JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
664 Documents
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELARANGAN UPACARA KEMATIAN DI SETRA BANJAR YANGAPI ]]>
<![CDATA[Ni Made Ariswandani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.995 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i02.p03
<![CDATA[The dispute of death ceremony disallowance in Setra Banjar Yangapi is a dispute arising from the imposition of Kasepekang customary sanction against villagers who are considered to have committed adat violations. The dispute arose from the commencement of process of expansion of Dalem Yangapi Pakraman Village. The aim of this research is to find out the effect caused by the implementation of one of Balinese customary sanction and its relevance to national law and local government efforts in resolving the dispute by maintaining the tranquility of the village members. At mediation level on dispute settlement pursuant to the Regional Regulation of Bali Province No. 6 of 1986 on the Standing, Functions and Roles of Indigenous Villages as a Unity of Customary Law Community in the Level I Territory of Bali Province, it is not clearly stipulated in this regulation, it only states that the Governor assisted by MPLA dan BPPLA will become a mediator and then replaced by the Regional Regulation of Bali Province No. 3 of 2001 on Pakraman Village and MDP reserves the right as mediator, but in reality the local government and its staff are mediators in the settlement of adat disputes. The results of this research indicate that the dispute settlement process was initially conducted through mediation proceedings, but because mediation did not succeed, one party chose to perform the death ceremony by cremation while maintaining and without reducing the meaning of ceremony performed by the village members. Sengketa pelarangan upacara kematian di Setra Banjar Yangapi merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat diterapkannya sanksi adat kasepekang terhadap warga desa yang dianggap melakukan pelanggaran adat. Sengketa tersebut muncul sejak dimulainya proses pemekaran Desa Pakraman Dalem Yangapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan penerapan salah satu sanksi adat Bali serta relevansi nya terhadap hukum nasional dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa. Pada tingkat mediasi penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada peraturan ini tidak disebutkan secara jelas hanya menyebutkan Gubernur dibantu oleh MPLA dan BPPLA yang menjadi mediator kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa pakraman dan MDP yang memiliki hak sebagai mediator, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah beserta jajarannya yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pada awalnya dilakukan melalui proses mediasi, tetapi karena mediasi tidak berhasil maka salah satu pihak memilih untuk melakukan upacara kematian dengan melalui kremasi dengan tetap tidak mengurangi makna suatu upacara yang dilaksanakan oleh warga desa.]]>
<![CDATA[DUALISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DENGAN PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Gde Edi Budiartha]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.815 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p01
<![CDATA[Local regulations are local regulations that are established by local specificities recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia-1945 as part of their decentralization. Local regulations can not contradict the legislation of higher order not to cause a result of the cancellation. This cancellation is the authority of the central government in relation to the unitary state. Supervision by the central government there are two models of preventive supervision and oversight repesif. Cancellation regulatory oversight repesif area is conducted on local government. Cancellation Provincial Regulation made by the President and the Minister of the Interior gave rise to a dualism. For it will be discussed on How cancellation arrangements are made with the Provincial Regulations and Regulations Presidential Decree of the Minister of the Interior? 2. What is the legal effect of the cancellation of Provincial Regulation by Presidential Decree and the Regulation of the Minister of the Interior? The issues discussed using normative research by using the approach of legislation, the legal concept analysis approach, in order to obtain answers that dualism cancellation provincial regulations stipulated in several laws including Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, Law No. 28 year 2009 on Local Taxes and levies, Government Regulation No. 79 Year 2005 on Guidelines Direction and Control of Local Government, Minister of the Interior No. 1 Year 2014 on the Establishment of the Regional law Products stating that the authority of the cancellation of regulations made by the President of the instrument while the Presidential Decree cancellation made by the Minister of the Interior was limited to cancellation Draft Regional Regulation on stage during the evaluation of preventive supervision and legal consequences caused by the dualism cancellation of local regulations are different between cancellation made by the President and minister of Interior. Cancellation is cancellation of its President in the field of executive interim final cancellation made by the Minister of the Interior if the local government to enforce the local regulations canceled Interior Minister will ask the cancellation to the President.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) ]]>
<![CDATA[I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.309 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p11
<![CDATA[Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, sebab terdapat kekosongan norma terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Sulitnya pengawasan terhadap wilayah kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Di samping itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBERIAN HIBAH KEPADA DESA PAKRAMAN ]]>
<![CDATA[Gde Agus Erry Sukresna Arna]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.685 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p12
<![CDATA[Bali Provincial Government has allocated financial aid specifically for indigenous village (Pakraman) in Bali. In addition to the government's budget also allocates the budget grants to indigenous village (Pakraman). The budget allocated for the fulfilment of development and societal. Terms of the grant is contained in Law No. 23 in 2014 on particular especially Article 298 paragraph (5). Post-enactment of Law No. 23 in 2014 avoid confusion which led to the grant that had been awarded to indigenous village (Pakraman) in Bali could not be implemented because it must refer to the provisions of Article 298 paragraph (5) letter d that the grant can only be given to the agency , institutions, and civil society organizations under the Indonesian law. To overcome confusion about the Government grant recipient object in this case Ministry of Home Affairs issued Regulation of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia Number 14 in 2016 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Interior of the Republic of Indonesia Number 32 in 2011 on Guidelines for Grant and the Social Assistance That Sourced From Revenue and Expenditure budget of Regions. This rule is used as a guideline in giving grants to indigenous village (Pakraman). Departing from this, there are two problems, namely how the substance of the Bali Provincial Government Authority in awarding grants to indigenous village (Pakraman) and how grants ideal setting to indigenous village (Pakraman). This research was conducted with the use of normative legal research conducted through an analysis of the norms of the legislation. The approach in this study using the approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Based on the results obtained that the Bali Provincial Government has set Regulation of Bali Governor No. 29 in 2016 on Guidelines for Grants and Social Assistance. The authority of the Governor in provide grants accordance with regional capabilities to supporting the achievement of program objectives and activities of local government based on the urgency and regional interests in supporting the implementation of the functions of government and community development with regard to the principle of justice, decency, rationality, and benefits to society. While setting the grant that ideal for indigenous village (Pakraman) order to avoid mistakes is to revise Law No. 23 in 2014 on Regional Government, especially with the adding clauses customary law community unit in grant recipient object that does not cause multiple interpretations.Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan bantuan keuangan khusus bagi desa pakraman di bali. Selain anggaran tersebut pemerintah juga mengalokasikan anggaran hibah kepada desa pakraman. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pemenuhan pembangunan dan kemasyarakatan. Ketentuan pemberian hibah termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 298 ayat (5). Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi kesimpangsiuran yang meyebabkan pemberian dana hibah yang selama ini diberikan kepada desa pakraman di bali tidak bisa dilaksanakan karena harus mengacu pada ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d bahwa pemberian dana hibah hanya dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Untuk mengatasi kesimpangsiuran tentang objek penerima dana hibah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan inilah dipergunakan sebagai pedoman dalam memberikan hibah kepada desa pakraman. Bertolak dari hal tersebut, substansi permasalahannya ada dua yaitu bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam pemberian hibah kepada Desa Pakraman serta bagaimanakah pengaturan pemberian hibah yang ideal kepada Desa Pakraman. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum serta pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kewenangan Gubernur dalam memberikan hibah sesuai dengan kemampuan daerah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan pengaturan pemberian hibah yang ideal untuk desa pakraman agar tidak terjadi kekeliruan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dengan penambahan klausul kesatuan masyarakat hukum adat dalam objek penerima hibah agar tidak menimbulkan multitafsir.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Anita Candrawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (82.723 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p03
<![CDATA[One means of electronic or non-cash payments are by using electronic money card (e-money). Value of money is stored electronically and issued on the basis of the value of money paid to the holders of the provider. The money is used as a means of payment, but not the deposit as stipulated in the Banking Law, so it is not guaranteed by Saving Guarantee Institution (LPS). There are two issues that were examined in this study, namely: the arrangements for electronic money card holders in e-money transactions and legal protection for the cardholder to perform e-money transactions. The research is a normative legal research using law and conceptual approach. Based on the results of studies conducted on the issue, the legal regulation of the form of electronic money stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 11/12/PBI/2009 on Electronic Money, and through standard agreements governed by the provider, such as terms and conditions of the card holder. Legal protection for the cardholder is required to ensure the equality of the provider and the card holder, including legal protection against the misuse of e-money card that can be detrimental to the holder, through preventive and repressive legal protection.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BERANGKAT DAN PULANG PADA MALAM HARI DI BALI SAFARI AND MARINE PARK ]]>
<![CDATA[I Made Udiana]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sri Utari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.74 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p13
<![CDATA[This study examined the obligations of entrepreneur as stated in the regulations minister. Byusing normative method, this study showed the obligations of the entrepreneur in accordancewith the laws and regulations governing between entrepreneurs and workers. By taking thecase study of Bali Safari and Marine Park, which is located in Gianyar, Bali, it showedthe significance of regulatory policies, the accompanying rights and obligations that wasinherent in industrial relations.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KOMPETENSI KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Ni Komang Putri Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.49 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p01
<![CDATA[The objective of the research is to reveal the Competence of Independent Commissioners in realizing Good Corporate Governance. The research method used is normative juridical research method with conceptual approach, legislation and case approach. The result of the research shows that the Independent Competence of Independent Commissioners in achieving Good Corporate Governance means that the regulation of the competence and integrity requirements of independent commissioners in Good Corporate Governance, especially the competency requirements are regulated in Limited Liability Company Law and Capital Market Law which regulates core business competence and core competency behavior. Meanwhile, the integrity of an independent commissioner is regulated in a code of conduct that an independent commissioner must adhere to. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan Kompetensi Komisaris Independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan-pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan Kompetensi Komisaris Independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance dimaksudkan bahwa pengaturan syarat kompetensi dan integritas komisaris independen dalam Good Corporate Governance khususnya syarat kompetensi diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai kompetensi inti bisnis dan kompetensi inti perilaku. Sementara itu, untuk integritas komisaris independen diatur dalam code of conduct (pedoman perilaku) yang harus dipatuhi oleh komisaris independen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine) ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.814 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p07
<![CDATA[Banks are financial institutions that play a strategic role to advance the economy of a country. Indeed, in its development, the banking sector plays a very important role in the economy of a country. The role can be seen with the banking innovation developing Cash Recycling Machine (CRM). CRM is one of the banking products that can facilitate customers in conducting financial transaction activities, for example, the money withdrawal transactions and depositing money without having to go through a teller at the bank. However, on the other hand, customers as users of CRM products can suffer losses due to CRM damage. This article aims to describe and explain the protection of customers as CRM users, as well as the bank's responsibility for losses suffered by customers due to CRM damage. The empirical juridical approach method was used in this study because this study emphasized the facts obtained from the results of the study, the research specifications used were descriptive-analytical. This study uses data collection techniques based on primary data and secondary data. The results of the study show that CRM user protection is preventive legal protection and repressive protection. Preventive legal protection is carried out through Act Number 10 the year 1998 about Banking and Act Number 8 the year 1999 about Consumer Protection. While repressive legal protection is carried out by banks in the form of responsibility for losses suffered by CRM users. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan strategis untuk memajukan perekonomian suatu negara. Sejatinya, dalam perkembangannya sektor perbankan memainkan peranan yang sagat penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan tersebut dapat dilihat dengan adanya inovasi perbankan mengembangkan Cash Recycling Machine (CRM). CRM merupakan salah satu produk perbankan yang dapat mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan, contohnya adalah transaksi penarikan uang dan penyetoran uang tanpa harus melalui teller di bank. Akan tetapi di sisi lain nasabah sebagai pengguna produk CRM dapat mengalami kerugian akibat kerusakan CRM. Artikel ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan perlindungan nasabah sebagai pengguna CRM, serta tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang diderita nasabah akibat kerusakan CRM. Metode pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah pengguna CRM adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh pihak perbankan berupa pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna CRM.]]>
<![CDATA[SENGKETA USAHA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUTAN ELANG DODO KABUPATEN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[IWAN HARIANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.258 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p04
<![CDATA[West Nusa Tenggara, one of the regions rich in minerals mining. One of the mining companies doing business in the region is PT. Newmont. In 2003 the company was exploring the forest areas Elang Dodo Sumbawa. The presence of PT. Newmont in the region are not well received by the villagers of Lebangkar, resulting in rejection of the action in 2004 by way of demonstration and boycott the company's activities. Of the incident raises some issues: (1) who is the subject and what the object of the dispute? (2) how the process and the factors that cause disputes? (3) how the settlement of the dispute? The research method used in this research is an empirical law is derived from the analytical descriptik field data and data library. Processing and data analysis conducted qualitatively. Discussion until the conclusion in this paper can be described as follows: (1) subject to the dispute that is the village of Lebangkar with PT. Newmont and the Government of Sumbawa. The subject of dispute in the form of contract work necking VI results in 2005 with an area of ??87,500 ha. (2) The process of dispute which originated from exploration PT. Newmont in the woods Elang Dodo conducted in 2003. This exploration spawned several factors contributing to the dispute; violation of customs, reduced sources of income, lack of socialization, and control of natural resources. (3) dispute settlement efforts, through litigation and non-litigation. Settlement was not effective due; substance law, legal culture and legal structure.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGATURAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[I Made Aryana Putra Atmaja]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.402 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p03
<![CDATA[The third Amendment of UUD 1945 in 2001 put the position of MPR is no longer as the highest state institution but equal with another state institutions. This is certainly make a legal consequence to the legal product that produced by MPR and that legal product is Tap MPR. Tap MPR is no longer regulated in hierarchy of legislation in article 7 (1) Constitution No. 10 of 2004 on the establishment of legislation because Tap MPR is not included in the general legislation. But then the issuance of Constitution No. 12 of 2011 set back Tap MPR in hierarchy of legislation because some of Tap MPR is still valid in accordance with the Tap MPR number of I / MPR / 2003 on Judicial Review Matter and Legal Status of the Tap MPR Decree from 1960-2002. If it viewed through a political perspective, it can be said that Tap MPR Decree setting tug in the hierarchy of legislation can be said to be inconsistent of legal political or unclear. Said to be inconsistent or unclear because it is not in line with changes in the MPR authority and contrary to the theory of hierarchy of norms as a result of changes in the authority of MPR must also align with the legislation and do not deserve to be above the legislation. The debate re-occurs when the authority of the Constitutional Court to review the constitutionality of MPR is considered contrary to the 1945 Constitution questionable. Is the Constitutional Court is authorized to review the constitutionality of Tap MPR towards the UUD 1945? According to the Article 24C of UUD 1945, Constitutional Court is only authorized to review legislation towards UUD 1945. There is void of norm on the authority of the Constitutional Court but on the other side, citizens who feel their constitutional rights are violated by the existence of the MPR cannot do anything. The Constitutional Court was established with the aim of legislation under the Constitution does not conflict with the UUD 1945, the next purpose is to protect and ensure the constitutional rights of citizens contained in the UUD 1945 in order not to be violated by officials or state agencies. Departed from that purpose then the Constitutional Court is authorized to review the constitutionality of Tap MPR is considered contrary to the UUD 1945.]]>
