Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 7 No 4 (2018)" : 10 Documents clear

The Issue of Authority Between the National Police Republic of Indonesia and National Narcotics Agency in Handling The Case of Narcotics Isya Nalapraja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Narcotics eradication is carried out by the National Narcotics Agency based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics concerning investigations, and narcotics precursor accompanied by wiretapping. In addition to the National Narcotics Agency in Law Number 2 of 2002 concerning the Police that Police Investigators and Civil Servant Investigators have the same authority in combating narcotics. This will lead to a mechanism duet against law enforcement in the framework of eradicating narcotics. This study uses normative legal research methods that depart from the existence of conflicting norms between the authority of the Police and the National Narcotics Agency. Due to the occurrence of authority disputes between the National Narcotics Agency and the Police Force, law enforcement has been ineffective because of the poor coordination of the two institutions and Agency, resulting in competing for authority and causing abuse of authority.

Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa Ni Nyoman Sukerti; I Gst. Ayu Agung Ariani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Different weddings are still a polemic for the custom society of Bali until now, even though they have been normatively removed by Decree No. DPRD. 11 of 1951. This study aims to elaborate and analyze the notion of a marriage of different ancestors and the legal culture of Balinese indigenous peoples related to the marriage. The research method used is empirical legal research by prioritizing field data as primary data extracted by interviews. The type of pedestal is socio-legal. The results show that the marriage of different wangsa is a marriage between tri wangsa women and jaba wangsa men, while the legal culture of Balinese indigenous people towards marriage is as follows; most of the respondents no longer maintained their interfaith marriage in full meaning that the term was not discarded from the family, there was no ceremony for the decline of the house for the woman, and there was no change in calling her parents. This happens because of the development and progress in the fields of education, science, and information technology that change the mindset of some citizens. A small number of respondents still maintain an old tradition that is formally juridically revoked based on the Bali DPRD Decree No. 11 of 1951, wanted to maintain its nationality, respect the old customary law and lack of understanding of applicable law. Perkawinan beda wangsa masih merupakan polemik bagi masyarakat adat Bali hingga kini , walaupun secara normative sudah dihapus dengan Keputusan DPRD No. 11 Tahun 1951. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisis pengertian perkawinan beda wangsa dan budaya hukum masyarakat adat Bali terkait perkawinan tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empirik dengan mengutamakan data lapangan sebagai data primer yang digali dengan wawancara. Jenis pendekatannya adalah socio-legal. Hasil menunjukkan bahwa perkawinan beda wangsa adalah perkawinan antara perempuan tri wangsa dengan laki-laki jaba wangsa, sedangkan budaya hukum masyarakat adat Bali terhadap perkawinan tersebut adalah sebagai berikut; sebagian besar responden tidak lagi mempertahankan secara utuh perkawinan beda wangsa tersebut artinya tidak dilakukan istilah dibuang dari keluarga, tidak dilakukan upacara penurunan wangsa bagi si perempuan, dan tidak ada perubahan dalam memanggil orang tuanya. Hal tersebut terjadi karena perkembangan jaman dan kemajuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi yang mengubah pola pikir dari sebagian warga masyarakat. Sebagian kecil responden masih ada mempertahankan tradisi lama yang secara yuridis formal sudah dicabut berdasarkan Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, ingin mempertahankan kewangsaannya, menghormati hukum adat yang sudah usang dan kurangnya pemahaman tentang hukum yang berlaku.

Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Muhamad Aljebra Aliksan Rauf; Marten Bunga; Hardianto Djanggih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

This study aims to analyze the nature of political party recall rights to the membership of the House of Representatives; recall rights of members of the People's Legislative Assembly by political parties whether they are in accordance with the principles of a democratic state based on law; Juridical consequences of recall rights if they remain in the hands of political parties. This type of research is normative law research. The results of the study indicate that the nature of the right of Recall by political parties to the membership of the People's Legislative Assembly is that political party members who sit in parliamentary seats remain supervised by political parties as political organizations that carry on the democratic stage in order to be submissive and obedient to party policies even if they are against the spirit struggle of the people's representatives. The right of a political party's recall is not in accordance with the principles of a democratic state, if the reason for recalling the membership of the House of Representatives is only limited to members of the House of Representatives who violate the Articles of Association and Household Budget. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hakikat hak recall partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat; hak recall terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum; konsekuensi yuridis hak recall apabila tetap berada di tangan partai politik. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat Hak Recall oleh partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah agar anggota partai politik yang duduk di kursi parlemen tetap diawasi oleh partai politik sebagai organisasi politik yang mengusung dalam pentas demokrasi agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai sekalipun bertentangan dengan semangat perjuangan wakil rakyat. Hak Recall Partai Politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan merecall keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik.

Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Fifid Bramita; Irma Cahyaningtyas
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi oleh pemerintah. Sistem Peradilan Anak yang ada di Indonesia saat ini belum dapat mencapai Restorative Justice dengan baik. Oleh karenanya diperlukan suatu ide baru seperti Children Hearing System. Children Hearing System adalah sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia untuk anak-anak dan remaja. Dalam Children hearing System, anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung berhadapan dengan proses peradilan. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Children Hearing System merupakan upaya preventif agar anak tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Children Hearing System dapat menjadi ide pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kata Kunci : Restorative Justice, Children Hearing, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 I Komang Wiantara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

The existence of mediation in the settlement of civil disputes in the courts is regulated in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court which contains ten principles including: mediation must be taken, party autonomy, mediation in good faith, time efficiency, mediator certification, mediator responsibility , confidentiality, financing, repetition of mediation, peace agreements outside the court, become integral parts in resolving disputes in court. In addition, mediation in the court strengthened peaceful efforts as stated in the Civil Procedure Code. The purpose of this study is to understand and analyze the legal strength of mediation in the Court. This study uses a normative juridical research method using the statutory approach. Study show that due to its consensual and collaborative nature, mediation always results in a dispute resolution in a win-win solution that is strengthened to become a Peace Deed, which has Executorial power like a Court Decision. Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang memuat sepuluh prinsip meliputi: mediasi wajib ditempuh, otonomi para pihak, mediasi dengan itikad baik, efisiensi waktu, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, kerahasiaan, pembiayaan, pengulangan mediasi, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, menjadi bagian dalam integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang di dalam hukum acara Perdata. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis kekuatan hukum mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif, maka mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa dengan cara sama-sama menguntungkan bagi para pihak (win-win solution) yang dikuatkan menjadi Akta Perdamaian, yang memiliki kekuatan Eksekutorial layaknya Putusan Pengadilan.

Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman I Ketut Sudantra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

On 2017, Minister of Agrarian Affair and Spatial/Head of National Land Agency of Indonesia enacted a decision that point desa pakraman on Bali Province as communal owner right subject of the land. That decision was causing a certain implication that important to study. This research was aimed to discuss implication of those decisions on the position of land owned by desa pakraman in Bali. This research was carried out through a normative legal study method with using statute approach, conceptual approach, and historical approach. On behalfs of discussion of a problem, this research use source on a form of legal material (primary and secondary) and non-legal material. After going through discussion and analysis, finally, it can be concluded that the Minister’s Decision above can have both positive and negative implication on the position of desa pakraman’s land in Bali. The positive implication has happened because that decision can give legal certainty and certainty of right on a position of desa pakraman’s land (tanah druwe desa). On the flipside, the application of that Minister’s Decision can have negative implication if desa pakraman’s lands that were been given to a member of desa pakraman (krama desa), which were tanah pekarangan desa and tanah ayahan desa, were registered as owned individually by the member of desa pakraman. Tahun 2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan keputusan yang menunjuk desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Keputusan Menteri itu menimbulkan implikasi tertentu yang penting diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi Keputusan Menteri di atas terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Penelitian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Untuk kepentingan pembahasan masalah, dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan-bahan non-hukum. Setelah melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri di atas dapat berimplikasi positif dan negatif terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Implikasi positif terjadi karena Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa). Di sisi lain, pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dapat berimplikasi negatif apabila tanah-tanah milik desa pakraman yang telah diserahkan pengelolaannya kepada perseorangan anggota desa pakraman (krama desa), yaitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa, didaftarkan atas nama perseorangan anggota desa pakraman.

Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh Muhammad Natsir; Andi Rachmad
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Aceh is a special autonomous region that was established based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Based on the regulation, Aceh was given specialization in the implementation of Islamic shari'a. One of them is environmental management as stipulated in Aceh Qanun Number 2 of 2011 concerning Environmental Management (PLH). The principle of environmental management in Aceh is specifically based on local wisdom, including in the implementation of a settlement of environmental crime. In the Islamic Shari'a, there are several methods for resolving criminal cases, namely diyat, sayam and suloh (peace). The purpose of this study was to explain the criminal law policy adopted in the PLH Qanun. The next objective of this research was that the Qanun for environmental management could adopt adopting the principles of local wisdom in Aceh. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study that the PLH Qanun made local wisdom a part of the substance of the Qanun. Local wisdom that must be adopted is diyat or dheit and sayam and Suloh (peace) as a dispute resolution technique that can be considered in resolving environmental disputes in Aceh. Aceh adalah daerah otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pelaksanaan syari’at Islam. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Asas pengelolaan lingkungan hidup di Aceh dikhususkan berbasis kearifan lokal, termasuk dalam penerapan penyelesaian tindak pidana lingkungan. Dalam syari’at Islam dikenal beberapa metode penyelesaian perkara pidana yaitu diyat, sayam dan suloh (perdamaian). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana yang dianut di dalam Qanun PLH Tujuan selanjutnya penelitian ini adalah agar Qanun pengelolaan lingkungan hidup dapat mengadopsi mengadopsi asas kearifan lokal di Aceh. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Qanun PLH menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari substansi Qanun tersebut. Kearifan lokal yang harus diadopsi adalah diyat atau dheit dan sayam serta Suloh (perdamaian) sebagai teknik penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Aceh.

Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) Kadek Sumiasih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Tourism in Bali has a great opportunity to develop because there are a lot of villages in Bali which have potential tourism and require effective management for the welfare of rural communities, one of which is through BUMDes. The government through The Act of Villages has made a policy so that villages can establish BUMDes. But in Bali, there are still villages that don’t have BUMDes especially in the village that have potential tourism. The study aims to determine the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages, also in Bali and to find out the form of tourism sector management which can be facilitated by BUMDes. The research method used is empirical legal and used document study and interview. The result shows that the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages has undergone development, but there are still villages in Bali haven’t formed BUMDes yet. Early of 2018, from 636 villages only 455 have BUMDes and only 13 BUMDes carry out the potential tourism. It was caused by lack of the people knowledge and the involvement from the government as well. BUMDes Pakse Bali is able to manage the tourism sector and can provide prosperity to their people with carried out by taking care the type of tourism sector, financial capital, manager, management, marketing strategies, responsibilities and profit sharing ineffective and structured management, therefore it can be a role model to the other villages which haven’t carried out their potential tourism. Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah membuat kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes, namun di Bali masih terdapat desa yang belum memiliki BUMDes terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.

The Urgency of Regulatory Reform in Order to Support Indonesia’s National Development Wicipto Setiadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Poor regulation quality contributes negatively to the regulation and law enforcement in the life of the state. The indicator of the poor quality of regulation includes, among others, the large number of regulations requested for judicial review and effectiveness of the implementation of regulations. There are several regulatory issues in Indonesia today, including the existence of multiple interpretations; potential conflict; overlap, principle mismatch, weak implementation effectiveness, not harmonious/out of sync; inconsistent; create unnecessary burdens, both on the target group and the affected groups. Base on these regulatory conditions, regulatory reform is very important and urgent. Given this very basic regulatory issue, it is necessary to make improvements in the regulatory field from upstream to downstream which leads to quality, orderly and simple regulations known as regulatory reform. The purpose of the study is to examine regulatory reform in order to support Indonesia's national development. research is done by doing literature research, or commonly known as the literature study. The Study shows that in order for a regulation to be good, it must fulfill several principles, namely: good norm, good process, and good drafting. Regulatory reform implementation is carried out through a) simplification of existing regulations; b) reconceptualization of the procedures for establishing regulations; c) institutional restructuring of regulation formation; and d) strengthening/empowering human resources with integrity. Good quality of democratic political dimension and progressive legal quality are needed to improve the quality of regulation

Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia Muhammad Haris Zulkarnain; Kholis Roisah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Indonesia is the largest archipelagic country that has several border areas, one of which is Malaysia. The border region has a strategic role as the main gateway of a country and representation of political, economic, socio-cultural, defense and security aspects. Social and economic problems that are often faced in the border areas of Indonesia-Malaysia. The research aims to analyze defense management policies and the impact of its policies in the Indonesia-Malaysia border region. The research method used is normative juridical and the data used is secondary data with qualitative analysis. The results of this study that: First, the last decade since the reform era, the state is seriously trying to strengthen defense as one of the important elements to safeguard the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The efforts are made through various methods such as formal, institutional and practical legal. The approach used in the country's defense and security concept in the border region is through Sishankamrata. Second, Second, the defense policies to safeguard national sovereignty at the border in its implementation have a number of obstacles, as limited infrastructure, length of state borders, limited security personnel, and overlapping authority between institutions and ministries in managing border areas. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki beberapa daerah perbatasan, salah satunya dengan Malaysia. Wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama dari suatu negara dan representasi dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang sering dihadapi di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pertahanan dan dampak kebijakannya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa: Pertama, dekade terakhir sejak era reformasi, negara serius berupaya memperkuat pertahanan sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan melalui beragam cara seperti legal formal, institusional, dan praktis. Pendekatan yang digunakan dalam konsep pertahanan keamanan negara di wilayah perbatasan adalah melalui Sishankamrata. Kedua, kebijakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan dalam implementasinya tidak lepas dari sejumlah kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan sarana prasarana, panjangnya batas wilayah negara, keterbatasan personil aparat keamanan, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan kementerian dalam mengelola wilayah perbatasan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA