Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Abdiraja Prosiding Seminar Nasional Kusuma
Joko Nur Sariono
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT MALPRAKTEK DALAM PROFESI KEDOKTERAN (Suatu Tinjauan Hukum Perdata) Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 6, No 2 (2001): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i2.526

Abstract

Malpraktek atau praktek yang salah atau kurang baik yang dilakukan oleh profesi kedokteran, memberi wacana baru dalam ilmu hukum. Tingginya kesadaran masyarakat akan layanan dari seorang dokter, menuntut kehati-hatian seorang dokter untuk bekerja berdasarkan standar profesi yang selalu mengedepankan moral dan dedikasi yang tinggi terhadap kesehatan manusia. Kelalaian, kesalahan apapun bentuknya dalam praktek profesi kedokteran menjadi mungkin untuk menjadi bahan hukum “penilaian” terhadap praktek yang kurang dipertanggungjawabkan baik dalam hukum perdata, pidana maupun administrasi.
PEMBANGUNAN PLTGU OLEH PLN BERDASARKAN KEPPRES NO. 16 TAHUN 1994 Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i3.540

Abstract

Kebijakan pembangunan bidang energi listrik dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pengurangan krisis energi dan listrik dilakukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Kewenangan pengadaan energi bidang listrik oleh negara didelegasikan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 dimaksudkan untuk mengatur tentang syarat dan tata cara dalam proses penawaran pembangunan PLTGU, pengambilan keputusan terhadap penawaran serta analisa kebijakannya.
UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DITETAPKAN OLEH FISKUS DALAM PEMENUHAN HAK WAJIB PAJAK Agung Retno Rachmawati; Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 16, No 4 (2011): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.279 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v16i4.83

Abstract

Sistem pemungutan pajak self assessment system memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai surat tagihan. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan keberatan ditolak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Sesuai dengan pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, wajib pajak diwajibkan membayar 50% (lima puluh persen) dari utang pajaknya sebelum mengajukan permohonan banding. Persyaratan yang begitu berat dalam pengajuan banding dimaksudkan agar lembaga banding tidak dijadikan sebagai alasan penundaan pembayaran pajak. Akan tetapi apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak ketentuan tersebut tentunya sangat memberatkan. Disini wajib pajak diberikan suatu akses untuk mencari keadilan tetapi di sisi lain ada persyaratan yang memberatkan wajib pajak dalam pemenuhan haknya.The self assessment system gives trust to the tax payer to count, report the tax in SPT and pay it in the tax office. It is reasonable giving trust to the tax payer balanced with the controlling instrument. For that reason, fiskus given the authorization to do tax inspection. If the inspection result shows the difference, fiskus should establish Tax Permanent Letter function as the dunning letter. Practically, it often happens the difference between fiskus and tax payer. It is one of the causes of tax dispute. For tax payer can propose the objection of Tax permanent letter and if it is refused, the tax payer can appeal consideration. It is in line with article (36) verse (4) of law constitution, tax payer should pay 50% of tax burden before appealing consideration. The heavy requirement of appealing consideration made in order that institution does not function as excuses of cancelling taxation. Certainly the rule is being a problem for tax payer. That is why tax payer has access to look for justice even though he/she has to fulfill the heavy requirements to fulfill her/his right.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI PENGADILAN PAJAK Wan Juli; Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 19, No 3 (2014): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1085.923 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v19i3.21

Abstract

Penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak pada umumnya berawal dari adanya penerbitan suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Upaya penyelesaian sengketa ini dibedakan menjadi dua upaya yaitu banding yang dilakukan atas Surat Keputusan Keberatan dan gugatan yang diajukan atas keputusan lain selain keputusan keberatan dan keputusan terkait dengan upaya penagihan pajak. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam upaya banding dan gugatan ini dalam beberapa hal menjadi tidak terlindungi. Adanya pembatasan kompetensi absolut mengakibatkan permohonan Wajib Pajak yang tidak dapat dipertimbangkan atau tidak dapat diproses lebih lanjut. Hukum acara yang berbeda (dibandingkan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara) menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian dan terkesan bahwa upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak sangat ekslusif dari Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, upaya hukum lebih lanjut berupa kasasi juga tertutup karena atas putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi sehingga upaya lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak hanyalah Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.The tax dispute resolution at the Tax Court generally begins with the issuance of Directorate General of Taxes Decision. Dispute resolution efforts comprise of two different arenas: appeal agains the Objection decision and lawsuit against Decisions related to the tax collection and Decisions other than objection decision. To some extend, it is clear that the rights and obligations of the Taxpayer are not protected. The limitation on the absolute competence may result in the Decision of Tax Court which stated that the application cannot be considered or processed further. Different Laws on the procedures (compared to the Procedures in Administrative Court) may result in the legal uncertainty and give an impression that the dispute resolution effort at the Tax Court is separate and exclusive from the Administrative Court. Furthermore, further legal effort, i.e appeal to the Supreme Court is also impossible because the only legal effort available after the tax Court Decision is only Reconsideration at the Supreme Court.
TINJAUAN AKSIOLOGIS HUKUM DAN KEADILAN Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.027 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.128

Abstract

Untuk menegakkan hukum yang didasari oleh kebenaran dan keadilan yang harus dikedepankan terutama adalah sikap mental aparat penegak hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) Joko Nur Sariono; Agus Dono Wibawanto
Perspektif Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.936 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v11i3.278

Abstract

ADR represent alternative of solving of extrajudical done law dispute that is passing process of negonisasi and of mediasi and of abitrase for the process of and negonisasi of mediasi represent process of is solving of dispute compromisely with result of troubleshooting with while abitrasi represent process of solving of dispute by compromise of negonisasi compete which decision have the character of final.
GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i1.203

Abstract

Hubungan hukum antara Dokter atau Bidan dan Akseptor KB dalam pelayanan pelaksanaan Program KB adalah hubungan kepercayaan, dimana akseptor KB mempercayakan pelayanan KB baik perawatan maupun pengobatannya kepada dokter atau bidan yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan program KB. Hubungan hukum yang terjadi melahirkan hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik. Bagi Dokter dan bidan yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian maka akseptor KB berhak atas ganti rugi.
SUBJEK HUKUM ATAS PELAYANAN KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.349 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i3.270

Abstract

Subject Law gave by the authority for contraception service in execution program the KB is doctor and midwife arranged in Regulation of Minister for Public Health R.I. and Rights and obligations in execution of contraception service program the Family Berencana go into effect reciprocally its meaning is rights for health energy represent the obligation of acceptor KB so on the contrary rights for acceptor KB represent the obligation of health energy.
PENGATURAN HAK NORMATIF BAGI PEKERJA/BURUH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Joko Nur Sariono; Suhandi Suhandi
Perspektif Vol 10, No 2 (2005): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i2.318

Abstract

National development is carrying out with final goal to achieve fair and prosperous. We for all Indonesian people. Worker; no exceptions, has an important role in national development. Therefore, the manpower development would also be an crucial thing to do, in order to get higher quality of skilled and trained worker; and to assure their normative rights, such as: the rights to get proper wages and leave, and also health and safety rights. These points has been regulated in UU No. 13 Th. 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2003 No. 39.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TEMUAN SORGUM SEBAGAI BAHAN PANGAN ALTERNATIF PENGGANTI BERAS Evidiannita Candrawati; Endang Noerhartati; Joko Nur Sariono; Dina Chamidah; Bambang Yunarko
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2019 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.5898

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum atas temuan sorgum sebagai bahan pangan alternatif bagi konsumen,  Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dengan menganalisis permasalahan yang ada dengan Undang-undang dan literature yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen sorgum mendapat perlindungan hukum sesuai dengan pasal 4 butir a dari undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen mendapatkan Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, artinya Perlindungan hukum bagi konsumen atas temuan sorgum sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras sudah terpenuhi, karena sorgum memiliki segala potensi sumber makanan yang kaya akan anti oksidan, magnesium dan bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah, sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif pangan untuk menggantikan beras (nasi), sorgum juga aman dan layak dikonsumsi oleh konsumen serta bisa memenuhi kebutuhan konsumen untuk dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras sekaligus  mengurangi jumlah permintaan beras (padi) yang semakin meningkat berada diposisi aman tanpa perlu impor beras lagi.
Co-Authors Agung Retno Rachmawati Agus Dono Wibawanto Agustini , Ninik Ari Purwadi Bambang Yunarko Cita Yustisia Serfiyani Dina Chamidah Dwi Tatak Subagiyo Evidiannita Candrawati Evidiannita Candrawati Hermi Hermi Masitha Tismananda Kumala Noor Tri Hastuti, Noor Tri Rini Kusnari Salviana, Fries Melia Suhandi Suhandi Titik Suharti Wan Juli