cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 9   10   11   12   13 
Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar Mandala Harefa
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v7i1.414

Abstract

Melalui implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut akan menstimulasi pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah kewenangannya, termasuk di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah di Kota Makassar dan (2) mengetahui faktor penghambat efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pemungutan PBB-P2 oleh Dispenda Makassar meliputi wilayah perkotaan. Data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lembaga terkait dan data sekunder dari berbagai terbitan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan P2 dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk unit pelaksana tugas (UPT), yang kewenangan pemungutan mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB Kota Makassar menunjukkan kriteria “sangat efektif”, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.
Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP bagi Indonesia [Cooperation of Goods Trading on Rcep Forum for Indonesia] Ragimun Abdullah
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v9i1.914

Abstract

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) was formed as a manifestation of ASEAN’s response to the economic dynamics in the region as well as globally, in the format of integration of ASEAN countries with the global economy. The RCEP has a progressive goal of eliminating tariffs and non-tariff barriers, and facilitating and enhancing transparency among members. The unification of 16 countries under a free trade agreement scheme would be make the RCEP a large trading bloc, that holds one-third of the world. The objective of this study is to analyze the optimization of trade in goods with the enactment of RCEP and efforts that can be done to optimize the benefits of trade in goods for Indonesia. In this research, the economic approaches are use to emphasized the impact of RCEP formation on trade of goods for Indonesia through descriptive approach. The result of the study are, the optimization of Indonesia’s medium and long-term export increase can be achieved, by the acceleration of the resolution of the RCEP negotiations, especially on three important issues, namely trade in goods, trade in services, and investment. The other efforts that should be taken were to encourage the transformation of export structures from commodity-based to value-added products and services, utilizing all existing preferences schemes regarding the opening of access market especially specific target markets requests by Indonesian delegates. Furthermore, it should always focus on economis of scale to improve trade balance and compile the negative list of export destination countries which need to be optimized such as China, Japan and South Korea.Keywords: RCEP, optimization of cooperation, mutual benefitAbstrakRegional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dibentuk sebagai wujud dari respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan global berupa integrasi negara-negara ASEAN dengan perekonomian global. RCEP memiliki tujuan progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Penyatuan 16 negara dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP menjadi blok perdagangan besar yang menguasai sepertiga dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi perdagangan barang dengan diberlakukannya RCEP dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat atas perdagangan barang bagi Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan-pendekatan ekonomi yang lebih menekankan pada dampak pembentukan RCEP terhadap perdagangan barang bagi Indonesia melalui pendekatan deskriptif. Sebagai hasilnya adalah bahwa optimalisasi peningkatan ekspor Indonesia jangka menengah dan jangka panjang akan dapat dicapai, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui percepatan penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait tiga isu penting yaitu isu perdagangan barang (trade in goods), perdagangan jasa (trade in services), dan investasi. Upaya-upaya lainnya adalah mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi menjadi produk dan jasa yang bernilai tambah, memanfaatkan seluruh skema preferensi yang ada selama ini dan request delegasi Indonesia terkait pembukaan akses pasar dengan menargetkan pasar secara spesifik. Demikian juga senantiasa fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan serta menyusun “negative list” beberapa negara tujuan ekspor yang selama ini perlu dioptimalkan seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan.Kata kunci: RCEP, optimalisasi kerja sama, saling menguntungkan
Dampak Konsumsi Hasil Produksi Sendiri (Own Produced Consumption) terhadap Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perdesaan Ajeng Tri Wardhani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v8i1.611

Abstract

Dalam menyikapi kenaikan harga bahan pangan yang tidak stabil, terdapat perubahan pola perilaku petani di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya melalui swasembada pangan. Dalam hal ini, konsumsi bahan pangan di rumah tangga perdesaan dapat berasal dari hasil produksinya sendiri. Untuk menjamin ketahanan pangan rumah tangganya, petani sengaja mengalokasikan sebagian dari lahan yang dibudidayakan untuk menghasilkan tanaman pangan yang akan mereka konsumsi nantinya. Penelitian ini berusaha mempelajari apakah mengonsumsi hasil produksi sendiri menjadi strategi rumah tangga perdesaan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, yaitu dengan menambahkan variabel konsumsi bahan pangan hasil produksi sendiri ke dalam sistem permintaan Linearly Approximated Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). Peneliti juga membagi rumah tangga ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu rendah, menengah, dan tinggi untuk menangkap heterogenitas di tingkat rumah tangga perdesaan. Dari data Susenas 2008 dan 2011, variabel konsumsi bahan pangan hasil produksi sendiri terbukti memengaruhi share (proporsi) konsumsi rumah tangga di semua kelompok komoditas. Pada tahun 2011, semakin rendah pendapatan rumah tangga, maka konsumsi dari hasil produksi sendiri untuk kelompok umbi-umbian dan buah-buahan menjadi semakin tinggi, sedangkan konsumsi dari hasil produksi sendiri untuk kelompok padi-padian, telur dan susu, serta kelompok makanan lainnya menjadi semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga perdesaan masih bergantung pada hasil produksi sendiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarganya. Bila perilaku mengonsumsi hasil produksi sendiri dapat menjadi indikasi adanya ketidakpercayaan petani terhadap pasar (kegagalan pasar/pasar persaingan tidak sempurna) untuk komoditas pangan tersebut, maka pemerintah perlu memberi perhatian khusus agar pemenuhan gizi di perdesaan tidak terganggu.
Implementasi Kebijakan Strategi dengan Balanced Scorecard pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Aris Nurcholis; Arif Satria
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v8i2.728

Abstract

Dalam rangka melaksanakan amanat reformasi birokrasi khususnya program penguatan akuntabilitas serta dalam rangka meningkatkan kinerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan manajemen kinerja dengan pendekatan balanced scorecard dalam proses penyusunan rencana strategis sejak tahun 2013. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi strategi dan mengevaluasi implementasi strategi balanced scorecard ditinjau dari prinsip-prinsip Strategy-Focused Organization, serta melakukan analisis apakah balanced scorecard telah dipahami dan digunakan dengan baik oleh para pimpinan dan seluruh pegawai untuk pencapaian strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sequential explanatory research. Data diambil dari 231 responden pegawai dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap sembilan responden terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi strategi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ditentukan oleh faktor-faktor kualitas tahapan strategi dan faktor-faktor pendukung implementasi strategi. Di antara faktor-faktor kualitas tahapan strategi, kejelasan indikator kinerja berbasis posisi mempunyai nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah nilainya adalah kejelasan penilaian kinerja. Untuk faktor pendukung yang paling menentukan adalah program manajemen perubahan, sedangkan faktor pendukung yang masih kurang dan harus diperbaiki adalah dukungan anggaran dan peran unit manajemen strategi. Penelitian juga menyimpulkan bahwa ditinjau dari lima prinsip Strategy-Focused Organization, level implementasi balanced scorecard untuk pencapaian strategi oleh para pimpinan sudah baik. Namun pemahaman pegawai secara keseluruhan terhadap balanced scorecard masih belum baik. 
Agenda-Setting Pembangunan PLTN dan Pencapaian Ketahanan Listrik (Studi Di Jepara Dan Pangkal Pinang) Hariyadi Hariyadi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v7i2.594

Abstract

Proses agenda-setting pembangunan PLTN yang pernah menjadi kebijakan formal pada masa pemerintahan sebelumnya dan pada akhirnya dibatalkan sampai sekarang belum menunjukkan arah perubahan yang berarti. Namun kuatnya persoalan politik dalam konteks kentalnya resistensi sosial yang beragam, baik dari masyarakat di sekitar tapak PLTN dan masyarakat secara umum, akademisi, pegiat anti-nuklir dan sebagian pemangku kepentingan utama menjadikan proses ini masih tetap belum mengarah pada proses pengambilan keputusan secara formal. Meskipun demikian, dalam hal untuk ketahanan listrik maka kelayakan pembangunan PLTN akan menjadi pilihan yang tetap rasional dalam jangka panjang. Studi dengan pendekatan kualitatif dan berbasis sumber data primer dan sekunder dilakukan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jateng dan Pangkal Pinang, Provinsi Babel, ditujukan untuk melihat sejauh mana gambaran perkembangan wacana dan kelayakan pembangunan PLTN selama ini dalam mendukung program pembangkit listrik nasional dalam jangka panjang. Hasil studi ini menunjukkan bahwa (1) dinamika agenda-setting pembangunan PLTN belum menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah seiring dengan masih terbatasnya respons dukungan publik dan Pemda dan (2) kelayakan pembangunan PLTN bagaimana pun akan tetap menjadi pilihan yang rasional dalam jangka panjang untuk ketahanan energi (listrik) nasional. Dengan demikian, ketika proses agenda-setting pembangunan PLTN telah menjadi putusan formal, pemerintah masih harus mengelola tantangan implementasinya secara sosial dan politik.
Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model Flag Novita Erlinda
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v7i1.416

Abstract

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi suatu keniscayaan agenda pembangunan, baik pada tatanan nasional maupun regional. Capaian indikator pembangunan berkelanjutan yang meliputi tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat penting untuk dilakukan, karena pembangunan dengan pola business as usual akan menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang cukup mahal. Namun demikian, pengukuran keberlanjutan sering terkendala dengan kompleksitas indikator keberlanjutan itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional di Provinsi Jambi dengan menggunakan metode multi-criteria analysis melalui pendekatan model FLAG. Tingkat keberlanjutan pembangunan daerah akan dianalisis dengan menentukan Critical Threshold Value (CTV) dari pembangunan, yang ditetapkan oleh tujuan kebijakan atau kendala eksogen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut nilai CTV diperoleh melalui Focus Group Discussion, sementara data sekunder terkait dengan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan diperoleh dari berbagai sumber. Data aktual capaian pembangunan di Provinsi Jambi digunakan sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi saat ini. Tingkat keberlanjutan pembangunan akan ditunjukkan oleh warna bendera, di mana bendera hijau menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan bendera kuning, merah, dan hitam menunjukkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Hasil analisis dengan FLAG menunjukkan bahwa skenario pembangunan eksisting cenderung menghasilkan bendera merah dan kuning dengan melewati batas ambang kritis. Strategi pembangunan baru berbasis sumber daya lokal dan ekonomi nonekstraktif diperlukan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Inflasi dan Imbal Hasil Saham di Bursa Efek Indonesia [Inflation and Stock Return in Indonesia Stock Exchange] Ready Prima Dudesy; DS Priyarsono; Tony Irawan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v9i1.961

Abstract

The performance of capital market does not only set by internal factors, but also set by external factors. One of the external factors is economic conditions. Investors can use the national economic indicator such as inflation rate for investment decisions. The purpose of this study is to identify the Indonesia’s inflation shock impact on stock returns in Indonesia Stock Exchange or IDX. The result of the study showed a causal relationship or interrelation between national inflation rate variable and stock return of basic industry and chemical sector variable. In addition the study also showed four one-way relationship of the stock return of agricultural sector which significantly affects inflation rate, the stock returns of financial sector which significantly affects inflation rate, the stock returns of composite stock index in IDX which significantly affects inflation rate, and the inflation rate which significantly affects stock returns of infrastructure sector. The Impulse of the Indonesia’s inflation rate get a negative response of the stock returns of the basic & chemical industry sectors. On the other hand, the impulse of the stock returns of the basic & chemical industry get a negative response of the Indonesia’s inflation rate. The impulse of the stock returns of agricultural sector get positive response of the national inflation rate. The impulse of stock return of financial sector get a negative response of the national inflation rate. The impulse of stock return of composite index get a negative response of the national inflation rate. The impulse of the Indonesia’s inflation rate get a negative response of the stock returns of infrastructure, public works and transportation sectors.Keywords: inflation, stock return, causalityAbstrakKinerja pasar modal tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perusahaan saja, tetapi juga oleh faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal perusahaan salah satunya adalah kondisi ekonomi. Investor dapat menggunakan indikator kondisi perekonomian nasional yaitu tingkat inflasi untuk keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh guncangan tingkat inflasi Indonesia terhadap imbal hasil saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menemukan satu hubungan kausalitas atau saling memengaruhi yaitu antara variabel tingkat inflasi nasional dan variabel imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia. Hasil penelitian juga mendeteksi bahwa terdapat empat hubungan satu arah yaitu antara imbal hasil saham sektor pertanian yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, imbal hasil saham sektor keuangan yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, imbal hasil indeks saham gabungan di BEI yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, dan tingkat inflasi yang signifikan memengaruhi imbal hasil saham sektor infrastruktur. Guncangan tingkat inflasi Indonesia direspon negatif oleh imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia. Sebaliknya guncangan imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia juga direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan imbal hasil saham sektor pertanian direspon positif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan imbal hasil saham sektor keuangan direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan imbal hasil indeks harga saham gabungan direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan tingkat inflasi Indonesia direspon negatif oleh imbal hasil saham sektor infrastruktur, pekerjaan umum, dan transportasi.Kata kunci: inflasi, imbal hasil saham, kausalitas
Dampak Pajak Ekspor terhadap Peningkatan Nilai Tambah: Studi Empiris Agroindustri di Indonesia Lestari Agusalim
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v8i1.690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pajak ekspor dan peningkatan produktivitas komoditas pertanian utama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, output agroindustri, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan rumah tangga. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model computable general equilibrium comparative static. Data yang digunakan adalah Tabel Input-Output 2008 dan Tabel Sistem Necara Sosial Ekonomi 2008, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak ekspor berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka panjang. Tetapi, apabila kebijakan ekspor tersebut disertai oleh peningkatan produktivitas pada sektor yang dikenai pajak, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara sektoral, kebijakan pajak ekspor mampu meningkatkan output domestik agroindustri dalam jangka panjang, tetapi berdampak negatif dalam jangka pendek dengan atau tanpa disertai peningkatan produktivitas. Kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, di mana secara umum terjadi penurunan permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sebagian besar sektor ekonomi. Kebijakan pajak dalam jangka pendek akan menurunkan pendapatan riil pada seluruh kelompok rumah tangga, terutama kelompok rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Ketika kebijakan tersebut disertai oleh peningkatan produktivitas maka akan berdampak positif terhadap redistribusi pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam jangka panjang, kebijakan pajak ekspor mengakibatkan peningkatan pendapatan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi, dan penurunan pendapatan pada kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah dengan atau tanpa peningkatan produktivitas.
Harmonisasi Kebijakan Hulu-Hilir dalam Pengembangan Budidaya dan Industri Pengolahan Kakao Nasional Daru Mulyono
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v7i2.417

Abstract

Produktivitas kakao di Indonesia tergolong rendah, tercatat pada tahun 2013 produksi biji kakao hanya mencapai 414 kg/ha/tahun jauh di bawah rata-rata ideal yang mencapai 2.000 kg/ha/tahun. Demikian pula dalam industri pengolahan kakao yang mengalami kesulitan karena kekurangan pasokan bahan baku biji kakao sehingga belum berkembang optimal. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dalam upaya pengembangan agribisnis kakao nasional yang dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hulu-hilir dalam pengembangan budidaya dan industri pengolahan kakao. Kajian ini merupakan kajian deskriptif analitik dengan analisis data dilakukan melalui (a) penelaahan dokumen-dokumen kebijakan yang terkait dengan pengembangan kakao dan (b) perumusan konsep untuk meningkatkan produksi kakao dan mengembangkan industri pengolahan kakao dalam negeri. Untuk menunjang upaya pengembangan agribisnis kakao tersebut pemerintah telah melaksanakan program peningkatan produksi kakao melalui Gernas Kakao dan untuk pengembangan industri pengolahan kakao pemerintah telah pula menerapkan kebijakan pengenaan Bea Keluar ekspor biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010 untuk menjamin pasokan bahan baku biji kakao. Hasil dilaksanakannya program Gernas Kakao dan diberlakukannya BK tersebut menunjukkan bahwa volume ekspor kakao dalam bentuk biji terus menurun dan sebaliknya volume ekspor produk olahan kakao terus meningkat. Dampak kebijakan tersebut akan semakin nyata dalam pengembangan agribisnis kakao bila dilakukan melalui perumusan kebijakan yang harmonis dan sinergis antara aspek budidaya kakao (sektor hulu) dan industri pengolahan kakao (sektor hilir).
Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dewi Restu Mangeswuri
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v7i1.410

Abstract

Penyelenggaraan rumah dan perumahan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah karena setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, serasi, dan teratur sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain pengadaan perumahan secara fisik, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap masalah fasilitas pembiayaan perumahan tersebut karena tidak semua anggota masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rumah secara tunai. Data sensus penduduk BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa angka backlog mencapai 13,5 juta unit. Oleh karena itu, melalui program FLPP pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang terjangkau. Sementara itu, tujuan penulisan kajian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana program FLPP telah berjalan selama ini dan mencoba menyajikan alternatif kebijakan lain untuk memperbaiki kualitas FLPP khususnya terkait dengan permasalahan pembiayaan perumahan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mendasarkan pada sumber data sekunder dari jurnal, literatur, dan media daring serta sumber resmi lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa FLPP yang bersumber APBN sejauh ini telah sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu, dua alternatif kebijakan dinilai akan dapat melengkapi program FLPP, yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). Alternatif pilihan ini khususnya diharapkan mampu mengatasi kendala masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses kredit pemilikan rumah.

Page 11 of 21 | Total Record : 202

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue