JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2016)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG DARI KLIEN KEPADA PERUSAHAAN FACTOR DALAM KEGIATAN ANJAK PIUTANG ]]>
<![CDATA[Anak Agung Putu Krisna Putra]]>;
<![CDATA[I Made Udiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.721 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p03
<![CDATA[Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan pengertian dari anjak piutang yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang ini dapat dijadikan alternatif bagi pelaku bisnis untuk membantu pembiayaan perusahaan untuk memperlancar aliran pendanaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik mampu bersaing untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk yang akan diberikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kegiatan usaha anjak piutang yaitu Klien, customer dan perusahaan factor. Klien merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan. Customer adalah pihak yang berhutang kepada penjual piutang (klien). Sedangkan Perusahaan Factor, yaitu perusahaan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam kegiatan anjak piutang ketika klien mengalihkan atau menjual piutangnya kepada perusahaan factor harus tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan. Transaksi penjualan piutang kepada perusahaan factor oleh klien tanpa sepengetahuan customer akan berdampak hukum pada masing-masing pihak. Tanggung jawab dalam perjanjian anjak piutang ini adalah ketika pihak customer yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan factor.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. PEGADAIAN (PERSERO) DALAM HAL BARANG JAMINAN GADAI BUKAN MILIK DEBITUR ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Gede Narasanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.23 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p07
<![CDATA[Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pegadaian memberikan kredit kepada masyarakat dengan cepat dan Aman Kredit (KCA). Pemberian kredit tentu harus disertai dengan pemberian jaminan sebagai pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepada debitur. agunan berupa benda bergerak. agunan bisa berasal dari milik ofa debitur atau salah satu yang bukan milik debitur. Namun, jika agunan bukan milik debitur memiliki masalah; pegadaian dapat menderita kerugian sehingga harus mendapat perlindungan hukum. Isu yang diangkat adalah: Pertama; tentang bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap PT. Pegadaian (Persero) dalam hal janji agunan bukan milik debitur. Kedua; tentang apa penyelesaian hukum ISIF yang objectdoes bukan milik debitur jaminan gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yang penelitiannya objek penelitian meliputi pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan / di abstracto pada setiap acara hukum terjadi di masyarakat (in concreto). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada Pegadaian jika agunan janji bukan milik debitur secara umum yang dapat ditemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua bahan dari debitur menjadi tanggung jawab semua persetujuan individual, material menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang meminjamkan uang, pendapatan penjualan dibagi sesuai dengan keseimbangan dan ukuran piutang kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Penyelesaian dari objek yang bukan milik janji debitur berasal dari hilangnya laporan dari pemilik gadai objek yang ingin merebut kembali objek yang wasused sebagai jaminan sehubungan dengan tenggat waktu untuk merebut kembali, yaitu tidak lebih dari 3 tahun sejak kehilangan atau pencurian item yang digunakan sebagai jaminan. Pemilik objek gadai dapat mengambil prosedur hukum dengan membuat laporan ke polisi sehingga bisa melanjutkan ke pengadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Muryatini]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.255 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p12
<![CDATA[Penggunaan sarana mesin Anjungan Tunai Mandiri semakin meningkat. Begitu juga dengan kasus kejahatan terutama yang berkaitan dengan pembobolan rekening nasabah melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri sehingga nasabah mengalami kerugian. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimanakah tanggungjawab pihak bank atas kerugian yang diderita konsumen akibat pembobolan rekeningnya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri? dan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah terkait pembobolan rekeningnya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri? Hasil penelitian bahwa apabila nasabah mengalami masalah dalam penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri jika mesin Anjungan Tunai Mandiri telah mengalami gangguan atau mengalami kerusakan maka bank akan bertanggungjawab memberikan ganti rugi, apabila dalam proses penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri tersebut kesalahan berada pada pihak nasabah maka bank tidak akan bertanggung jawab atas resiko kerugian yang dialami oleh nasabah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan berpedoman pada Undang-undang Perbankan dan juga Undang-undang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI PERUMAHAN ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Dewi Megawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.387 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p02
<![CDATA[A mismatch between the administrative documents or the physical characteristics of a property offered in a contract and the actual conditions received by the client becomes an important problem in a property business. The property, which is the object of an agreement, should be in line with the legal aspects required by the legislation. The purpose of this study is to understand the legal condition of registering a property as the object of an agreement, by using consumer protection law in relation to property sales (i.e., Legislative Decree number 1 of 2011) as the perspectives. This study used normative legal framework based on Law and concept approaches as its research method. Several primary laws were collected and analyzed by a qualitative descriptive method. This study found that a property could be included as the object of an agreement if it fulfills the terms and conditions written in the Article 42 Clause 1 of Legislative Decree number 1 of 2011 on Real Estate and Residential Areas. Furthermore, a property can be an object of sales agreement if they meet several criteria written in the State Minister of Community Estate Decree’s number 09/KPTS/M/1995, with the date of issuance on 23 June 1995, about the sale and purchase of a property. It can be argued that the Legislative Decree number 1 of 2011 on Real Estate and Residential Areas might not offer a comprehensive protection to the consumer rights, and subsequently inflict physical and mental harm to the consumers.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) ]]>
<![CDATA[Made Dwi Kurniahartawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.724 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p08
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dan lampiran golongan I, II, dan III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika New Psikoaktif Substances (NPS) belum diatur dalam daftar berbagai jenis golongan serta turunannya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor Narkotika. Narkotika New Psikoatif Substances (NPS) salah satu jenisnya terdapat dalam kasus Raffi Ahmad. Penelitian ini juga membahas keabsahan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkotika dikaji berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis & konseptual hukum dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkotika adalah tidak sah karena Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dengan mengacu pada Pasal 149 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keabsahan wewenang penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus Raffi Ahmad adalah tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak terpenuhinya unsur pertanggung jawaban pidana khususnya unsur-unsur obyektif yakni perbuatannya dapat dihukum karena tidak diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan asas legalitas.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA PUTUSAN RATU ATUT CHOSIYAH ]]>
<![CDATA[I Wayan Dharma Na Gara]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.588 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p13
<![CDATA[Ide dari jurnal ini adalah menganalisa mengenai peraturan terkait pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai pidana tambahan dalam perspektif perlindungan HAM pada putusan Ratu Atut Chosiyah, yang mana di dasari atas adanya konflik norma antara UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM (UU HAM) jo., UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (UU ICCPR) terhadap KUHP jo., UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Metode penulisan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dikarenakan terdapat konflik norma sebagaimana disebutkan di atas, sehingga putusan pidana tambahan yang mana diberikan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi masih cenderung prematur/cacat hukum jika ditinjau dari perspektif pengaturan HAM di Indonesia. Agar putusan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih tersebut tidak prematur/cacat hukum maka suatu syarat diwajibkan oleh UU ICCPR yaitu pengumuman resmi darurat korupsi oleh pemerintah mesti dipenuhi.]]>
<![CDATA[INDEPENDENSI DAN IMPARTIALITAS HAKIM PERSPEKTIF TEORITIK – PRAKTIK SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[I Gede Winartha Indra Bhawana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.266 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p17
<![CDATA[Lembaga pengadilan berfungsi memeriksa dan memutus terdakwa dalam perkara pidana melalui hakim yang diberi kewenangan atributif oleh undang-undang. Hakim dalam memutus memiliki otoritas kemandirian dan ketidakberpihakan oleh siapapun. Hakim dalam fungsi menegakkan hukum bertujuan tegaknya keadilan, terwujudnya kemanfaatan bagi semua pihak, serta adanya kepastian hukum. Dalam proses peradilan pidana secara prosedural dan faktual tidak berfungsi sendirian, proses mekanisme peradilan pidana dikerjakan oleh penegak hukum lain seperti penyidik, penuntut, pembina oleh pemasyarakatan dan advokat selaku pendamping pencari keadilan. Peradilan pidana Indonesia berpola secara terpadu dalam tujuan sama untuk memerangi kejahatan. Proses hukum yang adil menjadi harapan dan sasaran dalam penegakan hukum, terbebas dari mafia praktek peradilan, dengan ditunjang kemandirian, kebebasan dan kenetralan hakim dalam memutus. Menjadi masalah lembaga peradilan melalui hakimnya sudahkah berperan sesuai teori sistem peradilan yang benar dan ideal ? Serta adakah batas-batas kebebasan bagi hakim dalam mengambil putusan ? Secara teoritik akan terjawab melalui penelitian normatif hukum lewat tulisan karya ilmiah ini, yang pada simpulan awal bahwa terkadang hakim dalam memutus cenderung subyektif dan mengabaikan prinsip-prinsip teori keilmuan sistem peradilan pidana, serta cenderung membawa misi kebebasan tanpa batas.]]>
<![CDATA[PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI ]]>
<![CDATA[Deli Bunga Saravistha]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.44 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p04
<![CDATA[Pengintegrasian mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1 tahun 2008) telah memberikan tugas dan tanggung jawab baru bagi hakim, yang selain menjadi hakim juga dibutuhkan untuk melakukan fungsi mediator. Mediator dan Hakim keduanya profesi hukum, masing-masing yang memiliki Kode Etik dan karakteristik profesional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma bangunan dalam bentuk prinsip-prinsip, norma, aturan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin ahli. Keberadaan Perma pada tahun 2008 telah membuat hakim memiliki peran ganda yang saling bertentangan. Dampak dari posisi dan peran ganda hakim di pengadilan merupakan akumulasi dari dokumen kasus yang masih terjadi karena jumlah hakim tidak sebanding dengan intensitas kasus yang masuk dan juga karena hakim yang mendominasi proses mediasi peradilan masih sangat jarang untuk melihat keberhasilan. Sehingga keberadaan mediasi hanya terkesan mengulur-ulur Sengketa menetap.]]>
