Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 26 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2015)" : 26 Documents clear

REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA Kartini, Dede Sri
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah Â yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), Â proses rekruitmen, secara eksplisit, Â yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon Â saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen Â calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang âinherentâ dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sulaeman, Affan
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-idetentang demokratisasi berkaitan denga strategi untuk mencapai demokrasi. Prosespendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian,menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalahkelompok otonom dari warga negara,memiliki kegunaan dalam membuat nominasinominasidan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan padakekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasipemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankankekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologitertentu.Pemahaman demokrasi yang paling subtansial adalah pemilihan umum.Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilihpejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkanuntuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung- jawab utamadalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyatkarena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.Partai politik pengusung sebelum mendaftarkan calonnya ke KPU Daerahharus telah menemukan pasangan calon yang kapabel dan akuntabel disampingtingkat elektabilitas memadai. Visi, misi, kebijakan, program seyogyanya dibicarakansecara matang oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta partaipolitik pengusung. Partai politik pengusung, baik yang ada di gedung DPRDmaupun di DPW beserta kadernya, wajib mengawal pasangan terpilih kepala daerahdan wakil kepala daerah. Para pemilih yang telah memberikan suaranya padapasangan terpilih, tiba waktunya berani menilai kinerja pada kepala daerah danwakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah saat menjalankan rodapemerintahan harus menghindari budaya rivalitas dan cari popularitas sendirisendiri

UPAYA PENANGANAN KORBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT Bintari, Antik; Djustiana, Nina
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Dalam kurun waktu 2005-2009, Jawa Barat menduduki peringkat teratas kasus human trafficking. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak Â human trafficking adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus human trafiking di Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian kali ini mencoba menghadirkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam meminimalisasi tingkat tindak human trafficking

BUDAYA STATECRAFT DI INDONESIA Purwanto, Bambang Soediadi Adi
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Budaya statecraft adalah suatu tata-kelola pemerintahan sesuai dengan kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam membangun relasi sosialnya. Prinsip relasi sosial tersebut adalah bagaimana memilah in-group atau out-group suatu jabatan secara hierarkhis. Relasi tersebut biasanya berdasarkan ikatan kerabat atau sejenisnya. Hal itu menjadi semacam parameter dalam mengikat individu kedalam kelompok karena dipandang mampu menangani keadaan atas dasar kepercayaan. Bagi Lewellen, keadaan itu adalah cara membangun suatu budaya berkelompok, like brotherhood; katanya. Tujuannya tentu saja menjaga integritas berkelompok dan harmonis.

KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut) Saefulrahman, Iyep
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Membangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti itu

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Manan, Firman
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)dilakukan dalam rangka mengevaluasi fungsi-fungsi dari DPD-RI dan difokuskanpada upaya DPD-RI mengimplementasikan fungsi-fungsi legislasi, perwakilan,pertimbangan, pemeriksaan, serta perekrutan dan pelatihan. Penelitian dilakukandengan menggunakan metode kualitatif untuk membangun penjelasan tentangfungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPD-RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwaDPD-RI belum dapat mengoptimalisasikan fungsi-fungsinya oleh karena terdapatproblematika ketiadaan kewenangan tersendiri, keterbatasan fungsi legislasi danpertimbangan DPD-RI yang tidak mengikat. Oleh karenanya, perlu dilakukanpenguatan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 1945 sertapengimplementasian konvensi agar pertimbangan DPD-RI mengikat institusiinstitusinegara lainnya

MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI Paskarina, Caroline
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional. Pendekatan diskursus dipakai untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dipahami sebagai praktik manajerial karena pilihan terhadap pendekatan reformasi merupakan pilihan politik yang mencerminkan persetujuan pada rasionalitas tertentu dibalik pendekatan tersebut. Analisis diskursus terhadap konsep-konsep yang menjadi arus besar dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berupaya menundukkan birokrasi untuk patuh pada rezim pasar, yang kemudian melahirkan sosok birokrasi dengan cara kerja yang sejalan dengan kehendak rezim tersebut. Hal ini penting diungkapkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsep reformasi birokrasi tidak netral tapi senantiasa mengandung kepentingan untuk berkuasa. Di sisi lain, kesadaran ini membuka peluang bagi proses diskursif berkelanjutan untuk merumuskan sosok birokrasi alternatif yang disesuaikan dengan konteks politik yang ada dalam organisasi publik

MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota. Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi, dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan. Temuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik, terutama terkait dengan keberadaan partai politik, cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik

PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA Muradi, Muradi
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Masalah yang terjadi di perbatasan negara adalah bukan hanya tentang missmanajemendan bagaimana harus melindungi tanah tersebut dari berbagai musuh,tetapi juga yang lebih fundamental adalah tentang delimitasi dan demarkasi yangada dalam proses negosiasi. Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belumterselesaikan dengan 10 negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina,Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste dan Republik Palau.Selain itu, banyak ketegangan yang terjadi terkait persoalan perbatasan dengansejumlah negara seperti kejadian di blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,dan juga mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini akanmenjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalamartikel ini akan didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamananperbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaam keamanan perbatasan denganberbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasan

EKSISTENSI ILMU PEMERINTAHAN Ylst, Franciscus Van
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Pertanyaan fundamental tentang Ilmu Pemerintahan, adalah apakah IlmuPemerintahan âeksisâ atau tidak? Pertanyaan tersebut dapat terjawab secara âsangatmemuaskanâ melalui âPhilosophy of Scienceâ. Syarat pokok dari keberadaan suatuilmu pengetahuan menjadi titik awal dari pemaparan tulisan ini. Apakah yangdimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri (ontologis), bagaimanakah ruanglingkup dan objeknya (epistemologis), dan apakah yang menjadi tujuan utama dariilmu pengetahuan tersebut (axiological)? Ilmu Pengetahuan harus memiliki konsepyang jelas dan terukur. Immanuel Kant, âThe fundamental need for concepts andjudgments ... (Audi, 1999:464). Pernyataan tersebut menegaskan pentingnyamenjawab hal-hal yang bersifat fundamental

Page 1 of 3 | Total Record : 26

1 2 3

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA