Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBERADAAN BADAN INVESTASI DAN PROMOSI DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN LOKASI HAK GUNA USAHA BAGI USAHA PATUNGAN PENANAMAN MODAL ASING DI ACEH. Mustabsyirah, Mujibussalim, Yusri Z. Abidin.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.016 KB)

Abstract: Investment season is increasing nowadays; it can be influenced by the increase of global economy, one of them through capital investment. The sorts of capital investment in Indonesia are divided into Domestic Capital Investment and Foreign Capital Investment, as worded in Article 1 point 2, and 3 of the Act Number, 25, 2007 regarding Capital Investment. Central and Regional Government are responsible for making easy people to invest the capital, one of them is the license of cultivation rights. In Aceh, the institution having the power to provide recommendation/consideration for it is Promotion and Investment Board as mentioned in Qanun (local law) Number 5, 2009 regarding Capital Investment. The issuance of the location for the right is obliged based on the existing laws and it can be obtained after having recommendation/consideration from the Board.This research aims to know and explain the existence of Promotion and Investment Board in providing the license of location for cultivation right for foreign capital investment based on the existing rules, to know and explain the obstacles for the Promotion and Investment Board in providing technical recommendation/consideration towards the issuance of the location for cultivation rights for foreign investment capital, and to know and explain the effort to overcome the obstacle in providing the recommendation by the Board. Juridical normative and juridical empiric methods are applied for this research with the specification of the research is analytical descriptive research. Keywords : capital investment, cultivation right location license Abstrak: Iklim investasi makin berkembang didunia saat ini, hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global, salah satunya melalui penanaman modal. Adapun bentuk penanaman modal di indonesia dibagi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan bagi penanam modal untuk berinvestasi, salah satunya izin lokasi hak guna usaha. Di Aceh, instansi yang berwenang dalam hal pemberian rekomendasi/pertimbangan yaitu Badan Investasi dan Promosi, sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Pemberian izin lokasi hak guna usaha diharuskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut diperoleh setelah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Badan Investasi dan Promosi Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan keberadaan Badan Investasi dan Promosi dalam pemberian izin lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal asing di Aceh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui dan menjelaskan hambatan bagi Badan Investasi dan Promosi dalam memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap izin lokasi Hak Guna Usaha bagi penanaman modal asing. Dan, mengetahui serta menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam pemberian rekomendasi oleh Badan Investasi dan Promosi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dan yuridis empiris,dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kata kunci : Badan investasi dan promosi, rekomendasi .

KEBERADAAN PUTUSAN PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ADAT DALAM KAITAANNYA DENGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (SuatuPenelitian di Kabupaten Aceh Besar) Iskandar, Taqwaddin Husen, Mohd Din.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2: Mei 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.032 KB)

hence the investigation process of the case is stopped, at the pre accusation level and prosecution level by the prosecution office can be stooped through the authority of general attorney. This never happens due to long process and technical problems. In the trial level there is no acknowledgement of this abolition, there is only not guilty or peace or decrease of punishment. Keywords : Peace in Customary Law. Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pada tingkat penyidikan apabila terjadi perdamaian menurut hukum adat maka proses penyidikan perkara dihentikan , pada tahap prapenuntutan dan penuntutan oleh kejaksaan pada dasarnya dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui mekanisme deponiring yang merupakan kewenangan Jaksa Agung. Hal ini tidak pernah terjadi karena alasan tehnis dan proses yang panjang. Pada tingkat pemeriksaan pengadilan tidak dikenal penghentian peradilan hanya ada keputusan dibebaskan atau perdamaian atau alasan yang meringankan hukuman. Kata kunci : Perdamaian dalam hukum adat.

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Muhammad Nasir, Mohd. Din, Dahlan Ali,
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3: Agustus 2013
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.694 KB)

Abstract:Correctional institution is a place where convicted punished due to crimes which is sentenced by judge and the sentence already has permanent executorial power. When the convicted spend their time in the institution, they escape prison then it delays the punishment time that is not completed yet. The research shows that recently, legal instruments consisting sanctions for prisoners escaping correctional institution has not been regulated yet except Article 47 of the Act Number 12, 1995 that is disciplinary sanction. The criminal law policy that is being taken is referring to the purpose of punishment, it would be better for them escaping the correctional service is punished and sentenced due to the fact that the sanction ruled in Article 14 of the Act Number 12, 1995 has no any punishment effect for them. It is recommended that the government should enact national regulation (especial Ac regulating it) that is regulating clearly regarding the punishment toward the prisoners escaping the correctional institution and the enforcement should be based on local wisdom. Keywords: Criminal Law Policy, Prisoners, Escaping, Correction Institution Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Saat terpidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan ada sebagian mereka melarikan diri yang mengakibatkan tertundanya masa pidana yang belum selesai dijalani. Dari latar belakang permasalahan tersebut akan dibahas mengenai instrumen hukum yang digunakan terhadap narapidana yang melarikan diri dalam hukum pidana dan kebijakan yang ditempuh terhadap narapidana yang melarikan diri menurut perspektif kebijakan hukum pidana. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah yang melihat dari segi peraturan yang berlaku untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma maupun doktrin-doktrin hukum dengan pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan konseptual yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini instrumen hukum yang memuat sanksi pidana bagi narapidana yang melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kecuali Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yakni berupa hukuman disiplin. Kebijakan hukum pidana yang ditempuh dengan mengacu kepada tujuan pemidanaan, sebaiknya bagi narapidana yang melarikan diri dikenakan ancaman dan sanksi pidana yang tegas, karena sanksi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak menimbulkan efek jera bagi narapidana. Disarankan agar segera melahirkan regulasi nasional (Undang-Undang) yang mengatur secara tegas tentang sanksi pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, dan kasus narapidana melarikan diri tidak banyak terjadi lagi di Indonesia serta perbuatan narapidana yang melarikan diri tersebut dapat dikriminalisasikan. Dan disarankan kepada pemerintah dalam menerapkan kebijakan hukum pidana harus memperhatikan kearifan lokal atau hukum yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Narapidana, Melarikan diri, Lembaga Pemasyarakatan

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI. Syaifullah Noor, Mohd. Din, M. Gaussyah.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.381 KB)

Abstract: The action of damaging the good reputation of someone is called defamation. Defamation is classified as a tort since it attacks the honor or reputation of a person. When the defamation is linked with freedom of expression in Indonesia, which has been pledged by the government in the 1945 Constitution, there is no difference and unknown boundaries that distinguish between defamation and freedom of expression such as criticism and advice, so as to inhibit developed and positive freedom of expression. Defamation is regulated under Article 310 and 311 of the Indonesia Criminal Code (KUHP) categorized as the first regulation or lexgeneralis which applies not to the online media, and then regulated under Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 regarding ITE or characterized aslexspecial, which applies to online media. In the ITE Law, it is hard to find the types of offense from the criminal act of defamation, and elements of the act was not clear until today, so as to give rise to a new criminalization against freedom of expression. Keywords :DefamationThrought Information and Electronic Transactions. Abstrak: Pencemaran nama baik sering disebut dengan defamation. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan kebebasan berekspresi di Indonesia yang telah dijaminkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, hampir tidak ada perbedaan dan sampai sekarang tidak diketahui batas yang membedakan antara pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi dalam hal ini bentuk kritik dan saran, sehingga dapat menghambat kebebasan berekspresi dalam hal membangun atau positif. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai peraturan yang terlebih dahulu diatur atau bersifat umum (lex generalis) yang berlaku bukan pada media online, dan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau bersifat khusus (lex specialis) yang berlaku pada media online. Dalam Undang-Undang ITE tidak ditemukan secara jelas jenis delik dari perbuatan pidana pencemaran nama baik ini, dan unsure-unsur dari perbuatan tersebut belum jelas sampai saat ini, sehingga dapat menimbulkan suatu kriminalisasi baru terhadap kebebasan berekspresi. Kata kunci : Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Ahmad Hariri .
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1: Februari 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.628 KB)

Abstract, Penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer terkadang menemui hambatan, besarnya kewenangan komandan satuan kadang menjadi salah satu penyebab hambatan tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajuritnya terkadang tidak dilanjutkan sampai proses persidangan ke Pengadilan Milter. Dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditurat Militer. Dalam prakteknya ada perkara pidana yang di lakukan oleh anggota militer tidak dilimpahkan kepada Polisi Militer tetapi diselesaikan oleh Ankum sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer dan konsekuensi bagi atasan yang tidak memberikan ijin dalam hal proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajuritnya. Dalam penulisan tesis ini dipergunakan teknik penelitian kepustakaan berupa mempelajari buku-buku ilmiah dan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ini, juga dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang terkait dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan penyidik dalam hal ini polisi militer baru bisa melakukan penyidikan tindak pidana di lingkungan apabila ada pelimpahan perkara dari komandan satuan sebagai atasan yang berhak menghukum atau tindak pidana yang dilaporkan langsung kepada polisi militer dan atau tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan (setelah penangkapan pada kesempatan pertama harus melaporkan terjadinya penangkapan kepada Ankum sebagaimana diatur dalam pasal 77 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/I/III/2004 tentang POM TNI dan Keputusan Kasad Nomor Kep/49/XII/2006 tentang POMAD. Kendala dalam penyidikan polisi militer harus melakukan koordinasi secara terus dengan komandan satuan, masalah koordinasi dengan komandan satuan terkendala karena besarnya kewenangan komandan satuan dan sering adanya intervensi komandan satuan serta ada kalanya komandan satuan tidak melimpahkan atau melindungi anggotanya yang melakukan tindak pidana, disisi lain masyarakat enggan melaporkan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI. Polisi Militer harus juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan adakan pendekatan kepada masyarakat serta jadikan masyarakat sebagai rekan dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat mau bekerja sama dan yakin bahwa polisi militer adalah polisi militer yang bisa memberikan rasa adil, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya disarankan para komandan satuan yang melindungi atau tidak melimpahkan perkara pidana yang dilakukan oleh prajuritnya agar diproses atau dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan kekuasaan dan pasal pembiaraan, dalam proses penyidikan polisi milier harus melakukan koordinasi secara terus dengan komandan satuan, aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, oditur, kepolisian umum serta menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam penegakkan hukum. Kata Kunci: Penyidikan Tindak Pidana, Di Lingkungan Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 31tahun 1997.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH Abdul Manan; Husni Husni; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.94 KB)

Abstract: This study aims to examine and explain the mechanisms used in the preparation and endorsement of APBA by DPRA, factors influencing the delay in its endorsement and other factors affecting the success of APBA preparation and endorsement. This study is an empirical juridical research that uses legislation and analytical approach. The data are primarily obtained from interviews with respondents or informants and complimented by secondary data obtained from reviewing existing literature. The results suggest that the preparation and endorsement of the APBA have been in accordance with generally accepted mechanisms which involved three common stages: preparation stage, discussion with local executives and the establishment of provincial parliament APBA in a plenary meeting. However, the endorsement of APBA is often late, due to factors, such as: the relationship between the state chief and DPRA, the educational background of the parties responsible for budgeting, performance indicators, the commitment of the executive and legislative to carry out the preparation of the APBA effectively, efficiently and timely. The delay also causes by factors affecting the APBA preparers, such as unsupportive behavior and lacking of competency.Keywords: Duty and Function implementation of DPRA, Enactment and Planning, APBA Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan mekanisme penyusunan dan penetapan APBA yang diterapkan oleh DPRA, penyebab keterlambatan penetapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analitis. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan APBA, DPRA sudah melakukannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan terlibat dalam penyusunan dan pembahasan bersama dengan eksekutif daerah serta diakhiri dengan penetapan APBA dalam rapat paripurna DPRA. Namun selama ini penetapan APBA sering terlambat, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRA, latar belakang pendidikan para pihak yang bertanggungjawab dalam penganggaran daerah, indikator kinerja, komitmen eksekutif dan legislatif daerah untuk melaksanakan penyusunan APBA secara efektif, efisien dan tepat waktu dan faktor penyusun APBA berupa perilaku, aktivitas dan kemampuannya yang tidak sesuai dan bersinergi.Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA, Penyusunan dan Penetapan APBA

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh). Samil Fuadi, Mohd. Din, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1: Februari 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.244 KB)

Abstract:Article 30 (1) point c of the Act Number 2004 regarding the Prosecution of Republic Indonesia states that the Prosecution is a body that has an authority to do monitoring on the probation. The research shows that the constraint factors for the office in conducting monitoring of the probation are administrative, lacking guidance of the monitoring conducts for the probation and there is no coordination amongst the prosecution in monitoring the probation sentence. Apart from that it is to provide sanction for the prosecutors implementing the duty ignoring their job. The legal consequence of not implementing the monitoring for the prisoner with the probation by the office is potential to the escape of them having the process of the probation impacting on the work of the institution in guiding the prisoners and violation on the duties and function ruled in the existing law hence there would be a sanction for them ignoring the duties. Keywords:Prosecution, Monitoring of the Prisonersand Probation. Abstrak: Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.Faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana berkoordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat gampong dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana. Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana antara lain melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana bersyarat secara berkala dan mewajibkan agar terpidana bersyarat melakukan wajib lapor secara berkala, melakukan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan perangkat gampong, dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, akan diupayakan pula untuk memberikan sanksi bagi jaksa pelaksana pengawasan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengawasan. Konsekwensi yuridis dari tidak terlaksanannya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh pihak kejaksaan. Kata kunci:Kejaksaan, Pengawasan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat.

RUMUSAN DELIK DAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KHAMAR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Khairilina, Suhaimi, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.82 KB)

Abstract:The elements of crime in the Khamar (alcoholic drink) Local Law Number 12, 2003 in Article 6 states that (1) Everyone or an institution is forbidden to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink and its similar products (2) Everyone or an institution is forbidden to take a part in order to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink and its similar product. Article 55 of Indonesian Penal Code states that: (1) punished as a violator: 1.Perpetrator, commander, accompanier the crimes. Article 56 of the Code states that punished as an abettor: 1. those who provide an aid of crime being committed, give an opportunity, facility, or info of committing crime. Based on Article 6 (1) and (2) of the local law there is a repetition of crime as the punishment is similar that is imprisonment. The Local Law Number 12, 2003 regarding Khamar, in Article 26 has several criminal elements that are namely:1) everyone is forbidden to consume it and its similar kinds. 2) The forbidden are to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink. 3) The 40 times of whipping for who consume and imprisonment maximally 1 year and the minimally 3 months or fine IDR. 75.000.000, and it is minimally IDR. 25.000.000. The Law has not provided clear information of the elements. Keywords :Crime Elements, Criminal Law Formulation, Criminal Law Policy. Abstrak: Rumusan delik Qanun Khamar Nomor 12 Tahun 2003 dalam Pasal 6 menyebutkan: (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar. Pasal 55 KUHP menyebutkan: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;Berdasarkan isi Qanun pasal 6 ayat (2) terdapat pengulangan delik, karena ketentuan pidana sama yaitu penjara. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar, Pasal 26 di dalamnya memuat beberapa unsur tindak pidana, yaitu: 1). Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar. 2). Yang dilarang: memproduksi, mengedarkan, mengangkut, memasukkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun dan mempromosikan. 3). Ancaman pidana 40 kali cambuk bagi yang mengkonsumsi, dan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-, paling sedikit Rp. 25.000.000. Dalam Qanun tersebut ada beberapa unsur tindak pidana yang tidak tegas. Kata Kunci ;Rumusan Delik, Formulasi Ketentuan Pidana, Kebijakan Hukum Pidana.

HARMONISASI IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen) Azzubaili, Taqwaddin Husen, Muzakkir Abubakar.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4: November 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.915 KB)

Abstract: The research shows that there is normative harmonization in settling the case in Aceh, in solving the case by the Customary Trial or Islamic Local Law, in its implementation by the people, its synchronization as the process solved by the trial is a part of its jurisdiction and also the law is also has its jurisdiction that can be solved by the Islamic court. It is recommended that the customary law enforcers should solve the case hence in punishing does not cause and courage a new dispute;, hence it is not causing the perspective that the customary law is not fair. The beholder is providing the report regarding the handling of the cases to parties that have the authority.; hence there is no overlapping and the law is not only for one side interest in solving the case regarding the violation of Islamic local law. Keywords: Harmonization, Implementation, Customs. Abstrak: Penelitian menggambarkan bahwa adanya harmonisasi normatif dan sosiologis lembaga-lembaga yang menyelesaikan kasus khalwat di Aceh Tujuan akhirnya adalah sama yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Penyelesaian khalwat oleh Peradilan Adat maupun Qanun Syariat Islam pada tataran pelaksanaan oleh masyarakat adat sinkronisasi keduanya karena proses yang diselesaikan oleh Peradilan Adat itu adalah bagian dari ranahnya dan juga Qanun Syariat Islam juga ada ranahnya yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iah. Orientasi akhirnya adalah pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat antara Qanun Syariat Islam dengan Qanun Adat adalah sinkronisasi dengan aturan yang berlaku. Kata kunci: Harmonisasi, Implementasi dan Adat Istiadat.

EKSISTENSI SEKRETARIS DPR KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PENGUATAN LEMBAGA DPR KABUPATEN (Suatu Penelitian Di DPR Kabupaten Aceh Tengah) Abshar, Iskandar A. Gani, Syarifuddin.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4: November 2013
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.923 KB)

Abstract:this article illustrates preparation of your paper using MS-Word. The manuscript should be written in english. The length of manuscript should not exceed 10 pages in this format using a4 single-sided papers. The title page should include the succinct title, the authors, and an abstract of around 200 words at the beginning of the manuscript. The affiliation, address and zip code, as well as e-mail address should be listed below the author's names. The paper begins with a title which uses 12pt Times New Roman. This is followed by the details for each author in 10pt Times New Roman. Section titles are bolded in 10pt Times New Roman. The remainder of the paper should be typed in 10pt Times New Roman. Please set your margin before you type your article by looking at the page setup of this template. Keywords : Up to six keywords should also be included Abstrak: Pemerintah Daerah telah diamanahkan melalui Undang-Undang untuk mengangkat seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Sekretaris DPRK akan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis. Sekretaris DPRK secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK, dilain pihak secara administratif dan dan keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yang menggunakan data skunder sebagai data awalnya diperoleh dari studi pustaka dan kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sekretaris DPRK Aceh Tengah yang diangkat adalah usulan Pimpinan DPRK Aceh Tengah. Sekretaris DPRK mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kerumahtanggaan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis serta kurangnya anggaran menjadi faktor yang menghambat kinerja Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pimpinan DPRK, DPRK, Sekretaris DPRK, Tugas dan fungsi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA