cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 3 (2020): Edisi September" : 7 Documents clear
URGENSI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENANAM MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM ALAM Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.763

Abstract

Kajian penulisan ini adalah urgensi Pemberian Hak Atas Tanah kepada Penanam Modal berdasarkan perspektif Teori Hukum Alam. Landasan pengaturannya ada pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa pemanfaatan tanah dapat dilakukan jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah pada penanam modal asing dalam Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pengaturan tersebut dalam rangka pemberian fasilitas dalam bentuk insentif berdasarkan kriteria berdasarkan Pasal 18 UU Penanaman Modal. Pemberian hak atas tanah kepada penanam modal asing telah sesuai dengan hukum alam yang mewajibkan adanya kebaikan umum guna mencapai keadilan protektif dengan adanya hak menguasai yang memberikan kewenangan untuk menentukan penataan penggunaan tanah dengan hak rakyat. Serta penanaman modal yang merupakan peningkatan modal untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan ekonomi, alih teknologi, peningkatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sehingga dengan demikian berdasarkan dengan kebaikan negara, maka tentunya aturan yang telah dibuat terkait dengan pemberian hak atas tanah tersebut di atas tentunya adalah harus mensyaratkan kepedulian atas kebaikan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan di Indonesia.The study in this paper is the urgency of Granting Land Rights to Investors based on the perspective of Natural Law Theory. The basis for regulating land rights is contained in Article 33 of the 1945 that use of land can used for welfare of the community. Article 2 of the UUPA also stipulates that granting land rights to foreign investors can only be granted of Building Use Rights, Business Use Rights, and Use Rights. The granting of land rights for foreign investors which is a facility in the form of incentives is regulated with a benchmark in the form of criteria contained in Article 18 Investment Law. Granting of land rights to foreign investors is in accordance with natural law which requires public good protective justice with existence of control rights which give authority to determine the arrangement of land use by taking into account people’s rights to land. As well as foreign investment which is an increase in capital for sustainable economic development and economic improvement, technology transfer, increased employment and development of a people’s economy. The limitations and requirements provided are also a form of protection for the community so that protective justice with a standard of general good is achieved. The recommendation given is the addition of regulations regarding the granting of land rights to foreign investors particular and use of powers related to the right to control by the government by means of restrictions in the form of requirements for granting land rights. Thus, based on the goodness of the state, of course the rules that have been made regarding the granting of rights to the land mentioned above, of course, must require concern for the common good, namely increasing welfare in Indonesia.
TANGGUNG GUGAT BII TERHADAP HILANGNYA BARANG DALAM SAFE DEPOSIT BOX Metya Janastu
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.720

Abstract

Safe Deposit Box (SDB) sebagai salah satu bentuk jasa perbankan untuk menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga milik nasabah yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Perjanjian safe deposit box berdasarkan pada perikatan sewa menyewa. Bank memperoleh imbal balik berupa biaya jasa dalam menunaikan kewajibannya dalam menyimpan barang dan surat berharga tersebut dengan itikad baik termasuk bertanggungjawab atas hilangnya obyek safe deposit box akibat pembobolan bank karena bank dianggap lalai menunaikan kewajibannya sesuai perjanjian jasa safe deposit box. Unsur kelalaian bank harus dapat dibuktikan dalam penyelesaian kasus dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen. Penelitian normatif ini akan mengkaji mengenai tanggung gugat bank khususnya BII atas hilangnya benda menjadi obyek safe deposit box. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya asas itikad baik bank sebagai pelaku usaha dalam pertanggungjawaban kelalaian bank serta pentingnya aspek kehati-hatian nasabah dalam pengikatan perjanjian safe deposit box.Safe Deposit Box (SDB) as a form of banking services to provide a storage area for customers’ goods and securities that have been guaranteed by the laws and regulations in the banking sector. The safe deposit box agreement is based on a lease agreement. Bank receives service fees when fulfilling its obligations to storing these goods and secutirites with a good faith, including being responsible for the loss of objects due to breaking because the bank is deemed negligent in fulfilling its obligations according to the safe deposit box agreement. Negligence factor must be proven in case settlement by referring to regulations in banking and consumer protection. This normative research will examine the accountability of banks, especially BII, for the loss of objects in safe deposit boxes. The results of this study are the importance of the principle of good faith for banks in the accountability of bank negligence as well as the importance of customer caution in binding safe deposit box agreements.
IMPLEMENTASI HUKUM WARIS TIONGHOA DALAM MASYARAKAT PLURAL DI KOTA BANJARMASIN Firqah Annajiyah Mansyuroh
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.769

Abstract

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Banjarmasin serta bagaimana kedudukan hak waris anak beragama Islam dengan orangtua beda agama. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah socio-legal research dalam ranah legal pluralism yang didukung dengan pengumpulan bahan hukum melalui wawancara. Heterogenitas keyakinan yang ada pada masyarakat etnis Tionghoa Banjarmasin telah mempengaruhi pilihan hukum waris. Adanya perubahan hukum waris di kalangan keluarga Tionghoa di Banjarmasin telah bergeser dari hukum adat yang hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki, kini berubah menjadi menerapkan aturan hukum seperti pada hukum waris Perdata dimana perempuan juga mendapatkan hak waris. Pergeseran juga terjadi pada warisan yang diberikan kepada anggota keluarga penganut agama dan kepercayaan selain Tionghoa. Keluarga Tionghoa Banjarmasin yang beragama Islam kini menerapkan sistem waris sesuai dengan hukum Islam, begitu pula terhadap keluarga etnis Tionghoa yang tidak mempermasalahkan perpindahan agama tetap memberikan hak waris. Hal ini berbeda dengan keluarga Tionghoa yang masih berpegang teguh pada tradisi cenderung menghapus hak ahli waris jika berbeda keyakinan. Perbedaan pilihan tersebut disebabkan oleh asimilasi, toleransi kepada prilaku menyimpang, pendidikan, penduduk heterogen, serta pluralitas hukum yang menyebabkan perbedaan implementasi hukum waris tersebut.The problem to be studied are how the distribution of inheritance in Banjarmasin Chinese ethnic families and how the position of the inheritance rights of Moslem children with interfaith parents. The method used in this empirical legal research is socio-legal research in legal pluralism which is supported by collecting legal materials through interviews. The heterogeneity of beliefs that exist in Banjarmasin Chinese ethnic community has influenced their choice of inheritance law. The change in inheritance law among Chinese families in Banjarmasin has shifted from the customary law which only gives inheritance to boys, now changed to apply inheritance law in civil law where women also get rights. The shift also occurred in the inheritance given to family members adhering to religions and beliefs. Banjarmasin Chinese families who are Moslem are now implementing an inheritance system in accordance with Islamic law, as well as Chinese families who do not mind with religious conversion. This is different from Chinese families which still adhere to tradition, who tend to abolish the rights of the heirs. It has caused by assimilation, tolerance for deviant behavior, education, heterogeneous population, and plurality of laws that cause differences in the implementation of inheritance law.
TEORI EKONOMI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANFAATAN TERKAIT PENJATUHAN SANKSI PIDANA TENTANG HARTA KEKAYAAN DI INDONESIA Achmad Ardiansyah
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.784

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah perkembangan hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan teori ekonomi. Penjatuhan sanksi pidana tentang harta kekayaan dalam KUHP yang selama ini masih menciptakan banyak residivis menjadikan perlu adanya perubahan arah penjatuhan sanksi pidana tersebut dengan mempertimbangkan aspek teori ekonomi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa teori ekonomi sangat berpengaruh terhadap efektifitas penjatuhan sanksi pidana tentang harta kekayaan agar tidak menciptakan pengulangan tindak pidana yang sama sehingga diperlukan adanya perubahan konsep oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana tentang harta kekayaan.The study aimed to identify the direction of development of criminal law in Indonesia that associated relating to economic theory. Imposition of criminal sanctions regarding assets in the Criminal Code (KUHP) which so far still creates many residivists make it necessary to change the direction of the imposition of the criminal sanctions by considering aspects of the level of existence. The research method used is a normative legal research with a statue approach and a conceptual approach. The results of this study reveal that economic theory is very influential on the effectiveness of the imposition of criminal sanctions on assets so as not to create repetition of the same crime so that a change in concept is needed by law enforcers in imposing criminal sanctions on assets.
PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM ATAS TINDAKAN “ABUSE OF JUSTICE” MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Rikha Diah Sari
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.772

Abstract

Hakim dalam menjalankan tugasnya menganut prinsip kebebasan hakim yang memberikan makna bahwasanya seorang hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman tidak terikat dan tertekan oleh pihak manapun sehingga hakim memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil tindakan hukum terkait kasus yang tengah ditangani. Namun di sisi lain, apabila hal ini dibiarkan begitu saja tanpa ada batasan justru dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (abuse of judicial power). Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang bersifat abuse of justice sebagai bentuk kelalaian hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga putusan dijatuhkan tanpa dasar yang tepat dan dijatuhi hukuman yang tidak seharusnya. Kualitas hakim pun diragukan. Di beberapa negara lain seperti Italia dan Jerman telah berupaya mencegah dan menanggulangi perilaku hakim yang tidak tepat dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban hakim yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap kebijakan-kebijakan di ruang lingkup peradilan. Penelitian hukum normatif ini membahas mengenai pertanggungjawaban hakim di Indonesia perihal abuse of justice dan kebijakan hukum terkait yang dapat diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan urgensi penerapan konsep judicial liability dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dalam regulasi baru guna meningkatkan kualitas kinerja hakim di Indonesia.Judges in carrying out their duties adhere to the principle of judge freedom which means they are not bound and pressured by any party so that the judge has full discretion in taking legal action related to the case. Otherwise, if this is left unattended, there is an issue of abuse of power. This results in court decisions that are abuse of justice as a form of negligence of judges in carrying out their duties, so that decisions are rendered without proper basis and sentenced to inappropriate penalties. The quality of the Judges is doubtful. In several other countries, such as Italy and Germany, they have attempted to prevent and overcome inappropriate judge behavior by applying the concept of judge accountability which in turn will also affect policies in the scope of the judiciary. This normative legal research discusses the accountability of judges in Indonesia regarding the Abuse of Justice and related legal policies that can be applied. This research recommends the urgency to applying the concept of judicial liability in new regulations to improve the quality of performance of judges in Indonesia.
KARAKTERISTIK FRAUD DALAM HUKUM KEPAILITAN Raden Besse Kartoningrat; Isetyowati Andayani
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.585

Abstract

Dalam hal perebutan harta debitor oleh beberapa kreditor yang menagih piutangnya, dapat dihindari melalui pengaturan hukum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu agar terhindar dari adanya kreditor separatis yang menurut haknya, menjual barang jaminan milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Serta menghindari adanya kecurangan yang dilakukan kreditor lain atau debitur itu sendiri. Dalam pembagian harta pailit sering kali terjadi Fraud (kecurangan) sehingga diperlukan pembahasan mengenai hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fraud (kecurangan) merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh pelaku kecurangan dengan merugikan pihak lain. Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada umumnya, fraud terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan serta memanfaatkan kesempatan yang ada disertai pembenaran terhadap tidakan tersebut. Umumnya, fraud suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Lingkungan kerja dan sistem administrasi adilah faktor yang paling besar dalam mempengaruhi terjadinya fraud. Tindakan fraud dapat dikurangi dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya.In the case of seizing the debtors assets by several creditors who collect their credits, this can be avoided through legal arrangements regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations. In addition, this is to avoid the existence of separatist creditors who, according to their rights, sell collateral belonging to the debtor without paying attention to the interests of the debtor or other creditors. As well as avoiding fraud by other creditors or the debtor itself. In the distribution of bankruptcy assets, fraud often occurs, so a discussion of this is necessary. The method used in this research is a normative research method with a conceptual approach and a statute approach. Based on the results of the study, it can be concluded that fraud is an act of fraud deliberately committed by the perpetrator of fraud at the expense of other parties. Fraud generally occurs because of pressure to commit fraud or an urge to take advantage of existing opportunities and there is justification for these actions. In general, fraud occurs because there is pressure to commit fraud and take advantage of existing opportunities accompanied by a justification for the act. Generally, fraud is an illegal act committed by people from within or outside the organization with the aim of obtaining personal or group benefits that directly harm other parties. The work environment and administrative system are the biggest factors in influencing the occurrence of fraud. Fraud actions can be reduced by a work environment that is conducive and considerate of one another.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENJUAL TANAHNYA DI BAWAH HARGA NILAI JUAL OBJEK PAJAK Edwin Limy
Perspektif Vol 25, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i3.656

Abstract

Sumber penghasilan yang diperoleh negara yang besar adalah berasal dari pajak yang di antaranya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai Jual atas Objek Pajak (NJOP) yakni nilai yang lazimnya didapatkan pada suatu peristiwa jual beli yang timbul secara umum, apabila belum ada peristiwa jual beli maka NJOP dapat dihitung menggunakan perpaduan nilai dengan properti lain yang serupa sehingga diperoleh nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Pada prakteknya, semenjak NJOP menjadi dasar pengenaan pajak BPHTB dan/atau PPh, ditemukan berbagai persoalan, yakni apabila NJOP lebih besar dari nilai yang disepakati pembeli dan penjual. Konflik antara para pihak diharapkan dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi baik di Dirjen Pajak maupun Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai prinsip penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan PPh dan BPHTB serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang merasa dirugikan dengan penghitungan tersebut. Penelitian yuridis normatif ini merekomendasikan adanya kebijakan hukum baru yang mengatur mengenai mekanisme penjualan tanah di bawah harga NJOP ataupun merevisi UU BHTB dan peraturan pelaksananya.A large source of state’s income was derived from taxes, which include fees for the acquisition of land and building rights (BPHTB) and income tax (PPh). Sales value of tax objects (NJOP) is the value obtained during a sale and purchase event that occurs in general, if there is no sale and purchase event, the NJOP can be calculated using a combination of values with other similar properties so that a new acquisition value or replacement of NJOP is obtained. In practice, since NJOP has become the basis for the imposition of BPHTB and / or PPh taxes, various problems have been occured, whic is if the NJOP is greater than the sales value. The conflict between the parties was expected to be resolved by litigation and non-litigation at the Directorate General of Taxes and the Tax Court. This study aims to analyze the principle of determining NJOP as the basis for the imposition of PPh and BPHTB as well as legal measures that can be taken by taxpayers who feel disadvantaged by the calculation. This normative juridical research recommends the existence of a new legal policy that regulates the mechanism for selling land below the NJOP price or revising the BHTB Law and its implementing regulations.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue