cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 24   25   26   27   28 
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMAR LINGKUNGAN HIDUP Bangun Patrianto
Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.678 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i3.268

Abstract

Conventional Law teaching express that each every deed impinge the law harming other party hence side the maker is obliged to change with a number of money utilize to cure if proven in the face of mistake conference of maker but the rule have been infiltrated by principle of justice absolute responsibility strict liability what cirrithe core important for example incidence direct responsibility and at once at the time of the happening of deed, so that needn’t be related to by mistake element fault, schuld.
Back-Matter (Pedoman Penulisan, Ucapan Terima Kasih, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i1.442

Abstract

PENGATURAN HAK NORMATIF BAGI PEKERJA/BURUH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Joko Nur Sariono; Suhandi Suhandi
Perspektif Vol 10, No 2 (2005): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i2.318

Abstract

National development is carrying out with final goal to achieve fair and prosperous. We for all Indonesian people. Worker; no exceptions, has an important role in national development. Therefore, the manpower development would also be an crucial thing to do, in order to get higher quality of skilled and trained worker; and to assure their normative rights, such as: the rights to get proper wages and leave, and also health and safety rights. These points has been regulated in UU No. 13 Th. 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2003 No. 39.
PENGARUH STANDARD LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP INDUSTRI, IMPLIKASI HUKUM DAN PENEGAKANNYA DI INDONESIA Bambang Prabowo Soedarso
Perspektif Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i3.552

Abstract

Pencipta teknologi akan berusaha agar hasil ciptaannya tidak dijiplak/ditiru oleh orang lain tanpa seijinnya. Dan kewajiban moral bagi orang lain untuk tidak melakukan penjiplakan. Moral sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur tentang aturan dalam sikap tindak manusia harus dapat mengikat manusia lainnya. Masalah pengelolaan lingkungan dikenal asas-asas hukum tentang thruk globally; act locally; polluter pay principle; pollution prevention pay ecolabelling; cleaner production; business performance raty; enveromental audit, dan lain-lain, yang dalam dunia industri dan perdagangan dikenal dengan istilah Sertifikasi International Organization for Standardization (ISO). Sertifikasi standard lingkungan industri internasional dari negara-negara di dunia.
PROFIL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM REJIM HUKUM Deno Kamelus
Perspektif Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i4.234

Abstract

Hukum perundang-undangan lahir dari kekuasaan. Dalam banyak hal, logika kekuasaan mendominasi struktur, sistem dan substansi rejim hukum perundang-undangan. Pengalaman sejarah menunjukkan, perundang-undangan dimanipulasi dan direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan kekuasaan, namun berlindung di balik asas legalitas dan faham konstitusionalisme. Secara teoritis, lahirlah apa yang disebut unjust law. Hukum yang demikian, dalam hal-hal tertentu, secara potensial melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini mencoba menganalisis unjust law tersebut dan profil pelanggaran HAM yang terdapat di dalamnya.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Titik Suharti
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i1.407

Abstract

System of code penal responsibility at crime hardness in house hold, has arranged UU No. 23 Th. 2004. it’s scope: physicall hardness, psychological hardness, sex hardness and it’s let house hold.
EKSISTENSI ORGANISASI SUBAK DI BALI Ngakan Putu Muderana
Perspektif Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1666.171 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i3.218

Abstract

Organisasi Subak ini merupakan salah sat dalam bidang Hukum Adat mempunyai peraturan-peraturan secara tertulis, terutama mengatur tentang keseragaman mulai menanam bibit persemaian dibatasi waktunya selama 2 minggu harus serempak sudah membuat persiapan tanah tempat persemaian, juga pada waktu menanam padi harus pula serempak dilakukan, kalau masih ada yang terlambat, yang bersangkutan harus dikenai sanksi berupa denda, muksudnya penanaman padi secara serempak ini untuk menghindari gangguan-gangguan padi yang berupa tikus, hama wereng di waktu padi masih kecil, sedangkan kalau padi sudah mulai berbuah adalah untuk menghindari serbuan dari burung-burung pemakan padi, seperti burung Pipit (burung Perit dan Petingan) dan burung Gelatik.
Back-Matter (Riwayat Penulis, Pedoman Penulisan, Kover Belakang) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.516

Abstract

TINDAK PIDANA CYBERPORN DALAM KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Ferry Irawan Febriansyah
Perspektif Vol 22, No 3 (2017): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.466 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i3.615

Abstract

Dalam dunia maya yaitu internet, informasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan benar-benar hidup. Mobilitas begitu cepat dan bisa didownload, diproduksi, untuk kemudian diupload lagi. Jaringan internet merupakan salah satu sumber informasi paling populer saat ini. Banyak pengguna internet mengakses situs-situs yang berbau pornografi karena situs-situs yang berbau pornografi inilah yang menunjang perkembangan dari internet. Tindak pidana ini dinamakan dengan Cyberporn. Mengingat sangat besar dampak yang diakibatkan oleh perbuatan pornografi terutama pada situs internet, maka pemerintah mengesahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini yang menjadi problem Undang-Undang Pornografi ini adalah sejauh mana efektifitas undang-undang ini. Undang-Undang Pornografi ini berperan aktif dalam penindakan tindak pidana pada situs internet walaupun masih banyak kendala-kendala dalam penerapannya di dalam masyarakat. Peran dari Undang-Undang Pornografi ini adalah untuk memfilter suatu tindak pidana pornografi terutama pornografi internet Cyberporn agar terjadi batasan-batasan bagi pengguna situs internet agar tidak melakukan hal-hal yang berbau porno di suatu situs dunia maya yaitu internet. Dari hasil penelitian telah ditemukan data-data pengguna internet yang melakukan akses situs porno. Ironisnya semua pengguna internet pernah melakukan akses situs porno dari yang sekedar iseng sampai kebutuhan lainnya. Undang-undang ini tidak mampu menjangkau semua aspek pornografi di internet karena sifat dari internet yang selalu terupdate. Undang-undang ini dirasa lemah dalam penanganan masalah pornografi internet. Internet selalu terupdate sehingga modus-modus kejahatan yang timbul tergolong baru sedangkan undang-undang ini tidak ada perubahan tentang isi dari pasal-pasal yang ada.In the virtual world of the internet, information becomes something very important and really life. Data mobility is so fast and can be downloaded, produced, and then uploaded again. The internet network is one of the most popular information sources today. Many internet users access pornographic websites because these pornographic websites support the development of the internet. This criminal act is called Cyberporn. Given the enormous impact caused by pornographic acts, especially on internet sites, the government legalized the Anti-Pornography and Porno-action Bill into Pornography Act. In this case the problem of pornography law is how far the effectiveness of this law. This pornography law plays an active role in criminal prosecution on internet sites although there are still many obstacles in its application in society. The role of this pornography law is to filter out a crime of pornography, especially Internet pornography Cyberporn in order to make restrictions for users of internet sites to not do things that smell porn on a web site that is the internet. From the results of research there are internet data found by users who access porn sites. Ironically all internet users have access to porn sites from a mere fun to other needs. This law is not able to reach all aspects of pornography on the internet because of the nature of the internet is always updated. This law is perceived as weak in handling internet pornography problems. The internet is always updated so that the crime modes that arise are new while the law does not change the contents of the existing articles.
PELAKSANAAN BESTUURSDWANG DALAM BIDANG PERIZINAN (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan) W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i4.292

Abstract

License is an instrument that the most widely used in public administration law. The implementation of administrations sanction (bestuursdwang) therefore enable the government to take the administrative action effectively and preventively, It is one of government discretion authority. The instrument has stabilizer, perfective and corrective function to make everyone who conflict or break the law to end their action. Bestuursdwang is the most important law enforcement as it is very effective ‘real action’ (feitelijkhandellingen) that government could make to end the conditions that is prohibited in administrative law. The dissatisfied or suffered party is able to submit beschikking to be examined in PTUN In this content, the judge will act as the invention of law, the former of law, the innovator of law and the executor of law and the fortification of justice. That also happens in living space conservation.

Page 26 of 81 | Total Record : 801

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue