cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)" : 12 Documents clear
A Comparative Study of French, British, Dutch, and Russian External Supervisory Agencies of Investigators and Prosecutors within Integrated Criminal-Justice-System Agus Budianto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.274 KB)

Abstract

Criminal justice system consists of sub-systems that carry out different tasks and authorities. However, they have the same purpose to implement legal provisions against crimes. The sub-systems cover police, prosecutor, court, and correctional institution. However, in practice, especially in Indonesia, the relation of these sub-systems is not harmonious. It causes legal certainty becoming hard to achieve. One of the solutions is the establishment of supervisory institutions. Nevertheless, in Indonesia, the function of supervisory institution is still unbalanced. Police investigators and prosecutors are stationed at different institutions. The National Police Commission (Kompolnas –Komisi Kepolisian Nasional) and the Prosecutorial Commission (Komjak –Komisi Kejaksaan) are formed by Presidential Regulation, while the Judicial Commission as the Court supervisory institution is formed by the law. A comparison of France, The Netherlands, United Kingdom, and Russian reveals the fact that Police and Prosecutor are under the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Justice. Therefore, the coordination between investigators and prosecutors can be harmonious under one coordination. This study employed a comparison method to observe the supervisory institutions to minimize the practice of judicial corruption in the sub-system. There are two opportunities. The first is to strengthen the main tasks and authorities of Kompolnas and Komjak by changing the existed legislation or establishing new supervisory institution that covering all supervisory functions in the activities of investigation, prosecution, and examination (by the judge) in one legislation.AbstrakDalam sistem peradilan pidana, terdiri dari sub-sub sistem yang menjalan tugas dan kewenangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan ketentuan perundang-undangan untuk menanggulangi kejahatan. Sub system tersebut, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun praktik di Indonesia, bekerjanya sub-sub system tersebut tidak harmonis, sehingga kepastian hukum menjadi sesuatu yang langka. Salah satu faktor bekerja sub-sub system tersebut adalah adanya lembaga pengawasan, namun di Indonesia, lembaga pengawasan tersebut masih timpang. Penyidik polisi dan jaksa penuntut berada pada lembaga pengawasan yang berbeda, yaitu oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) yang dibentuk dengan sebuah Peraturan Presiden, sedangkan untuk pengadilan diawasi oleh Komisi Yudisial yang dibentuk dengan Undang-Undang. Perbandingan yang didapat dari negara Perancis, Belanda, Inggris dan Rusia didapat fakta, bahwa Kepolisian dan Kejaksaan berada dibawah Menteri Dalam Negeri dan Kehakiman, sehingga koordinasi antara penyidik dan penuntut dapat harmonis karena berada dibawah satu koordinasi. Metode yang digunakan adalah melakukan perbandingan pada konteks lembaga pengawas dalam sub system peradilan pidana terpadu untuk meminimalisir praktik judicial corruption. Terdapat dua peluang, yaitu memperkuat tugas pokok dan kewenangan Kompolnas dan Komjak di perubahan perundang-undangan atau membentuk lembaga pengawasan baru dengan sebuah Undang-Undang dengan menggabungkan menjadi satu lembaga fungsi pengawasan pada kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (oleh hakim).DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a7 
Encyclopedia: Non-Liquet Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Non-Liquet means, literally, "it is not clear" in Latin. This refers to the situation when courts are not able to render a decision on a case, because of the existence of a gap in the law, or because of the inadequacy of the legal basis for deciding the case. However, the failure of the court to make a decision does not necessarily mean it constitutes a non-liquet. This may occurred due to the absence of jurisdiction of the court over the case, or the parties do not have legal standing. In short, it can be said that non-liquet happened because the court failed to make a decision due to the absence of applicable rule of law. At the practical level, it raises the question on whether non-liquet occurred because of inability of judges or arbitrators to make a decision on a specific case or inadequacy of the underlying legal systems itself. In the first sense, it refers to what scholars say as ‘decision-making non-liquet’, and ‘systemic non-liquet’ for the second sense. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a0 
The Balinese Traditional Law Instrument: a Realism between the Balance of Cosmic and Human Rights Context I Gede Yusa; Ni Ketut Supasti Dharmawan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.968 KB)

Abstract

This study aims to examine whether the substance of Balinese traditional law instrument (the awig-awig) contradicts to human rights. This study employed normative legal research. The result shows that the awig-awig stands as convention but, on the other side, it is constructed by the Desa Pakraman under the Balinese Local Government Regulation Number 3 of 2003. Therefore, based on the hierarchy of the norm, it is not a fully autonomous community. Moreover, it is separated from the Unitary State of the Republic of Indonesia and internationally. The traditional law instrument should inline to the national law and international law, especially those related to human rights values. Although it aims to keep the balance of cosmic or universe, international and national instruments related to human rights should be used as a reference to construct customary rules, particularly for the one that is related to kesepekang (a rejection) and manak salah (a sanction for boy and girl born twin). It potentially causes social friction due to its disruption to the human rights values and adequate standard of living.Instrumen Hukum Tradisional Bali: Realisme antara Keseimbangan Kosmik dan Hak Asasi Manusia AbstrakTujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji apakah substansi instrumen hukum tradisional Bali yang juga disebut Awig-Awig bertentangan dengan hukum hak asasi manusia. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awig-awig sebagai instrumen hukum tradisional di satu sisi bentuknya sebagai hukum tidak tertulis, tetapi di sisi lain dikonstruksi oleh Desa Pakraman berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Bali Nomor 3 tahun 2003, oleh karena itu dari hirarki norma, Desa Pakraman  bukan komunitas yang sepenuhnya otonom dalam membuat ketentuan, apalagi terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan internasional. Instrumen hukum tradisional harus sejalan dengan Hukum nasional dan hukum internasional, terutama yang terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun sifatnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmik atau alam semesta, nampaknya instrumen-instrumen internasional dan nasional yang terkait dengan hak asasi manusia perlu digunakan sebagai referensi oleh Desa Pakraman dalam membangun aturan-aturan adat, terutama yang berkaitan dengan kesepekang (penolakan dari Desa Pakraman) dan manak salah (terkait dengan sanksi bagi anak kembar laki-laki dan perempuan yang dilahirkan sebagai kembar sekaligus) yang berpotensi menyebabkan gesekan sosial karena gangguannya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan standar kehidupan yang layak.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a3
The Ontology of Legal Science: Hans Kelsen’s Proposal of the ‘Pure Theory of Law’ Kelik Wardiono; Khudzaifah Dimyati; Saepul Rochman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.897 KB)

Abstract

Through the pure legal theory, within the thesis of normativity (without the thesis of morality) and the thesis of separation (without the thesis of reductive), Hans Kelsen proposes an object of legal science that is different from the one proposed by the philosophy schools of natural law and empirical-positivistic law. The idea transforms the legal science into a unique and distinctive science. Based on the philosophical research method, a legal norm, according to Hans Kelsen, must have two characters: the meaning of actions that want legal norm; and the relative moral norms with normative characteristics.Ontologi Ilmu Hukum: Tawaran Hans Kelsen dalam ‘Pure Theory of Law' AbstrakDi dalam pure theory of law, melalui tesis normativitas (tanpa tesis moralitas) dan tesis keterpisahan (tanpa tesis reduktif), Hans kelsen menawarkan objek ilmu hukum yang berbeda dengan madzhab filsafat hukum alam, dan madzhab filsafat hukum empiris–positivistik, sehingga ilmu hukum memiliki objek ilmu yang khas. Berdasarkan metode penelitian filsafat, dapat diketahui bahwa norma yang dapat menjadi norma hukum menurut Hans Kelsen, harus memiliki dua karakter yaitu norma hukum sebagai makna tindakan berkehendak norma hukum, sebagai norma moral relatif yang berkarakter normatif.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a8
The Urgency of Religious-Blasphemy Case Arrangement in the Frame of Diversity towards National Criminal Law Reform Somawijaya Somawijaya; Ajie Ramdan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.159 KB)

Abstract

Indonesia is an independent state with One Godly Belief based on just civilized humanity. Amid the diversity, and to guarantee togetherness within the framework of state life, the state desperately needs the formulation of common goals or ideals commonly referred to as state philosophy or state ideals, which function as grodslag philosophies and common platform for citizens in the context of state life. This diversity is recognized on the Indonesian emblem of Garuda Pancasila ‘Bhinneka Tunggal Ika’. The notion of the importance of regulation regarding the criminal offense of blasphemy is the realization of the first principle in the Pancasila, namely the Belief in the One and Only God. This study analyzed the new Draft of the Criminal Code submitted by the Government to the Indonesian Parliament in mid-2015 to replace the Criminal Code that is inherited from the era of the Dutch Colonial. The new Draft of the Criminal Code contains important changes, namely the existence of reconciliation efforts and revitalization of blasphemy acts. This change becomes interesting to be examined, especially from the urgency of the existence of regulation on blasphemy in the frame of diversity and aspects of penal reform. It also explains that the issue of blasphemy is very sensitive in Indonesian society. Constitutional Court Decree Number 140/PUU-VII/2009 is the foundation of the re-conception and revitalization of blasphemy in Penal Reform.Urgensi Pengaturan Penodaan Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana NasionalAbstrakNegara Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil beradab. Di tengah keberagaman dalam suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grodslag dan commonplatforms diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Keberagaman tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika. Pemikiran akan pentingnya pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama karena ini merupakan  pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini menganalisis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan Pemerintah ke DPR RI pada pertengahan 2015 sebagai upaya mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Warisan Kolonial Belanda. RKUHP memuat perubahan yang penting, yaitu adanya upaya rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama (penistaan agama). Perubahan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti, terutama dari urgensi keberadaan perbuatan penodaan agama dalam bingkai kebhinekaan dan aspek pembaharuan hukum pidana (penal reform). Artikel ini menjelaskan bahwa permasalahan penodaan agama adalah hal yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 menjadi dasar penyusun RKUHP melakukan rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama untuk memperbaharui KUHP. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a4 
NILAI SIRI’ NA PACCE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAKAN PERSEKUSI Hijriani Hijriani; Herman Herman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (687.884 KB)

Abstract

The increasing cases of persecution have led to the building of negative image and public distrust of the state and the law enforcement process. Persecution, as an act that is harmful, troubles, and oppresses others, is included as a criminal offense. The Makassarese recognizes shame culture as a part of the siri cultural system. It is completed by empathy in the concept of pace. Both are referred by the term siri’ na pacce. This value can be implemented and developed to be an alternative to settle the cases of persecution. It is in line with the concept of legal objectives as a philosophy in all aspects of life and obedience to society because it is more entrenched and considered sacred. This study used qualitative research and normative juridical methods. This study aims to find weaknesses and strengths of the value of siri’na pacce as a new alternative to settle persecution in realizing justice and building social harmonization within society. The results reveal that re-instilling the siri culture can be a valuable effort to restraint someone from performing an act of persecution. People can be prevented and prohibited to do such act by adhering to customary rules. It is expected that upholding the siri’na pace value can strengthen the motivation of social solidarity. Therefore, the cultural value is expected to be maintained and becomes an alternative to settle persecution cases, considering that it is more effective and efficient because the community can accept it easily.Nilai Siri’ Na Pacce sebagai Alternatif Penyelesaian Tindakan PersekusiAbstrak Meningkatnya kasus persekusi menyebabkan terbangun stigma negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan proses penegakan hukum. Persekusi sebagai tindakan kejahatan menyakiti, untuk mempersusah dan menumpas orang lain termasuk sebagai tindak pidana. Nilai malu sebagai bagian dari sistem nilai budaya Siri’ dan nilai pedih karena melihat penderitaan orang lain, menjadikan konsep Pacce tampil berpadanan menjadi siri’ na Pacce. Nilai tersebutdapat diimplementasikan dan dikembangkan menjadi alternatif penyelesaian persekusi  karena sesuai dengan konsep tujuan hukum sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan dan ketaatan masyarakat karena lebih mengakar dan dianggap sakral. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode yuridis normatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan kelemahan dan kelebihan nilai Siri’ na Pacce sebagai alternatif baru penyelesaian persekusi dalam mewujudkan keadilan dan membangun harmonisasi sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menanamkan kembali nilai malu dalam budaya siri’ terutama berfungsi sebagai upaya pengekangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan persekusi dapat dicegah serta dilarang oleh kaidah adat dapat menguatkan motivasi solidaritas sosial dalam penegakan harkat Siri ‘ na Pacce orang lain sehingga diharapkan nilai budaya ini dapat dipertahankan dan menjadi alternatif penyelesaian tindakan persekusi yang pelaksanaannya lebih efektif dan efisien karena mudah diterima masyarakat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a9
Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’ Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology Kukuh Tejomurti; Hernawan Hadi; Moch Najib Imanullah; Rachma Indriyani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.802 KB)

Abstract

This study aims to describe the protection of personal data of online transportation customer from the perspective of legal protection for privacy. Although online transportation services enable users to travel with low-cost easily, they also pose new challenges. The challenges include the absence of standards of protection for both passengers and drivers, especially the protection of the user’s privacy rights. The issue of personal data protection and the privacy rights has arisen after some drivers intimidate their customers because thecustomers give bad ratings that the drivers do not desire. The types of intimidation are, among others, determining the work time, travel route, housecondition, workplacecondition, etc. Criminal individuals can expose all weaknesses in customers’ personal data protectionto commit acts of crime. In addition, the users’ personal data can be transferred to other parties outside the jurisdiction of Indonesian law. This study uses normative legal research with prescriptive character. The legal approach used in this study is the conceptual and the regulatory approaches. The results show that, until now, there is no guarantee of the protection of privacy rights for online transportation users. The consumers’ efforts to make legal remedies for compensation claims also face problems due to the existence of standard clauses in the provisions of the privacy policy.Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Transportasi Daring terhadap Keamanan Privasi Data Pribadi DigitalAbstrakArtikel ini meneliti tentang bagaimana pemetaan keamanan data pribadi digital pelanggan moda transportasi online di Indonesia dalam perspektif perlindungan hukum atas privasi. Meski layanan moda transportasi online memudahkan pengguna untuk bepergian dengan tawaran tarif murah, namun moda transportasi daring  berbasis aplikasi juga menimbulkan tantangan baru, yaitu belum adanya standar keamanan baik bagi penumpang maupun driver moda transportasi berbasis online, khususnya keamanan hak atas privasi data pribadi digital. Persoalan keamanan data pribadi sudah muncul mulai dari pelanggan yang diintimidasi oleh driver karena memberikan penilaian buruk, sms atau chat whatsapp yang tidak dikehendaki dari driver atau pihak ketiga lainnya, sampai pada mendeterminasi waktu berangkat kerja, rute perjalanan, kondisi rumah, kondisi tempat kerja. Semua kelemahan keamanan data pribadi pelanggan dapat dimanfaatkan oleh oknum kriminal untuk melakukan aksi kejahatan, bahkan penjualan data-data penting yang bersifat pribadi itu ke pihak lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini belum ada jaminan keamanan perlindungan hak atas privasi bagi pengguna transportasi daring dan upaya pengguna sebagai konsumen dalam melakukan upaya hukum gugatan ganti rugi juga menghadapi persoalan karena adanya standar klausula baku pada ketentuan kebijakan privasiDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5
The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia Muh Risnain
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.096 KB)

Abstract

Nowadays, many states apply policy on the Local Content Requirements (LCRs) as an instrument of international trade. The international trade law under the framework of World Trade Organization (WTO) actually requires equal treatment for both foreign and local business actors. However, the policy to apply LCRs based on national interest ignores the WTO’s principles. Since 2009, Indonesia is one of the states that apply LCRs based on national economic requirement and an argumentation that, currently, Indonesia has not become a party of GPA (Government Procurement Agreement). Therefore, Indonesia has no obligation to apply equal treatment principle in the procurement of government’s goods and service. The Indonesian government needs to construct LCRs regulation that can fulfill both international trade interests and national economic interests. Article 22 (3) of the Law Number 7 of 2014 on Trade mandates a Regulation of the Minister of Trade to set out the application of LCRs. Therefore, the Draft of the Regulation of the Minister of Trade on the use of domestic products is the most important legal requirement for current Indonesian trade. Therefore, this study suggests that the Minister of Home Affairs immediately should process the Regulation of the Minister of Trade as a Law on the use of domestic products. The results of the process can be a reference for government’s, as well as local governments’, agencies on the application of LCRs.Model Pengaturan Kewajiban Penggunaan Kandungan Lokal di IndonesiaAbstrakKebijakan negara-negara untuk memberlakukan LCRs dalam perdagangan internasional dewasa ini merupakan sebuah kenyataan yang dihadapi. Hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip utama WTO terutama prinsip national treatment yang menghendaki perlakuan yang sama antara pelaku usaha asing dan pelaku usaha dalam negeri. Namun demikian kebijakan yang memberlakukan  LCRs berdasarkan pada prinsip kepentingan ekonomi nasional dapat saja mengabaikan prinsip-prinsip WTO. Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan kebijakan LCRs sejak 2009 mendasarkan kebijakan pada kepentingan ekonomi nasional juga didasarkan pada argument bahwa hingga saat ini Indonesia belum menjadi pihak dalam GPA. Sehingga Indonesia dapa bebas dari kewajiban untuk menerapkan prinsip equal treatment dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Model regulasi kebijakan LCRs di Indonesia yang dapat mengharmoniskan kepentingan perdagangan internasional dan kepentingan ekonomi nasional Indonesia adalah dengan segera mengatur peraturan khusus tentang LCRS. Pasal 22 (3) undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan mengamanatkan agar pemberlakuan LCRs diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang penggunaan produk dalam negeri merupakan kebutuhan hukum terpenting yang saat ini dibutuhkan oleh dunia perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini menyarankan agar Menteri Dalam Negeri segera memproses Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Undang-undang tentang penggunaan produk dalam negeri. Hasil dari proses tersebut dapat menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah, maupun pemerintah daerah, tentang LCRs.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a10
Fragmented and Unclear Laws and Regulations of Foreign Direct Investment in Indonesian Tourism I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja; I Gusti Ngurah Wairocana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.336 KB)

Abstract

Foreign direct investment has a crucial role in accelerating economic development of a state. One of the most attractive investment sectors is tourism that has unique characters of a service industry. It has contributed jobs, tax income, and domestic value significantly. However, foreign direct investment in tourism has adverse impacts, such as environmental and anti-competitive practice. The existence of domestic laws and regulations is crucial to determine a state’s success to gain benefits from foreign direct investment in tourism. This paper aims to analyze the existing laws and regulations that regulate foreign direct investment in Indonesian tourism. This paper shows that the existence of foreign direct investment has been managed through fragmented and unclear laws and policies based on Indonesian laws of investment, tourism, environment, labor, and land. Hukum Terfragmentasi dan Aturan yang Tidak Jelas terhadap Penanaman Modal Asing dalam Pariwisata IndonesiaAbstrakPenanaman modal asing memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di negara tuan rumah. Salah satu sektor penanaman modal asing yang paling menarik adalah pariwisata karena keunikan karakternya sebagai industri jasa. Penanaman modal asing di sector ini telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, pajak, dan nilai tambah domestik. Namun, sector ini juga menyebabkan dampak negatif, seperti lingkungan dan praktik anti-persaingan. Memaksimalkan keuntungan dan sekaligus memitigasi dampak negatif, keberadaan hukum dan peraturan domestik sangat penting untuk menentukan sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam memperoleh manfaat positif dari penanaman modal asing di sektor pariwisata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan peraturan terkait penanaman modal asing, khususnya pariwisata di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan bahwa keberadaan penanaman modal asing dalam pariwisata dikelola melalui undang-undang dan kebijakan yang terfragmentasi dan cenderung mengandung ketidakjelasan dengan melihat undang-undang tentang investasi, pariwisata, lingkungan, tenaga kerja dan hak guna tanah di Indonesia.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a1
The Implementation of Legal Certainty Principles in the Reporting Process of Debtor Bankruptcy Settlement by Curator to Supervisory Judge in Bankruptcy Practice Holyness Singadimeja; Rai Mantili; Ema Rahmawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.872 KB)

Abstract

After a debtor is declared bankrupt by Commercial Court, the debtor loses the rights to control and to manage assets. Debtor’s assets is under the management of curator, under surveillance of supervisory judge. Curator has important role in bankruptcy process since curator shall manage and maintain entire bankruptcy assets. Curator is expected to maximize value of bankruptcy assets to fulfill all debt obligations. Article 74 of the Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, stipulates that curator must submit report to supervisory judge regarding the condition of bankruptcy assets and perform it quarterly. The report is disclosed to the public. The Article 74 is provision for supervisory judge to oversee curator’s performance in debtor’s bankruptcy settlement. Bankruptcy report from curator to supervisory judge in the Commercial Court can provide legal certainty for parties. In good faith, curator carries out duties and authorities to enforce the law on bankruptcy dispute resolution in Indonesia. The process of reporting debtors’ bankruptcy assets, in practice, is not carried out properly since there are no specific standards regarding the report. Further, there are no sanctions for violating curator. Consequently, the regulation cannot perform legal certainty. It is necessary to standardize reports and sanctions for violations because the report an important aspects of bankruptcy process for parties. Furthermore, curator’s responsibility to submit a report to supervisory judge is correlated to the principle of certainty in order to guarantee legal certainty as a principle of debt settlement. In Indonesia, the 1945 Constitution serves as a general ground; and the Law of Bankruptcy and Suspension of Payment functions as specific legal ground. If curator does not perform their duties properly, then they shall be responsible personally.AbstrakSetelah debitor dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga, maka debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya, sehingga segala pengurusan harta kekayaan debitor ada di bawah pengurusan kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Kurator memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam suatu proses kepailitan karena kurator harus mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap hak para kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UUKPKPU, disebutkan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga bulan). Tujuan Pasal 74 UUKPKPU adalah agar hakim pengawas dapat mengetahui sampai mana kinerja kurator dalam hal melakukan pemberesan harta pailit debitor. Adanya laporan pemberesan harta (boedel) pailit oleh kurator kepada hakim pengawas di Pengadilan Niaga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dengan itikad baik kurator menjalankan tugas dan kewenangannya guna penegakan hukum penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia. Proses laporan pemberesan harta pailit debitor dalam praktiknya tidak dilaksanakan dengan baik mengingat tidak ada standar khusus mengenai laporan yang dimaksud dan tidak adanya sanksi bagi kurator yang melanggar, sehingga pengaturan mengenai kewajiban tersebut tidak dapat mewujudkan kepastian hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas mengenai standar laporan dan sanksi bagi pelanggarannya, mengingat pelaporan atas pemberesan harta pailit ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses kepailitan baik bagi debitor maupun bagi kreditor. Lebih lanjut lagi, tanggung jawab kurator mengenai laporan pemberesan harta pailit debitor kepada hakim pengawas dihubungkan dengan prinsip kepastian agar dapat menjamin kepastian hukum sebagai sarana penyelesaian utang piutang di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai landasan umum dan UUKPKPU sebagai landasan khusus. Apabila Kurator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau lalai, maka dapat bertanggung jawab secara pribadi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a6

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue