cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 31   32   33   34   35 
AKIBAT MALPRAKTEK DALAM PROFESI KEDOKTERAN (Suatu Tinjauan Hukum Perdata) Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 6, No 2 (2001): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i2.526

Abstract

Malpraktek atau praktek yang salah atau kurang baik yang dilakukan oleh profesi kedokteran, memberi wacana baru dalam ilmu hukum. Tingginya kesadaran masyarakat akan layanan dari seorang dokter, menuntut kehati-hatian seorang dokter untuk bekerja berdasarkan standar profesi yang selalu mengedepankan moral dan dedikasi yang tinggi terhadap kesehatan manusia. Kelalaian, kesalahan apapun bentuknya dalam praktek profesi kedokteran menjadi mungkin untuk menjadi bahan hukum “penilaian” terhadap praktek yang kurang dipertanggungjawabkan baik dalam hukum perdata, pidana maupun administrasi.
EKSAMINASI SUATU DEKONSTRUKSI TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM INDONESIA Rutiningsih Maherawati
Perspektif Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i4.359

Abstract

The theme about examination is an interesting and important topic. As a result the corruption had spread all over Indonesia court, where most of the judges have been involved in judicial corruption, so examination is one of choice to create the real law enforcement in Indonesia.
Front-Matter (Front Cover, Susunan Dewan Redaksi, Editorial, Daftar Isi) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v1i2.596

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT AMANDEMEN UUD 1945 Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.443 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i3.269

Abstract

Power And responsibility of President of Republic Of Indonesia by normative it is true have experienced of the friction from pattern of system of quasi presidential before amendment UUD 1945 to pure system presidential pattern hereafter amendment UUD 1945. However by yuridis is constitutional, second of the pattern hitherto still be executed difficult purely and consequent, because of various factor for example: its his weak domicile and kewenangan institute the State in charge to ask the President responsibility strength is political party importance influence in cabinet compilation. As a result, system of President responsibility in Body Politic Indonesia can be told still stay in the vacuous column.
EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DAN HAK ASASI MANUSIA Noor Tri Hastuti; Ratna Winahyu Lestari Dewi
Perspektif Vol 10, No 2 (2005): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i2.319

Abstract

Euthanasia is an actual issue, that has been a long debate either law or medical world Does a medical doctor permitted to end a patients life, upon the request of a desperate patient because of the long, incurable disease? It is dilemma, indeed but anyhow euthanasia is strongly prohibited in KUHR medical ethics, and against the human rights.
KECELAKAAN LALU LINTAS, ASURANSI DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (Menurut UU No. 14 Tahun 1992) Sonny Baksono
Perspektif Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i3.553

Abstract

Penegakan hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini, lebih kurang 5 tahun sejak diundangkannya masih belum optimal dilaksanakan. Kenyataan ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental dan moral dari masyarakat dan aparat pelaksananya, di samping itu belumlah cukup memadai sarana dan prasarana jalan serta proses sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih diberlakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Tondo Subagijo
Perspektif Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i4.235

Abstract

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.Apabila berbicara tentang Pendaftaran Tanah, di Indonesia terdapat bermacam-macam status tanah yang belum terdaftar menurut UUPA antara lain tanah bekas hak adat, Tanah Negara bekas hak barat dan Tanah Negara bebas. Untuk memperoleh status hak atas tanah dari tanah bekas hak adat dan hak-hak lain menjadi hak menurut UUPA diperlukan alas hak yang berbeda-beda dan dengan prosedur yang berbeda pula.
Front-Matter (Front Cover, Susunan Dewan Redaksi, Daftar Isi, Editorial, Sambutan Dekan, Pedoman Penulisan) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.408

Abstract

REGULASI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Ari Purwadi
Perspektif Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i1.517

Abstract

Industrial regulation of telecommunication has been arranged by Act No. 36 Year 1999 that has given chances for pro-competition and anti-monopoly. Government policies on telecommunication have not opened the chances widely due to telecommunication performance exclusively or in such duopoly manner. Practically conducts that lead to unhealthy competitions in implementation of telecommunication are still found.
TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA Atet Sumanto
Perspektif Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.256 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i2.190

Abstract

Penelitian ini memaparkan tentang fenomena kasus kejahatan seksual yang pada awal tahun 2016 terjadi di Indonesia, di mana perbuatan pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) membuat posisi anak semakin terancam, serta mengakibatkan anak mengalami trauma secara fisik dan mental. Penegakan hukum dalam proses peradilan perlu diperkuat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia). Penguatan penegakan hukum itu dapat dilakukan melalui politik hukum dengan menerapkan tindakan kebiri kimia. Beberapa kasus kejahatan seksual tersebut menyimpulkan bahwa pidana penjara yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan efek jera, maka perlu menerapkan sanksi baru yang menjadi pidana tambahan dan tindakan yakni dengan penggantian hukuman lama atau penerapan hukum baru melalui kebijakan negara antara legislatif dan eksekutif. Sanksi dalam bentuk penerapan kebiri kimia yang tujuannya untuk menghilangkan nafsu seksual pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia).This research explains about the phenomenon of sexual crimes at the beginning of the year 2016 happen in Indonesia, the perpetrator who commits coitus with children (pedophilia) made the position of the child increasingly threatened, as well as resulting in a severely physically and mentally traumatized. So that the rule of law in the judicial process needs to be reinforced in order to pose a deterrent effect for the offender who commits coitus with children (pedophilia). The strengthening of the rule of law can be done through political action by applying the law of chemical castration. Some sexual crime cases concluded that criminal prison adopted in the act of child protection does not give deterrent effect, therefore, need to impose new sanctions and the act replacement or application of new law through the country policy between legislative and executive. The act of this chemical capon directed to reduce sexual crime, especially pedophilia, and handling sexual attack that occurred in Indonesia.

Page 33 of 81 | Total Record : 801

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue