Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 801 Documents

44 45 46 47 48

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK Natasya Immanuela Sandjojo; Agus Yudha Hernoko
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang berpengaruh terhadap anak, serta meninjau dari penetapan dan putusan hakim di pengadilan yang berperan dalam tindakan hukum pembatalan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, karena dalam menghadapi isu hukum maka perlu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam penelitian tipe yuridis normatif, digunakan metode deduktif yang berawal dari hal yang bersifat umum lalu diterapkan pada rumusan masalah dan dapat menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dan sah. Berdasarkan hasil penelitian, dari berbagai aturan hukum, doktrin serta putusan dan penetapan pengadilan, bahwa pembatalan akta kelahiran membawa akibat hukum yang cukup besar bagi anak. Hal ini berakibat pada status dan kedudukan anak, di mana dalam beberapa contoh penetapan dan putusan pengadilan yang menghasilkan akibat hukum dari anak sah menjadi anak luar kawin maupun anak luar kawin menjadi anak sah. Selain itu, hubungan antara anak dan orangtua yang terhubung dengan hak alimentasi tidak akan terputus selama terdapat bukti-bukti hubungan darah antara orangtua dan anak.Research on the legal consequences of the annulment of birth certificates against children aims to know the effect of law affecting the child, as well as review of the determination and judgment in court that acts in legal action cancellation of birth certificate. This research uses legal research methods, because in dealing with legal issues then it is necessary to find the legal rules, legal principles, and legal doctrines relating to these legal issues. In normative juridical type research, a deductive method is used which begins with a general nature and then applies to the problem formulation and can produce a specific and legitimate answer. Based on the results of research, from the various rules of law, doctrine and judgment and the determination of the court, that the cancellation of the birth certificate carries considerable legal consequences for the child. This has resulted in the status and position of the child, in which in some instances the determination and judgment of the court resulting in legal consequences of a lawful child being a child outside of marriage and an outsider becomes a legal child. In addition, the relationship between children and parents connected with alimentation rights will not be interrupted as long as there is evidence of a blood relationship between parent and child.

KEMAJEMUKAN DALAM POLITIK ETNIS MASYARAKAT URBAN (Studi Pada Masyarakat Multi Etnik dan Agama di Kota Metro) Firmansyah Firmansyah
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Dapat dikatakan bahwa politik adalah upaya untuk menentukan aturan yang dapat diterima oleh beberapa warga negara untuk membawa orang ke dalam kehidupan yang harmonis. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Karakteristik masyarakat sosial-politik para pendatang di Kota Metro masih cenderung membuat kelompok-kelompok berdasarkan ikatan emosional, ini terjadi karena kesamaan yang mereka miliki, tetapi proses pembauran dengan interaksi lingkungan sosial berjalan dengan baik. Tetapi kesadaran akan jumlah mereka masih belum bisa bersaing dalam perebutan kursi di parlemen. Di Kota Metro di mana pluralisme etnis tinggi, posisi kekuatan politik sentral masih dipegang oleh masyarakat adat. Kehadiran mereka dalam politik telah menunjukkan upaya untuk dapat bersaing dan dengan masyarakat adat memajukan Kota Metro dalam berbagai aspek kehidupan.It can be said that politics is an attempt to determine the rules that can be accepted by some citizens to bring people into a harmonious life. In preparing this research, the authors use the type of field research. Characteristics of sociopolitical societies of immigrants in Metro City still tend to make groups based on these emotional bonds occur because of the similarity they have, but the process of intermingling with the interaction of the social environment goes well. But the awareness of the amount of quantity they still cannot compete in the seizure of seats in parliament. In Metro City where ethnic pluralism is high, the position of central political power is still held by indigenous people. Their presence in politics has demonstrated an effort to be able to compete and with indigenous peoples advancing the Metro City in various aspects of life.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI Okky Maharani Wibisono
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Salah satu hal penting yang harus dilakukan Perseroan Terbatas (PT) demi kepentingannya sesuai dengan maksud dan tujuan PT adalah pengambilan keputusan. Para pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan syarat semua pemegang saham menyetujui keputusan secara tertulis, yang dikenal dengan istilah circular resolution. Tidak ada pembatasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dibahas melalui circular resolution, jadi seluruh hal yang dapat diputuskan dalam RUPS, dapat juga dapat diputuskan melalui circular resolution. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai circular resolution dengan agenda pemberhentian direksi. Direksi yang diberhentikan melalui circular resolution diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentiannya dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis. Namun dikarenakan tidak adanya aturan mengenai jangka waktu pelaksanaannya, maka timbul berbagai kendala termasuk dalam pemenuhan hak direksi untuk diberikan kesempatan melakukan pembelaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian direksi melalui circular resolution yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan pemberian jangka waktu yang patut untuk melakukan pembelaan adalah tidak sah karena melanggar asas kepatutan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.One of the important things that a limited company should do for its sake based on the intent and purpose of limited company is decision making. The shareholders can take decisions outside the Annual General Meeting (AGM) which is regulated in Article 91 of Law Number 40 Year 2007 concerning Liability Company provided all the shareholders approved the decision in writing, which is known as circular resolution. There is no restriction on any matters that can be decided through a circular resolution, so the whole thing can be decided in the AGM, can also be decided by circular resolution. In this study will be discussed about the circular resolution with the agenda of dismissal of directors. Directors who are dismissed through the circular resolution shall be notified in advance of their dismissal plans and shall be given the opportunity to conduct written defense. However, due to the absence of rules on the duration of implementation, there are various obstacles including in the fulfillment of the right of directors to be given an opportunity to defend. This study used a statute approach, a case study, and a conceptual approach. The results showed that the dismissal of directors through a circular resolution which may be unannounced and delivery timeframe appropriate to undertake the defense was invalid because it violates the principle of propriety/reasonableness and not accordance with the provisions set in Article 105 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2007 concerning Liability Company.

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM Rani Rizkiyanti
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

UUPA mengenal pembatasan kepemilikan tanah, hal ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17. Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 17 UUPA bahwa pembatasan kepemilikan tanah itu berlaku untuk satu keluarga maupun badan hukum. Penetapan batas maksimum kepemilikan tanah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Manakala ada pemilik tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, maka kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah seharusnya terkena ketentuan redistribusi tanah dan mendapatkan ganti rugi bagi bekas pemilik tanah pertanian yang melebihi batas maksimum. Pasal 7 UUPA menyebutkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Menjadi permaslahan bagaimana kedudukan hukum pemilik tanah yang melebihi batas tersebut. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah ada beberapa faktor dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima redistribusi dan bekas pemilik tanah pertanian. Tahapan mekanisme redistribusi tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum itu diawali dari kegiatan pendaftaran dan penelitian, tindakan penetapan bagian tanah untuk bekas pemilik, bahan-bahan keterangan untuk pemberian ganti rugi, pendaftaran para penggarap, pemberian ijin untuk mengerjakan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, dan yang terakhir adalah redistribusi atau pembagian tanah kepada para petani yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.The UUPA recognizes land ownership restrictions, this is regulated in Article 7 and Article 17, which in Article 7 contains that not to harm the public interest, ownership and control of land that exceeds that limit is not permitted. Further mentioned in article 17 of the UUPA that the limitation of land ownership applies to one family and legal entity. Determination of the maximum limit of land ownership is regulated in Law Number 56 Prp of 1960 concerning the determination of the extent of agricultural land. When there is an agricultural land owner who exceeds the maximum limit, the ownership of the land rights should be subject to the provisions of land redistribution and obtain compensation for former owners of agricultural land that exceeds the maximum limit. Article 7 of the UUPA states that to not harm the public interest, ownership and control of land that exceeds the limit is not permitted. It becomes a problem of how the legal position of landowners exceeds this limit. The results obtained from this paper are that there are several factors and conditions that must be met by recipients of redistribution and former owners of agricultural land. The stages of the mechanism of redistribution of agricultural lands that exceed the maximum limit are initiated from registration and research activities, actions to determine land parts for former owners, information materials for compensation, registration of cultivators, granting permission to work on agricultural lands that exceed the maximum limit, and the last is the redistribution or division of land to farmers who have fulfilled the conditions specified by the legislation.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLANTAR PADA YAYASAN PANTI ASUHAN Mega Ayu Ratnasari
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Masalah penelantaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat. Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, didirikan suatu wadah untuk menampung, mendidik dan memelihara anak-anak tersebut yang disebut dengan panti asuhan. Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa diketahui bahwa Panti Asuhan Tunas Bangsa tidak menjalankan yayasan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa belum pernah mengeluarkan izin baru untuk Panti Asuhan Tunas Bangsa, tetapi izin yang dikeluarkan hanya sebatas izin perpanjangan saja. Selain itu, panti asuhan tersebut belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sehingga hanya menggunakan izin yang telah kadaluarsa untuk melakukan kegiatannya. Sehingga anak-anak yang terdapat di panti asuhan tersebut tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dan membutuhkan kepastian hukum untuk dapat menjamin masa depan anak yang terlantar tersebut. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah status hukum yayasan panti asuhan yang tidak memiliki anggaran dasar dan izin yang sudah kadaluarsa sudah tidak dapat lagi diteruskan sebagai badan hukum, sehingga secara hukum, yayasan panti asuhan Tunas Bangsa tidak dapat menggunakan kata “yayasan”. Sehingga anak-anak yang ada dalam panti asuhan tersebut harus dikembalikan kepada Negara.The neglect problems experienced by infants and children are increasing. The problem of neglected children is not merely the responsibility of the government, but the community, both individually and in groups, has a moral obligation to care and participate in alleviating neglected children according to their respective abilities. Therefore, a forum was established to accommodate, educate and care for these children, called orphanages. Referring to the decision of the Pekanbaru District Court Number 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr, the Yayasan Tunas Bangsa Orphanage found that the Tunas Bangsa Orphanage did not run the foundation in accordance with the applicable Standard Operating Procedure. The Office of Social Affairs as the agency that houses the Tunas Bangsa Orphanage Foundation has never issued a new permit for the Tunas Bangsa Orphanage, but the permit issued is only limited to an extension permit. In addition, the orphanage has not made adjustments to the articles of association so that it only uses permits that have expired to carry out its activities. So that the children in the orphanage cannot use the facility and need legal certainty to be able to guarantee the future of the displaced child. The results obtained from this paper are the legal status of an orphanage foundation that does not have a constitution and permits that have expired cannot be continued as legal entities, so that legally, Tunas Bangsa orphanage foundations cannot use the word “Yayasan”. So that the children in the orphanage must be returned to the State.

REKONSTRUKSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK DENGAN PENCANTUMAN KLAUSULA KEWAJIBAN PENGIKATAN SISTER SHIP MANAKALA JALUR PELAYARAN DOMINAN LINTAS BATAS NEGARA Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Jaminan Hipotek saat ini dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang paling dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat yang merupakan pelaku usaha di bidang transportasi laut. Kendati demikian aturan mengenai Hipotek ini keberadaannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Saat ini Hipotek diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Mengenai perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan debitor, salah satunya adalah dihadirkan lembaga eksekusi manakala pihak debitor sudah dinilai wanprestasi. Pada penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis sebelumnya, telah dibahas dan ditemukan bahwa guna mengakomodir kebutuhan aturan hukum akibat tidak diratifikasinya konvensi Arrest of Ships 1999, adalah dengan mencantumkan klausula Sister Ship dalam salah satu dokumen penjaminan Hipotek kapal, dokumen yang yang tepat dalam hal ini adalah SKMH. Kendati demikian walaupun hal ini dipraktekkan, tetap ada hambatannya karena SKMH bukanlah merupakan kewajiban. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memfasilitasi, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Menteri Perhubungan. Isinya adalah kewajiban untuk menggunakan klausula sister ship manakala kapal debitor yang akan dijaminkan itu berlayar melintasi yurisdiksi Indonesia.The current mortgage guarantee can be said as the most needed and sought-after guarantee institution by the people who are business actors in the field of sea transportation. However, the rules regarding mortgages are spread in several laws and regulations. Currently Mortgages are regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, and Minister of Transportation Regulation Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships. Regarding legal protection for creditors and debtors, one of them is the execution institution when the debtor has been judged as default. In the previous research and writing by the author, it was discussed and found that in order to accommodate the needs of the rule of law due to the ratification of the 1999 Arrest of Ships convention, is to include the Sister Ship clause in one of the ship’s mortgage guarantee documents, the right document in this case SKMH. Nevertheless, even though this is practiced, there are still obstacles because SKMH is not an obligation. The results obtained from this writing are that there is a need for government intervention to facilitate, whether in the form of Laws, Government Regulations, or Minister of Transportation Regulations. Its contents are the obligation to use the sister ship clause when the debtor ship to be pledged sailing across the Indonesian jurisdiction.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI Erwin Erwin; Ari Murti Susanto; Muhammad Fajri
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Safeguard adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Safeguard sangat perlu untuk dilaksanakan untuk melindungi industri dalam negeri. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana perlindungan hukum bagi industri dalam negeri melalui safeguard dan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi globalisasi perdagangan melalui safeguard? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu menjawab permasalahan menggunakan norma-norma hukum dari norma-norma positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan safeguard untuk melindungi industri dalam negeri melalui beberapa tahapan yaitu penyidikan dan pembuktian, penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian, pengenaan tindakan pengamanan dan jangka waktu. Untuk menghadapi globalisasi perdagangan melalui safeguard dibutuhkan peran masyarakat dan pemerintah. Di mana dibutuhkan kerjasama dan sinergitas dari pemerintah dan masyarakat, khususnya produsen dalam negeri.Safeguard is action taken by Government of importing countris to recover losses and/or prevent the threat of seriuos losses to domestic industries as a result of a surge in imports of similar goods. Safeguard needs to be implemented by importing countries if there is a sharp increase in imports and is proven that there is a serious loss to the domestic industries. So there’s question about how is the law protection for domestic industries through safeguard and How is the role of government and society in facing a globalization trade through safeguard ? Research method used was doctrinal legal research. doctrinal legal reseach to answer the problem by using the analysis of the legal norm. The result showed that safeguards really need to be implemented in Indonesia for similar imported goods as the efforts of Indonesian government to protect domestic industries if they suffer losses. To implement safeguard on imported, the first step that must be carried out is an investigation, which is followed by the determination of the existence of losses and applying the entry fee for imported goods and quota restrictions. To deal with the globalization of trade, good cooperation is also needed between the Government of Indonesia and all Indonesian people, especially domestic industry producers.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP REGULASI TENTANG KARANTINA TUMBUHAN DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Globalisasi membuat batasan dan hambatan-hambatan atas pergerakan arus barang menjadi semakin tipis. Barang dari suatu negara dapat dengan mudahnya dipindahkan atau dikirim ke negara lain untuk diperdagangkan termasuk tumbuhan. Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) banyak timbul akibat kegiatan ekspor impor tumbuhan maupun perpindahan tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam negeri. Indonesia memiliki sistem karantina tumbuhan sebagai pencegahan tersebarnya OPTK di dalam wilayah Indonesia. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran memiliki resiko penyebaran OPTK yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme hukum yang lebih tepat dalam upaya pencegahan penyebaran OPTK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Indonesia membutuhkan regulasi baru yang mengatur bahwa tindakan karantina hanya dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran OPTK baik di tempat pemasukan maupun di tempat pengeluaran.Globalization makes boundaries and barrier to the movement of goods flow being less. Goods from one state can be easily transferred or sent to other state for trade, including plants. The spread of plant pest organisms (OPTK) arises due to plant export and import activities as well as the movement of plants from one area to another in the country. Indonesia has a plant quarantine system to prevent the spread of OPTK within Indonesia. Quarantine actions are carried out at the place of entry and/or exit point which have a high risk of spreading OPTK. The purpose of this study is to find a more appropriate legal mechanism in the effort to prevent the spread of OPTK in Indonesia. The research method used in this study is a normative research method using a statute approach. The conclusion obtained is that Indonesia require a new regulation that regulate that quarantine actions can only be carried out outside of entry and/or exit point. This is done as a prevention of the spread of OPTK both at the entry and exit point.

PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA OLEH PIHAK KETIGA DALAM BENTUK IZIN PEMAKAIAN TANAH (PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN) Urip Santoso
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai aset berupa tanah berstatus Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah. Pemegang Izin Pemakaian Tanah berbentuk perseorangan atau badan hukum Indonesia. Pemegang Izin Pemakaian Tanah diwajibkan membayar retribusi yang besarnya ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya. Menjadi permasalahan bahwa penggunaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya oleh pihak ketiga dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Pertanahan Nasional, hal ini disebabkan Pemerintah Kota Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk memperkenankan pihak ketiga yang mempergunakan tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah. Hasil dari penulisan ini adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya berstatus Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak Pakai dan Hak Pengelolaan bersifat right to use, dan tidak bersifat right of dispossal, yaitu hanya berhak mempergunakan tanah selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, tidak ada kewenangan untuk memindahkan hak atau menjadikan haknya sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.The Surabaya City Government has assets in the form of land with Right to Use and Management Rights. Land assets of the Surabaya City Government can be used by third parties in the form of Land Use Permits. Holders of Land Use Permits in the form of individuals or Indonesian legal entities. Holders of Land Use Permits are required to pay retribution, the amount of which is determined by the Surabaya City Government Building and Land Management Office It becomes a problem that the land use of Surabaya City Government assets by third parties in the form of Land Use Permits contradicts the provisions in the National Land Law, this is because the Surabaya City Government does not have the authority to allow third parties to use the Right to Use and Management Right Soil. The results of this writing are land assets that are controlled by the Surabaya City Government with the status of Use Rights and Management Rights. Use Rights and Management Rights are right to use, and are not right of disposal, that is, they only have the right to use land as long as the land is used for the purpose of carrying out their duties, there is no authority to transfer rights or make their rights guaranteed by debt.

Back-Matter (Riwayat Penulis, Indeks Subjek, Indeks Penulis, Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Page 46 of 81 | Total Record : 801

44 45 46 47 48

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA