cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 45 No 2 (2011)" : 14 Documents clear
Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah Jamaa, La
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.15

Abstract

Pada dasarnya seluruh aturan hukum (syariat Islam) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia atau maqasid al-syari’ahyaitu pemeliharaan agama (hifz din, jiwa (hifznafs), keturunan (hifz nasl), harta (hifz mal), dan akal (hifz aql). Dalam maqasid al-syari’ah sebenarnya terdapat dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi  tersebut adalah nilai-nilai ketuhanan karena bersumber dariTuhan serta bernilai ibadah. Sedangkan dimensi insaninya adalah nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia bagi di dunia maupun di akherat. Selaras dengan perkembangan zaman konsep maqasid al-syari’ah perlu diperluas seperti pemeliharaan lingkungan, dan pemeliharaan persatuan karena kedua hal itu sangat penting dalam kehidupan manusia dalam skala makro.
Ideologi dan Utopia Pemberlakuan Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na`im Pendekatan Sosiologi Pengetahuan Khoir, Tholkhatul
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.16

Abstract

Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed an-Na`im meliputi spektrum yang luas, mulai hukum keluarga, isu permurtadan di Afrika, konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, HAM, hingganegara sekular. Dari banyak pemikirannya itu, isu HAM dan negara sekular yang paling banyak mendapat tanggapan dari pemikir lain. Kemudian HAM dalam perhatian an-Na`im dapat ditekankan pada isu-isu: perbudakan, gender, dan kebebasan beragama. Dilihat dari sociology of knowledge, pemikiran an-Na`im dimaksud tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dimana an-Na`im hidup, belajar, dan bekerja. Sociology of knowledgemengandaikan bahwa pengetahuan seseorang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial, bermotif dan berkepentingan, serta berkemungkinan ideologis atau utopis.
Rekontruksi Syari'at Islam (Pemikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari’at Islam Dan Tradisi Lokal) Mahmudah, Siti
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.17

Abstract

Back to read the historical reality of how Islam is derived in the midst of a people known as 'Ignorance' by most people but not for some people who belong to the wise. As figure Khalil Abdul Karim did not want to mention Arabs as the Pre-Islamic Ignorance is the opposite because they are among the civilized and knowledgeable human height. As evidence God has provided a challenge to them so they could create works that are able to match the verses are referred to as the revelation of God in the Qur'an, if not able to do more, it is enough to make comparable with that mentioned in al-Qur 'an as mu'zizat of God bestowed on the Qur'an and entrusted to the Prophet Muhammad. This theory was used by Khalil Abdul Karim in order to answer any conflict between Islamic law that developed in the era of the contemporary world, have no concept of dialogue between Islamic law and local tradition that the two must keep going along in rhythm and in the theory and practice of life community wherever and whenever.
Komparasi Metodologis Konsep Sunnah Menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Perspektif Hukum Islam) Fitria, Vita
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.18

Abstract

Two figures of contemporary moslem scholar, Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur, have unique, dynamic conception and comprehension toward Sunnah and Hadits different from other scholars and moslems` comprehension in general. Both Rahman and Syahrur, emphasize more on methodological criticism on Sunnah and Hadits instead of criticism on matan and sanad. According to Rahman, the existence of hadits are historically improvable. Basically, the concept of sunnah have been existing since Islam born. It was merely guidance and protective in its nature. It embraced interpretations fit to situation and condition at the time, often considered as "living Sunnah" . Rahman`s criticism on recent condition is a comprehension toward hadits which tends to be stiff, unchangeable and even moresacred than Al-Qur`an itself, whereas Syahrur`s is method to apply laws in ummul kitab in simple way by breaking no rules settled by Allah. In Syahrur`s, it places custom laws as the determiner for problems still uncovered in law by noticing objective standard covering the context of space and time.
Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw) Sugianto, Bambang
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.19

Abstract

Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Pada masa Nabi Saw persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’d. Ulama yangmemahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya denganasbab al-Wurudnya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah maharadalah senilai dengan nisabpotong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk maharyang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur’an dapat dijadikan sebagai maharberkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas maharadalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang yang melakukan akad.
Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Jauhari, Iman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.20

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum positif tentang hak asuh anak (hadhanah) di Indonesia. Menjelaskan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadhanah) diluar pengadilan, dan penerapan teori tahkim untuk penyelesaian sengketa  hadhanah dalam hukum positif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah content analysis(analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pandangan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di luar pengadilan tidak hanya mengacu pada peraturan perundangan-undangan saja, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai hukum masyarakat, kaidahkaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak hadhanah, demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Penerapan teori  tahkim dalam penyelesaian sengketa hadhanahsangat efektif, cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak.
Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indeks Saham Syari’ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones Hanafi, Syafiq M.
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.21

Abstract

Tulisan ini meneliti tentang kriteria penerbitan saham syari’ah pada tiga indek saham, Jakarta Islamic Index(JII), Kuala Lumpur Stock Excange Syariah(KLSI) dan Dow Jones Islamic Market Index(DJIM). Ketiga indek tersebutmenggunakan kriteria yang berbeda sebagai persyaratan menjadi saham syari’ah. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis perbedaan kriteria-kriteria tiga indek tersebut. Perbedaan implementasi ajaran  fiqh mu’amalah pada indek saham dikarenakan dasar acuan (pendapat fuqaha) yang dipergunakan berbeda. Kondisi indek dan jumlah saham masing masing indeks juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan kriteria saham syari’ah.
Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang Rangkuti, Ramlan Yusuf
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.22

Abstract

Al-Qadhâ'(peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah Swt memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah Saw secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasulullah Saw juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan 'uqûbâtumumnya; juga dalam masalah hisbahseperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah  mazhâlim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. Tulisan akan memfokuskan pada penyelesaian sengketa dalam masalah ekonomi Islam.
Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam Afdawaiza, Afdawaiza
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.23

Abstract

Dalam Islam mengambil resiko apapun adalah suatu yang dibolehkan bahkan dipuji. Hal ini dikarenakan tindakan yang seperti ini akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Resiko akan menciptakan nilai tambah untuk menciptakan usaha-usaha yang kreatif. Di sisi lain, ketidakpastian adalah suatu hal yang intrinsik dalam semua aktivitas ekonomi. Dalam hal resikoyang dapat dikontrol, hasil yang tidak pasti dari bentuk resiko ini sebenarnya digerakkan oleh sebab-sebab yang pasti yang dapat mempengaruhi atau mengontrol kemungkinan hasilnya. Jika seorang agen ekonomi ingin mendapatkan hasil dari suatu usaha yang bersifat tidak pasti, maka ia harus melakukan usaha-usaha yang nantinya bisa mendatangkan keuntungan. Artinya, hasil dari ketidakpastian tersebut sangat ditentukan oleh usaha yang dilakukan.
Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS) Hadi, Syamsul; Widyarini, Widyarini
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.24

Abstract

Based on DSN-MUI fatwa, some Islamic Finance Institutions (LKS) offer Hajj Credit (Dana Talangan Haji). This product helps moslem to register for the forthcoming hajj session. DSN-MUI fatwa forced LKS to use al-Qardh contract for this product and not related LKS ujrah to the ammount of Hajj Credit. The problem is does this hajj credit product really shari’e based on shariah? This research resulted that Ujrah revenue was based on Qardh Fund that was not allowed by DSN Fatwa. DSN-MUI should revised its fatwa to terat equaly between LKS and Jamaah. DSN-MUI and LKS suggested to take use akad al-Ijarah muntahiya bittamlik with sale and lease back concept.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42, No 1 (2008) Vol 42 No 1 (2008) More Issue