Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGAWASAN TUGAS HAKIM PENGADILAN NEGERI OLEH N HAKIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh). Mukhtari, Faisal A. Rani, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.643 KB)

Abstract: Article 39 (1) and (3) of the Act Number 48, 2009 regarding the Justice Power states that the monitoring of trial at all courts under the Supreme Court including the internal monitoring on judge behaviors. The monitoring is also ruled in the decision of the Head of MARI Chief Number: KMA/080/SK/VIII/2006 regarding the Guidance of Court Monitoring. However, the monitoring towards judges of the First Instance Court by the High Court Judges appointed in the Jurisdiction of the Hight Court of Aceh is not accordance with the existing laws. Keywords: Monitoring and the First Instance Court Judges Abstrak: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk dalam hal ini pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Pengawasan terhadap hakim juga diatur dalam Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan Peradilan. Namun kenyataan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim pengadilan negeri oleh hakim tinggi pengawas yang ditunjuk di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata kunci: Pengawasan dan Hakim Pengadilan Negeri

KEBERADAAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho) Amiruddin, A. Hamid Sarong, Syarifuddin Hasyim,
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.113 KB)

Abstract: The reasons for a divorce must be supported by evidences namely; letters, witnesses, judges’ assume, plea and swear. The evidencing in a divorce case has a legal basis. The research reveals that the legal sources putting burden of proof of on evidences in the divorce cases at Mahkamah Syar’iyah Jantho has not been unified in the one act of Religion Process Act, the judges make legal bases of proof with witnesses in the divorce cases from an priest opinion obtained from Qoran and hadiths of Prophet Muhammad Peace be Upon Him, the doctrine of jurists, R.Bg/HIR (civil process law), the Indonesian Civil Act, the Act Number 7, 1989 regarding Religion Court, governments regulation number 9, 1975 regarding the Implementation of the Act Number 1, 1974 regarding Marriage, the Compilation of Islamic Law and Jurisprudences. The evidencing by witnesses in divorce cases in the Court is a way to prove is very urgent, however the witnesses is not only the one evidence that can bind the judge in deciding the case. It is not all divorce reasons must be proved by witnesses but it can be proven by other evidences unless by the reason of syiqaq or the conflict that happens long lasting time. For the law makers might enact applying law or special guidance ruling substances and procedural laws applying in the court hence there is concrete law for judges in putting burden of proof in the divorce case that can be referred by justice seekers that is going to get divorced by the Religion Court/Mahkamah Syar’iyah. Key words: divorce, witness evidence, Mahkamah Syar’iyah. Abstrak: Alasan perceraian harus didukung dengan alat bukti yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dalam perkara perceraian mempunyai landasan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa landasan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho belum diunifikasikan dalam satu undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, sehingga Majelis Hakim menjadikan landasan hukum pembuktian dengan alat bukti saksi dalam perkara perceraian dari pendapat para ulama yang digali dari al-Quran dan hadits nabi Muhammad SAW, pendapat pakar hukum, RBg/HIR, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi. Pembuktian dengan alat bukti saksi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho merupakan cara pembuktian yang sangat penting, namun tidak semua alasan perceraian wajib dibuktikan dengan alat bukti saksi, melainkan dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya, kecuali perceraian dengan alasan syiqaq atau perselisihan terus menerus. Kepada pembuat undang-undang dapat menetapkan suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum formil dan materiil yang berlaku di lingkunan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, sehingga terdapat suatu ketentuan yang konkrit bagi hakim dalam membebankan pembuktian terhadap perkara perceraian dan dapat dipedomani oleh masyarakat pencari keadilan yang ingin melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Kata Kunci: Perceraian, Alat Bukti Saksi, Mahkamah Syar’iyah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN Ema Syithah; Suhaimi Suhaimi; Taqwaddin Taqwaddin
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1: Februari 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.298 KB)

SAKSI KELUARGADALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA Zikri, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1: Februari 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.621 KB)

Abstrack:Each person is considered competent to be a witness, unless the act otherwise provides. Family witness in procedural law of religious court is deemed competent only to a divorce settlement with syiqaq reason. But in practice it is widely used for the disposal of divorce for reasons other than syiqaq. The main researches problems are 1).What is the concept of a family witness in a divorce settlement in religious courts? 2). whether basic considerations of the judge to accept or reject a family witness as evidence for divorce cases in addition to the syiqaq reason? The aim of this research and study, examines the concept of a family witness in a divorce settlement in religious courts and judges reviewing basic considerations in accepting or rejecting the family witnesses as evidence for divorce cases in addition to the syiqaq reason. The research method used is a normative juridical approach to legislation and conceptual approaches. Source of data used are secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. The data were then analyzed qualitatively by decomposition prescriptive. The results showed that 1) There are two conceptions of the family witnesses the application in practice of the Religious Court, namely: first, the family witnesses are acceptable for a divorce case with all of the reasons divorce, and second, require the family to witness divorce cases on the grounds syiqaq. Ideally the concept of family witness is must be presented for all divorce cases with all the reasons divorce 2) Admission to the family witnesses for divorce cases besides syiqaq reason considering the closeness of the family witness with the husband and wife which makes the witness knew the households of the litigants more than another. While the rejection of the family witness for reasons other than syiqaq because considering the lack of legal basis, while allowing judges must obey the law and are bound to the terms set forth in the program regulations. Keywords: Familywitnessanddivorce cases. Abstrak: Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi keluarga dalam hukum acara peradilan agama dipandang cakap hanya untuk penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq.Namun dalam prakteknya banyak digunakan untuk penyelesaian perkara perceraian dengan alasan selain syiqaq.Masalah pokok penelitian adalah 1).Apakah konsep saksi keluarga dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama? 2).Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai alat bukti untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq?Penelitian ini bertujuan, mengkaji konsep saksi keluarga dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai alat bukti untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada dua konsepsi penerapan saksi keluarga dalam praktek di Pengadilan Agama, yaitu :pertama,saksi keluarga dapat diterima untuk perkara perceraian dengan semua alasan perceraian,dan kedua, mengharuskan adanya saksi keluarga untuk perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Idealnya konsep saksi keluarga adalah harus dihadirkan untuk semua perkara perceraian dengan semua alasan perceraiannya 2) Penerimaan saksi keluarga untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq karena mempertimbangkan kedekatan saksi keluarga dengan suami isteri yang menjadikan saksi keluarga lebih mengetahui keadaan rumah tangga suami isteri yang berperkara tersebut.Sedangkan penolakan saksi keluarga untuk perkara perceraian selain alasan syiqaq karena mempertimbangkan tidak adanya landasan yuridis yang membolehkan sedangkan hakim harus patuh dan terikat pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci:Saksi keluarga dan perkara perceraian

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH Ramli Usman; Ilyas Ismail; Azhari Yahya
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.005 KB)

Abstract: Certificate is an evidence tool based on Article 19 of the Act Number 5 Year 1960 regarding to the Fundamental Rules of Agrarian (UUPA). However, in practice, the evidence degree of land owning certificate might be nullified by the evidence of opponent which was an underhand deed like a civil case Number 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi so that the letter from the head of village brought by the prosecutor to the court could able to defeat the Usage Right Certificate that was brought by the defendant in the court. Normative law method was used in this research. The results showed that the evidence degree of the Usage Right Certificate Number 02 Year 1986 really depended on the belief and trust of the judges on the correct procedure of getting the Usage Right Certificate and the ability of the defendant in providing land book of the certificate in the court. Although the defendant had provided the certificate to prove that the disputed land was legally owned showing from the legal land certificate, but if the judges did not believe the defendant, the certificate was then finally determined by the judges as an illegal and had no legal binding. Keywords: Degree of evidence, certificate, land right. Abstrak: Sertifikat merupakan alat pembuktian menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Namun dalam prakteknya kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dapat dipatahkan oleh alat bukti lawan berupa akta di bawah tangan, seperti dalam kasus perdata No.04/Pdt.G/2009/PN-Sgi sehingga Surat Keterangan Kepala Desa yang disampaikan oleh penggugat kepada Majelis mampu mengalahkan alat bukti Sertifikat Hak Pakai yang disampaikan oleh tergugat di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1986 ternyata sangat tergantung kepada keyakinan dan kepercayaan hakim terhadap kebenaran prosedur perolehan sertifikat hak pakai dan kemampuan tergugat dalam menghadirkan buku tanah/warkah dari sertifikat tersebut ke persidangan. Walau pihak tergugat telah memberikan data untuk menguatkan bahwa tanah sengketa telah dikuasai dengan cara sah bahkan telah memperoleh sertifikat hak atas tanah, namun apabila Majelis tidak mempercayainya, sertifikat tersebut akhirnya tetap dinyatakan oleh majelis cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Kata Kunci : Kekuatan pembuktian, sertifikat, hak atas tanah.

MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA (Studi kasus pada pengadilan Agama Tarempa Provinsi Kepulauan Riau) Muhammad Reza Fahlepi, Mohd. Din, Muzakkir Abubakar.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.615 KB)

Abstract: Indonesia has many island countries with different geographical regions each, this condition then becomes a very important issue to be investigated considering new problems will arise in the implementation of procedural law because, of course, is very different from the land area of the islands. This thesis examines how the judges in religious courts run Tarempa proceedings and how the force of law against the decision of the judge in the Religious Tarempa with the aim to find out how the judges in religious courts run Tarempa proceedings until a case is completed. From the research it can be concluded that in general the proceedings in the Religious follow procedural law and policies taken some very positive for both parties, especially in speeding up the process of completion of the case, while when referring to the principle of procedural law, then there is no legally binding decision on the grounds one of the parties is not in calling for execution. Highly recommended for personnel Tarempa religious courts to more carefully in conducting the proceedings, and it is fitting as the parent of a Supreme Court justice agencies to pay more attention to the Court in the archipelago both in the manufacture of technical manuals, application of formal law, supervision and facilities for personnel court order procedural mechanisms in the islands can run smoothly. Keywords: Procedings Islands Region. Abstrak: Negara Indonesia memiliki banyak Pulau dengan geografis tiap wilayah yang berbeda, kondisi ini kemudian menjadi hal yang urgen untuk di teliti mengingat akan timbul masalah baru dalam implementasi hukum acara karena sudah barang tentu wilayah daratan sangatlah berbeda dengan wilayah kepulauan. Tesis ini akan mengkaji tentang bagaimanakah majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses beracara dan bagaimanakah kekuatan hukum terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Tarempa dengan tujuan agar dapat mengetahui cara majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses persidangan hingga suatu perkara selesai. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum proses beracara di Pengadilan Agama mengikuti hukum acara dan beberapa kebijakan yang di ambil sangat positif bagi para pihak terutama dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, sementara bila mengacu pada azas hukum acara maka ada putusan yang tidak berkekuatan hukum dengan alasan salah satu pihak tidak di panggil untuk eksekusi. Sangat disarankan bagi aparatur Pengadilan Agama Tarempa agar lebih cermat lagi dalam melaksanakan proses beracara dan sudah sepatutnya Mahkamah Agung sebagai induk dari lembaga peradilan untuk lebih memperhatikan Pengadilan di wilayah kepulauan baik dalam pembuatan buku pedoman teknis, penerapan hukum formil, pengawasan dan fasilitas bagi aparatur Pengadilan agar mekanisme beracara di daerah kepulauan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kata kunci : Proses Beracara di wilayah Kepulauan.

PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak). Mirza Sahputra, Husni A. Jalil, Iskandar A.Gani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.556 KB)

Abstract:Article 22 paragraph (2) of the 1945 Constitution on the General Elections states that “The general election is held in order to elect members of the House of Representatives, Regional Legislatives Council, the President and Vice President, and the Regional Representatives Council". With the Consitutional Court Rulling Number 14 / PUU-XI / 2013, there have been amandmentsto thepractice of general election in Indonesia in which the legislative and presidential elections shall be held simultaneously. The aim of this research is to identify, analyze and explain whether the Constitutional Court Rulling No. 14 / PUU-XI / 2013. The research methodology used is a normative legal research (normative juridical). The finding of this research reveals that application of the simoultaneous general election has been constitutional with the 1945 Constitution,. Juridical implications of the constituional court rulling are that holding simultaneous general elections will be more efficient in the use of state financial budget and threshold (presidential threshold) requirement is no longer valid as a result of elections simultaneously. It is suggested that the Constitutional Court Rulling should interpret the meaning of Article 9 of Law No. 42 Year 2008 on threshold (presidential threshold). Keywords : General Election and the 1945 Constitution. Abstrak: Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan umum berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah terjadi perubahan terhadap pemilihan umum di Indonesia agar pemilihan umum legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serantak. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemiluhan umum serentak Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pemilihan umum serentak konstitusional dengan UUD 1945. Adapun implikasi yuridis terhadap putusan tersebut adalah dalam peyelengaraan pemilu serantak akan lebih efesien dalam penggunaan anggaran keuangan negara, dan ambang batas (presidential threshold) menjadi tidak berlaku lagi sebagai akibat dari pemilu serentak. Disarankan bahwa seharusnya dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan terhadap Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang ambang batas (presidential threshold) Kata kunci : Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar 1945.

KEBERADAAN GAMPONG SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN OTONOM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. Dedy Syahputra, Faisal A. Rani, Mohd. Daud Yoesoef.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.346 KB)

Abstrak: Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, menyiratkan bahwa gampong merupakan satuan pemerintahan otonom. Akan tetapi keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah permasalah tentang cerminan keberadaan gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai satuan pemerintahan otonom dan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, untuk mengkaji dan menjelaskan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah meliputi, data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode wawancara guna mendukung dan melengkapi data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan tentang gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 belum menempatkan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Hal ini terlihat dari tidak adanya kejelasan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan adanya fakta pada sejumlah besar gampong belum memiliki pendapatan internal gampong secara memadai dalam rangka untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun kendala keberadaan gampong sebagai satuan otonom khususnya di kota Lhokseumawe yaitu disebabkan karena minimnya kapasitas penyelenggara pemerintahan gampong, kurangnya pengawasan dan pendampingan, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya qanun kota lhokseumawe yang khusus mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong. Disarankan perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengakomodir pengaturan tentang jenis-jenis urusan pemerintahan dan sumber keuangan gampong yang pengaturannya menjadi kewenangan gampong. Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh perlu dilakukan untuk mengakomodir persyaratan calon keuchik serendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di samping itu, pelatihan disertai pendampingan perlu dilaksanakan. Sehingga tersedia aparatur penyelenggara pemerintahan gampong dengan sumber daya manusia yang memadai. Pengawasan baik dalam bentuk preventif maupun represif harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah atasan. Penetapan qanun kota lhokseumawe tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dilakukan dengan memperhatikan adanya kejelasan pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong, kelembagaan gampong, dan sumber keuangan gampong. Kata Kunci : Gampong dan Pemerintahan Daerah.

FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT Sri Dwi Friwarti, Husni, Eddy Purnama.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4: November 2013
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.562 KB)

Abstrak-Undang-UndangPemerintahanAceh telah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom dan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ditetapkan bahwa Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. Kedudukan antara Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktur adalah sama-sama merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun di tinjau dari kepangkatan golongan dari Kepala Dinas Sosial dan Camat memiliki perbedaan golongan kepangkatan.Masalah pokok penelitian ini ialah bagaimana fungsi koordinasi Dinas Sosial terhadap kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh Barat dan apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan koordinasi bagi upaya penanggulangan kemiskinan.Penelitianini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh Barat dan menemukan kendala yang dihadapi oleh kedua instansi tersebut dalam melaksanakan koordinasi bagi upaya penanggulangan kemiskinan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten, pelimpahan kewenangan kepada camat belum disertai dengan pembiayaan yang memadai, masih terbatasnya kualitas personil, sarana dan prasarana di kecamatan. Disarankan agar dapat dibentuk Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten sehingga dapat melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, menambah pembiayaan yang memadai terhadap penyelenggaraan kewenangan kecamatan dan dapat lebih meningkatkan kualitas personil, sarana dan prasarana di kecamatan.

PELELANGAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA DAN TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MEULABOH Khairani, Syarifuddin Hasyim, Iskandar A. Gani.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1: Februari 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.759 KB)

Abstract: Implementation of auction related to the food supply for prisoners and detainees is regulated by Presidential Decree Number 4 Year 2015 and its amendments regarding the Procurement of Government Goods and Services. The auction related to food supply for prisoners and detainees in order to obtain goods and services applies several methods, they are: i) public auction, ii) simple auction, iii) direct procurement.. The purpose of doing auction in Class IIB – prison in Meulaboh is to establish food supply for prisoners and detainees based on purpose and be punctual and adjusted with the daily nutrition requirement. This is regulated by the Article 14 of Law No. 12 Year 1995 Point d, which explains that the guaranteed rights among prisoners or inmates in order to access medical cares and a proper meal. The objective of this study was to find and describe the background of the so called “Authorized Budget Utilization Committee” or Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) regarding its authority, actions and responsibilities including in food supply. Results showed that KPA had violated the Ministry Regulation Number M.HH - 01.PK.07.02 Year 2011 that briefly explains the standard operational of food supply for prisoners and detainees in state prisons. It is recommended to KPA, as the authorized unit to handle their duties and responsibilities according to the Presidential Decree Number 4 Year 2015 and to prevent abuse in the procurement process. Keywords : auction, food supplies, prisoners and detainees. Abstrak: Pelaksanaan pelelangan sehubungan dengan penyediaan bahan makanan untuk narapidana dan tahanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelelangan berhubungan dengan penyediaan bahan makanan untuk narapidana dan tahanan untuk mendapatkan barang dan jasa mengunakan beberapa metode yaitu: i) pelelangan umum, ii) pelelangan sederhana, iii) pengadaan langsung.. Tujuan dilakukan pelelangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh adalah untuk terselenggaranya pengadaan bahan makanan bagi narapidana dan tahanan yang tepat sasaran dan tepat waktu yang disesuaikan dengan standar gizi harian yang dibutuhkan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 butir d, yang menjelaskan terjaminnya hak bagi para narapidana untuk memperoleh layanan kesehatan dan makanan yang layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan latar belakang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehubungan dengan kewenangan, tindakan, dan tanggung jawab termasuk dalam hal penyediaan bahan makanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPA telah melanggar Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2011 yang telah menjelaskan pedoman penyelenggaraan bahan makanan bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Disarankan kepada KPA sebagai satuan kerja yang memiliki otoritas untuk menjalankan tugas dan tangggung jawab sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan.Kata kunci : lelang, bahan mkanan, narapidana dan tahanan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA