Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Articles
22 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2015)"
:
22 Documents
clear
<![CDATA[PEMIKIRAN POLITIK LOKAL: SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[Haliadi, Haliadi]]>;
<![CDATA[Agustino, Leo]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.022 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11843
<![CDATA[Fenomena kemapanan dalam sejarah sebagai wujud integrasi tidak terjadi begitu saja, namun biasanya dimulai dari  sebuah usaha yang disebut persepadudigabung (integrated) untuk menuju penubuhan yang dimaksudkan.  Integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurnah, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan tercapai derajat yang minimal. Biasanya integrasi terealisasi dalam sejarah kedalam dua perkara yang berbeda, yaitu integrasi secara positif dan integrasi secara negatif.  Artikel ini akan mendedahkan integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politikâdelapan Konsepsi Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengahâelite tempatan di Sulawesi Tengah, Indonesia dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada tahun 1964.  Demikian juga integrasi secara negatif biasanya tidak diharapkan oleh masyarakat kerana kecenderungannya ke arah konflik dan terbukti pada perjuangan dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) dalam mengusir Permesta sejak tahun 1957 dari Sulawesi Tengah. Hujah utama kertas kerja ini adalah pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikran politik tempatan daripada peringkat daerah (history of below)]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN POLITIK LOKAL: SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[Haliadi Haliadi]]>;
<![CDATA[Leo Agustino]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11843
<![CDATA[Fenomena kemapanan dalam sejarah sebagai wujud integrasi tidak terjadi begitu saja, namun biasanya dimulai dari sebuah usaha yang disebut persepadudigabung (integrated) untuk menuju penubuhan yang dimaksudkan. Integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurnah, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan tercapai derajat yang minimal. Biasanya integrasi terealisasi dalam sejarah kedalam dua perkara yang berbeda, yaitu integrasi secara positif dan integrasi secara negatif. Artikel ini akan mendedahkan integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politik—delapan Konsepsi Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah—elite tempatan di Sulawesi Tengah, Indonesia dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada tahun 1964. Demikian juga integrasi secara negatif biasanya tidak diharapkan oleh masyarakat kerana kecenderungannya ke arah konflik dan terbukti pada perjuangan dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) dalam mengusir Permesta sejak tahun 1957 dari Sulawesi Tengah. Hujah utama kertas kerja ini adalah pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikran politik tempatan daripada peringkat daerah (history of below)]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION POLICIES ENHANCING HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE DISTRICT PANDEGLANG PROVINCE BANTEN ]]>
<![CDATA[Tauficurokhman Tauficurokhman]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11839
<![CDATA[Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan dengan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mencakup pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Aktivitas pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan kebijakan peningkatan IPM tersebut secara kondisional dan fungsional dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan]]>
<![CDATA[KOMUNIKASI POLITIK KONTEMPORER INDONESIA ]]>
<![CDATA[Samugyo Ibnu Redjo]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11835
<![CDATA[Dipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup, begitu pula menyalahgunakan kewenangannya, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa, dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warganegara terhadap pemerintahan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi politik yang mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Hal ini juga menegaskan adanya keterwakilan rakyat atas masalahmasalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam artikel ini dibahas bagaimana kegagalan komukasi politik sering terjadi sehingga membuat hubungan antara yang-memerintah (pemerintah) dan yang-diperintah (masyarakat) menjadi tidak terjalin dengan baik, dan isu-isu apa saja yang seringkali mengemuka dalam wacana komunikasi politik kontemporer di Indonesia saat ini]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KONFLIK SOSIAL AKIBAT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Studi pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede) ]]>
<![CDATA[Elmina Arofah]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nazsir]]>;
<![CDATA[Pipin Hanapiah]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11840
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyelesaian konflik sosial yang dilakukan oleh SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara Pemerintah dan Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Waduk Jatigede akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede. Permasalahan utama yang menjadi pemicu konflik sosial ini adalah masalah ganti rugi pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa SAMSAT menyelesaikan konflik sosial dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. SAMSAT melakukan upaya penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan upaya penciptaan Perceived Common Ground (PCG) di antara Pemerintah dan OTD pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN ]]>
<![CDATA[Dede Mariana]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11834
<![CDATA[Teori kebijakan era tahun 60-an lebih memandang proses kebijakan dari perspektif administrasi publik. Proses kebijakan dipandang linear dan mekanistik. Sementara, partisipasi masyarakat hanya dipandang sebagai formalitas bagi legitimasi kebijakan. Selama ini, partisipasi cenderung dimaknai secara kuantitatif (hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan). Padahal, proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif. Artikel ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yakni melalui pendekatan struktural dengan mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan pendekatan sosiokultural melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat]]>
<![CDATA[POLRI DALAM PUSARAN PENILAIAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Muradi Muradi]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11836
<![CDATA[Setelah Polisi lepas dari militer, banyak masalah yang menghambat responsivitas polisi didalam mewujudkan polisi yang profesional dan demokratis, yang datangnya tidak hanya dari luar, namun juga dari persiapan di dalam. Terdapat dugaan yang muncul bahwa reformasi di internal polisi akan dinilai sukses ketika tuntutan memisahkan diri dari militer terealisasi. Namun, tantangan sebenarnya yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi justru lebih kompleks. Artikel ini menjelaskan apa saja masalah yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi dan bagaimana konteksnya di Indonesia. Artikel ini juga memberikan pendapat dari masyarakat bagaimana mengelola integrasi dari kepolisian nasional sebagai sebuah institusi agar mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan secara individu, para anggota polisi dapat secara aktif ikutserta dan bertanggung-jawab dalam mengelola pendapat yang baik dari masyarakat]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK) ]]>
<![CDATA[Nandang Alamsah Deliarnoor]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11841
<![CDATA[Tulisan ini menggambarkan tentang masalah yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak). Pilkada serentak menjadi suatu permasalahan ketika adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karena ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan plt yang terbatas akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata. Perlu adanya kepastian hukum mengenai plt, agar roda pemerintahan tidak terhambat. Pengaturan mengenai plt bisa dilakukan melalui Diskresi atau PP dari UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.]]>
<![CDATA[HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat) ]]>
<![CDATA[Nia Karniawati]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11833
<![CDATA[Terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu, objek, kajian dari Ilmu Pemerintahan. Pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kajian secara filsafat ini mencoba menjawab itu semua. Dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi akan diperoleh kahekat dari Ilmu Pemerintahan secara utuh]]>
<![CDATA[MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE (SATU MILYAR SATU KECAMATAN) ]]>
<![CDATA[Fachrori Umar]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11837
<![CDATA[Konsekuensi otonomi daerah adalah munculnya persoalan seputar relasi peran antara Gubernur (pemerintah provinsi) dengan Bupati/Walikota (pemerintah kabupaten/kota). Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Provinsi Jambi mencanangkan Program Samisake, dengan harapan, melalui pelaksanaan Program Samisake ini dapat membantu masyarakat miskin di seluruh Provinsi Jambi. Realisasi beberapa Program Samisake dinilai masih sangat minim, disebabkan juga karena adanya ketidaksesuaian pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan pedoman, arah, dan target yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program Samisake. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan model otoritas inklusif yang tidak sempurna. Model ini berkembang dalam keadaan yang rumit dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tumpang tindih. Tidak adanya relasi vertikal yang jelas menjadikan pola hubungan kerjasama juga kental akan sifat partnership/kemitraan. Karakter partnership dalam kasus Samisake terlihat dari adanya persepsi hubungan kerjasama dan bersifat setara dimana tiap-tiap unit pemerintah daerah membangun kesepakatan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program Samisake dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial.]]>
