cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 26   27   28   29   30 
PERANAN OMBUDSMAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Galang Asmara
Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.566

Abstract

Ombudsman institutions Formed on March 10,2000,by former President KH Abdurachman Wahid, has particular meaning, especially in achieving good governance. As a community control institution, it has the function to accomodate community complaint regarding government policy as well as an authority to give recommendation to government. It is expected to be avehicle to achieve accountable, transparent, and effective governance.
TINJAUAN YURIDIS SEPEDA MOTOR SEBAGAI AGUNAN DALAM LEMBAGA JAMINAN R. Dyatmiko Soemodihardjo
Perspektif Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i1.250

Abstract

Dalam sebuah perjanjian, jaminan merupakan secara accessoir atau sebagai tambahan, namun demikian jaminan ini memiliki peran yang strategis dalam mengikuti perjanjian pokok tersebut hal ini disebabkan bahwa jaminan memiliki fungsi yang baik bagi kedua pihak yang terikat dalam perjanjian itu. Dan penentuan klasifikasi suatu benda dalam perjanjian memiliki posisi yang strategis dan penting, hal ini berkaitan dengan lembaga apa yang mewadahi serta konsekwensi apa dari masing-masing pihak.
INSENTIF NON–FISKAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 MERUPAKAN PELUANG BAGI MUNCULNYA KEJAHATAN KORPORASI YANG TIDAK TERKENDALI Retno Hendrati Purwaningrum
Perspektif Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.262 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i4.200

Abstract

To all foreign investor, good incentive having the character of fiscal and also which non-fiskal, it is true cannot be quit of problem accompanying, and surely if attributed to its function as one of effort to reach the target of national development Indonesia, which actually represent the opportunity for appearance of corporation badness which do not in control which can be felt concerned about to become one of cause will not reach of target of national development Indonesia.in consequence Indonesia very depend onness foreign investor. In this case, existence PP. 20/1994 really representing opportunity for appearance of corporation badness which do not in control, so that can be felt concerned about to become the cause will not reach of target of national development Indonesia. Real correct in the reality, that Governmental Regulation Number 20 year 1994 the, needing correction again.
REKONSTRUKSI HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA BARU Nur Yahya
Perspektif Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i3.539

Abstract

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai sumber pedoman bernegara telah secara lengkap memberikan gambaran arah masa kehidupan bernegara. Pancasila dengan paradigma yang terkandung didalamnya akan mampu memberi bentuk bagi negaraIndonesiabaru, melalui rekonstruksi hukum. Langkah awal upaya rekonstruksi hukum dimulai dari rekonstruksi pendidikan hukum yang berbasis pada penguatan kalbu, hati nurani, kejujuran dan integritas sebagai manusia yang menyadari hakekat kemanusiaannya.
ALTERNATIF INVESTASI MELALUI REKSA DANA Agung Sujatmiko
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1492.007 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.372

Abstract

Reksa Dana merupakan salah satu bentuk investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yakni suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal (investasi) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Bagi investor yang tidak memiliki dana besar melalui reksa dana akan dimungkinkan ikut berrnain di bursa efek, karena perusahaan reksa dana memang bertujuan untuk menghimpun dana dan investor sebanyak-banyaknya dengan cara membeli saham reksa dana, untuk kemudian menginvestasikannya di bursa efek dan bursa uang. Bagi pemerintah dengan munculnya reksa dana-reksa dana diharapkan akan menjadikan aktivitas bursa saham dan pasar bergairah (bullish). Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya reksa dana sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif dan sebagai salah satu wahana investasi. Reksa dana memiliki prospek yang bagus sebagai alat berinvestasi di masa mendatang, karena reksa dana cocok bagi investor yang tidak memiliki waktu untuk bermain saham. Hal itu dimungkinkan karena segala persoalan yang berkaitan dengan investasinya dikelola oleh manajer investasi yang profesional.
EFEKTIFITAS PIDANA MATI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Atet Sumanto
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (760.86 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i1.548

Abstract

Fenomena kasus narkotika yang beredar luas di Indonesia. Di mana narkotika telah merusak generasi bangsa Indonesia akibat peredaran narkotika oleh pengedar atau bandar narkoba yang menyasar pangsa pasar di Indonesia. Para penegak hukum kita juga tak henti-hentinya melakukan pemberantasan narkotika di Indonesia. Banyak para pelaku tindak pidana narkotika yang telah mendapat sanksi yang berat yakni pidana mati. Sebelumnya telah dilaksanakan eksekusi pidana mati tahap I dan tahap II, dan kemudian dilanjutkan dengan eksekusi mati tahap III bagi ke-4 terpidana mati atas kasus tindak pidana narkotika yang salah satunya merupakan bandar narkoba kontroversial di Indonesia yakni Freddy Budiman. Meskipun banyak perdebatan dari aktivis hak asasi manusia tentang pidana mati yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun hal itu tidak membuat gentar para penegak hukum kita untuk tidak melaksanakan eksekusi pidana mati. Mengingat pidana mati masih diberlakukan dan menjadi hukum materiil di Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 10 KUHP. Diharapkan dengan pidana mati yang dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dapat memberantas peredaran narkotika di Indonesia, mengingat pidana penjara sudah tidak terlalu efektif lagi diterapkan dan justru membuka peluang terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan mengendalikan bisnis narkotika di dalam Lembagas Pemasyarakatan seperti dugaan kasus yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman.Narcotic cases phenomenon has been circulated widely in Indonesia. This kind of drug has ruined some Indonesian generation life through drug trafficking by traffickers or drug dealers in Indonesia. Our law enforcers also ceaselessly fight narcotics in Indonesia. Many of the doers got death sentence punishment. Previously, executions have been carried out for phase I and phase II, and then proceed with the execution phase III for total 4 (four) person sentenced to death on drug criminal cases, one of which is a controversial drug dealer in Indonesia, named Freddy Budiman. Although there were many discussion and debate by human rights activists on the death penalty which is a violation of human rights, but it does not impede our law enforcement officials to carry out executions, considering death penalty is a part of law as stipulated in article 10 of the Criminal Code. By giving death penalty to the perpetrators of criminal drugs acts, then its expected to eradicate narcotics in Indonesia, considering that imprisonment is no longer effectively applied and provides an opportunity for the convict to become recidivists or even control the narcotics selling inside the prisons such as alleged cases conducted by Freddy Budiman.
MENGUKUR DERAJAT JENIS DAN FUNGSI DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAL 7 (4) UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 12, No 3 (2007): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.818 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v12i3.283

Abstract

The error, overlapping and the error of the arrangement of the legislation in finishing law problem in the form a group and in the state, can be minimize by understanding kind, function, material content authority hierarchy and also the arrangement of the legislation.The regulation No. 10/2004, appears as the Progress that give orientation, standard for the regulation maker and the up holder of law in Indonesia. Never the less, there is some thing that have to be analyzed deeply and decide the degree of the kind of the legislation arrangement in which it is explained in section 7 (1) jo section 7 (4) jo section 7( 5) about the kind and the hierarchy of the legislation arrangement in Indonesia.The decision of the position of the legislation arrangement in hierarchy of the legislation arrangement is placed in the context of the formal valid of the legislation arrangement such as Lex superior Derogat Lex Inferior Lex Specialis Derogat Lex Generalis and also Lex posteriori Derogat Lex Priori. So the decision of the position of the legislation arrangement is devised based on the legislation arrangement which command in the hierarchy of the legislation arrangement.
Back-Matter (Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i1.456

Abstract

TINDAK PIDANA PENYIARAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN Titik Suharti
Perspektif Vol 9, No 2 (2004): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i2.340

Abstract

Broadcasting, both television and radio have widely influenced the community. It has positive and negative effects as well. Therefore, it necessarily needs regulation on criminal act and law responsibility of broadcasting. Decree No. 32 of 2002 on Broadcasting, in fact, does not systematically and inconsistently regulate the criminal act and law obligation of broadcasting. There are still many things to be further adjusted so that the purpose of formulating the Decree No. No. 32 of 2002 on Broadcasting can be accomplished.
PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM DALAM MASYARAKAT PADA ABAD XX Sonny Baksono
Perspektif Vol 6, No 2 (2001): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i2.530

Abstract

Masyarakat adalah sebuah kehidupan yang dinamis dan memang terus berubaha, sebagai konstituen sosial. Manusia adalah zoon politicon, ekonomikus dan religius yang memiliki kemampuan untuk merubah diri dan lingkungan. Perubahan masyarakat ekuivalen dengan perubahan sebagai sifat yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Perubahan paradigma hukum dalam masyarakat, ibarat mata rantai yang terus berlanjut dari perubahan sosialnya, dari abad renaissance hingga lahirnya negara-negara konstitusi. Dalam bentuk perubahan sosial peranan hukum positif yang dibentuk, diberlakukan dan ditegakkan berdasarkan dogmatik hukum menjadi tidak relevan.

Page 28 of 81 | Total Record : 801

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue