cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 112 Documents
 7   8   9   10   11 
MEKANISME PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Aceh) Tasmin Tasmin; Dahlan Ali; M. Gaussyah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.271 KB)

Abstract

Abstract: National Police Institution of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement authorities, however, some of its member are involved in criminal cases in the past decade. In general, every member who are proved to be involved in some criminal actions and convicted with permanent legal force from the court, then internally he has to receive additional sanctions: the disciplinary sanction for police member and the Commission Code of Professional Etchic’s trial or Komisi Kode Etik Profesi (abbreviated as KKEP in bahasa). Meanwhile, starting from the investigation process until the final decision with permanent legal force the police member will be temporarily discharged from his/ her own duty in the National Police Institution based on Article 10/ Paragraph (1)/ Government Regulation No. 3/ Year 2003. Despite of this, there has been no legal consequences received as by the case of some personnel from  the Brimob Unit (Satuan Brimob in bahasa) at the provincial level who were employed by the structural position but involved in illegal logging activities in Aceh. Neither were they discharged nor convicted by the internal court authority or called as “Ankum”. Aim of this study is to discover factors that lead to the misconduct of mechanism and rule deviation as well as to know the consequences received by the police member in law enforcement. The methodology applied in this study was empirical juridistic approach by examining the validity of the law in the reality or in the public. Based on this study, reasons why the accused police member were not convicted because at first: (a) they were the breadwinner in their families, (b) they had performed well during their duties and (c) brought prestigious achievement in their Brimob Unit, (d) there has been a diverse interpretation regarding the Article 10/ Paragraph (1)/ Government Regulation No. 3/ Year 2003 in the unit. At second, Ankum will give sanctions and convict those who commit crimes through the KKEP and discipline court.Keywords: handling , police member, crime Abstrak: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga aparat penegak hukum, namun persoalannya beberapa anggota kepolisian itu sendiri melakukan tindak pidana pada akhir dasawarsa ini. Pada umumnya, setiap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana setelah adanya keputusan hukum tetap dari peradilan umum, maka selanjutnya secara internal akan menerima sanksi tambahan berupa: kedisiplinan Polri dan diajukan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Selain itu, mulai dari proses penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap anggota Kepolisian juga akan diberhentikan untuk sementara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2003. Walaupun begitu, belum adanya konsekuensi hukum yang diterima oleh beberapa anggota di Satuan Brimob Polda Aceh yang menduduki jabatan struktural tetapi terlibat dalam tindak pidana pembalakan liar di Aceh. Mereka tidak diberhentikan dari jabatannya atau dihukum oleh internal otoritas yang disebut Ankum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri fakor-faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya mekanisme dan penyimpangan hukum serta untuk mengetahui konsekwensi yang diterima oleh anggota Polri dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Berdasarkan studi ini, alasan mengapa anggota polisi yang tertuduh tidak dijatuhi hukuman karena pertama: (a) yang bersangkutan tulang punggung keluarga, (b) mereka mempunyai kinerja yang baik selama bertugas, (c) selama bertugas mempunyai prestasi yang baik dalam mengharumkan nama Satuan Brimob Polda Aceh, (d) adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2003 dalam Satuan Brimob Polda Aceh. Kedua, Ankum akan  memberikan sanksi dan konsekwensi pada anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan disipilin.Kata Kunci : penanganan, anggota kepolisian, tindak pidana
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Apriyanti, Dahlan Ali, Suhaimi.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.424 KB)

Abstract

Abstract : The Criminal Justice Procedure Law and the Supreme Court Directive of Republic of Indonesia Number 7, 1985 regulates the Guidance for the Implementation of Monitoring and Watching Judges Duties requiring the existence of active judge after the guilty decision to correct directly towards the prisoners during their punishment. The research shows that the role of judges who monitor and watch the prisoners as ruled in Article 277 to article 285 of the Criminal justice procedure Law and the Supreme Court Directive Number 7, 1985 still limited in terms of control towards the report by the prisoners made and reported by the Head of Correctional Institution. It is recommended that in terms of the well implementation from the duties and roles of the judges, there should be the role of the judges of monitoring and watching not only to monitor and watch the prisoners that has been convicted but also to control them who have been accomplishing the punishment that is outside the correctional institution in terms of avoiding the repetition of the crime commission. Key Words: Monitoring and Watching the Conviction. Abstrak : Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang menghendaki adanya hakim yang aktif sesudah putusan dijatuhkan untuk mengoreksi secara langsung terhadap narapidana selama mereka mengalami pemidanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 285 KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 masih terbatas dalam pelaksanaan kontrol terhadap hasil laporan narapidana yang dibuat dan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakat, peran dimaksud dilakukan untuk menghindari tidak terjadinya kesalahpahaman antara hakim pengawas dan pengamat dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Hambatan yang ditemui selain undang-undang tidak mengatur secara jelas hak dan wewenang dan sanksi hakim pengawas dan pengamat, Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, seharusnya peran hakim pengawas dan pengamat tidak hanya sebatas mengawasi dan mengamati narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap tapi hendaknya juga mengamati narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai hakim pengawas dan pengamat, dan menunjukkan hakim pengawas dan pengamat tidak dibatasi satu orang untuk masing-masing wilayah hukum Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana.
PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho). Jhoni Asmara, Dahlan Ali, Iman Jauhari.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.088 KB)

Abstract

Abstract: Bank Indonesia Regulation No. 10/18 / PBI / 2008 regulates how the settlement or restructuring of troubled financing opens the possibility of restructuring from financing problems . The purpose of this study was to determine the mechanism and the requirements in the implementation of the restructuring of the Bank Syariah Mandiri KCP Jantho , the factors that led to the bank chose restructuring and legal consequences and impact of the restructuring of the creditor and the debtor . This study uses empirical juridical approach . Causative factor in the completion of the restructuring of the bank chose financing problems are a factor in the implementation of the obligations of any dispute customers , maintain the quality factor of financing provided bank , the bank wishes factor stony bank customers and adherence to the provisions of Bank Indonesia . The impact of restructuring on the creditor and the debtor is initially poor relationship between creditors and debtors due to financing problems can be returned either , Collectable customer problems become smooth again , and the impact on bank profits financially . It is recommended to customers related to the financing of Bank Syariah Mandiri KCP Jantho in order to carry out its obligations in accordance with the provisions stipulated in the contract in order to avoid delay in payment of the financing that the obligation of the installment payments . To customers of Bank Syariah Mandiri KCP Jantho who experienced problems in the implementation of obligations pembayaraan installment financing in order to go to the bank to be able to do the restructuring efforts in order to avoid arrears which can lead to disputes . To the Bank Syariah Mandiri KCP Jantho recommended in order to implement the restructuring efforts financing agreement in accordance with the principles set. Keywords : Financing solutions Distressed and restructuring. Abstrak: Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 mengatur tentang cara penyelesaian atau restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah membuka kemungkinan dilakukannya upaya restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho, faktor yang menyebabkan bank memilih restrukturisasi dan konsekuensi hukum dan dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membatu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah hubungan yang semula buruk antara kreditur dan debitur akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektibilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali, dan berdampak pada keuntungan bank secara finansial. Disarankan kepada nasabah yang terkait pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad agar tidak terjadi penunggakan terhadap pembiyaan yang menjadi kewajiban pembayaran angsurannya. Kepada nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jantho yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajiban pembayaraan angsuran pembiayaan agar dapat menghubungi pihak bank untuk dapat dilakukan upaya restrukturisasi agar tidak terjadi tunggakan yang dapat berujung pada perselisihan. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jantho disarankan agar dapat menerapkan upaya restrukturisasi akad pembiayaan sesuai dengan prinsip yang diatur. Kata kunci :Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan Restrukturisasi .
PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP TANAH OBJEK JAMINAN PELUNASAN UTANG (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Aan Juananda, Amiruddin A. Wahab, Ilyas Ismail.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.403 KB)

Abstract

Abstract: Law no. 4 of 1996 on Mortgage, mortgage holders do require written notification to interested parties and published in at least two (2 ) newspapers circulating in the area concerned the sale of mortgage objects are under arms . In fact, many objects found under the arms sales did not meet the requirements as stipulated in Mortgage laws . This study is intended to explain the implementation of the execution of ground objects using a debt repayment guarantee a power of attorney to sell, cause the use of a power of attorney to sell and legal protection of the debtor . The method used is the method of empirical legal research . The results showed that the execution by using the power of attorney is to negotiate first sale where the sales process and not included in the local media , the reason for the creditor to use the power of attorney is selling savings , easily and in a short time , legal protection for debtors in use lies in the power of attorney sales agreement of the parties as set forth in Section 1320, and explained the function of the power of attorney and the existence of the right of cancellation of the debtor to file a legal action under the provisions of Mortgage laws. It is recommended to Parliament to Rule meyesuaikan auction to fit the needs of society and the execution by using the power of attorney sales made after negotiation efforts made by the parties in order to provide legal protection for the debtor as the owner of the guarantee. Keywords : Power of attorney to sell, objects Soil collateral, repayment of debt. Abstrak: UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), mewajibkan pemegang hak tanggungan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan terhadap penjualan objek hak tanggungan secara dibawah tangan. Dalam kenyataannya banyak ditemukan penjualan objek dibawah tangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUHT. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan Pelaksanaan eksekusi tanah objek jaminan pelunasan utang dengan menggunakan surat kuasa jual, penyebab adanya penggunaan surat kuasa jual dan perlindungan hukum terhadap debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan surat kuasa jual dilakukan melalui negosiasi terlebih dimana proses penjualan dan tidak dimuat dalam media massa setempat, alasan bagi kreditor menggunakan surat kuasa jual adalah lebih menghemat biaya, mudah dan dalam waktu yang singkat, perlindungan hukum bagi debitor dalam penggunaan surat kuasa jual terletak pada kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320, serta dijelaskannya fungsi surat kuasa dan adanya hak debitor untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum tersebut berdasarkan ketentuan UUHT. Disarankan kepada DPR untuk meyesuaikan Peraturan lelang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan eksekusi dengan menggunakan surat kuasa jual dilakukan setelah upaya negosiasi dilakukan oleh para pihak guna memberikan perlindungan hukum bagi debitor selaku pemilik jaminan. Kata kunci : Surat kuasa jual, Tanah objek jaminan, Pelunasan utang.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR Amrizal, Husni A. Jalil, Eddy Purnama.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4: November 2013
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.425 KB)

Abstract

Abstract: Article 24 paragraph (1) letter k of the Law Number 11, 2006 regarding the Aceh Governance regulates duty and authority of the District/Municipality House of Representative including in terms of conducting control function that is part of suggestion from people aspiration including controlling towards license and controlling of the telecommunication tower. By this regulation, the House of Aceh Besar District as mandated by the rules must be active in conducting the function of controlling upon the local government policy including in controlling telecommunication tower. This research aims at explaining the controlling function process of the body towards licensing of telecommunication control tower in Aceh Besar has been complied with the existing rules and the obstacles faced in controlling the license control of telecommunication tower in Aceh Besar and the efforts done to solve it. Juridical and empirical legal approaches are applied to obtain secondary data done by library research and primary data by field research by interviewing respondents and informants.The research shows that Commission D that has an authority in development does the process of monitoring towards license of telecommunication tower in Aceh Besar. The monitoring is done since the license of establishing tower building but up to now there is no regulation on it and there is unlicensed tower losing the district. This phenomenon shows that the monitoring on licensing of controlling telecommunication tower by the body has not been conducted as regulated. The obstacles in controlling the license of controlling telecommunication tower is not clear about the criteria to evaluate, the subjective review, and the monitoring is deemed more that what it needs due to lack of harmonization between local law and government policy, lack of capability of the members in identifying aspiration of people and lack of resources and mechanism of monitoring. The efforts done towards the monitoring of license of controlling telecommunication tower in Aceh Besar requires the involvement of the District House of Representative directly that the follow up relating to the reparation actions of the organization, the change of Spending Budget of District, regulation reparation, and application for meeting for local rules. However, t has not been conducted due to the body is still facing obstacles in monitoring requiring reparation such as the house completion unit makes effort in limiting and priority monitoring, the standard of monitoring to determine a public policy. Apart from that, it also tries to improve legal drafting, preparing backing staff and controlling public finance and developing procedures and technics in monitoring. Keywords : Monitoring, license, and Telecommunication Tower. Abstrak: Pasal 24 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa DPRK mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap perizinan dan pengendalian menara telekomunikasi. Adanya ketentuan tersebut DPRK Aceh Besar sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan harus pro aktif melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah termasuk dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala yang dihadapi dalam pelaksana pengawasan DPRK terhadap perizinan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar dan upaya mengatasinya. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dan data primer melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan informan. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar dilakukan Komisi D yang membidangi bidang pembangunan. Pengawasan dilakukan sejak izin pendirian bangunan menara, namun saat pendirian menara telekomunikasi regulasi yang ada belum memadai dan adanya menara telekomunikasi tanpa izin yang berpotensi merugikan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perizinan pengendalian menara telekomunikasi oleh DPRK belum berjalan sebagaimana mestinya. Kendala dalam pengawasan perizinan pengendalian menara telekomunikasi adalah belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi, penilaian yang masih bersifat subjektif, dan pengawasan dianggap berlebihan yang disebabkan kurangnya harmonisasi antara qanun dengan kebijakan pemerintah, kurangnya kemampuan anggota dalam hal identifikasi menyerap aspirasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya dan mekanisme pengawasan. Upaya yang dilakukan terhadap hasil pengawasan terhadap perizinan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar membutuhkan keterlibatan DPRK secara langsung yaitu tindak lanjut yang berkaitan dengan tindakan perbaikan pengorganisasian, perubahan alokasi APBK, perbaikan qanun, dan mengusulkan rancangan qanun. Namun hal tersebut belum terlaksana karena DPRK masih menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan yang memerlukan adanya upaya perbaikan antara lain alat kelengkapan DPRK berupaya merumuskan batasan dan prioritas pengawasan, standar baku pengawasan untuk menentukan sebuah kebijakan publik. Selain itu, juga berusaha meningkatkan kemampuan legal drafting, menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance dan mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan. Kata kunci : Pengawasan, Perizinan dan Menara Telekomunikasi
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (Suatu Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh) Riyanieta Setiya Putri, Iman Jauhari, Sri Walny Rahayu.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2: Mei 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.592 KB)

Abstract

Abstract : Banking activities in Indonesia in terms of ownership consists of three (3) bodies, namely Bank Company Limited which is a State Owned Enterprise (SOE), Non-SOE Banks or private banks, and as belong to the cooperative. Handling of receivables SOE before the Constitutional Court decision number 77/PUU-IX/2011 , submitted to PUPN accordance with Regulation Number 33 in 2006 on Procedures for the Elimination of Receivables Country/Region. After the Court's decision, the state bank cannot perform the elimination of receivables completely because there are still multiple interpretations of the definition of state receivables under Law Number 1 of 2004 on State Treasury. The purpose of study is to determine the mechanism of settlement of accounts in state banks before and after the birth of a Constitutional Court decision Number 77/PUU-IX/2011, barriers and settlement mechanism. The method used for the study is normative. Before the birth of the Decision of the Constitutional Court, the settlement of the state receivables submitted to PUPN and regulated in Government Regulation Number 33 of 2006, PMK Number  87/PMK.07/2006 and the Minister of Finance Letter Number  S-324/MK.01/2006. After the verdict, all the process is handed over to state-owned banks. Barriers faced are covering from internal and external. The obstacles are overcame with training and knowledge sharing to the aperture KPKNL professionally in order to accomplish its task.Keywords : Settlement Accounts Receivable, Bank Owned Enterprises. Abstrak : Kegiatan perbankan di Indonesia dari segi kepemilikan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bank PT Persero yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank swasta, dan milik koperasi. Pengurusan piutang bank BUMN sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011, diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Setelah putusan tersebut, bank BUMN tidak dapat melakukan penghapusan piutang secara tuntas karena masih ada multi tafsir terhadap definisi piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme penyelesaian piutang pada bank BUMN sebelum dan sesudah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, hambatan dan mekanisme penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelesaian piutang negara diserahkan pada PUPN dan diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2006, PMK No. 87/PMK.07/2006 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006. Setelah putusan, semua prosesnya diserahkan kepada bank BUMN. Hambatan yang dihadapi mencakup internal dan eksternal. Penyelesaian hambatan dilakukan dengan pelatihan dan sharing knowledge kepada aparatur KPKNL agar menyelesaikan tugasnya secara profesional.Kata kunci : Penyelesaian Piutang, Bank BUMN.
PENGGUNAAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ACEH. Daniel Saputra, Mohd. Din, Mahfud.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.532 KB)

Abstract

Abstract: Article 86 (2) of the Act Number 35, 2009 regarding Narcotic in conjunction to Article 5, of the Act Number 11, 2008 regarding Information and Electronic Transaction is regulating the usage of the electronic information especially narcotic crime. The causes of lacking usage of the electronic information by law enforcers in proving narcotic crimes in Aceh result from firstly internal obstacle comprising of lack of knowledge from law enforcers and moral factor of the law enforcers. Secondly, it is external obstacle consisting of legal substance, criminal justice evidence system existing in Indonesia and people participation. Lacking of electronic information as the evidence in probing narcotic crime in Aceh (narcotic case only) that the decision has closed to the principle of justice despite the fact that it lacks the evidence, however the more evidences obtained by the investigators the closer to the fair judges’ decision would be. It is recommended that the law enforcers especially the investigators in Aceh in dealing with the case of narcotics (evidence matter), must present the evidence beside other evidences ant it can only be achieved by the increase of their knowledge and skills deep investigation either personally or institutionally through technical training (formal or non-formal) relating to the electronic information usage as the evidence of narcotic case. Keywords: Proving, Evidence, Narcotic Crime. Abstrak: Pasal 86 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 5 UU ITE, diatur tentang penggunaan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian, khususnya tindak pidana narkotika. Penyebab tidak digunakannya alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Aceh dikarenakan, yaitu Pertama kendala internal yang meliputi faktor pengetahuan dari penegak hukum dan faktor moral dari penegak hukum. Kedua, kendala eksternal yang meliputi subtansi hukum (legal subtance), sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dan partisipasi masyarakat. Ketiadaan informasi elektroni sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Narkotika di Aceh, ada kalanya putusan tersebut sudah mendekati rasa keadilan, namun semakin banyaknya alat bukti yang dimiliki dalam pembuktian akan sangat menentukan terbitnya suatu putusan yang berkeadilan. Disarankan kepada penegak hukum khususnya penyidik di Aceh dalam menangani kasus tindak pidana narkotika (terkait pembuktian) wajib mengusahakan untuk menghadirkan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian di samping alat bukti konvensional lainnya dan hal tersebut akan dapat tercapai dengan peningkatan pengetahuan, skill, dan pendalaman baik secara personal maupun kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan teknis (formal maupun non formal) terkait penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Kata kunci : Pembuktian, alat bukti informasi elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HANDPHONE Riza Mutia, M. Nur Rasyid, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.798 KB)

Abstract

Abstract:The formation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection aims to protect consumers and give the basic rights to the consumers. The element of good faith is the most important thing in buying and selling which should be owned by the parties, businessmen and consumers. In practice many consumers who do not get their rights are often the most adversely affected even though the consumer has fulfilled its obligations. The research method used is the judicial approach, including the judicial and sociological research. The sources of data is library material is the primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal materials. In addition, field data is also used to support the literature data and to support the analysis of secondary data. Data is analyzed qualitatively. The results show that, the protection afforded to consumers acting in good faith in the buying and selling of mobile phone are in the form of compensation to consumers. The amount of compensation is granted in accordance with the amount of damages suffered by the consumer. After the implementation of the principle of good faith by the consumer in the transaction of mobile phone it can be viewed both subjectively and objectively. The efforts made by Aceh Consumer Protection Foundation ( YaPKA ) to provide protection for consumers is consumer empowerment through training and education so that consumer awareness of the importance of protection for consumers gets higher to defend and fight for their rights, and to assist and facilitate consumers in demanding accountability from business operators in case of consumer disputes. Efforts are also made by the Department of Industry and Trade to conduct surveillance and enforce justice against entrepreneurs that commit violations. It is recommended to the Department of Industry and Trade to further maximize the supervision and control of the businesses that commit violations. It is also recommended to the government to form special and complete regulations for the principle of good faith so it is easier to implement in society. It is further suggested to the consumer protection agency to further enhance empowerment for consumers because there are still many consumers who do not care about their rights that must be fought for. Keywords : Consumer Protection, in good faith, mobile phone. Abstrak: Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan memberikan hak-hak dasar dari konsumen yang harus diperoleh.Unsur itikad baik merupakan hal yang paling penting dalam transaksi jual beli yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen.Dalam praktiknya banyak konsumen yang tidak memperoleh hak-haknya secara maksimal dan seringkali dirugikan meskipun para konsumen telah memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis, dan penelitian yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah sumber kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data lapangan digunakan untuk mendukung data kepustakaan dan untuk mendukung analisis terhadap data-data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang beritikad baik dalam jual beli produk telematika adalah dalam bentuk pemberian ganti kerugian kepada konsumen, jumlah besaran ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh konsumen.Telah diterapkannya asas itikad baik oleh konsumen dalam transaksi jual beli produk telematika dapat dilihat baik secara subjektif maupun secara objektif. Upaya yang telah dilakukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) untuk memberikan perlindungan bagi konsumen adalah pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan agar kesadaran konsumen akan pentingnya perlindungan bagi konsumen semakin tinggi untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya, membantu serta memfasilitasi konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha jika terjadi sengketa konsumen. Upaya lainnya juga dilakukan oeh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membentuk sebuah regulasi yang khusus dan lengkap mengenai asas itikad baik sehingga lebih mudah untuk diterapkan dalam masyarakat. Disarankan kepada lembaga perlindungan konsumen untuk semakin meningkatkan upaya pemberdayaan bagi konsumen dikarenakan masih banyak konsumen yang tidak peduli akan hak-haknya yang harus diperjuangkan. Kata kunci : Perlindungan konsumen, itikad baik, handphone.
IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG Muallim Hasibuan, Dahlan, Mahdi Syahband.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3: Agustus 2013
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.078 KB)

Abstract

Abstract: The Act Number 32, 2004 regarding Local Governance and the Government Regulation Number 72, 2005 regarding the Village are both mentioning that the revenue from regional tax is a source of village revenue. There is the fact that what has been mandated in the rule has not been conducted well by Sabang Municipality Government. Apart from that, it is also caused by the lack of legislative members’ understanding regarding the sources of its revenue or implementation mechanism of its distribution for a village with amount of 10 %. The hierarchy theory called as stufenbau theory states that legal norms are arranged in hierarchical patterns. A norm that is lower is implemented and based on a higher norm, and the higher norm is implemented and based on the much higher norm. Lower rules should not be against the higher one, it is known as the principle of lex superior derogat legi in feriori. Qanun Number 5, 2010 regarding Gampong Governance of Sabang does not include the tax division for revenue of a village is against higher rules, hence it can be appealed through judicial review to the Supreme Court of Republic Indonesia. Keywords: For results, Village, Autonomy, Authority, Source of Revenue Village and Implementation. Abstrak: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa sama-sama menyebutkan bahwa bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dalam kenyataannya apa yang sudah diamanahkan dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sabang. Faktor tidak dimasukkannya bagi hasil pajak daerah sebagai sumber pendapatan gampong, karena Pemerintah Gampong belum siap dalam mengelola keuangan gampong, karena masih dari tahap peralihan kelurahan menjadi gampong. Disamping itu juga dipengaruhi kurangnya pemahaman para legislator tentang sumber pendapatan gampong maupun mekanisme implementasi bagi hasil pajak daerah yang diperuntukkan untuk gampong sebesar 10 %. Teori hierarki norma (stufenbau theory) bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dikenal dengan asas lex superior derogat legi in feriori. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang tidak memasukkan bagi hasil pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan gampong bertolak belakang dengan peraturan yang diatasnya, sehingga dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Kata Kunci : Bagi Hasil, Gampong, Otonomi, Kewenangan, Sumber Pendapatan Gampong dan Implementasi.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI KOTA SABANG Fazriah Amfar, Adwani, Mujibussalim.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4: November 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.54 KB)

Abstract

Abstract: Panglima Laot (Sea Commander) is a leader on the Adat Laot society which has a role on leading the customary life at the marine field in the City region or Lhok Sabang region. The roles of Panglima Laot are to manage the fising rule, to resolve dispute, conflict and violation which occur amongst fisherman and to give the penalty to the offender based on customary sea law. In fact, breaching the law still occurred so that the functions of Panglima Laot was not implemented well yet. This research aimed to examine the duties and functions of Panglima Laot in Sabang city and the responsibilities toward breaching the law on the sea. Empirical research method was used in this research. It was begun by literature study and was followed by field study. The results indicated that the implementation of Panglima Laot duties and functions was not fully implemented yet because there were violations on conducting fishing. The functions of Panglima Laot in Sabang city had obstacle which was unclear penalty on the customary sea law unlikely penalty on the state law, and different regulations amongst Panglima Laot. Panglima Laot as the leader of Adat Laot has to register each boat which would be used for fising in order to facilitate the fishermen when they lost at fishing. The fishing community has to preserve the marine sustainability, do not use tools that could damage the marine ecosystem, and has to comply with any custom rules that have been created.Keywords: Panglima Laot, violation sea, the duties and functions, common law, Sabang.Abstrak: Panglima Laot merupakan pemimpin pada lembaga Adat Laot yang bertugas memimpin kehidupan adat di bidang kelautan dalam wilayah kota atau wilayah Lhok Sabang. Panglima Laot mempunyai fungsi untuk mengatur pengaturan penangkapan ikan dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan pelanggaran yang terjadi diantara nelayan dan memberikan sanksi kepada si pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum adat laut. Tetapi pada kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran sehingga fungsi dari Panglima Laot masih belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Kota Sabang dan tanggung jawab Panglima Laot terhadap pelanggaran hukum di laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Diawali dengan studi kepustakaan kemudian penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot belum berjalan dengan baik, karena masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan. Panglima Laot dalam menjalankan fungsinya di Kota Sabang mempunyai kendala yaitu sanksi pada hukum adat belum tegas dan pasti seperti sanksi pada hukum negara dan aturan yang dibuat berbeda antara Panglima Laot yang satu dengan Panglima Laot yang lain. Panglima Laot sebagai pemimpin Adat Laot harap mendaftarkan setiap boat atau perahu yang melakukan penangkapan ikan, agar memudahkan nelayan pada saat dia hilang waktu melakukan penangkapan ikan. Masyarakat yang melakukan penangkapan ikan harap menjaga kelestarian laut, dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan alat yang bisa merusak ekosistem laot dan mematuhi setiap aturan adat yang telah dibuat.Kata Kunci: Panglima Laot, pelanggaran aut, tugas dan fungsi, hukum adat, Sabang.

Page 9 of 12 | Total Record : 112

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue