Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2020)" : 15 Documents clear

Pengaturan Lembaga Gadai Online dalam Dimensi 4.0 di Indonesia Putu Dinanda Prajna Putri; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : University of Udayana

On the 4.0 dimension like now the needs of the human economy are increasing. With so many economic needs of people now they have to pledge his economic goods. Economic development in an area can be measured by the velocity of money. The development of the era as it is now there is a new mechanism in the pawn that is the online pawn. The purpose of writing this article is to understand more deeply about the organization of pawn shops, especially this online pawn shop. This paper uses the normative legal research method. Normative legal research is used because of the vacuum of the norma. The approach used is the negotiation approach and the conceptual approach. The legal amendments used are summaries of primer legal proceedings, source of legal security law, and secondary material judgments. The legal material collection techniques used are argumentative techniques and descriptive analysis techniques. Online pawn there are two parties, namely the giver and the pawn recipient. The pawn agreement includes an additional agreement where the principal agreement is the credit agreement. the internet network is used in this online pawn system. Where is also electronic information which means the data has been processed and has been understood? There are no rules about online liens covering all the activities of online-based online business. There are numbered vacancies, so regulations are needed to prevent losses incurred by one party for another party. Pada dimensi 4.0 seperti saat ini kebutuhan ekonomi manusia semakin meningkat. Dengan banyaknya kebutuhan ekonomi manusia saat ini membuat mereka harus menjaminkan barang ekonomi miliknya. Perkembangan perekonomian pada suatu daerah dapat diukur dari perputaran uangnya. Berkembangnya zaman seperti saat ini terdapat mekanisme baru dalam gadai yaitu gadai online. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memahami lebih mendalam tentang pengaturan Lembaga gadai, khususnya gadai online ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative digunakan beranjak dari adanya kekosongan dalam aspek norma hukum, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara spesifik terkait gadai online di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik argumentative serta teknik analisis deskriptif. Dalam gadai terdapat dua subjek hukum yang saling berkaitan erat yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Gadai termasuk perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Gadai online yaitu gadai yang menggunakan internet sebagai medianya, yang merupakan informasi elektronik yang merupakan data elektronik yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tidak adanya Tidak adanya atau urgensinya pengaturan mengenai gadai online di Indonesia gadai online swasta maupun gadai online dari pemerintah yang menggunakan fasilitas jaringan internet yang berkaitan dengan bagaimana menyerahkan barangnya, menaksirkan barangnya, ruang lingkup wilayahnya usaha, kemitraannya serta izinnya, serta barang atau benda yang dapat digadaikan dalam hal ini terdapat kekosongan norma yang mengaturnya.

The Principle of Iknemook for Mediator in Medical Malpractice Dispute Settlement Through Mediation Made Wirya Darma; I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : University of Udayana

The agreement is made to undertake a treatment for an illness, which resulted in the conclusion of a therapeutic contract under Laws as regulated under Article 1233 of the Civil Code of Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Every legal relationship will result in rights and obligations. Medical malpractice is usually caused by an unfulfillment of a patient’s basic rights because of the lack of communication or information, which are the basic rights of a patient. The dispute settlement through court system is unsatisfactory for either patient or doctor. Therefore, a dispute settlement that is considered ideal is through non-litigation process, which is mediation, to achieve win-win solution. Procedures for mediators to mediate such malpractice dispute are in accordance to seven principles, which are also regarded as the seven bbaasic philosophies of mediation for medical dispute, which are known as the principle of Iknemook. The contents of the Iknemook principle for mediator in medical malpractice dispute settlement through mediation are the problems in this research. This research aims to assess and study the seven principles of Iknemook for mediator in medical malpractice dispute settlement through mediation. This research is categorised as a library research with a specification of descriptive research, which is presented to explain Iknemook principles for mediator in medical malpractice dispute settlement through mediation. This research finds that the principles comprised of the principles of good faith of both parties, trust, neutrality, exclusivity of a mediator (med-power), open-mind, autonomy, and confidentiality.

Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : University of Udayana

The political party's position as a determinant of government head nomination in Indonesia made the political party a central and strong role in the determination of the Cabinet in the presidential government of Indonesia and allowed the political party to determine the Cabinet domination established by the President elected. This research aims to determine the model of the presidential institution strengthening in the multi-party era in Indonesia and to know the political and juridical construction of the presidential institution in determining the cabinet in Indonesia. The method used is a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this research are, firstly that the strengthening of the presidential institution in the multi-party era can occur when done with the restriction of political parties through the mechanism of the parliamentary threshold. Secondly, that the political construction of the cabinet determination by the President is based on the coalition of political party supporters of the government, and the juridical construction of the President may elect the Minister of the party proposal because it is based on article 6A paragraph (2) The Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Kedudukan partai politik sebagai penentu pencalonan kepala pemerintahan di Indonesia menjadikan Partai Politik memiliki peran sentral dan kuat dalam penentuan kabinet di Pemerintahan Presidentiil Indonesia dan memungkinkan partai politik untuk menentukan dominasi kabinet yang dibentuk oleh Presiden terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penguatan lembaga kepresidenan pada era multi partai di Indonesia, dan untuk mengetahui konstruksi politis dan yuridis lembaga kepresidenan dalam menentukan kabinet di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, penguatan lembaga kepresidenan di era multi partai dapat terjadi apabila dilakukan dengan pembatasan partai politik melalui mekanisme parlementary threshold. Kedua, bahwa konstruksi politis penentuan kabinet oleh presiden didasarkan atas koalisi partai politik pendukung pemerintahan, dan konstruksi yuridis presiden dapat memilih menteri dari usulan partai karena didasarkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Implementasi dari Corporate Negligence dan Relevansi Quasi Economic Credentialing dalam Praktik di Rumah Sakit Swasta Theodorus Hendrik Willem Lumunon; Liju Zet Viany; Butje Tampi; Caecelia J. J. Waha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : University of Udayana

The prevailing law of the hospital liability for every damage occured by the health professionals in hospital falls into very broad sense and leaving many critical questions about how this definition to be applied. The question addressed whether the hospital may defend it's position by proving that the negligence by the health professionals was caused beyond the hospital guidelines such as the theory of professional liability scheme?. Purpose: to explain the hospital liability based on the corporate negligence theory, and to identify the implementation of economic credential in private hospitals. Method: using the normative juridical method, through legislation approach, concepts and legal comparison and also supported by the data field such focus group discussion. Results: Health professionals can be liabiled if she/he has found deviate by the professional medical standards.The hospital was liabiled for every damage occured by the health professional based on the "vicarious liability" scheme. The medical negligence according to the perception of health law is different from the general negligence in the legal perception. The economic credentialing actually has exist with some modification such as “scheme target”, or what we called the "quasi economic credentialing". Rumah Sakit bertanggung gugat terhadap kerugian yang diakibatkan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Konsep ini menimbulkan pertanyaan mengenai beban pembuktian apakah pihak rumah sakit dapat mengelak dengan argumen bahwa kelalaian tenaga kesehatan itu sudah bertindak di luar skema tanggung jawab rumah sakit sebagaimana umumnya berlaku pada teori pertanggungjawaban. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung gugat rumah sakit berdasarkan teori corporate negligence, dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan economic credentialing di rumah sakit swasta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan, perundang-undangan, konsep dan perbandingan hukum, dan data lapangan sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan staf medis dapat di mintakan tanggung gugat apabila menyimpang dari standar profesi kedokteran. Rumah Sakit, sebagai majikan dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang dilakukan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit sebagaimana skema pertanggungan jawab vicarious liability. Kelalaian medis menurut persepsi hukum kesehatan berbeda dengan kelalaian umum persepsi hukum. Kredensial ekonomi di rumah sakit tertentu telah dilaksanakan, meskipun dalam pengertian terbatas, disebut peneliti target skema (quasi economic credentialing).

Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia Chairul Azmi; Rusydi Ali Muhammad; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : University of Udayana

Indonesia kecuali provinsi Aceh tidak melarang perbuatan homoseksual secara mutlak dan tidak pula melegalkan pernikahan sesama jenis. Di Indonesia, berdasarkan data statistik pada tahun 2016 jumlah kaum homoseksual tercatat mencapai 10-20 juta orang. Universalisme HAM selalu dijadikan alasan ketika budaya timur berbeda dengan budaya barat. Padahal dalam teori-teori HAM yang dikemukakan para ahli, selain teori universalisme HAM masih ada lagi yang disebut dengan relativisme HAM. Budaya barat yang tidak memandang buruk perilaku homoseksualitas seharusnya tidak dipaksakan untuk masuk ke dalam budaya timur. Begitu juga budaya timur sebaiknya juga tidak dijadikan katalisator untuk mengukur kesopanan budaya barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku homoseksual dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jika di masa yang akan datang pemidanaan terhadap laki-laki/wanita dewasa homoseksual yang suka sama suka diterapkan di Indonesia, semuanya bukanlah merupakan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pasal 1 CAT yang pada intinya menyatakan bahwa pemidanaan/penyiksaan yang berdasarkan hukum dikecualikan dari pelanggaran HAM.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA