cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 29   30   31   32   33 
Back-Matter (Biodata Penulis, Pedoman Penulisan, Kover Belakang) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.571

Abstract

Back-Matter (Riwayat Penulis, Pedoman Penulisan, Kover Belakang) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 15, No 2 (2010): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.064 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v15i2.255

Abstract

HUKUM PIDANA, DEMOKRASI DAN HAM Didik Endro Purwoleksono
Perspektif Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i3.304

Abstract

Speaking of law is always connected with democracy and human rights as an integrated component. Law is described as a frame or legalization of democracy, while democracy it self is a part of human rights, furthermore, human rights need to be constructed as a specific law.
PERLINDUNGAN HUKUM FRANCHISEE ATAS KEPAILITAN FRANCHISOR Prehantoro Prehantoro
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.283 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i2.547

Abstract

Sita umum atas harta kekayaan debitor selaku franchisor karena kepailitan tidak membatalkan perjanjian franchise ketika dalam perjanjian tersebut dimuat klausula keberlanjutan perjanjian franchise. Apabila klausula tersebut tidak dicantumkan, maka perlindungan hukum franchisee didapatkan melalui pengajuan permohonan untuk melanjutkan perjanjian franchise kepada kurator dari franchisor, atau dengan meminta ganti kerugian sebagai kreditor konkuren.Common seizure of debtors wealth, as a Franchisor that caused of bankrupt will not have an implication of Franchise contract cancellation, if in the related contract has a clause that the Franchise contract will be continued even if debtors is bankrupt. If that clause was not written in the related Franchise contract, then the Franchisee law protection shall born through application to the curator from Franchisor, to continue the Franchisee contract. Otherwise the Franchisee might ask for compensation as a concurrent creditor.
NEGARA FEDERASI SEBAGAI KEBUTUHAN ATAU ALTERNATIF BENTUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Seto Cahyono
Perspektif Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1604.98 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i3.221

Abstract

Bentuk negara federasi dapat diartikan sebagai alternatif paradigma daripada bentuk negara kesatuan. Gagasan bentuk negara federasi muncul didasarkan pada akibat pelaksanaan bentuk negara kesatuan yang dinilai belum sesuai harapan yang dicitakan seperti yang berlaku di Indonesia, sehingga sebagai alternatif juga harus mempertimbangkan segi-segi ilmiah/teoritis apabila akan dilaksanakan. Gagasan tersebut nampaknya belum dapat dijadikan sebagai kebutuhan yang mendesak untuk merubah bentuk negara dari negara kesatuan ke negara federasi.
MENGGAGAS SINTESA GLOBAL-LOKAL DALAM MEMBANGUN HUKUM EKONOMI Tri Budiono
Perspektif Vol 11, No 2 (2006): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i2.394

Abstract

Business paradigm has change. The newest business paradigm rooted on critical theory and postmodernism thinking. This condition should be accepted as a prerequisite condition for economic law to be developed. In the field of corporation law the government has enacted Corporation Act in 1995 (Act No. 1, 1995). According to the Corporation Act, there are many doctrines which were transplanted from common law traditions into Indonesian Corporation Act which applied in a civil law traditions. From this point of view, many problems arose especially on how those doctrines should be implemented. This articles try to discuss this problem.
MEMBANGUN INDONESIA SEBAGAI WELFARE STATE (Sebuah Cermin Ideologis dari Keruntuhan Rezim Orde Baru) Muhammad Suud
Perspektif Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i1.205

Abstract

Dua tema sentral yang diterapkan Orde Baru adalah demokratisasi politik dan perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi yang didahulukan dalam prakteknya, menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, hukum dan politik yang sangat krusial. Jika keluar yang dianggap tidak menganggu strategi pembangunan ekonomi oleh Pemerintah Orde Baru adalah pembentukan konsumen melalui perbaikan konstitusional dengan mencanangkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya di masa reformasi ini, ide dasar yang menjadi nilai pokok dalam kebijakan kesejahteraan sosial harus diubah dari “equality of output” menjadi “equality of opportunity” dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang membangun adanya negara welfare state.
SUMBANGAN FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN BAGI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM LINGKUNGAN Gatot Dwi Hendro Wibowo
Perspektif Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i3.544

Abstract

Sebagai ilmu pengetahuan yang relatif baru, Ilmu Hukum Lingkungan memiliki karakter dan sifat khas yang terkait dengan metoda dan obyek penelitiannya. Namun eksistensi kajiannya tidak lepas dari peran filsafat ilmu dari bidang epistemologi yang meletakkan dasar-dasar berfikir secara reflektif, inclusive dan synoptic, dengan menggunakan metode interdisipliner dan metode multidisipliner.
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHANNYA CH. Anggia H.D.K.W.
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1171.391 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.377

Abstract

Pada masa kini perkembangan di bidang pembangunan industri real estate serta sarana pembangunan yang lain begitu cepatnya, sahingga diperlukan adanya suatu penyediaan lahan yang tepat dan baik dalam mewujudkannya. Melalui UUPA serta peraturan yang tertuang baik melalui Keppres maupun Permendagri dibuat sedemikian rupa agar pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dangan lancar dan ikut menunjang terwujudnya pembangunan yang akan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam arah globalisasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MEMPEROLEH WARISAN TANAH ABSENTEE Novery Aditya Fakhrizal
Perspektif Vol 22, No 3 (2017): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.736 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i3.628

Abstract

Waris merupakan permasalahan klasik yang dihadapi manusia sebagai subyek hukum, yang lebih menarik apabila warisan tersebut merubah hak milik yang seharusnya menjadi hak mutlak ahli waris menjadi absentee dikarenakan ahli waris tersebut berdomisili di luar kecamatan obyek warisnya tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang. Oleh sebab itu ditetapkan, bahwa pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya tersebut wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut kecuali jarak kecamatannya berbatasan antara pemilik dan tanahnya, sehingga masih dimungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien sehingga produktivitasnya bisa lebih optimal. Ratio legis diberlakukannya peraturan pemerintah mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya faktor efektifitas dan faktor keadilan, sedangkan apabila perolehannya melalui waris, maka aturan mengenai absentee tersebut dapat menghilangkan hak waris.The question of inheritance is a classic problem faced by humans as the subject of law, which is more interesting if the inheritance changes the right of property which should be the absolute right of the heir to be absentee because the heirs are domiciled outside the subdistrict of the heirs object. This is regulated in Article 3 paragraph (1) of PP 224 of 1961 jo Article 1 of Government Regulation no. 41 of 1964 which states that the ownership of agricultural land by persons residing outside the sub-district where the location of the land is prohibited. Accordingly, it is stipulated that the owner of agricultural land residing outside the sub-district where the land is located shall transfer the right to his land to another in the sub-district of the land or move to the sub-district of the location of the land unless the distance of his sub-district is adjacent to the owner and the land, It is still possible to work the soil efficiently so that its productivity can be optimized. Ratio Legis of the enactment of government regulations regarding the prohibition of absenteeism in Indonesia on several factors, risk factors and factors of justice, while the requirement of inheritance, the requirement of absenteeism can eliminate one’s inheritance rights.

Page 31 of 81 | Total Record : 801

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue