Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

12 13 14 15 16

Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis; M. Nur; Sanusi Sanusi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : University of Udayana

Letter of Credit is one of the payment instruments in international business transactions. Based on the agreement to issue a Letter of Credit, the Letter of Credit is issued by the issuing bank at the request of the applicant as the importer. The Letter of Credit agreement that is used by banks, in general, is a standard agreement that the clause has been prepared in advance by the bank. The imbalance in the standard agreement can be used by parties whose bargaining position is stronger to abuse the situation. The purpose of this study is to analyze national law and international law related to the issuance of the Letter of Credit. The next objective is to analyze the application of the principle of balance in the agreement to issue the Letter of Credit as an international business transaction. The type of research used is normative legal research using a statutory approach, the sources of legal materials used based on library research are analyzed qualitatively. The results of the study revealed that whether the principle of balance in the Letter of Credit issuance agreement had been realized in the practice of international business transactions. Letter of Credit adalah salah satu instrumen pembayaran dalam transaksi bisnis internasional. Atas dasar perjanjian penerbitan Letter of Credit maka Letter of Credit diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon selaku importir. Perjanjian penerbitan Letter of Credit yang dipakai perbankan pada umumnya adalah perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya oleh bank. Ketidakseimbangan dalam perjanjian baku dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bargaining position-nya lebih kuat untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum nasional dan hukum internasional yang terkait dengan penerbitan Letter of Credit. Tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit sebagai transaksi bisnis internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa apakah asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit telah terwujud dalam praktik transaksi bisnis internasional.

KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI Bambang Budiyanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Political parties have a strategic role in a democratic country. Indonesian 1945 Constitution regulates the status of political parties in the state life in Indonesia. Political parties are the only organization that can become participants in the elections and nominate candidates to fill political positions. One of the authorities of political parties is to nominate candidates of legislators both at the central and regional levels. In addition to nominating candidates for members of Parliament, political parties also have the authority to dismiss members of political parties in the Parliament. Departing from this issue, this study discusses two main problems related to the authority of political parties against the dismissal of the members of the House of Representatives in Indonesia as well as on construction of the arrangements for the provision of dismissal of members of parliament tied to corruption. This research was conducted with the use of normative legal research conducted through an analysis of the norms of the legislation. The study results show that political parties have a very important role in democracy and running the country. In addition to the authority of nominating candidates to fill political positions in the executive and legislative, political parties are also given the authority to replacement and dismissal of members of the House of Representatives. Related to the dismissal of members of the party sitting in Parliament, the political parties should set very important conditions such as the problem of corruption. This serves as a precautionary measure and efforts to realize corruption-free state officials, because corruption has a very serious impact on the life of the nation. Thus the judicial review provided for in Article 16 of Law No. 2 of 2011 concerning the Amendment Act No. 2 of 2008 on Political Parties needs to be done, and then revised. This is to fill the void of legal norms tied to provisions of the dismissal of members of political parties in the House of Representatives due to corruption.Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi peserta pemilu dan mengajukan calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Salah satu kewenangan partai politik adalah mengajukan calon anggota DPR baik di pusat maupun di daerah. Selain mengajukan calon anggota DPR, partai politik berwenang memberhentikan anggota partai politik yang duduk di DPR. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yaitu yang berkaitan kewenangan pimpinan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana korupsi serta tentang konstruksi pengaturan terhadap ketentuan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa partai politik mempunyai peran sangat penting dalam demokrasi dan penyelenggaaraan negara. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik di eksekutif dan legislatif, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian anggota DPR. Terkait dengan pemberhentian anggota partai yang duduk di DPR seharusnya mengatur ketentuan yang sangat penting seperti masalah korupsi. Hal ini sebagai langkah pencegahan dan dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bebas KKN, sebab korupsi mempunyai dampak sangat serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian judicial review dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu dilakukan, yang selanjutnya dilakukan direvisi. Hal ini untuk mengisi kekosongan norma hukum terkait ketentuan pemberhentian anggota partai politik di DPR yang disebabkan tindak pidana korupsi.

Expert Information as an Evidence of Criminal Act of Corruption in Goods and Services Procurement I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

This research is focused to identify and analyze the role of the expert information as evidence in the case of corruption. One of the criminal acts of corruption that often occurs in the government is the criminal act of corruption in goods and services procurement, in which the perpetrators have abused the social aid fund from the government. There was the case of criminal act of corruption in goods and services procurement for social aid fund that occurred in Tabanan -Bali, which committed by I Wayan Sukaja, who had corrupted the State’s financial or social aid fund. Within the process of verification in the trial, the public prosecutors submit 2 (two) experts who provided information to assist in terms of verification. This study uses normative research methods. The purpose of this study is to analyze the role of expert information as evidence in criminal act of corruption. The role of an expert cannot be ignored because it will help the judges, prosecutors and lawyers who have limited knowledge. If the expert’s information is contrary, it could be ruled out by the judges but the expert’s information that excluded must be based on clear reason, and the judges must have strong base in assess the role of the expert’s information.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN DISCLAIMER OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS INTERNET (WEBSITE) Ni Putu Ria Dewi Marheni
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : University of Udayana

This Research is entitled “Legal Protection for Consumers Related to the Inclusion of Disclaimer by Business Owner in Website”. The problems of the present study are: first, how the inclusion of disclaimer in websites in Indonesia is like; second, what the legal protection for consumers related to the inclusion of disclaimer by business owner in websites is like. The method used in the present study is the normative legal research. The results of the study showed: first, no norm regulating disclaimer in the Act Number 11 of 2008 concerning the electronic information and transaction which specifically regulate activities in the cyberspace. However, if generally viewed from the protection for consumers in the Act Number 8 of 1999 concerning Protection for Consumers, most inclusions of disclaimer in the website is classified as exoneration clausal which is partially prepared by business agents to avoid what they are supposed to be responsible for. Second, the form of legal protection needed by consumers in the internet is still weak. However, the general legal protection for consumers may be provided through: a) Being preventive: Reliability Certification Board ‘Lembaga Sertifikasi Keandalan’(LSK) which is supposed to give certification for every internet site already regulated by the Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic System and Transaction which is a derivative of Article 10 clause (2) of the Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction; b) being repressive: through Litigation Lane which may be done by submitting a civil suit and civil sanction based on the Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction. Another alternative is through the Non Litigation lane, that is, the Arbitrate Lane, which is settled using the Alternative of Dispute Settlement

PLURALISME HUKUM DALAM PERBUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI BALI I Gusti Agung Ayu Sukma Sanjiwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Children have an important significance in the family. Adoption means taking the responsibility of other people's children from their biological parents in legal way therefore the children have the same status in the family. In Balinese Custom’s law, Peperasan ceremony is an absolute requirement for adoption process. Based on Government Regulation No. 54 Year 2007 about Adoption on Article 8 Adoption customary local habits; and Adoption by the legislation. Adoption not only solved the national law but also the religious affair. Starting from these ideas, pluralism of law in the adoption of legal acts in Bali interesting to examine.

BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Eny Heri Manik
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

Every person legal problems with the status as a suspect, accused and convicted person is obliged to secure the protection and legal aid. Legal aid is a right for everyone, especially for those who are punished more than five years is mandatory for legal counsel. Various guarantee protection for legal support in any judicial process is not regulated in the criminal code, Act No. 18 of 2003 regarding advocates, law No. 16 of 2011 on legal aid and law No. 12 of 1996 on corretional services. Began to suspect the examination process stages can have legal counsel or advocate o the court proceedings even to convict the accused. Legal assistance in the Indonesia judiccial process has been set broadly, in the sense that all stages of the judicial process of seeking justice is guaranteed by law without exception, the prisoners declared in the form of sponsorhip such as the availability of legal remedies extensivelly and every level of the judicial process, means remission, leave nearing relase, conditional release, resocialization, assimilation and others. Indonesia criminal justice process is carried out in an integrated manner by law enforcment in the context of a fair process in order to realize the prupose of law is fair, useful and achieving legal certainty for all seekers of justice based on the “system” that has adopted the “Integrated criminal justice system”. Setiap orang tersangkut masalah hukum dengan status sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana adalah wajib mendapat perlindungan dan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang, apalagi bagi mereka yang diancam pidana lebih dari lima tahun adalah wajib untuk didampingi penasehat hukum. Berbagai ketentuan jaminan perlindungan akan bantuan hukum dalam setiap proses peradilan telah diatur dalam KUHAP, UU NO. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mulai tahapan proses pemeriksaan tersangka oleh pihak penyidik (kepolisian) seseorang tersangka telah dapat didampingi kuasa hukum atau advokat, hingga ke proses persidangan bahkan sampai terdakwa menjadi narapidana. Bantuan hukum dalam proses peradilan Indonesia telah diatur secara luas dalam arti semua tahapan proses peradilan para pencari keadilan dijamin oleh Undang-Undang tanpa kecuali, bagi terpidana dicanangkan berupa penyantunan seperti tersedianya upaya hukum secara luas dan disetiap jenjang proses peradilan, sarana remisi, cuti menjelang bebas, pelepasan bersyarat, resosialisasi, asimilasi dan lain-lain. Peradilan pidana Indonesia dalam prosesnya dilakukan secara terpadu oleh penegak hukum dalam rangka proses yang adil guna terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan terciptanya kepastian hukum bagi semua pencari keadilan berdasarkan “sistem” yang telah dianut yakni “sistem peradilan pidana terpadu”

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL TERJADINYA SHORTWEIGHTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017)
Publisher : University of Udayana

Shortweighting is one of the selling practices of goods that harm consumers. Where the actual weight of the item is less than the weight indicated on the goods packaging label. Clearly, consumers are severely disadvantaged as a result of changes in the goods made by businessmen. With The result that consumers get goods that are not in accordance with the conditions and the promised warranty or stated in the label. The legal issues in this writing is 1. How is the liability of businessmen to consumers in the case of shortweighting reviewed by Law No. 8 of 1999? and 2. What kind of dispute settlement efforts that can be taken by the consumer in case of shortweighting? This research is normative legal research. The conclusion of this study is that the businessmen is to be responsible if proven to occur sales practice shortweighting. It is contained in Article 19 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The legal efforts to resolve disputes that can be reached by consumers can be through 2 (two) ways of settling disputes, outside the court or alternative dispute resolution and settlement of litigation. The settlement of disputes outside the court can be through the settlement of disputes solved by deliberation by the parties and could be through the Indonesia Consumer Dispute Settlement Institution (BPSK). Shortweighting adalah salah satu praktek penjualan barang yang merugikan konsumen. Dimana berat barang yang sebenarnya adalah lebih kecil dari berat yang tertera pada label kemasan barang. Jelas sekali bahwa konsumen sangat dirugikan akibat adanya perubahan barang tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan atau yang dinyatakan dalam label. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal terjadinya shortweighting ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? dan 2. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen bila terjadi shortweighting? Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penulisan penelitian ini bahwa pelaku usaha bertanggung jawab apabila terbukti terjadi praktik penjualan shortweighting. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen dapat melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu bisa melalui penyelesaian sengketa secara damai oleh pahak pihak sendiri dan bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk Sailendra Wangsa; Sri Walny Rahayu; M. Jafar
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 4 (2019)
Publisher : University of Udayana

Aceh as a Province that implements Islamic Sharia is required so that every product circulating to be certified halal before being consumed by the public. The task was given to the Aceh Ulama Consultative Assembly through the Institute for the Assessment of Food, Medicine and Cosmetics Aceh Ulama Consultative Assembly (LPPOM MPU) Aceh. In fact in 2017 the discovery of the same noodle products traded in the city of Banda Aceh and not halal certified. This study discusses to explain and analyze the causes of ineffective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on Samyang Noodle Product Halal Certification Certification. This research is an empirical juridical legal research using a legal sociology approach and a qualitative analysis approach using an inductive mindset. Based on the results of research that prove the obstacles-which cause less effective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on the certification of halal labels for Samyang noodles are that the Aceh Government has not issued a Governor Regulation which is a derivative of Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System. And the socialization of the Qanun has not been communicated to the wider community and business people Aceh sebagai Provinsi yang melaksanakan syariat Islam diwajibkan agar setiap produk yang beredar untuk disertifikasi halal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Tugas tersebut diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melalui LPPOM MPU Aceh.. Kenyataanya pada tahun 2017 ditemukannya produk mie samyang yang diperdagangkan di Kota Banda Aceh serta tidak bersertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk mie Samyang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan analisis secara kualitatif menggunakan kerangka pikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap sertifikasi label halal produk mie Samyang yaitu, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dan belum tersosialisasinya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha.

LEGAL PROTECTON OF WOMEN CIVIL CERVANTS OF GENDER DISCRIMINATION IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY IN THE DISTRICT ADMINISTRATION SUMBAWA - WEST NUSA TENGGARA Syarif Dahlan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 1 (2013)
Publisher : University of Udayana

Aware of gender discrimintaion of women and students of women in different countries, so they protest and movement finally manage to do some conference that have produced Convention On The Elimination Of All Form Of Diskrimination Against Women (CEDAW). Indonesia has ratified CEDAW with Law No. 7, 1984. But until now gender discrimination still occurs in all facets of life and society. One of them is a fimale civil servant in Sumbawa regency. Discrimination that has accurred not given the opportunity to accupy the fimale civil servant echelon-echelon II and III. In connection with the second echelon echelon II or III on Sumbawa Regency : 1) What are the forms of gender discrimination against fimale civil servants. 2) What factors are causing it, and 3) What is the form of legal protection against civil servants are women from gender discrimination. This study includes empirical legal research aims to determine the effectiveness of the law and the legal vacuum in the administration and management of government, particularly in women civil servants in positions echelon II or III. Dates collected were analyzed with descriptive analytic techniques. These form of discrimination against women in Sumbawa civil servants include marginalization and subordination, the factors that cause it was a mistake in the interpretation and implementation gender equality, influence the understanding and application of Islamic teachings, political and cultural factors shame, geographical factors tough, close relationship with the ruling factor, factor in the civil servants streotif women and a heavier workload factor for women. Moderate forms of legal protection can be seen from the substance of the law, the legal structure and legal culture.

HAKIKAT SANKSI ADAT SANGASKARA DANDA TERHADAP PELANGGARAN ADAT GAMIA GAMANA Ida Bagus Sudarma Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

Community life in Bali is inseparable from the customs inherent in the life of society itself. Religion and culture become a crucial factor to implement the order of indigenous people. Social change has an impact on the life of indigenous people. Many custom cases that occur, one of them is having sexual relation / marriage with close relatives called Gamia Gamana. Sanctions toward this custom offense generally carry out by cleaning up the village or prayascita village. The purpose of this ceremony is to restore the sanctity and balance of the village; therefore, it becomes pure again. This sanction is given as a fine to the person who does custom offense called Sangaskara Danda. The research questions of this study can be formulated as follows; how is the nature of Sangaskara Danda? And how is the implementation of Sangaskara Danda sanction toward customs offenses Gamia Gamana? The method used in this study was an empirical law derived from primary data and secondary data. The nature of this study was descriptive, with qualitative data analysis. Overall results of these analyses were presented in the description which described the complete problem under study along with a critical discussion. The nature of custom sanction Sangaskara Danda can be seen from the form of sanction, the purpose of the sanction, and the implementation of the sanction. The sanction Sangaskara Danda is in the form of Prayascita Sangaskara Danda and Matirta Gamana (for Hindu Priest). The purpose of this sanction is restoring the cosmic balance (sekala-niskala); moreover, cleansing and purifying themselves, their family and village environment. The implementation of these sanctions is done by imposing the perpetrator of custom offenses either in material or immaterial. Similarly, in implementing sanction Sangaskara Danda toward custom offenses Gamia Gamana is to continue to implement Sangaskara Danda in the form of Prayascita Desa and impose other sanction such as not allowed joining as the member of the village, pay fines, bathed in the sea or even “diaben” (symbolically).

Page 14 of 67 | Total Record : 664

12 13 14 15 16

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA