JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
664 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULATIF PENGATURAN CYBERBULLYING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gde Aditya Waisnawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.395 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p03
<![CDATA[Indonesia as a State of law is currently a crisis of legal products that put forward substantive justice for the litigants, it is understandable because some of the basic rules that contain material and formal criminal rules have been established long and may no longer be relevant to the application of law in Indonesia today. Regardless of the controversial nature of government regulations in terms of social media conflicts related to Cyberbullying, respect for rights in expression and opinion should be realized and implemented correctly by the cyberspace. Amid the euphoria of the Indonesian people to welcome the presence of social media, must be in harmony with the spirit of behavior change by respecting and appreciating all forms of expression and opinion of someone, on the other hand the social media users should strive to be wise users when active in social media, because communication using text has the risk of misunderstanding is greater than using our five senses. the position of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law is as lex specialis of Article 310 of the Criminal Code. Therefore, the interpretation of the norms contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regarding defamation and / or defamation can not be separated from the criminal law norms contained in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code. So this is the background and cause conflict because of overlapping rule of law in effect, causing legal uncertainty. Indonesia sebagai Negara hukum saat ini sedang krisis produk hukum yang mengedepankan keadilan subtantif bagi yang berperkara, itu dapat dimaklumi dikarenakan beberapa peraturan pokok yang memuat aturan materiil dan formil pidana sudah dibentuk lama dan dimungkinkan tidak relevan lagi digunakan pada penerapan hukum di Indonesia saat ini. Terlepas dari masih kontroversialnya peraturan pemerintah dalam hal konflik di media sosial yang terkait dengan Cyberbullying, penghormatan Hak dalam berekspresi dan berpendapat sudah seharusnya disadari dan diimplementasikan dengan benar oleh para pengakses dunia maya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai lex specialis dari Pasal 310 KUHP. Maka, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi dan menimbulkan konflik karena tumpang tindihnya aturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum.]]>
<![CDATA[Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif ]]>
<![CDATA[Arief Rachman Hakim]]>;
<![CDATA[Joko Setiyono]]>;
<![CDATA[Dananggana Satriatama]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.902 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p09
<![CDATA[Education as part of constitutional rights frequently disturbed by land-rights dispute where there’s a school building up to it. That land-rights dispute often deprived citizen rights which is a student because often ended in unilateral sealing action by claimant parties. This problem isn’t only land-rights dispute or messy administration of land-rights in Indonesia, but always repeated and deprived the constitutional rights to gain an education. The purpose of this research is to obtain a theoretic solution over a school-land-rights dispute, where that’s multi-dimensional conflict in which can’t be solved only with the legal-formal approach. Method of research in this writing is normative legal research where examine the legal problem, specifically the urgency of harmonization of legal-norm in existed positive-law so that law is consistent with highest legal-norm, which complies with constitution obligation. Progressive law theory used in this research to assert that law isn’t only normative problems only, but the utilitarian side of the law for humanity itself. Results of this research show that the Gov’s isn’t ready to harmonizing the law to protect constitutional education rights itself because they rarely inventoried legal-education problem around. Furthermore, Gov’s should prepare fully legal protection to protect education process in which constitutional rights, moreover, the integrity of law to determine the compensation to be given to specific parties must be proportional and adequate, both in the legal process or after so that kind of sealing couldn’t happen again. Pendidikan yang merupakan bagian dari hak konstitusional masih sering terganggu oleh sengketa hak atas tanah di mana berdiri bangunan sekolah di atasnya. Sengketa hak atas tanah tersebut sering kali merenggut hak warga negara yakni peserta didik karena sering berujung pada penyegelan sepihak oleh pihak yang merasa memiliki hak. Problematika ini tidak sekedar persoalan sengketa tanah atau carut marutnya administrasi tanah di Indonesia, namun berulang dan merenggut hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan solusi teoritik terhadap problem sengketa tanah atas sekolah, di mana merupakan konflik multi-dimensi yang tidak dapat selesai hanya dengan cara legal formal semata. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif di mana membahas problematika yuridis, yakni perlunya harmonisasi norma hukum yang ada agar sesuai dengan norma hukum tertinggi yaitu kewajiban konstitusional. Penggunaan teori hukum progresif yang menegaskan hukum bukan hanya persoalan normatif tapi juga kemanfaatan hukum untuk manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap dalam harmonisasi hukum untuk menjaga hak konstitusional memperoleh pendidikan tersebut, karena masih kurangnya inventarisasi problematika hukum pendidikan yang mengiringi. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan payung hukum secara menyeluruh untuk melindungi keberlangsungan proses belajar mengajar yang merupakan hak konstitusional, juga kebulatan dasar hukum menentukan ganti kerugian yang diajukan pihak tertentu harus proporsional dan layak agar, baik dalam proses hukum atau setelah proses hukum agar tidak terulang peristiwa penyegelan sekolah tersebut.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MENGENAI HARGA SAHAM WAJAR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK DALAM MERGER BANK YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA ]]>
<![CDATA[Pande Yogantara S.]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (58.052 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p06
<![CDATA[Banking crisis that occurred in 1997 and the issuance of Bank Indonesia regulations Number 8/16/PBI/2006 Regarding Single Presence on Indonesian Banking, led to a merger in the banking industry. Merger action is a legal act, not only causes economic and financial consequences but also the juridical consequences. The consequences of the merger to be seen is the impact on the public shareholders especially in the of bank in form public company.In the event of a merger, position of public shareholders is very weak in regard to corporate decision-making (the company). If the views of the ownership of shares, public shareholders are almost always going to lose when dealing with shareholders, because for every share issued has one vote. The results of this research showedCapital Markets Law and BAPEPAM regulation Number IX.G.1 About Merger or Consolidation Enterprises Public Company or the Issuerdoes not regulate further the understanding and clear criteria of "reasonable stock price". But in bank merger the form of public company,necessary services as a professional independent appraisal supporting the capital markets as mentioned in Article 64 and Article 67 of Act Number 8 Year 1995 About Capital Market,which in turn can make a reasonable assessment of the stock price that reflects fairness for public or minority shareholders.]]>
<![CDATA[PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF GUNA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Suhirman .]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.709 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p05
<![CDATA[Donated land based on wakaf in Indonesia has agreat potential to help fulfill the needs in the field of religion and socio economy of the society, the donation of lands in general must be managed effectively and efficiently based on the purposes and functions under Islamic Law. Donations of land in Indonesia have been known and implemented by Muslims since Islam came to Indonesia. The wakaf donation as one of the Islamic institutions in Indonesia has supported the religious life of Islam in particular and the social life of Indonesian in general. Almost all buildings functioned for the social and religious interests such as worshipping places, educational complex, hospital, bording houses, or public facilities stand on land donated by wakaf . However, it is also realized that there arestill donated lands that have not been optimally managed. Donated in general and donated land based on wakaf in particular if managed professionally can give contributions to the community’s economy in order to develop public welfare. Wakaf donations actually have agreat potential to be managed and empowered and turned into business purposes in accordance with the economic productivity, not only functioned as a means for worshipping places.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DALAM DIMENSI HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Ratih Prabandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.19 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p07
<![CDATA[Companies with a permanent establishment is a form of a business carried on in Indonesia, carried out either by an individual or entity whose establishment was not done in Indonesia. The company with a permanent establishment differences with the concept of establishment permitted by the Investment Act. Starting from the concept, which raised the question of how the legal position of the company with a permanent establishment in the perspective of the Investment Law. The general objective of this study is an attempt to develop jurisprudence in relation to the company's legal position with a permanent establishment under the Investment Law. This normative research method, to examine the books and legal materials related to the issue under study. Companies with a permanent establishment in Indonesia is foreign investment, it is appropriate for the government is required to provide legal protection to the investors, including protecting the rights and interests of investors in investing in Indonesia. In order for them to get their rights in accordance with the laws mandated, so the investment law are expected to protect the interests of the parties who invest either directly or indirectly involved in Indonesia. Guarantee legal certainty to investors, so the investment is economically capable of generating profits for investors.]]>
<![CDATA[PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI ]]>
<![CDATA[Deli Bunga Saravistha]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.44 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p04
<![CDATA[Pengintegrasian mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1 tahun 2008) telah memberikan tugas dan tanggung jawab baru bagi hakim, yang selain menjadi hakim juga dibutuhkan untuk melakukan fungsi mediator. Mediator dan Hakim keduanya profesi hukum, masing-masing yang memiliki Kode Etik dan karakteristik profesional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma bangunan dalam bentuk prinsip-prinsip, norma, aturan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin ahli. Keberadaan Perma pada tahun 2008 telah membuat hakim memiliki peran ganda yang saling bertentangan. Dampak dari posisi dan peran ganda hakim di pengadilan merupakan akumulasi dari dokumen kasus yang masih terjadi karena jumlah hakim tidak sebanding dengan intensitas kasus yang masuk dan juga karena hakim yang mendominasi proses mediasi peradilan masih sangat jarang untuk melihat keberhasilan. Sehingga keberadaan mediasi hanya terkesan mengulur-ulur Sengketa menetap.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PASSING OFF DALAM PENGGUNAAN DOMAIN NAME TERKAIT DENGAN MEREK ]]>
<![CDATA[Herti Yunita Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.707 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p05
<![CDATA[In cyber world we often hear about domain name’s term. Domain name is a unique name to identify the server computer’s name like a web server or email server on a computer network or Internet. Passing off also make causes confusion in using merk from a famous brand or merk on the goods and services. Selected domain name in the internet media often creates the similar domain name with the other parties. This similar domain name are often used by people who are not responsible to take advantages of the domain name for themself. This can be caused by the presence of competition from Internet media business. This things called passing off. This research is a normative juridical research with a qualitative analysis. The legal materials include primary legal, secondary law and tertiary legal materials. Collection technique applied is literary study. Legal materials were analyzed to see the argument implementation of the definition of merk, the definition of domain name, definition of passing off, passing off in use related by merk and domain name and the rules of law in Indonesia related by merk, domain name and passing off. Big wishes in the future it can assist as a basic reference and legal considerations which are useful in Indonesian law practice. There are two passing off related to the merk and domain name, called Crybersquatting and Tiposquatting. Domain name rules are not regulated clearly in merk regulation named Act No. 15 of 2001. It regulated in PP 24 Year 1993 about The Class List of Goods or Services In Merk, Telecommunications are included in the goods or services in merk. Domain name are regulated in UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) with competent institutions called ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).Dalam dunia maya (cyber world), kita sering mendengar istilah domain name. Domain name adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Passing off juga merupakan tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek dengan menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. Pemilihan domain name dalam media internet sering menimbulkan persamaan dengan domain name pihak lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari domain name itu sendiri. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya persaingan bisnis dalam media internet. Hal inilah yang disebut dengan passing off. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat argumentasi implementasi tentang pengertian merek, pengertian domain name, tindakan passing off dalam penggunaan merek dan domain name serta pengaturannya dalam aturan hukum di Indonesia. Diharapkan agar kedepannya dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam praktek hukum di Indonesia secara tepat. Ada dua tindakan passing off yang berkaitan dengan merek dan domain name, yaitu Crybersquatting dan Tiposquatting. Pengaturan domain name memang tidak diatur secara jelas didalam pengaturan tentang merek, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tetapi diatur di dalam PP No. 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek, menyebutkan bahwa telekomunikasi termasuk ke dalam barang atau jasa merek. Domain name diatur dalam UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) dengan lembaga yang berwenang yaitu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Edwina Aileen Wirasasmita]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.322 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p04
<![CDATA[Hospitals have their own rules in carrying out the delivery process, the rules contained in the SOPs (Standard Operating Procedures), in the procedure already established procedure for mounting rings for the newborns so the baby can not be confused with the baby other patients and it is the duty of a maternity nurse. The purpose of this study to analyze the criminal liability for a nurse which resulted in an infant being confused because there is still legal uncertainty regarding what constituted a criminal penalty for someone who makes a person's origins unclear because "one deliberate act" as regulated in Article 277 Criminal Code. Research method uses normative research method by using the Statue approach and the analytical & Conseptual approach. The study shows that there is criminal responsibility for nurses who deliberately not follow the hospital SOPs while working so that there is a malpractice which resulted in a baby lost his identity as regulated under Article 277 of the Criminal Code Rumah Sakit memiliki peraturannya sendiri dalam melaksanakan proses persalinan, ketentuannya tertuang dalam Standard Operating Procedures, dalam prosedur telah ditetapkan tata cara pemasangan gelang pada bayi baru lahir agar bayi tidak bisa tertukar dengan bayi pasien lain dan merupakan tugas dari perawat maternitas. Tujuan studi ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi seorang perawat yang mengakibatkan seorang bayi tertukar karena masih terjadi ketidakpastian hukum berkaitan dengan apa yang dimaksud ancaman pidana bagi seseorang yang membuat asal-usul seseorang menjadi tidak jelas karena “salah satu perbuatan sengaja” sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara pidana bagi perawat yang dengan sengaja tidak mengikuti SOP rumah sakit saat bekerja merupakan malpraktik yang mengakibatkan seorang bayi kehilangan identitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP.]]>
<![CDATA[PENARIKAN BARANG YANG MENJADI OBYEK SEWA BELI DALAM HAL PEMBELI SEWA WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Putu Sumiasi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.811 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i03.p06
<![CDATA[The article entitled The Withdrawal of the Leasing Object in the event ofCustomer’s Default in Payment. The main issue discussed is that whether thewithdrawal of the leasing object is acceptable by the law in the event ofcustomer’s default in payment.The research in this paper is classified as a Normative Legal research, whichis based on primary and secondary legal materials. The approach taken was thestatutory and the analytical conceptual approach.The research results indicate that with the withdrawal of leasing object in alease agreement by the creditor according to law (under the provisions of Article 1338of Indonesian Civil Code) can be justified and lawful. The agreement of waivingthe provisions of article 1266 of paragraph 2 of Indonesian Civil Codebinding on the partie based on the principle of freedom of contract]]>
<![CDATA[URGENSI KEBIJAKAN PIDANA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ketut Maha Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.355 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p06
<![CDATA[Corruption in Indonesia has been so severed and widespread in the community and veryalarming, its development continues to increase from year to year, both in number of casesand the amount of state financial osses and in terms of qauality. These criminal of fencescommit more systematic and scope into all aspects of life. Starting from lower level of thedominant and state officials or law inforcer. The constraints in the implementation of thecourt decision related to the return of states losses is convicted assets and property that hasbeen transfered. It’s ower problem in the law enforcement of corruption.It’s to ned of step ciminal polity to fight againts corrupiton to use of method is a system andmust to do is integrated from law inforcer and public society.]]>
