cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13 No 3 (2024)" : 15 Documents clear
Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan Pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Sudiarawan, Kadek Agus; Martana, Putu Ade Harriestha; Shara, Made Cinthya Puspita; Dananjaya, Nyoman Satyayudha; Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p02

Abstract

The aims of this study are to determine the shift of the corporatist industrial relations model (Employment Law) towards contractualist industrial relations (Job Creation Law) which affects the position of the parties in an employment relationship, and to find out more about the autonomous legal position of the company (Work Agreement, Company Regulation, Joint Work Agreement) in the contractualist industrial relations model from the perspective of the Job Creation Law. The method applied in this study is combined legal research method between normative and empirical. The application of this method is an approach to strengthen the data in the writing, in addition to examining legal norms, field research is also conducted. The result of this study finds that the enactment of the Job Creation Law has shifted the corporatist industrial relations model, which offers space for the state to enter into industrial relations, towards a contractualist industrial relations model that is based on the agreement between the parties and restricts the role of the state in industrial relations. In the contractualist industrial relations model, the parties are given an open space to determine the work arrangement. Under these conditions, the preparation of autonomous laws, namely Work Agreements, Company Regulations, and/or Collective Labor Agreements (CLAs) is crucial in preventing disputes in industrial relations. Abstrak Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pergeseran model hubungan industrial koorporatis (UU Ketenagakerjaan) kearah hubungan industrial kontraktualis (UU Cipta Kerja) berpengaruh terhadap penempatan kedudukan para pihak dalam suatu hubungan kerja, serta untuk mengetahui lebih lanjut terkait kedudukan hukum otonom perusahaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama) pada model hubungan industrial kontraktualis perspektif UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan antara normatif dan empiris. Penggunaan metode tersebut sebagai upaya dalam memperkuat data pada penulisan, disamping mengkaji atas norma hukum juga melakukan penelitian lapangan. Hasil dalam penulisan ini mendapatkan pemahaman bahwa berlakunya UU Cipta Kerja, telah menggeser model hubungan industrial korporatis yang memberi ruang terhadap peran negara untuk masuk dalam hubungan industrial, ke arah model hubungan industrial kontraktualis yang mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan merestriksi peran negara dalam bingkai hubungan industrial. Pada model hubungan industrial kontraktualis para pihak diberikan ruang terbuka untuk menentukan kesepakatan kerja. Dalam kondisi seperti ini, penyusunan hukum otonom yaitu Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya perselisihan dalam suatu hubungan industrial.
Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework Fuadi Isnawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p15.

Abstract

his study explores the issue of criminal liability for the distribution of deepfake pornography in Indonesia, an emerging form of cybercrime that leverages artificial intelligence (AI) technologies, particularly Generative Adversarial Networks (GANs), to create nonconsensual hyper-realistic sexual content. The research highlights the legal, social, and ethical implications of deepfake pornography, which disproportionately targets women and perpetuates gender-based violence. Despite the growing prevalence of such content, Indonesian legal frameworks currently provide limited protection for victims of deepfake pornography. This normative legal research examines the applicability of two primary legislative tools: The Information and Electronic Transactions Act (ITE Law), Law Number 27 2022 (PDP Law) and the Pornography Law. The ITE Law, while not explicitly mentioning pornography, addresses content that violates decency, including deepfake pornography. In PDP Law which offer crucial legal protections against the unlawful processing of personal data, including the manipulation of individuals’ likenesses in deepfake content. Article 66 outlines the legal recourse available for victims whose personal data, such as their image, has been altered or disseminated without consent. Meanwhile, Article 68 establishes penalties for violations of data processing, further strengthening criminal accountability in cases involving deepfake pornography. The Pornography Law specifically prohibits the creation and dissemination of nonconsensual pornographic material, covering digitally manipulated content. The findings underscore the importance of mens rea (intent) and actus reus (criminal actions) in establishing criminal liability for deepfake pornography perpetrators under Indonesian law. In conclusion, the research calls for more comprehensive legal reforms to better protect victims of this evolving cybercrime, emphasizing the need to adapt to technological advancements while upholding privacy and dignity. elitian ini mengeksplorasi isu pertanggungjawaban pidana atas distribusi pornografi deepfake di Indonesia, sebuah bentuk kejahatan siber yang sedang berkembang yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), khususnya Generative Adversarial Networks (GAN), untuk membuat konten seksual hiper-realistis yang tidak konsensual. Penelitian ini menyoroti implikasi hukum, sosial, dan etika dari pornografi deepfake, yang secara tidak proporsional menargetkan perempuan dan melanggengkan kekerasan berbasis gender. Terlepas dari meningkatnya prevalensi konten semacam itu, kerangka hukum Indonesia saat ini hanya memberikan perlindungan yang terbatas bagi para korban pornografi deepfake. Penelitian hukum normatif ini mengkaji penerapan dua perangkat legislatif utama: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), dan Undang-Undang Pornografi. UU ITE, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pornografi, membahas konten yang melanggar kesusilaan, termasuk pornografi deepfake. Dalam UU PDP yang menawarkan perlindungan hukum yang penting terhadap pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum, termasuk manipulasi kemiripan individu dalam konten deepfake. Pasal 66 menguraikan jalur hukum yang tersedia bagi para korban yang data pribadinya, seperti gambarnya, telah diubah atau disebarkan tanpa persetujuan. Sementara itu, Pasal 68 menetapkan hukuman untuk pelanggaran pengolahan data, yang semakin memperkuat akuntabilitas pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan pornografi deepfake. UU Pornografi secara khusus melarang pembuatan dan penyebaran materi pornografi yang tidak sesuai dengan persetujuan, termasuk konten yang dimanipulasi secara digital. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mens rea (niat) dan actus reus (tindakan kriminal) dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pornografi deepfake di bawah hukum Indonesia. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyerukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi korban kejahatan siber yang terus berkembang ini, dengan menekankan perlunya beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi privasi dan martabat.
Pengaturan Cuti Notaris dalam Keadaan Mendesak yang Hanya Dapat Dilakukan Keluarga Sedarah Garis Lurus Notaris Ayuni, Prianggieta; Subawa, Made
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p07

Abstract

Abstract : The purpose of this research is to provide knowledge and to study and analyze problems regarding notary leave arrangements in urgent situations which can only be carried out by the Notary's blood line family. This research uses normative legal research. Notary leave arrangements in urgent situations are determined in Article 28 UUJN, however there are multiple interpretations or unclear norms in the phrase "urgent circumstances: in the formulation of Article 28." So, based on these regulations, an urgent situation in Article 28 UUJN, if using a systematic interpretation, can be interpreted as an urgent situation if the Notary does not have the opportunity to apply for leave due to carrying out education and training, courses, work visits outside the region/country, illness, leave, fulfilling Hajj / Umrah or other similar reasons. The notary's responsibility if the notary's leave in an urgent situation cannot be fulfilled because he or she does not have a spouse or family member who is of the same blood line is administrative responsibility. If a Notary is in an urgent situation and does not have a husband/wife or blood family in a direct line to the Notary himself or even has blood relatives but is not legally competent to take legal action, then the Notary will not be able to submit a leave request to the Regional Supervisory Council. Notaries who do not apply for leave will be deemed not to have carried out their obligations in accordance with UUJN orders as stipulated in Article 27 jo. Article 28 UUJN, Notaries who wish to take leave must apply for leave. If the Notary violates the obligations and prohibitions of the position as well as the Notary's code of ethics, this can cause the Notary to be temporarily suspended as stipulated in Article 9 UUJN. Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah guna memberikan pengetahuan dan guna mengkaji serta menganalisa permasalahan mengenai pengajuan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah oleh Notaris dalam keadaan mendesak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pengaturan cuti bagi Notaris di Indonesia di atur pada UUJN. Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak Cuti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatanya selama 2 (dua) tahun. selama menjalankan cuti Notaris wajib mengusulkan Notaris pengganti. Kemudian, Pasal 26 menentukan selama menjalankan jabatanya, Notaris berhak mengambil cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatanya selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatanya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti. Kriteria keadaan mendesak dalam pengaturan hak cuti bagi seorang Notaris yakni terdapat pada pasal 28 UUJN menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan Cuti kepada Majelis Pengawas. Penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara, berhalangan sementara apabila dilihat dalam UUJN tidak dijelaskan secara rinci bahkan dalam aturan pelaksanaanya juga tidak menjelaskan terkait dengan keadaan mendesak ini.
Protection of Corporate Whistleblowers in the Digital Age: A Critical Analysis of Current Indonesian Frameworks Tantimin Tantimin; Rufinus Hotmaulana Hutauruk; David Tan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p11.

Abstract

Corporate whistleblowing plays a key role in ensuring transparency in Indonesian businesses. While the advent of digital technology can help improve the mechanism of corporate whistleblowing, this development still brings its own risks, particularly regarding the privacy of whistleblowers, which can significantly heighten risk of retaliations. This research aims to address the legal adequacy of Indonesia in ensuring the protection of corporate whistleblowers in the digital age, using normative legal research method and statutory approach. Findings of this research highlights the normative uncertainties and disharmony in the realm of witness protection, such as the lack of direct acknowledgement of corporate whistleblowers and the lack of supportive mechanism of digital corporate whistleblowing. In the digital context, there is a lack of mechanisms and compliance to address unique challenges that could arise in digital corporate whistleblowing, in the realm of data privacy. This research proposes a model of legal development consisting of key normative aspects that can be utilized to improve the relevant legal frameworks in Indonesia.
Kedudukan Akta Perdamaian dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Mahardhika, Elgha Kusuma; Masykur, M. Hamidi; Supriyadi, Supriyadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p03

Abstract

Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the basis for the implementation of legal protection in Indonesia, including in terms of holding land mediation which is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement Land Cases. In this article, the author's aim is to review the provisions of mediation, especially regarding the position of the peace deed in the Ministerial Regulation in terms of the concept of mediation in Indonesia which is regulated in the Civil Code, HIR and supreme court regulations. The first result of the research in this paper is that the Peace Deed, although not explicitly required, needs to be registered with the court in order to obtain a Peace Decision as a requirement for administrative recording at the National Land Agency. Meanwhile, secondly, the technical mediation in the Ministerial Regulation is in line with the concept of mediation which is generally applied referring to the Civil Code, HIR and supreme court regulations

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue