Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum

inklusif
Website

Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

ISSN : 23032669 EISSN : 25489631 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Journal INKLUSIF is a journal organized by Department of Syariâ€™ah, Post Graduate Programe Syekh Nurjati State Islamic University. It only publishes original papers (no plagiarism) of literature and field research related to the Study and Research of Economics and Islamic Law. It focuses on the theme and topic of Islamic law: Islamic Criminal Law; Islamic Civil Law; Islamic Family Law; Application of Islamic Law in Indonesia; Islamic Economics; Islamic Banking, Sharia Accounting; and Issues of Contemporary Islamic Economics.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016" : 6 Documents clear

KONSEP HAKIM PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERADILAN AGAMA INDONESIA (STUDI KOMPARATIF IBN HABIB AL-MAWARDI DENGAN IBN MAS’UD AL-KASANI) ihyak ihyak
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractThe judge has a role and a very strategic position, where the duties of judges are required to decide a case they become problems among men correctly and fairly in accordance guidance of the Qur'an and Hadith. The participation of women in politics and the judiciary has caused much controversy among scholars to critize it. This fundamental thesis underlying this study is the phenomenon in which the majorit y of Indonesian Muslims adherents homoge to Shafi'i in his opinion that he forbade women to the bench as the opinion promoted by Al- Mawardi but in the Religious Courts allow women to become judges with the following opinion carried by Al-Kasani that homoge to Hanafi. Therefore needs to be studied more in depth to the arguments used by Al-Mawardi who are scholars schools Syafi'iyyah with Al-Kasani Hanafiyyah schools that are scholars in establishing the legal status of women judges, so it will be known where opinions are relevant to the context of Indonesia the priest a second opinion.Based on the background of the problem underlying this study, the authors formulate some formulation of the problem to facilitate the review process including, how do al-Mawardi with al-Kasani about the concept of female judges, how the Law of the opinion istinbath al Mawardi with al-Kasani about the concept and how women judge the relevance of the opinion that the two figures in the context of developments in the Indonesian Religious Courts.In addition, the purpose of this study is to provide an explanation of the concept of women judges in the opinion of both the priests and the legal istinbath used by both priests and comparing of two opinions which are relevant to the context of the Religious Courts in Indonesia.This research included qualitative research (literature) by using descriptive method-comparative-analysis, which describes and explains the opinions and arguments used by both the priest and then analyzed and the results is comparated between them to obtain a pragmatic conclusion.After holding in-depth analysis of the arguments relied upon by the second law of priests, then found things to be the origin of the differences in the two priests to critize women become judges, namely the difference in socio-cultural background of the lives of both the priest and the dissent to interpret Qur'an and hadith. So then obtained a second opinion from the imam of Al-Kasani priests who carry the opinion of the Hanafi imams are considered relevant and matching with the judiciary in Indonesia and in the soul of the people of Indonesia.Keywords: Women Jugde, Al-Kasani, Al-Mawardi. AbstrakHakim memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, dimana dalam tugasnya hakim dituntut untuk dapat memutuskan suatu perkara yang menjadi permasalahan diantara manusia dengan benar dan adil sesuai tuntunan al- Qur’an dan Hadits. Keikutsertaan perempuan dalam kancah politik dan peradilan telah menimbulkan banyak kontroversi dari kalangan ulama dalam menghukuminya. Hal mendasar yang melatarbelakangi pengkajian tesis ini adalah adanya fenomena dimana umat muslim Indonesia yang mayoritas penganutnya bermadzhab Syafi’i yang dalam pendapatnya beliau melarang perempuan menjadi hakim sebagaimana pendapat yang diusung oleh Al-Mawardi namun dalam Peradilan Agama memperbolehkan perempuan menjadi hakim dengan mengikuti pendapat yang diusung oleh Al-Kasani yang bermadzhab Hanafi. Oleh karenanya perlu dikaji lebih mendalam terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Mawardi yang merupakan ulama madzhab Syafi’iyyah dengan Al-Kasani yang merupakan ulama madzhab Hanafiyyah dalam menetapkan kedudukan hukum hakim perempuan, sehingga akan diketahui mana pendapat yang relevan dengan konteks Indonesia dari pendapat kedua imam tersebut.Berdasarkan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk memudahkan dalam proses pengkajian diantaranya, bagaimana pendapat ibn Habib Al-Mawardi dengan ibn Mas'ud Al-Kasani tentang konsep hakim perempuan, bagaimana istinbath Hukum dari pendapat ibn Habib Al-Mawardi dengan ibn Mas'ud Al-Kasani tentang konsep hakim perempuan dan bagaimana relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dengan konteks perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai konsep hakim perempuan menurut pendapat dari kedua imam serta istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam dan membandingkan dari kedua pendapat mana yang relevan dengan konteks Peradilan Agama di Indonesia.Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (kepustakaan) dengan menggunakan metode diskriptif-analisis-komparatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan pendapat dan dalil yang digunakan oleh kedua imam untuk kemudian dianalisis dan hasilnya dikomparasikan antara keduanya untuk mendapatkan kesimpulan yang pragmatis.Setelah mengadakan analisa yang mendalam terhadap dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum oleh kedua imam, maka ditemukan hal-hal yang menjadi asal perbedaan dari kedua imam dalam menghukumi perempuan menjadi hakim, yaitu adanya perbedaan sosio-cultural yang melatarbelakangi kehidupan dari kedua imam serta adanya perbedaan dalam menafsiri al-Qur’an maupun hadits. Sehingga kemudian diperoleh satu pendapat dari kedua imam yaitu imam Al- Kasani yang mengusung pendapat imam Hanafi yang dianggap relevan dan cocok dengan kehakiman di Indonesia dan sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia.Kata Kunci: Hakim perempuan, Al-Kasani, Al-Mawardi.

PRAKTEK OUTSOURCING DI BUMN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Dwiyana Tohara Tohara
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract (Working is a duty of every man, by working a man earns money in order to fulfill the needs of his family and himself. By working and earning wages, human being is able of enforcing body, close the ' Awrah, and being able to worship to God Almighty.Outsourcing system is a working system which contains tripartite relationship between corporate employer (principal), outsourcing company (vendor), and workers/laborers. This system is derived from the mechanisms of Labor Market Flexibility (LMF) that actually addressed the proscons by various circles because it is considered as a new form of modern slavery.Based on theresults of several studieson the themeof outsourcingthathave been conductedamongacademic, this articlewillprovideacademicconclusionsrelated tothe practice of outsourcinginIndonesiafrom the perspective ofIslamic economics). Keywords : Outsourcing Practice, Labor, Islamic Economy, Fair Wages Abstrak(Bekerja adalah kewajiban setiap manusia, dengan bekerja seseorang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan dirinya sendiri. Dengan bekerja dan mendapatkan upah, manusia mampu menegakkan kehormatan dan mampu ibadah kepada Allah SWT.Sistem outsourcing adalah sistem kerja yang berisi hubungan tripartit antara majikan perusahaan (principal), perusahaan outsourcing (vendor), dan pekerja / buruh. Sistem ini berasal dari mekanisme Tenaga Kerja Market Flexibility (LMF), yang pembahasannya menimbulkan pro kontra oleh berbagai kalangan karena dianggap sebagai bentuk baru perbudakan modern.Berdasarkan hasil kajian beberapa penelitian pada tema outsourcing yang telah dilakukan oleh para akademisi, artikel ini akan memberikan kesimpulan akademis yang berhubungan dengan praktek outsourcing di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam).(11 pt Times New Roman italic)Keywords : praktek outsourcing, Pekerja, Ekonomi Islam, Upah layak

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH POHON MANGGA Shobani Shobani
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The perfect relationship is the relationship of exchanges where someone gave what he had for the people then he got something useful to him as needed. This relationship in the Islamic fiqh is called al-Ijarah. Al-Ijarah is a type of contract that benefited from a rented object with the path of the turn. As for the lease of the Qur'an has been organized and elucidated with hadis.Indramayu is mango city with mango tree that was developed in the city. Local people rent manggo trees. Trees for rent then taken by the tenant as a result and benefit of goods for rent.From the research concluded, in terms of subject matter, both people that have agreed in the lease of the mango tree is valid because it has been fuliflled the terms people in agreement and the existence of an agreement between the two sides. But in terms of objects, goods or rent object is invalid, because it is the practice of selling fasid and otherwise "bai al-ma'dum" meaning that buying and selling of goods that are not clear.Keywords : ijarah, rented, mango AbstrakHubungan muamalah yang sempurna adalah hubungan pertukaran yang mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian orang tersebut memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Hubungan ini dalam fiqh Islam disebut al-Ijarah. Al-Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari benda yang disewakan dengan jalan pergantian. Adapun sewa-menyewa dalam al-Qur’an telah diatur dan diperjelas dengan hadits.Indramayu sebagai kota mangga dengan banyaknya pohon mangga yang dikembangkan di kota ini. Masyarakat setempat menyewakan pohon mangganya. Pohon yang disewakan kemudian diambil mangganya oleh si penyewa sebagai hasil dan manfaat barang yang disewakan.Daripenelitian ini disimpulkan, dari segi subyek, kedua orang yang telah berakad dalam sewa-menyewa pohon mangga ini sah karena telah mememuhi syarat-syarat orang dalam berakad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dari segi obyek, obyek barang atau sewa menyewa tidak sah, karena merupakan praktik jual beli fasid dan batil “bai al-ma’dum” artinya jual beli atas barang yang tidak jelas.Kata kunci :ijarah, sewa menyewa, mangga

ANTARA KONSEP EKONOMI ISLAM DAN PRAKTIKNYA PADA BANK MANDIRI SYARIAH CABANG INDRAMAYU JATIBARANG nuri pratiwi
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:84) Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai 'badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Menurut Heri Sudarsono (2003:29) Perkembangan perekonomian global yang begitu pesat menjadikan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang tengah berkembang pesat di Indonesia adalah perbankan syariah. Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan di mana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip- prinsip syariat Islam.Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.Menurut Muhammad (2004:11) Perkembangan yang paling signifikan di bidang perbankan syariah terjadi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Undang- undang ini dikeluarkan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dalam mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Menurut Abdul Ghofur Ansori (2009:7) Selain itu dikeluarkannya Undang-Undang ini dimaksudkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi berlandaskan nilai keadilan kebersamaan pemerataan yang sesuai dengan prinsip syariah.Dari data terakhir Bank Indonesia dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia hingga bulan Juni 2015 menunjukkan bahwa jumlah jaringan Perbankan Syariah tercatat sebanyak 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia.Dari latar belakang berikut, penulis merasa ingin mengetahui mengenai Bank Syariah apakah pada pelaksanaan atau prakteknya sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum. Adapun tempat yang menjadi penelitian penulis adalah Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang yang terletak di Jalan Mayor Dasuki No. 56 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 nice duroh duroh
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Wakaf dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 dapat dijadikan salah satu sarana untuk pemberdayaan kesejahteraan bagi masyarakat luas.Sekarang, masih banyak kendala untuk pengembangan wakaf kedepan. Salah satunya adalah pemahaman sempit tentang wakaf. Wakaf sering dipahami sebagai entitas ibadah khusus (maḥḍah) semata. Kini, suatu perkembangan yang menarik berkaitan dengan hukum wakaf dan pelaksanaannya di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya wakaf produktif. Salah satunya adalah adanya wakaf diriPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendeskripsikan praktik wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan menganalisis kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 tahun 2004.Dalam penelitian ini digunakan tiga teori, Grand Theory menggunakan teori aksi dari Talcot Parson dan teori Kredo dari H.A.R. Gibb serta teori Syahādat asy- Syāfiʻī yang ditransformasikan ke dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang dasar 1945; Middle theory menggunakan pola perubahan sosio-kultural Sorokin dan teori perubahan hukum Ibnu Qayim, dan Applicative Theory menggunakan teori al- maslahat dari asy-Syāţibī dan teori pragmatis dari William James.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan data kualitatif dan pendekatan keilmuan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara diskriptik analatik.Konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 lebih menekankan pada status harta wakaf. Wakaf diri yang dipraktekkan di Pondok Modern Darusslam Gontor mengacu kepada maqāşid asy-syarīʻah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Pertama, Kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh ada dua klasifikasi, yaitu: (1) Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Ḥanifah dan Imam Mālik, karena benda wakaf tetap menjadi milik wakif, sedang yang diwakafkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa jasa dan tenaga demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Jangka waktu wakaf harus selamanya dan tidak boleh dibatasi waktu. (2) Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Mazhab Syafiʻi dan Mazhab Hanbali, karena syarat benda wakaf adalah milik penuh wakif, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara‟. Jangka waktu wakaf boleh dibatasi oleh waktu dan tidak harus selamanya. Kedua, Kedudukan wakaf dalam perspektif UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf diri yang dipraktekkan di Pondok Modern Darussalam Gontor masih belum sesuai sepenuhnya dengan UU No.41 Tahun 2004, bahwa benda wakaf harus lepas dari wakif, ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW, dalam hal ini hanya dilakukan di hadapan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, dan naẓir Badan wakaf Pondok Modern tidak melaporkan kegiatan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Kata kunci: Wakaf, fiqh, undang-undang, Gontor

DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA MELANJUTKAN PERCERAIAN ATAU MEMILIH RUJUK PADA MASA IDDAH idham kholid
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractIslam views marriage as sacred, serious, should not be playful or temporary. Considering how the urgency of marriage, Islam sees it as things that must be maintained. However, Islam does not turn a blind eye to the reality that there are times when a household has various problems that must be going through a divorce. In Islam divorce has principles and measures are "complicated" and not easy so not many did divorce. This is considering divorce is halal goods are hated by Allah SWT. As proof that Islam is very consen with marriage and to always be maintained properly then after the divorce was Islam still open opportunities for the reconciliation done in 'Iddah for non talak bain Kubra.Keywords: marriage, divorce AbstrakIslam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, serius, tidak boleh main-main atau sementara. Mengingat betapa urgennya pernikahan, Islam memandangnya sebagai hal yang harus dipertahankan. Namun demikian, Islam tidak menutup mata dengan realitas bahwa adakalanya rumah tangga mengalami berbagai persoalan sehingga harus mengalami perceraian.Dalam Islam perceraian memiliki prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang “rumit” dan tidak mudah agar tidak banyak yang melakukan perceraian. Hal ini mengingat perceraian/talak merupakan barang halal yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagai bukti bahwa Islam sangat consen dengan pernikahan dan agar selalu dijaga dengan baik maka setelah terjadinya perceraian pun Islam masih membuka peluang untuk terjadinya rujuk yang dilakukan dalam masa Iddah bagi bukan talak bain kubra. Kata Kunci: Perkawinan, talak

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2025): December 2025 Vol 10, No 1 (2025): June 2025 Vol 9, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 8, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 7, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022 Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 4, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
akhmad khalimy

Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com

Phone
+6281312460012

Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name akhmad khalimy

Contact Email jurnalinklusif@gmail.com

Phone +6281312460012

Journal Mail Official jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
akhmad khalimy

Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com

Phone
+6281312460012

Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA