Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 801 Documents

43 44 45 46 47

ESTABLISHMENT AND ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION RELATED TO LAW AND HUMAN RIGHTS Suroto Suroto
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Kekuasaan yang diperoleh pemerintah melalui mekanisme pemilihan yang berbasis kedaulatan rakyat, itu selanjutnya dijabarkan dalam kewenangan dan hukum yang melandasi kewenangan tersebut. Sejauh ini Undang-Undang, Konvensi-Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, dan Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden belum sepenuhnya diimplementasikan secara eksplisit dalam pembentukan Peraturan Daerah yang terkait Hukum dan HAM. Dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Hukum dan HAM, para pejabat yang berwenang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Hukum dan HAM. Pengaruh faktor kepentingan dalam pembentukkan hukum dan HAM sangat besar, seperti faktor ekonomi dan politik. Kondisi ini diduga menjadi penyebab mengapa pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Hukum dan HAM di Jawa Tengah masih bersifat elitis yakni hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan kepentingan masyarakat. Cara mencegah dan mengatasi kondisi tidaklah cukup dengan seruan moral saja, tapi perlu upaya yang dapat mengeliminir penyimpangan pembentukan dan penegakkan hukum dan HAM khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.The power obtained by the government through the mechanism of election based on popular sovereignty, is further elaborated in the authority and law that underlies that authority. So far the Law, International Conventions that have been ratified, and Government Regulations, as well as Presidential Decrees have not been fully implemented explicitly in the formation of Regional Regulations relating to Law and Human Rights. In the preparation of Regional Regulations relating to Law and Human Rights, the authorized officials involve experts who have competencies in the field of Law and Human Rights. The influence of interests in the formation of law and human rights is very large, such as economic and political factors. This condition is thought to be the reason why the involvement of community participation in the formation of Law and Human Rights in Central Java is still elitist in that it only involves community leaders, so it does not reflect the representation of the interests of the community. The way to prevent and overcome conditions is not enough with moral appeal only, but it requires efforts that can eliminate deviations from the formation and enforcement of law and human rights, especially in the fields of education, health, employment and the environment.

IMPLIKASI HUKUM DIHAPUSKANNYA SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Caesar Noor Ivan
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat dibuat dengan alasan untuk mempermudah proses pendaftaran tanah tersebut. Surat Edaran tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu kedudukan hukum dari Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tersebut di dalam Sistem Pendaftaran Tanah untuk pertama kali. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan teoritik. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat dalam sistem pendaftaran bukan merupakan aturan perundang-undangan, disebabkan karena tidak terdapat dalam tata urutan UU No. 12 Tahun 2011, akan tetapi hanya mengikat ke dalam, selain itu keberadaannya juga menghilangkan alat bukti, sehingga unsur kemanfaatannya masih tetap ada, yaitu untuk mempercepat proses pendaftaran tanah oleh masyarakat, akan tetapi kerugiannya adalah pengurangan alat bukti ketika terjadi sengketa atas sertipikat tersebut.Circular Letter of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN No. No. 1756/15.I/IV/2016 on the Implementation Guidance of Land. Registry made with the excuse to facilitate the process of registration of the land. The circular letter raises issues, it is related to the legal position of the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial or BPN No. 1756/15.I/IV/2016 in the Land Registration System for the first time. The research method used by the writer is the normative research method using statute approach and theoretical approach. Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 on Guidelines for the Implementation of Land Registration in the registration system is not a statutory law, because it is not contained in the sequence of Law No. 12/2011, only binds in, other than that its existence also eliminates evidences, so that elements of its usefulness still exist, that is to accelerate the process of land registration by the community, but the loss is the reduction of evidence when there is a dispute over the certificate.

PENDAFTARAN ONLINE JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SUATU FASILITAS KREDIT DENGAN POTENSI LEMAHNYA PERLINDUNGAN KREDITOR Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Perkembangan Hukum Jaminan, juga membawa perkembangan atas lembaga jaminannya, antara lain lembaga jaminan yang merupakan bentuk perkembangan Hukum Jaminan adalah Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan yang cukup diminati, pengaturannya juga dikembangkan demi kemudahan dalam keseluruhan prosesnya, antara lain yaitu dengan diadakannya pendaftaran online untuk lembaga jaminan Fidusia. Pendaftaran online yang tentunya memiliki mekanisme yang berbeda dengan pendaftaran biasa, sudah barang tentu memiliki karakter perlindungan yang berbeda untuk kreditornya. Tentunya saat beranjak dari konsep pendaftaran online, kedudukan kreditor bukannya cenderung membaik, namun berpotensi menjadi rawan. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan cara agar kedudukan baik itu kreditor dan debitor dalam pendaftaran online Fidusia itu tidak menjadi rawan dan sama-sama terlindungi oleh hukum yang baik. tidak Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi bagi pemerintah, untuk membuat suatu aturan lanjutan terkait pendaftaran jaminan Fidusia yang dilakukan secara online, khususnya mengenai pemenuhan asas spesialitas pada Sertifikat Fidusia.The development of the Security Law, also brought the development of its security law institution, among others institution which is the form of the development of the Security Law is Fiduciary. Fiduciary as a security institution is quite attractive, the arrangement is also developed for ease in the whole process, such as online registration. Online registration that certainly has a different mechanism with regular registration, it certainly has a different protection character for its creditors. Surely when starting from the concept of online registration, the position of creditors rather than tend to improve, but potentially become prone. The purpose of this study is to find a way for both creditors and debtors who register the Fiduciary online, not to be vulnerable and equally protected by law. This research is a normative study. The result of this research is a recommendation for the government, to make a follow-up regulation related to registration of Fiduciary done online, especially regarding the fulfillment of speciality principle on Fiduciary Certificate.

KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PROSES PENJAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT Ari Septi Widiana Prastica
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Dalam proses penjaminan hipotek kapal laut tidaklah lepas dari keterlibatan Notaris, hal ini tercermin dalam bentuk pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek, yang mana Surat Kuasa Memasang Hipotek tersebut diharuskan menggunakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1171 BW. Surat Kuasa Memasang Hipotek ini berisi janji-janji dan klausula yang tidak disebutkan dalam Akta Hipotek yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan Surat Kuasa Memasang Hipotek digunakan sebagai pelengkap serta lampiran hipotek kapal laut buatan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Isi dari Surat Kuasa Memasang Hipotek ini sifatnya memberikan fasilitas perlindungan yang lebih terhadap kreditornya. Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hipotek berbeda pada awal penggunaannya bila dibandingkan dengan penggunaannya pada saat ini, yang mana hanya digunakan sebagai lampiran saja dan tidak pernah ditingkatkan menjadi perjanjian jaminan kebendaan. Sedangkan pada awalnya Surat Kuasa Memasang Hipotek mempunyai kedudukan yang kuat bahkan pada awal mulanya dengan adanya Surat Kuasa Memasang Hipotek ini sudah dianggap melahirkan hak kebendaan dan kreditornya sudah bersedia mencairkan dana pinjaman.In the process of loading mortgage of a ship is not separated from the involvement of Notary, this is reflected in the form of Power of Attorney for Mortgage, which the Power of Attorney for Mortgage is required to use an authentic deed in accordance with article 1171 BW. Power of Attorney for Mortgage contains promises and clauses not specified in the Mortgage deed made by Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship and Power of Attorney for Mortgage is used as a supplement and attachment of marine vessel ships made by Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship. The contents of this Power of Attorney for Mortgage provides more protection against its creditors. The use of Power of Attorney for Mortgage differs at the beginning of its use when compared to its current usage, which is used only as an annex only and has never been upgraded to a property rights guarantee agreement. While initially Power of Attorney for Mortgage has a strong position even at the beginning with the Power of Attorney for Mortgage is already considered to give birth to property rights and creditors are willing to withdraw loan funds.

PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ATAS OBJEK JAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT YANG SEDANG DALAM KEGIATAN PELAYARAN Muhammad Rizky Syahrur Rizal
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala jenis Eksekusi yang dapat diberlakukan terhadap objek jaminan yang dibebeni dengan Hipotek. Dari berbagai jenis eksekusi yang ditawarkan mulai dari Eksekusi dengan Titel Eksekutorial (yang berdasarkan adanya irah-irah dalam akta hipotek), yang kedua melalui Parate Eksekusi yang dapat dilaksanakan tanpa melalui jalur pengadilan, melainkan hanya dengan adanya kuasa menjual oleh kreditor, dan yang terakhir melalui penjualan di bawah tangan dengan kesepakan antara debitor dan kreditor untuk mencari pembeli dengan harga tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan terkait wanprestasi yang diberikan tersebut masih tidak melindungi kepentingan Kreditor. Di mana dalam hal ini ketika objek jaminan tersebut masih dalam kegiatan bongkar muat dan pelayaran. Ketika dalam proses kegiatan bongkar muat, kapal tidak dapat dilaksanakan Eksekusi atas objek jaminan tersebut. Selain itu terdapat kendala lain, yaitu manakala objek jaminan tersebut sedang berlayar, baik di perairan Indonesia ataupun di Luar Negeri, akan mempersulit eksekusi objek jaminan tersebut. Sehingga dari beberapa kendala di atas dapat semakin melemahkan posisi Kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah diperlukan penafsiran ketentuan peraturan Hipotek kapal dan juga ratifikasi konvensi internasional yang terkait, agar tidak ada lagi kekosongan hukum.This study aims to determine all types of Execution that can be applied to the object of collateral that is provided with a Mortgage. From the various types of executions offered starting from Execution with Executive Titles (which are based on the existence of irregularities in the mortgage deed), the second through Parate Execution which can be carried out without going through the court, but only with the power of selling by creditors, and the last through sales with agreements between debtors and creditors to find buyers with the highest prices. Based on the results of the study it can be concluded that in the execution of the object of collateral related to the default given still does not protect the interests of the creditor. Where in this case when the object of guarantee is still in loading and unloading activities. When in the process of loading and unloading, the ship cannot be executed Execution of the object of the guarantee. In addition, there are other obstacles, namely when the object of guarantee is sailing, whether in Indonesian waters or abroad, it will complicate the execution of the object of the guarantee. So that from some of the obstacles above can further weaken the position of creditors. This research is normative research. The results obtained from this study are necessary to interpret the provisions of ship mortgage regulations and also the ratification of relevant international conventions, so that there will be no more legal vacancies.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya; A.A. Andi Prajitno
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Suatu kenyataan bahwa notaris maupun notaris pengganti adalah pejabat umum, yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris dengan notaris pengganti tersebut, maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Permasalahan timbul saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terdapat kesalahan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode normatif. Hasil yang didapatkan adalah Notaris maupun notaris pengganti dapat dituntut ganti rugi bilamana mempunyai kesalahan substantif dalam akta yang dibuatnya, yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak akta tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing pejabatnya. Notaris yang digantikan tidak bertanggung jawab atas kesalahan notaris penggantinya, karena notaris maupun notaris pengganti masing-masing mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam jabatannya, dan telah disumpah secara pribadi.A fact that a notary or a notary substitute is a public official, who is given the authority by law to make an authentic deed, insofar as the deed is not specified for other public officials. With the existence of legal equality between the notary and the substitute notary, there is no doubt that the deeds made by the substitute notary have the same legal force as the notary deeds, meaning that the deeds made by or before the notary substitutes are authentic and have perfect proof power as referred to in Article 1870 of the Civil Code. Problems arise when the deed made by the Notary has an error. This research is a research with normative methods. The results obtained are a Notary or a substitute notary can be sued for compensation when having a substantive error in the deed made, which is not in accordance with the wishes of the parties the deed is the responsibility of each of its officials. The notary who is replaced is not responsible for the error of the successor notary, because the notary and notary substitute each have their respective rights and obligations in their positions, and have been sworn in person.

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DI DUNIA CYBER DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Nur Khalimatus Sa'diyah
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Kejahatan di dunia maya salah satunya adalah cyberporn, pornografi di internet tidak dapat dihindari lagi karena arus informasi dan komunikasi yang ada semakin canggih. Hal ini dikarenakan sex adalah suatu hal yang dapat membawa profit cukup besar dalam dunia bisnis, terlebih lagi melalui jasa e-commerce. Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, dan tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Hal tersebut jika dibiarkan dan tidak dicegah maka akan sangat merusak mental bangsa Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Pada penelitian hukum normatif terhimpun dalam suatu kodifikasi atau bahan tertulis lainnya, dalam penelitian empiris akan mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta kebutuhan konkrit di dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji dan mengolah data penelitian dengan menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap cyberporn.One of the crimes in cyberspace is cyberporn, pornography on the internet is inevitable because the flow of information and communication is increasingly sophisticated. This is because sex is something that can bring considerable profit in the business world, especially through e-commerce services. Pornography that extends to cyberspace can be easily accessed by anyone, and without limitation of age, sex, level of education, and social stratification. If left unchecked and prevented, it will seriously damage the mentality of the Indonesian people, especially for the next generation. Therefore, this study has the aim to examine and analyze the inhibiting factors in the prevention and control of cyberporn in the cyber world. The research method used is an empirical juridical approach, with primary and secondary data, and qualitative analysis and presented descriptively. In normative legal research collected in a codification or other written material, in empirical research will link the law to efforts to achieve concrete goals and needs in society. This study examines and processes research data by tracing the efforts made by the Indonesian government to provide prevention and control of the cyberporn.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT TERHADAP PENGGUNAAN ASET PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI OLEH PEMEGANG SAHAM Nuzula Syafrial Ardi
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas adalah terbatas sebesar saham yang dimilikinya, hal ini berdasarkan redaksi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun dalam praktik banyak pemegang saham yang menyalahgunakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi, berdasarkan hal tersebut penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pemegang saham dalam memanfaatkan aset Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan aset Perseroan Terbatas dari gangguan pemegang saham. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas atau pihak yang berwenang yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut dapat menggugat pemegang saham berdasarkan prosedur yang diatur UUPT.The responsibility of the shareholders of a Limited Liability Company is limited to the shares they have, this is based on the editorial of Article 3 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Companies (UUPT). But in the practice of many shareholders who abuse the form of a Limited Liability Company legal entity for personal interest, based on this matter the purpose of this is to analyze the extent of shareholders’ responsibility in utilizing Limited Liability Company assets for personal interests, and what legal actions can be taken to save Limited Liability Company assets from shareholder disruption. This research is a normative research and based on the legislative approach, conceptual approach, and case approach. The results obtained from this study are Limited Liability Company or authorized parties representing the Limited Liability Company can sue the shareholders based on the procedures regulated by the Company Law.

PERJANJIAN PERBATASAN LAUT ANTARA AUSTRALIA DENGAN TIMOR LESTE TERHADAP STATUS WILAYAH LAUT TIMOR Irhas Novianti Yasma’un; Audi Fatchur Rachman; Nur Retno Ika Martiyah
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Negara Indonesia selaku negara pantai diwajibkan meletakkan batas teritorial laut yang sesuai dengan UNCLOS 1982 demi menjamin kepastian wilayah laut, darat, dan udara. Australia dan Indonesia mengadakan perjanjian mengenai batas wilayah laut. Pada tahun 2002 Timor Leste merdeka menjadi negara baru. Timor Leste tak punya batas laut permanen sementara Indonesia dan Australia berbagi kekayaan alam di Celah Timor. Pada tahun 2004 Timor Leste memulai kembali negoisasi dengan Australia. Pemerintah Indonesia menyatakan belum bisa mengambil sikap atas kesepakatan perbatasan maritim antara Timor Leste dengan Australia. Australia dan Timor Leste merupakan dua negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang jelas agar status wilayah laut masing-masing negara dapat dipertanggungjawabkan. Kesepakatan perbatasan maritim antara Australia dan Timor Leste akan berimplikasi bagi wilayah laut Indonesia. Implikasi kesepakatan itu dapat memicu sengketa baru antara Indonesia dan Australia. Untuk mengetahui dampak perjanjian tersebut diperlukan analisa sesuai UNCLOS 1982 dan Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.Indonesia as a coastal state is obliged to place a territorial sea boundary in accordance with UNCLOS 1982 in order to guarantee the certainty of sea, land and air. Australia and Indonesia have agreements on maritime boundaries. In 2002 East Timor became an independent state. Timor Leste has no permanent sea boundary while Indonesia and Australia share natural resources in the Timor Gap. In 2004 Timor Leste restarted negotiations with Australia. The Indonesian government says it has not been able to take a stand on the maritime boundary agreement between Timor Leste and Australia. Australia and Timor Leste are two countries geographically adjacent to Indonesia. Therefore, there needs to be a clear regulation so that the status of marine areas of each country can be accounted for. The maritime border agreement between Australia and Timor Leste will have implications for Indonesia’s marine territory. The implications of the agreement could trigger a new dispute between Indonesia and Australia. To find out the impact of the agreement requires analysis according to UNCLOS 1982 and international. This is a normative research.

KONSTRUKSI LEMBAGA JAMINAN UNTUK SAHAM SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN PERKEMBANGAN BISNIS Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Utang-piutang sebagai kegiatan bisnis, sudah barang tentu bingkainya adalah perjanjian, kemudian pengamannya adalah agunan atau jaminan. Pada prinsipnya tidak ada utang tanpa adanya jaminan, karena walaupun tanpa adanya jaminan yang disepakati oleh para pihak, tetap akan ada jaminan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek. Pengaturan mengenai penjaminan juga semestinya berkembang mengikuti tuntutan perkembangan bisnis, namun selama belum ada pengaturan yang baru, dan masih perlunya identifikasi permasalahan yang lebih komprehensif, maka jalan keluarnya sudah barang tentu menggunakan penafsiran. Semakin berkembang pola bisnisnya, berkembang pula karakteristik utang-piutangnya, maka wajar manakala benda yang menjadi obyek jaminan juga berkembang. Sebagaimana saat ini, saham dapat dijadikan obyek jaminan. Sebagaimana aturan yang mendasarinya, saham dapat dijadikan obyek jaminan Gadai atau Fdusia. Undang-Undang memberikan 2 (dua) pilihan lembaga jaminan untuk obyek saham, oleh karenanya dalam penelitian ini akan dicari konstruksi lembaga jaminan untuk saham sebagai rumusan permasalahannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah saham dengan segala aspeknya, akan lebih dapat mendukung kegiatan bisnis dan juga dapat diterapkan prinsip-prinsip penting Hukum Jaminan bagi debitornya manakala dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia.The frame of a debt as a business activity is an agreement, then the security is collateral. In principle, there is no debt without collateral, because even if there is no collateral agreed upon by the parties, there will still be security object provided by law as Article 1131 Burgerlijk Wetboek. Arrangements regarding security law should also develop following the demands of business development, but as long as there are no new arrangements, and there is still a need to identify more comprehensive problems, the solution is certainly to use interpretation. As the pattern of business develops, the characteristics of debt are also developed, so that naturally the collateral object will also develop. As of now, stocks can be used as collateral objects. As with the underlying rules, stocks can be used as collateral for Gadai or Fiducia. The Law provides 2 (two) choices of collateral institutions for stock objects, therefore this study will look for the construction of security institutions as a formulation of the problem. This research is normative research. The results obtained from this study are stocks with all aspects, will be more able to support business activities and also can be applied important principles of security law for debtors when secured with Fiducia security institutions.

Page 45 of 81 | Total Record : 801

43 44 45 46 47

Filter by Year

1996 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA