cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 50   51   52   53   54 
Front-Matter (Front Cover, Susunan Dewan Redaksi, Editorial, Daftar Isi, Pedoman Penulisan) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i2.410

Abstract

REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN NATIONAL CYBER DEFENSE SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA Nur Khalimatus Sa'diyah; Ria Tri Vinata
Perspektif Vol 21, No 3 (2016): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.96 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i3.587

Abstract

Kecemasan terhadap cyber crime telah menjadi perhatian dunia, namun tidak semua negara di dunia ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah cyber crime dan memiliki peraturannya kecuali negara-negara maju dan beberapa negara berkembang. Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menemukan, mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap data informasi rahasia negara dan meneliti tentang bentuk-bentuk perlawanan pemerintahan Indonesia terhadap cyber war. Menemukan rekonstruksi pembentukan national cyber defense atau cyber army dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, telah ditetapkan bahwa ancaman dalam sistem pertahanan negara terdiri dari ancaman militer dan ancaman non militer, termasuk diantaranya ancaman siber. Salah satu efek samping negatif dari perkembangan dunia siber melalui internet antara lain adalah kejahatan dalam bentuk pelanggaran hukum atau cyber crime, di mana bila eskalasinya lebih meluas dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa. Sebagai upaya penanggulangan terhadap serangan-serangan di dunia maya ini, diperlukanlah sebuah lembaga yang bertugas menjadi benteng pertahanan dunia siber atau cyber defense.Anxiety against cybercrime has become the world’s attention, but not all countries in the world is giving greater attention to the problem of cybercrime by having the rule and unless the developed countries and some developing countries. The purpose of this research is in order to find, examine and analyze the efforts of the Indonesia Government in the protection of State secrets information and data, also to research the forms of Indonesia Government resistance against cyber war. Find a reconstruction of national cyber defense formation or cyber army in an attempt to defend the sovereignty of the country. In Act No. 3 of 2002 on State Defense, it has been established that the threat in the country’s defense system consists of a military threat and non-military threat, which is including cyber threats. One of the negative effects of the cyber world development via the internet among other things is a crime in violation of the law cybercrime, where when the escalation widely spread, it could have threatened the country’s sovereignty, territorial integrity or the safety of the nation. In an effort to combat against the attacks in this virtual world, will require an agency that is in charge of being the world’s bulwark cyber or cyber defense.
EKSISTENSI PT. SUCOFINDO (PERSERO) DALAM MENJAMIN KEHALALAN PRODUK MAKANAN DI INDONESIA MELALUI SERTIFiKASI HALAL Desy Nurkristia Tejawati
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.726

Abstract

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga jaminan terhadap kehalalan produk adalah hal yang amat penting sedangkan dikarenakan pengetahuan dan teknologi semakin tinggi maka menimbulkan berbagai macam cara yang digunakan dalam membuat sebuah produk, terutama produk makanan. Label adalah bagian dari kemasan. Pemberian label terdiri dari dua macam tujuan, yaitu membujuk atau dapat dikatakan sebagai sarana promosi, dan label yang memberi informasi untuk membantu konsumen dalam mendapatkan informasi atas suatu produk sehingga memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk tersebut telah sesuai dengan harapan mereka. Hal tersebut juga berlaku pada label halal yang mempermudah konsumen yang beragama Islam dalam memilih makanan yang baik bagi dirinya dan sesuai dengan aturan agamanya dan memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. Sertifikasi memiliki makna suatu sertifikat yang berasal dari pihak ketiga yang independen seperti dari PT. SUCOFINDO (Persero). Peran PT. SUCOFINDO dalam penyelenggaraan dan wewenang konsumen serta produsen dalam mengelola usaha yang halal untuk memenuhi sertifikasi halal untuk negara Indonesia sehingga layak guna pakai dan atau layak fungsi untuk masyarakat, antara lain memberikan ketetapan mengenai standar, norma, dan kriteria JPH, serta melakukan penerbitan dan mencabut sertifikat halal dan label halal dari suatu produk, melakukan registrasi, melakukan sertifikasi halal pada produk luar negeri, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan melakukan publikasi pada produk halal. SUCOFINDO menyediakan jasa uji kehalalan untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. SUCOFINDO memiliki laboratorium dengan peralatan dan teknologi terkini guna mendukung proses uji halal, diantaranya PCR (Polumerase Chain Reaction) sehingga dapat melakukan deteksi terhadap DNA babi serta Chromatography (GC dan HPLC) guna mendeteksi zat alkohol atau ethanol.Indonesia is a country whose population is predominantly Muslim so that the guarantee of halal products is very important, while due to higher knowledge and technology, it causes a variety of ways used in making a product, especially food products. Label is part of packaging. The label consisting of two kinds of purpose, namely persuade or could be described as a means of promotion, and label story to help consumers in get information on a product that give consumer confidence in that these products are in accordance with their expectations. This applies to label allowed to consumers muslim in wholesome food for themselves and in accordance with the rules his religion and standards in security and sanitation. Certification has meaning a certificate from the third party pendent like from pt SUCOFINDO (persero). The role of PT. SUCOFINDO and competence in the consumers and producers in business management and to meet certification lawful to country so as to be feasible to wear and or deserving function for the, between the ordinance of standard, another gave, norm and criteria JPH, and the issuance and take a halal certificate and labels lawful, of a product to register, do certification, foreign to the lawful and socialization, education, and to the lawful publication. SUCOFINDO appear to provide health problems to test food products, drink, cosmetics, and so on. SUCOFINDO having the laboratory by equipment and latest technology for lawful test in order to support the process, some of them are PCR (polumerase chain reaction) so that it may do the detection against dna swine and chromatography (GC HPLC) to detect and under the influence of alcohol or huge amounts of ethanol.
KEWENANGAN LEMBAGA HUKUM DALAM MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN DAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Novian Ardynata Setya Pradana; Arif Subekti; Cahyo Harjo Prakoso
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.719

Abstract

Dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan suatu kerugian negara, maka kewenangan melakukan audit adalah BPK sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kedudukan BPK merupakan Badan Pemeriksa Keuangan yang paling tinggi dalam hal keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada kenyataannya Jaksa melakukan kewenangan penyidikan dalam perkara korupsi melebihi kewenangannya. Jaksa juga melakukan kewenangan melakukan audit kerugian keuangan negara, hal tersebut melebihi kewenangan Jaksa dan mengambil alih kewenangan BPK. Kondisi ini menyebabkan kerancuan siapa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Metode pemecahan masalah menggunakan pendekatan normatif menggunakan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual diambil dari teori dan doktrin hukum yang sudah ada. Sesuai faktanya aturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 juga tidak ada proses mekanisme secara rinci pembayaran kerugian tetapi lebih menjelaskan mengenai perampasan penyitaan lalu dilelang guna menutupi kerugian negara Dengan ini perlu adanya aturan terkait mekanisme pengembalian dan kewenangan dalam menentukan jumlah kerugian negara.In examining certain cases of corruption to determine a state loss, the authority to audit is BPK in accordance with Article 2 of the BPK law. The position of the supreme audit board is the highest audit agency in the case of the finances state, as regulated in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. However at reality the Prosecutor conducts investigative authority in corruption case, sometimes exceeding their authority. This condition causes confusion which intitution have authority to calculate financial state loss and mechanism for recovering financial state losses from corruption.The problem soving method uses a statue approach which it uses applicable regulation and law and conseptual approach from the theory and doctrine that still exist. Actually the fact from Article 18 Regulations number 31/1999 and PERMA number 5/2015 there is no rules of state financial loss return but it just explain of seizure adn foreclosure then auctioned off for compesate the financial loss. Because of that problem, the conclusion is to make a new regulation about mechanism recovering financial state losses and the authority of calculate financial state loss.
PENGURUSAN HARTA PAILIT YANG BERSIFAT TERDAFTAR DAN BERJANGKA WAKTU TERTENTU YANG DIMILIKI DEBITOR PERSEROAN TERBATAS Adri Naufal Saniy; Rr. Pratiwi Kusuma Dyah Asri
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.747

Abstract

Kewenangan kurator dalam hal pengurusan berupa perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dengan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas dalam hukum kepailitan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator menjadi pihak yang paling berwenang berdasarkan kewenangan luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UU K-PKPU dalam hal pengurusan berupa perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kreditor terhadap benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas dilakukan oleh kurator dalam hal perpanjangannya sesuai prosedur dan dimungkinkan adanya gugatan pmh terhadap debitor apabila ada unsur kesengajaan karena tidak melakukan perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit sebelum adanya putusan permohonan pernyataan pailit.This article analyze the authority of Curators on the matter of Bankruptcy Management which includes registered objects and time limited Object that already expired included in the Limited Liability Company (LLC) Bankruptcy Estate also the Legal Protection of related parties on said object in the scope of Bankruptcy Law. This journal uses juridical normative research method. The result of this research shows that curators became the most authorized party based on their broad authority as regulated in Act Number 37 Year 2007 About Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Paragraph 16 Article 1 jo. Paragraph 69 Article 1 especially concerning the management of registered objects and time limited Object that already expired included in the Limited Liability Company (LLC) Bankruptcy Estate. In addition research also suggest that legal protection of creditor rights to registered objects and time limited Object that already expired included in the Limited Liability Company (LLC) Bankruptcy Estate is done by the curators in terms of the procedure for time extensions and tort lawsuit against the debtors in case there are intention to intentionally not extend the time limit for egistered objects and time limited Object that already expired included in the Bankruptcy Estate before the verdict to bankruptcy solicitation statement.
TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN WISATA DALAM PERJANJIAN PERJALANAN WISATA (STUDI DI PT. TIGA BIDADARI WISATA, LOMBOK) Septira Putri Mulyana; Febrina Triswati
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.737

Abstract

Ada dua masalah pokok yang diteliti yaitu mengenai hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan para pihak dalam perjanjian perjalanan wisata dan Tanggung Jawab PT. Tiga Bidadari Wisata terhadap wisatawan dalam perjanjian perjalanan wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan wisatawan atau konsumen hakikatnya sebagai penjual jasa wisata dengan pembeli jasa wisata dan hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan pihak hotel maupun transport ada pada perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata terhadap para pihak tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang. Biro Perjalanan Wisata bertanggung jawab penuh atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya. Tanggung Jawab Hotel pada perjanjian perjalanan wisata yaitu atas keselamatan, kenyamanan dan keamanan tamu hotel dan pihak transportasi bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan selama kegiatan perjalanan wisata.There is two main problem examined in this research are the legal relations between tour Bureau and the parties in the tour agreement and PT. Tiga Bidadari Wisata responsibilities towards the tourists in tour agreement. Research method used in this research is normative method. Legal relations between the tour bureau with the tourists or consumer principally as seller and buyer of travel services and the legal relations between the tour bureau and hotels and transportation company include in the agreements that have conclude between the parties. The tour bureau responsibilities is not regulate with detailed in law. The tour bureau have a fully responsibilities on tourists safety that have a tour based on his tour package. Hotels responsibilities on tour agreements are safety, convenience and security of hotel guests and transportation company responsiblities are safety and security of the tourists during the tour.
HUBUNGAN KERJA KPU DENGAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Uncianus Teti Nahak; Kristi Fosa Akwila; Lely Mahartina
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.735

Abstract

onesia, sekaligus memberikan kenangan pahit tentang dinamika politik Indonesia.Momentum yang dilaksanakan setahun sekali ini bukannya menjadi suatu ajang yang khidmad dengan kegembiraan melainkan membawa duka yang mendalam bagi Negara. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tercatat 554 anggota KPPS yang meninggal. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penyelenggara yang berada di tingkat bawah. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian dalam penulisan adalah Mengetahui karakteristik hubungan lembaga KPU dengan KPPS. Dalam hal ini hubungan KPU dengan KPPS sebagai pemberi kerja dan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Bentuk perlindungan hukum bagi KPPS diwujudkan dengan keberadaan hak atas jaminan sosial. Jaminan sosial baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan.The implementation paradigm of general election 2019 is to be the biggest democracy party in the Indonesia history, and giving a bad memory about the Indonesia political dynamic. That moment is implemented on 17th April 2019 to be a gray day to the several members of the voting organizer group. Recorded 554 members of the voting organizer group is passed away. The commission of general election as the election organizer should be able to give the legal protection to its members in the low-end level. This research is using the normative law research and doing the legislative approach and conceptual approach. The aim research is to know the relationship characteristic between the commission of general election and the voting organizer group. In this case, both institution having a relationship as the employee and employer. The shapes of the legal protection to the members of the voting organizer group are the social security rights such as the accident insurance, life insurance and health insurance.
PENGENDALIAN PRE-PROJECT SELLING MELALUI PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Edi Krisharyanto; Peni Jati Setyowati
Perspektif Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i2.731

Abstract

Pre-Project Selling merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh para pihak terhadap jual beli properti sebelum proyek dibangun dan yang dijual baru berupa gambar atau konsep. Alasan pengembang melakukan praktik Pre-Project Selling ini dalah untuk mengetahui respon pasar atas produk properti yang akan dibangun. Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek dinyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya objek perjanjian yang jelas. Praktik Pre-Project Selling merupakan perjanjian khusus. Hal ini disebabkan karena objek perjanjian merupakan gambar atau konsep dari pengembang. Maraknya Pre-Project Selling ini tentu menghadirkan beberapa problematika. Salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen dari gambar atau konsep yang diajukan oleh Pengembang. Dalam penelitian ini akan membahas Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis terhadap terjadinya kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dengan demikian penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan masukan kebijakan agar memeberikan nilai keadilan bagi masyarakat.Pre-Project Selling is an agreement made by the parties to the sale and purchase of properti before the project is built and the new one is sold in the form of pictures or concepts. The reason developers develop this Pre-Project Selling practice is to find out the market’s response to the properti product that will be built (test the water). In accordance with the legal conditions of the agreement in article 1320 Burgerlijk Wetboek stated that one of the conditions that must be met is the existence of a clear object of the agreement. The Pre-Project Selling practice is a special agreement. This is because the object of the agreement is an image or concept from the developer. The rise of the Pre-Project Selling certainly presents some problems. One of them is about protecting consumers from images or concepts proposed by Developers. In this study will discuss the Urgency of Consumer Protection against Pre-Project Selling practices that refer to the legal principles in the Consumer Protection Act. This type of research is normative research, which is research based on studies that are in accordance with the theories and legal rules that have been determined. This normative research also functions to provide a juridical argument against the occurrence of emptiness, obscurity, and norm conflicts. Thus this research is considered very important as a policy input material in order to provide the value of justice for the community.
IMPLEMENTASI SIFAT HUKUM PENGANGKUTAN DALAM PELAKSANAAN OJEK ONLINE Ananda Amalia Tasya; Hilda Yunita Sabrie
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.746

Abstract

Kemajuan teknologi mendorong adanya inovasi dalam bidang transportasi, khususnya dalam penyediaan jasa pengangkutan yang efisien dan efektif untuk menenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, ojek yang merupakan jasa transportasi dengan menggunakan sepeda motor dinilai mampu menjadi transportasi publik alternatif yang dapat mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Dengan perkembangan teknologi dan transportasi di era digital seperti saat ini, ojek konvensional kemudian bertransformasi menjadi ojek online, suatu jasa transportasi yang menggunakan aplikasi online sebagai media pemesanannya. Dari sudut pandang hukum pengangkutan, perjanjian pengangkutan yang terbentuk dalam pelaksanaan ojek online merupakan suatu bentuk baru yang dinamakan kontrak online. Konsensus sebagai syarat pembentukan sekaligus salah satu sifat perjanjian pengangkutan terpenuhi dengan adanya penawaran dari aplikasi penyedia layanan ojek online dan adanya penerimaan oleh pengguna aplikasi sebagai penumpang ojek online. Para pihak dalam pelaksanaan ojek online terikat dalam suatu hubungan kontraktual yang berbeda-beda. Pengemudi dan perusahaan aplikasi terikat dalam hubungan kemitraan yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Hubungan kontraktual antara pengemudi dan penumpang membentuk suatu perjanjian pengangkutan, sedangkan perusahaan aplikasi dan penumpang didasarkan pada perjanjian penggunaan aplikasi.The improvement of technology encourages the innovation of transportation sector, especially for the provision of efficient and effective transportation services to fulfill the community needs. In Indonesia, ojek as a two-wheeled transportation service considered as alternative public transportation which can transport a person from one place to another in a fast way and at affordable costs. With the development of technology and transportation in this digital era, conventional motorcycle taxi (in Indonesia: ojek konvensional) transformed into online motorcycle taxi (known as ojek online), a transportation service using an online application as the ordering media. From the scope of transportation law, the transportation agreement formed by the operation of ojek online is a new form of agreement called online contract. Consensus, as a transportation agreement requirement, is fulfilled by an offer from transportation service application and an acceptance from the users as ojek online’s passenger. The parties in the operation of ojek online bound by a different contractual relation. The driver and the application company bound by a partnership agreement. The contractual relation between the driver and passenger formed a transportation agreement, while the application company and passenger based on application usage agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBELI TIKET SEPAKBOLA MELALUI SITUS RESMI ONLINE SAAT PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIBATALKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEAMANAN Tunas Medya Latri; Moch. Isnaeni
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.745

Abstract

Sepakbola merupakan salah satu cabang olah raga yang memiliki penggemar sangat banyak jumlahnya. Penjualan tiket pertandingan sepakbola dilakukan dengan cara online, hal ini memang bertujuan baik, karena dengan penjualan online, berdesakan antrian di loket yang dapat menyebabkan cidera pengunjung itu dapat terhindarkan. Kendati demikian, supporter sepakbola masih sering bertindak sesuka hati dengan cara membobol dan memaksa masuk, stadion, dan juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang cenderung membuat rawan aspek keamanan. Oleh karena itu, pihak kepolisian pernah bertindak, atas ulah supporter sepakbola yang membuat rawan keamanan, itu membatalkan pertandingan secara sepihak. Pada aspek hukum, hal ini menjadi suatu permasalahan, mengingat supporter yang beritikad baik dengan membeli tiket dengan cara dan prosedur yang benar dan telah ditentukan, itu pada akhirnya merasa dirugikan atas perbuatan pembatalan tersebut. Apakah dapat pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi, dan apakah pihak kepolisian berwenang untuk membatalkan perikatan antara pembeli tiket dengan pihak penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dengan beberapa ukuran tertentu, dapat meminta ganti rugi atas dibatalkannya pertandingan sepakbola, walaupun atas dasar pertimbangan keamanan.Football is a sport that has very many fans. Ticket sales of football matches are done online, this is indeed a good cause, because with online sales, crowded queues at counters that can cause injury to visitors can be avoided. Nevertheless, football supporters still often act as they pleased by breaking into and forcing entry, stadiums, and also with other actions that tend to make the security aspects vulnerable. Therefore, the police had acted, for security reasons, because of the actions of football supporters who made security vulnerable, it canceled the match unilaterally. In the legal aspect, this becomes a problem, bearing in mind that supporters who have a good intention to buy tickets in the manner and procedure that have been determined, in the end feel disadvantaged over the act of cancellation, whether or not the party who feel aggrieved to obtain compensation, and whether the police have the authority to cancel the agreement between the ticket buyer and the organizer. This research is a normative research with a statutory approach. The results obtained from this study are that the injured party with a certain size, can ask for compensation for the cancellation of a soccer match, even on the basis of security considerations.

Page 52 of 81 | Total Record : 801

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue