cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 28   29   30   31   32 
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN HUKUM) DALAM MEWUJUDKAN AGENDA PEMBINAAN HUKUM KHUSUSNYA DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN Seto Cahyono
Perspektif Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i4.354

Abstract

Thinking of college role (law department) in realizing law guidance agenda is probably obsolete and has long been constructed but it does not mean meaningless of it is ex pressed nowadays. In fact, law guidance does not pay attention on thinking or role or community as a whole. Therefore, the paper leads obsolete thinking and put some modification on it and expects it would be useful for law sector and law department.
PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PRAKTEK PERBANKAN Theodosiva Yovita
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.580

Abstract

Bilyet giro sebagai surat berharga yang berpasangan dengan surat cek sangat dibutuhkan kehadirannya oleh para pelaku usaha pada saat ini. Surat cek sebagai suatu pembayaran tunai, sedangkan bilyet giro sebagai pembayaran giral melalui pemindahbukuan dana. Bilyet giro dalam pelaksanaannya banyak mengalami permasalahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya suatu undang-undang yang mengatur secara kongkrit seperti halnya surat cek. Pengaturan bilyet giro hanyalah suatu Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 yang mengatur mengenai syarat formil bilyet giro kosong yang melakukannya secara berulang-ulang tanpa adanya sanksi yang memberatkan penerbit. Sanksi bagi penerbit bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut adalah dimasukannya nama penerbit ke dalam daftar hitam Bank Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi oleh penerima bilyet giro adalah adanya pembatalasan bilyet giro tanpa adanya alasan yang jelas dari tersangkut. Sebagai surat berharga bilyet giro tidak dapat diendosemenkan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB. Hal ini bertentangan dengan fungsi surat berharga sebagai suatu surat yang dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan dengan mudah. Di dalam bilyet giro tidak terdapat klausula yang menunjuk mengenai cara pemindahannya.
BENTUK DAN UPAYA PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK Tri Susilaningsih
Perspektif Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i1.264

Abstract

The study of violence on children is conducted based on the news issued in mass media (Jawa Pos dated on 25 March 2000), that the rate of violence on children is considerably high. In Malang, there are approximately three fatal cases of this violence happens every month and more than 300 cases has occurred in East Java for the last three years. This study aims at realizing the importance of understanding the impact of violence on children and detecting it earlier. Therefore, it is necessary to do preventive acts on it. Besides, it is also important for parents to take care of their children with great ajection in order to grant welfare to them. This study is very useful to make the awareness of laws better for children and parents to believe that doing violence on children will contribute more negative results if it is carried out.
PERSEPSI SUAMI DAN ISTERI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Moerti Hadiati
Perspektif Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i4.314

Abstract

The objective of this research is to know how far the perception of husband and wife about violence in household. It is necessary to conduct this research since the marriage is a tie of inner self and outer world between a man and a woman as a couple for the sake of building a happy and everlasting family (household) in the one God (pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). The word ‘household ‘ covers an understanding that gives a description of peace and love feeling. Strangely, in a household that seems to be harmonized and happy, the violence action sometimes still happens. Based on the fact, this research mainly focused on the husband's violence to his wife.
ASURANSI DALAM REKSADANA SAHAM DENGAN BENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG BERSIFAT TERBUKA Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.876 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.168

Abstract

Reksadana merupakan suatu efek dalam Pasar Modal memiliki resiko yang rendah. Dengan Kontrak Investasi Kolektif, maka pengelolaannya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman, sehingga sesuai untuk investor pemula. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Reksadana juga memiliki beberapa resiko, diantaranya tidak terbayarnya Dividen, Capital Loss, serta terjadinya likuidasi dan pailit. Sedangkan lembaga yang dapat mengatasi hal tersebut hanyalah lembaga penjaminan saja, hal ini berarti hanya berlaku pada satu produk saja. Sehingga perlu untuk dilakukan Perjanjian Pertanggungan untuk semua produk Reksadana dengan persetujuan investor untuk mengalihkan resiko bukan mengurangi.Mutual fund is an effect in the capital market that has a low risk. With the collective Investment Contract, then the management can be done by experienced investment managers, making it suitable for novice investors. The required capital is not too high. Mutual fund also has some risks, such as Dividends can’t get paid, Capital Losses, as well as liquidation and bankruptcy. While the only institutions that can address the matter is merely guarantee institution, it applies only to one product only. So it is necessary to do the Assured Agreement for all fund products with the approval of investors to shift risk instead of reducing it.
KRITIK TERHADAP ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE EUGEN EHRLICH W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i1.230

Abstract

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiologi dengan teorinya Sociological Jurisprudence, ingin membuktikan bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dengan konsep dasarnya “living law” yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (volkgeist). Dan apa yang dimaksud dengan volkgeist itu, Eugen Ehrlich tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan. Mochtar Kusumaatmadja mencoba mencari jalan keluar dengan teorinya yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan, yaitu bahwa “nilai-nilai yang hidup di masyarakat” berkaitan dengan “perasaan keadilan masyarakat” atau “kesadaran hukum masyarakat”.Di samping itu, teori Eugen Ehrlich (Teori Sociological Jurisprudence) terdapat 3 (tiga) kelemahan pokok yaitu: pertama, ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain; kedua, Ehrlich meragukan pisisi adat kebiasaan sebagai “sumber” hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum; ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan antara norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial.
MAKNA “GOOD GOVERNANCE” DARI PERSPEKTIF ILMU POLITIK I Gusti Ngurah Wairocana
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i1.403

Abstract

From political science perspective, the nature of good governance is proliferation of liberalism by moneter international institutions. Good governance is one of the requirement for a recivier state of loans from the moneter international institutions. Good governance was synergy of stakeholders (government, privat sector, and society) in the implementation of government. Good governance aims to empowering the participation of society in the process of policy formulation, and finally to create a democratic government.
Resensi Buku: TEORI ETIKA TENTANG HUKUM ILEGAL Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.214

Abstract

Buku ini banyak diisi oleh istilah-istilah filsafat umum, tetapi penekanannya pada kajian yang mengarah pada filsafat hukum. Dalam buku tersebut berisikan retributivisme atau teori proporsionalitas dengan mengandalkan teori yang dikemukakan oleh Emanuel Kant dan Hegel. Di samping itu juga disoroti teori utilitarisme atau teori konsekuensialisme yang dibahas secara mendalam dan terstruktur oleh Jeramy Bentham.Dalam masa dan era globalisasi ini negara kita telah dilanda berbagai gejolak, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Oleh karena itu untuk membantu masyarakat dalam memecahkan sebagian dari kekecewaannya dibutuhkan rujukan-rujukan yang nantinya akan dapat diangkat sebagai pedoman jika perlu dan dapat berfaedah untuk mengatasi kebuntuan tersebut.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membaca buku ini diperlukan beberapa penafsiran dan interprestasi yang sangat mendalam, karena tanpa adanya alat-alat tcrsebut tidak akan dapat mendapatkan solusi bagi pcnggunaan hukuman yang nantinya dapat sedikit banyak meningkatkan supremasi hukum yang hingga kini kian merosot di mata masyarakat kita. Kajian etika memang tidak dapat dilepaskan dari adanya moral seseorang untuk mengikuti segala bidang. Sekarang ini hanyalah yang diperlukan adalah moral dan etika supaya kita tidak terpuruk dalam pola-pola anarkisme, sehingga sulit untuk mengadakan kontrol. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menegakkan normalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.Sulit untuk memisahkan antara etik dan moral karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, berarti kedua aspek tersebut saling berketergantungan. Buku yang berjumlah halaman 110 ini mencerminkan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh para filsufini tidak lain adalah untuk memberikan kontribusi pada negara, khususnya dalam cara untuk penegakan hukum suatu negara. Tetapi perlu diketahui kepada para pembaca untuk berhati-hati dalam membaca dan menghayati pokok-pokok permasalahan yang dapat menyelesaikan khususnya polemik yang dihadapi oleh bangsa ini.Pada bab terakhir juga dibahas mengenai masalah penyelesaian hukuman mati yang diselenggarakan di suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hak-hak asasi manusia. Pandangan Pro dan Kontra yang terdapat di dalam pelaksanaan hukuman mati. Beberapa teori yang mengupas adanya pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang dikemukakan oleh Beccaria, Jermy Bentham dan John Stuart Mill. Perlu mendapatkan pertimbangan atas dikemukakan teori tersebut untuk mendongkrak tegaknya dan kokohnya kembali supremasi hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN YAYASAN TERHADAP KERUGIAN BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA Shanti Wulandari
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.94 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i1.173

Abstract

Penyalahgunaan lembaga yayasan oleh masyarakat yaitu dengan mendirikan yayasan dan berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para Pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang kurang memadai dari masyarakat terhadap keberadaan hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Selain itu diperlukannya lembaga pengawasan terhadap pendirian dan operasional dari yayasan pendidikan tersebut.To set up a foundation and hide behind the status of foundation legal entities, which is not only used as means to develop social, religious, humanitarian activities but also to enrich the Founders, Administrators, and Supervisors themselves is considered as institutional abuse. Many problems also arise in line with the tendency, either issues related to the Foundation’s activities deviating from the purposes and objectives as listed in the Articles of Association, disputes between the Administrators with Founders or other parties, or allegations stating that the foundation is used to accommodate the wealth coming from the founders or others obtained unlawfully. The problem cannot be resolved legally for the inadequate understanding and knowledge from the public on the existence of positive law regarding the Foundation as its juridical basis of settlement. Besides, it is vitally required that the educational foundation possess supervisory agencies toward its establishment and operation.
PERKEMBANGAN PRINSIP TANGGUNG GUGAT PRODUK DI BELANDA Sri Handajani
Perspektif Vol 9, No 2 (2004): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i2.345

Abstract

Recently, product tanggung gugat is often spurng on surface because of the development or new technology and consumptive behaviour on the community. Therefore, it necessarily needs understanding on some principles of product tanggung gugat. These principles cover: Open Norm principle, relationship of tanggung renteng principle, risk tanggung gugat principle, and own mistakes principle.

Page 30 of 81 | Total Record : 801

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue