Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

14 15 16 17 18

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG SIMPANAN NASABAH DI BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 1998 DAN UU NOMOR 24 TAHUN 2004 I Putu Indra Prastika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The economic crisis of 1997-1998 is marked by the liquidation of 16 commercial banks which resulted the collapse of public confidence in the national banking institutions. To handle the crisis, the government issued several policies there are security for payment of all liabilities of the Bank and public deposits (blankit Guarantiee). The Deposit Insurance Agency (LPS) emerged as an independent agency that serves the banking guarantee customer’s deposits in Indonesia. In this research, there are two problems to be dissussed (1) what are the steps taken by the Deposit Insurance Agency (LPS) when a bank fails and how if LPS has a financial difficulties? (2) what does the authority of the Deposit Insurance Agency (LPS) in the completion and management of the Bank Failure? The method for in this research are the approach of legislation (Statutes Approach) and the comparative approach whereas the type of the research in this study is a normative legal research which is basically to compare and find the relationship the Deposit Insurance Agency is listed in Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency and the Law No. 10 of 1998 concerning about banking. The problems are discussed based on the government’s principles, that the government has a strong commitment to ensure the sustainability of LPS including maintain public confidence in the LPS. While one of the authority of the Deposit Insurance Agency (LPS) in the completion and management for the Bank Failure are with mastering and managing the assets and liabilities of the Bank Failure which is rescued. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, ditandai dengan dilikuidasinya 16 Bank Umum yang mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran Bank termasuk simpanan masyarakat (Blankit Guarantiee). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) muncul sebagai lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalah yang akan dibahas (1) Langkah-langkah apa sajakah yang diambil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila sebuah Bank mengalami kegagalan dan bagaimana jika LPS mengalami kesulitan keuangan? (2) Apakah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelesaian dan penanganan Bank gagal?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statutes Approach) dan pendekatan perbandingan (comperative approach) sedangkan tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang pada dasarnya untuk membandingkan dan mencari hubungan Lembaga Penjamin Simpanan yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam permasalahan ini pada prinsipnya Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Sedangkan salah satu kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelesaian dan penanganan Bank gagal adalah dengan Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank gagal yang diselamatkan.

The State Responsibilities Relating to Human Rights Violations to The People with Stateless Persons Status in Rohingnya Crisis I Putu Dwika Ariestu
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : University of Udayana

Human Rights and the State could not be separated from one another. Both are interconnected in terms of how to ensure internal stability in a country. With the existence of human rights, it is hoped that state is not arbitrary to treat its people and is obliged to protect everyone in its territory including in this case Stateless persons mentioned in Article 7 paragraph 1 of the Convention relating Status of Stateless Persons in 1954. This study aims to analyze the obligations the State must take in relation to the protection of persons with stateless persons status, and to recognize the legal consequences and responsibilities of States in the event of omitting acts of human rights violations against people with stateless persons status. This paper using normative research methods with statute approach and conceptual approach. The study shows that in relation to the obligation of the state that each State shall be obliged to provide protection to persons with stateless persons status as stipulated in the 1954 Convention and the provisions of the International Human Rights Law, the obligations of state protection include the protection of the right to life, the right to employment and even the right to obtain citizenship status. The international legal consequences accepted by the state are listed in Article 39, Article 41, and 42 of the UN Charter. Then for state responsibility are listed under Article 35, Article 36, and Article 37 of UNGA 56/83 of 2001. Hak Asasi Manusia dan Negara tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling terkait dalam hal bagaimana menjamin stabilitas internal di suatu negara. Dengan adanya hak asasi manusia, diharapkan negara tidak sewenang-wenang memperlakukan rakyatnya dan berkewajiban melindungi semua orang di wilayahnya termasuk dalam hal ini para warga negara yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 Konvensi terkait Status Orang Tanpa Negara di tahun 1954. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban yang harus diambil Negara sehubungan dengan perlindungan orang-orang dengan status orang tanpa kewarganegaraan, dan untuk mengakui konsekuensi hukum serta tanggung jawab negara dalam hal melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang dengan status tanpa kewarganegaraan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa sehubungan dengan kewajiban negara bahwa setiap Negara wajib memberikan perlindungan kepada orang-orang dengan status orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1954 dan ketentuan-ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, kewajiban perlindungan negara termasuk perlindungan hak untuk hidup, hak untuk bekerja dan bahkan hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Konsekuensi hukum internasional yang diterima oleh negara tercantum dalam Pasal 39, Pasal 41, dan 42 Piagam PBB. Kemudian untuk tanggung jawab negara tercantum di bawah Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UNGA 56/83 tahun 2001.

WEWENANG KEPOLISIAN MENGADAKAN TINDAKAN LAIN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK I Wayan Juwahyudhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 3 (2013)
Publisher : University of Udayana

ABSTRACTOne of the police authorities is a discretionary action, where the action can also be done at the time of the investigation in dealing the juvenile offenders to protect children’s right to get justice and maximum legal protection. In the Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System stipulate about the investigator authority to carry out action of diversion, but this only applies to children under sentence of less than 7 years in prison and does not apply in children who are subject to punishments of more than 7 years in prison. This is contrary to the 1945 Constitution and the Law Number 23 of 2002 which emphasizes the protection of children before the law an the efforts to avoid imprisonment of the juvenile offenders.The thesis describes the police authority and the legal mechanisms and policies by the investigator in protecting the right on the juvenile offenders that puts the principles of legal protection. In order to avoid negative effects on children, therefore the police discretion is needed to avoid restrictions on freedom of the children’s right. The method used is a normative legal research method, where the normative or library legal research method is done by examining existing library materials.The writer suggested to the government to be more serious in dealing with the problems of children, especially for the juvenile offenders so that the welfare and right of children are protected and to avoid restrictions on freedom and minimize for juvenile offenders.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MEMPERTAHANKAN JENIS PIDANA MATI (STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI MUTILASI KORBAN) A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

The research was policy of criminal law maintains kind of death penalty (the case study ofplan murder while mutilates the victim), aims to describe and analyze the existence of thedeath penalty to the crime of plan murder. In addition, this study also aims to determinepolicies of criminal law related to death penalty for the crime of plan murder accompanied bymutilation as an aggravating. The method used in this research was conducted normativelyby reviewing the primary and secondary which was collected based on collecting methodof normative law and for the technique of collecting its legal entity were used documentertechnique i.e the technique to analyze and collect on various documents that already existsby applying some kind of approach, namely, the approach of legislation, and analyticalapproaches. The analysis of research was presented in form of descriptive-analytical,systematic, constructive and argumentative.The death penalty against the crime of murder is still maintained and in force today inIndonesia, as contained in the provisions of Article 340 of the Criminal Code. Capitalpunishment are recognized in the criminal offense of premeditated murder, but the deathpenalty was alternatifed with other criminal types namely life imprisonment and a maximumof 20 years. Death penalty imposed in the case of things that are burdensome. By it didnot published things that incriminate a crime in the Criminal Code, the judge only includethings that are burdensome and ease generally. This certainly can not be released that theprovisions of Article 197 paragraph (1) Criminal Code incriminating things was imperatively.Regarding the criminal law policy relating to the death penalty for the crime of murder waslisted in Article 581 of the Criminal Code. In this case, the RUU KUHP did not include theCriminal Code specifically mutilation as a criminal aggravating reasons, however whenseen from the provisions of Article 55 paragraph (1), the mutilation may be a motive andpurpose of committing a crime (letter b); how committed the crime (letter e); as well as theattitudes and actions of after committing a crime (letter f).

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUGIAN WISATAWAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAK BERWISATA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA Putu Eva Laheri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

This is a research after state responsibility for the damages suffered by tourists in relation with the violation of the right to tourism as a part of Human Rights, aims to describe and analyze about the liability of Indonesian Government to respect, protect and fulfill the right of every individual toward to enjoy his/her rights to tourism under Article 28I (4) of the Indonesian Constitution Year 1945 and Article 8 Statute Number 39 Year 1999 regarding Human Rights. Furthermore this research is willing to assess the circumstances that might create a possibility for tourists to file a claim of compensation against the Indonesian Government for the losses suffered as a result of the failure/the negligence of Indonesian Government to fulfill its responsibilities. Based on statement mentioned above, the question arises, whether in concept, tourists are able to file a claim of compensation against the Indonesian Government in relation with the recognition of the right to tourism as a part of Human Rights? And also in terms of how tourists can possibly file a claim of compensation against the Indonesian Government? The method used in this research is the method of normative legal research using the statute approach, the comparative approach as well as the conceptual approach. Based on the research that has been done, the conclusion is that in concept tourists can file a claim of compensation against the Indonesian Government, if they can prove that the damage or loss is caused by a violation of Human Rights conducted by the Indonesian Government and the result of this research further shows that the claim should be filed together with stating prove that the Indonesian Government has conducted a violation of the rights to tourism as a part of Human Rights.

DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK I Made Wiharsa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

Diversion of narcotic crime in the criminal justice system for the children. Children in conflict with the law, especially in narcotic cases not specifically regulated in Law Number 35 of 2009 on the Narcotics. During this time the children in conflict with the law that is drafted in the Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System for The Children. Criminal punishment against with a certain person started because that person has committed a crime. Children in the case of a criminal act of narcotics criminal sanctions will have a negative impact on a child's future. Referring to the criminal justice system for the children are known to attempt a diversion to divert the child's completion of the criminal case of the trial into a non-judicial process. This research with the normative methods research type, which aims to determine the impact of the imposition of criminal sanctions and diversion efforts for children in narcotic crime. Diversi tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana terhadap seseorang bermula karena seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Anak dalam hal melakukan tindak pidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana akan berdampak buruk pada masa depan anak. Mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang dikenal upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk dapat mengetahui dampak penjatuhan sanksi pidana dan upaya diversi bagi anak dalam tindak pidana narkotika.

The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta; I Wayan Bela Siki Layang; Kadek Agus Sudiarawan; I Gede Pasek Pramana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

The establishment of Government Administration Law brings significant change to the competence of the previously restricted Administrative Court to become expanded. This study aims to find the philosophical considerations from the extension of Administrative Decision meaning on Government Administration Law, to classify the legal implication arising from the regulation of the expansion of administrative decision meaning towards dispute submission process in Administrative Court and to formulate ideal attitude of the State Administrative Judge in resolving State Administrative Disputes. This is a combination of normative and empirical legal research. The study indicated that the legislator main consideration in regulating the expansion of administrative decision meaning on Government Administration Law is to expand the absolute competence of Indonesian Administrative Court which previously felt very narrow. The implication arises after new regulation consists of: the expansion of Administrative Court adjudicate authority for factual actions, subject expansion that have the authority to issue Administrative Decision, the expansion of the Administrative Court adjudicate authority over Administrative Decision which has a legal consequences although still need the approval from above instance, the regulation that Administrative Decision can be sued through the Administrative Court of any potential loss that may arise by the issuance of its Administrative Decision and the expansion towards the parties who have a chance to field a State Administrative accusation. The ideal attitude of State Administrative Judge is the judge should remain based on the strong theoretical concepts of the law so can create understanding and attitude in handling a case in Indonesian Administrative Court.

KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASTRA DALAM HUKUM ADAT BALI I Gede Pasek Pramana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

This research aims to analyze about the significance of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 the position of anak astra in Bali customary law. The research method used is a normative study by selecting the type of statue approach and the conceptual approach. Sources of legal materials that were examined in this study consisted of primary legal materials and secondary legal materials and techniques were analyzed with the description, systematic, evaluation and argumentation. Based on the perspective ( review ) Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, anak astra have a civil relationship with her biological father and his family along can be proved by science and technology and / or other evidence according to the law. The juridical consequences of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 to the norms of Bali customary law about anak astra Bali is must conform to the directions of law in the Decision of the Constitutional Court.

INTERPRETASI KERUGIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Wayan Santosa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah dilakukan. Pasal 263 KUHP mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah “dapat menimbulkan kerugian.” Perdebatan mengenai definisi kerugian masih sering terjadi, mayoritas penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya menyangkut masalah material saja. Dalam penelitian ini akan dianalisis dua isu yakni kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam Buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. “Kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).

BERKURANGNYA LUAS TANAH DIAKIBATKAN OLEH HAL-HAL DI LUAR KEHENDAK PEMEGANG HAK I Made Aryawan Saddewa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017)
Publisher : University of Udayana

This journal shall be entitled as "The Depreciation of the Land Area by Matters Beyond the Will of the Holder of Property Rights". Land is a non-renewable natural resource, so that the ownership of a plot of land in Indonesia becomes every society’s desire. The magnitude of the desire to own a plot of land should be followed by the rule of law that protects the holders of the land rights as aspired in Law No. 5 of 1960. The legal issues, which is also the purpose of this journal shall be about the legal consequences caused to the rights of the land that has been depreciated data due to things beyond the will of the holder (such as natural influences) and the legal steps that can be done between the parties (the holders of the property rights and government) in enforcing the principle of legal certainty and to discover the strongest owner of the property rights within the scope of this research. This journal’s preparation is done by legal research, and the approach method being used in this journal shall be used is the combination of the statute approach and the conceptual approach. The author’s conclusion is that the depreciation data of the land area of ??this property may result in the eradication of ownership rights to the land as regulated in Article 27 of the Law No. 5 of 1960, as there is no explanation regarding the scope of the destruction of the land in that article. Legal steps that can be done to enforce the legal certainty and to verify the strongest and the most fulfilled party of the property rights is through the deliberation and procurement of land as compensation from the land dispute. Jurnal ini mengambil judul “Berkurangnya Luas Tanah Diakibatkan Oleh Hal-Hal Di Luar Kehendak Pemegang Hak”. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga kepemilikan atas sebidang tanah di Indonesia menjadi keinginan setiap masyarakat. Besarnya keinginan memiliki sebidang tanah ini harus diikuti pula dengan aturan hukum yang melindungi para pemegang hak atas tanah tersebut sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Makalah ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak atas tanah yang mengalami Perubahan Data Fisik tanahnya akibat hal-hal di luar kehendak seperti pengaruh alam, dan terkait langkah hukum yang dapat dilakukan antara para pihak (pemegang hak atas tanah dan pemerintah) dalam hal mewujudkan asas kepastian hukum dan sifat hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuh dalam lingkup penelitian ini. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan tipe penelitian hukum yaitu jenis penelitian normatif, dan metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa dengan adanya Perubahan Data Fisik tanah hak milik ini dapat mengakibatkan hapusnya hak milik atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUPA, karena belum adanya penjelasan terkait batasan lingkup dari musnahnya tanah dalam pasal tersebut. Langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan bukti sifat terkuat dan terpenuh pada hak milik ialah melalui langkah musyawarah dan pengadaan tanah sebagai ganti kerugian dari tanah tersebut.

Page 16 of 67 | Total Record : 664

14 15 16 17 18

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA