kata Kunci: Kewenangan; pemerintah pusat; pemerintah daerah; kawasan metropolitan
Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein Jamaludin Ghafur
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art1

Abstract

Political parties as the main feature of representative democracy may only be able to function optimally in upholding the principles of democratic government if they are managed internally in a democratic manner. It is impossible for a democratic program to be developed by a non-democratic political party. This paper aims to comprehensively analyze the development of arrangements and practices of internal democratization of political parties in Indonesia during the reform era, especially in the context of leadership succession. This is a doctrinal legal research using primary, secondary and non-legal sources of law. The most important finding from this research is that the rules regarding the internal democratization of political parties are still very general and abstract, giving rise to many interpretations. In addition, there are no provisions for strict sanctions against political parties that do not heed these rules. As a result, most political parties often ignore orders or obligations to carry out the succession of their leaders in a democratic manner as mandated by law.Key Words: Internal democratization of political parties; leadership succession; reform era AbstrakPartai politik sebagai fitur utama demokrasi perwakilan hanya mungkin dapat berfungsi maksimal dalam menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis jika secara internal dikelola secara demokratis. Sebuah program demokratis tidak mungkin bisa dikembangkan oleh partai politik yang tidak demokratis. Tulisan ini ingin menganalisis secara komprehensif perkembangan pengaturan dan praktik demokratisasi internal partai politik di Indonesia era reformasi, khususnya dalam konteks suksesi kepemimpinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder dan sumber non-hukum. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa aturan tentang demokratisasi internal partai politik masih sangat umum dan abstrak sehingga menimbulkan banyak interpretasi. Selain itu, tidak ada ketentuan sanksi yang tegas terhadap partai politik yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Akibatnya, sebagian besar partai politik seringkali mengabaikan adanya perintah atau kewajiban untuk melaksanakan suksesi kepemimpinnya secara demokratis sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Kata-kata Kunci: Demokratisasi internal partai politik; suksesi kepemimpinan; era reformasi
Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Warga Asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sapto Hermawan; Dimas P. Setyo Wibowo
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art9

Abstract

This study aims to analyze the characteristics of certificates of ownership of flats owned by foreign citizens and its implementation as regulated under the Job Creation Law from a social justice perspective. This article uses normative legal research methods. The sources of data used are secondary sources of data which include primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is carried out by means of a literature study. The analysis of legal materials used is carried out prescriptively through a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that the characteristics of flat ownership certificates by foreign nationals are regulated in the Basic Agrarian Law whose regulation cannot be separated from the principle of land attachment, besides that it is also regulated in the Law on Flat Units. The implementation of certificates of ownership rights to apartment units built on state land for foreign nationals as regulated by the Job Creation Law is not in accordance with the principle of fair distribution of land.Key Words: Right of ownership for flats; foreign citizens; land policy AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik sertifikat hak milik satuan rumah susun oleh warga negara asing dan implementasi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bagi warga negara asing sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif keadilan sosial. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan dilakukan secara preskriptif melalui melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik sertifikat hak milik satuan rumah susun oleh warga negara asing diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari asas perlekatan tanah, selain itu juga diatur dalam Undang-Undang tentang Satuan Rumah Susun. Implementasi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah negara bagi warga negara asing sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip pendistribusian tanah yang berkeadilan.Kata-kata Kunci: Hak milik satuan rumah susun; warga negara asing; kebijakan pertanahan
Jabatan Rangkap Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Amerika Serikat Siti Anisah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art3

Abstract

Under the Indonesian Competition Law, interlocking directorate in companies is not absolutely prohibited. This is in contrast to the US Competition Law which prohibits it per se. Nevertheless, the enforcement of competition law for cases relating to interlocking directorate held in the two countries have similarities, namely that it is necessary to prove should there be any impacts on competition. For this reason, this research was conducted by proposing two questions, namely, first, how is the regulation of interlocking directorate in Indonesian and the US Competition Law? Second, how is the enforcement of competition law in regards to interlocking directorate in Indonesia and the US? This normative legal research uses statutory, conceptual, case, and comparative law approaches to answer the question. This study concludes that the US applies the per se illegal approach, whereas Indonesian Competition Law applies the rule of reason approach. However, in the application of the rule of reason approach in Indonesia, it was identified that there was a non-uniformity in the considerations of the Commission Council and KPPU's Decisions for cases of interlocking directorate. The non-uniformity referred to is related to whether or not there has been a violation of the prohibition of interlocking directorate and its impact on unfair competition. Even though the US uses the per se illegal approach, its application still causes controversy because there is a court opinion stating that proof of impact or contrary to all provisions of competition law is required for a violation of interlocking directorate.Key Words: Business competition law; dual positions; Indonesia; United States of America AbstrakJabatan rangkap di perusahaan tidak dilarang mutlak dalam konteks hukum persaingan usaha Indonesia. Hal ini berbeda dengan hukum persaingan usaha Amerika Serikat yang melarangnya secara per se. Meskipun demikian dalam penegakan hukum persaingan usaha untuk kasus-kasus jabatan rangkap di kedua negara tersebut memiliki persamaan, yaitu perlu dibuktikan adanya dampak terhadap persaingan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan dua pertanyaan yaitu, pertama, bagaimana pengaturan jabatan rangkap dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Amerika? Kedua, bagaimana penegakan hukum persaingan usaha terkait jabatan rangkap di Indonesia dan Amerika? Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum untuk menjawab pertanyaan ini. Penelitian ini menyimpulkan Amerika Serikat memilih pendekatan per se illegal, sebaliknya hukum persiangan usaha Indonesia memilih pendekatan rule of reason. Namun dalam penerapan pendekatan rule of reason di Indonesia, teridentifikasi ada ketidakseragaman pertimbangan Majelis Komisi dan Putusan KPPU untuk kasus-kasus jabatan rangkap. Ketidakseragaman dimaksud sehubungan dengan terbukti atau ada tidaknya pelanggaran terhadap larangan jabatan rangkap dan dampaknya pada persaingan usaha tidak sehat. Meski di Amerika Serikat menggunakan pendekatan per se illegal, namun penerapannya masih menimbulkan kontroversi, karena terdapat pendapat pengadilan yang menyatakan pembuktian adanya dampak atau bertentangan dengan segala ketentuan dari hukum persaingan usaha diperlukan untuk pelanggaran jabatan rangkap.Kata-kata Kunci: Hukum persaingan usaha; jabatan rangkap; Indonesia; Amerika Serikat
Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Mahrus Ali
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art4

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the accuracy of the judges' legal considerations in proving a causal relationship in Article 93 of the Health Quarantine Act. This is a normative legal research by bearing in mind that what is studied are the legal facts and legal considerations of judges in 3 (three) court decisions that have permanent legal force in the case of Habib Rizieq Shihab, the case of Bambang Iswanto and Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno, and the case of Agus Basunondo. The results of the study concluded that none of the court decisions correctly considered that the convict's actions were the cause of the emergence of public health emergencies. The proof of the effect has even shifted from the emergence of a public health emergency to a crowd, a result that is not stated in the offense of Article 93 of the Health Quarantine Act. This study recommends that the Supreme Court needs to make guidelines on steps to prove causality in court decisions. Key Words: Causality; public health emergency; crowd; court decision AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan hubungan kausalitas pada Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Metode penelitian merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berbekuatan hukum tetap perkara Habieb Rizieq Shihab, perkara Bambang Iswanto dan Rahmatika Maulidia Ashar Sukarno, dan perkara Agus Basunondo. Hasil studi menyimpulkan bahwa tidak ada satupun dari putusan pengadilan yang secara tepat mempertimbangkan bahwa perbuatan terpidana merupakan sebab bagi timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Pembuktian akibat bahkan bergeser dari timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat ke kerumunan, suatu akibat yang tidak tercantum di dalam delik Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung perlu membuat pedoman tentang langkah-langkah pembuktian hubungan kausalitas dalam putusan pengadilan. Kata-kata Kunci: Kausalitas; kedaruratan kesehatan masyarakat; kerumunan; putusan pengadilan

Filter by Year

1994 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue