cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 7   8   9   10   11 
Dampak Penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Terhadap Likuiditas Perdagangan Saham dan Rasio Keuangan . Hermanto; Hermanto Siregar; Roy Sembel; Rita Nurmalina
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i2.81

Abstract

Pasar modal di Indonesia telah berkembang menjadi suatu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan penggabungan (merger) pasar modal merupakan peristiwa bersejarah dalam perkembangan sektor keuangan dan investasi di Indonesia. Penggabungan lembaga pasar modal Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) ke dalam satu bursa yang disebut Bursa Efek Indonesia (BEI), memiliki dampak yang luar biasa pada likuiditas perdagangan saham dan kinerja rasio keuangan. Penelitian ini membahas kondisi pasar saham dan kinerja rasio keuangan sebelum dan sesudah penggabungan. Metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi likuiditas perdagangan saham sebelum dan setelah penggabungan adalah (1) analisis variasi, (2) analisis kinerja rasio keuangan yang meliputi CR, OIOR, OEOR, NPM, ROE, ROA, TATO, dan EPS, dan (3) analisis faktor dengan pendekatan OLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggabungan pasar modal berdampak pada (1) likuiditas perdagangan saham mengalami pertambahan yang menurun dan (2) perkembangan kinerja rasio keuangan setelah penggabungan lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum penggabungan. Walaupun demikian upaya-upaya pemanfaatan aset lebih optimal atau peninjauan kembali aset yang belum terpakai untuk penciptaan pendapatan juga penting dilakukan.
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK UREA DAN TSP TERHADAP PRODUKSI PADI DAN CAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI INDONESIA Iwan Hermawan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i1.145

Abstract

Salah satu isu penting dalam Konferensi para menteri anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kesembilan di Bali pada Desember 2013 adalah kebijakan pemberian subsidi pertanian yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Dampak kebijakan subsidi pupuk hingga saat ini masih diperdebatkan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi dan capaian swasembada pangan, khususnya padi. Untuk menjawab tujuan penelitian maka digunakan pendekatan ekonometrika 2SLS dengan membangun model ekonomi padi Indonesia. Transmisi kebijakan subsidi pupuk kepada ekonomi padi dikonstruksikan secara simultan dinamis. Jenis data yang digunakan merupakan data time series dari tahun 1990 hingga tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan jika kebijakan kenaikan subsidi pupuk sesuai dengan kesepakatan Paket Bali maka areal panen, produksi, dan produktivitas padi dapat meningkat sehingga swasembada padi tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, ketika subsidi pupuk dicabut maka swasembada padi akan gagal diwujudkan, pada periode tahun 2014 hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan peran penting harga pupuk sebagai insentif berproduksi padi di Indonesia. Kebijakan harga output, baik harga gabah maupun harga beras, belum mampu meredam penurunan produksi padi tersebut. Berdasarkan hasil temuan ini maka kebijakan subsidi pupuk masih diperlukan petani guna mencapai swasembada padi yang berkelanjutan. Di sisi lain kebijakan penghapusan pupuk secara bertahap juga dapat menjadi opsi ketika berhubungan dengan upaya mengurangi beban fiskal, asalkan dibarengi dengan perbaikan sektor-sektor pendukung lainnya, seperti infrastruktur dan logistik.
ANALISIS TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS): TRANSFORMASI PADA BUMN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Nidya Waras Sayekti; Yuni Sudarwati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i1.72

Abstract

The National Social Security System Act (NSSS Act) mandated the establishment of BPJS as the operator of national social security system. Nevertheless a lot of pro’s and con’s came up. Some argue that BPJS can be formed from temporary BPJS i.e. PT. Jamsostek, PT. Askes, PT Asabri and PT. Taspen. While some others argue that the four BUMN are not feasible to be BPJS because they are in the form of Limited Company. This essay aims to find the best form of BPJS as mandated by NSSS act. The result of the study shows that at present there has not been any governmental agency appropriate as mandated by NSSS Act. The best way in order to bring into reality BPJS is by transforming the four already available BPJS.
PEMBERLAKUAN ASAS KESETARAAN KEPEMILIKAN SAHAM PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA Rafika Sari; Edmira Rivani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.121

Abstract

Kebijakan perizinan kepemilikan saham perbankan melalui PP Nomor 29Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak krisis finansialpada tahun 1997-1998 membuka kesempatan pihak asing untuk memilikisaham perbankan hingga 99 persen proporsi saham industri bank. Hinggasaat ini, kebijakan tersebut masih terus berjalan dan menyebabkan semakinmeningkatnya kepemilikan saham perbankan oleh pihak asing. Hal inimemberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pertumbuhanindustri perbankan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui perkembangan kepemilikan asing saham perbankan diIndonesia, dan mengetahui pemberlakuan asas kesetaraan kepemilikansaham perbankan terhadap pertumbuhan industri perbankan yang perlu diterapkan di Indonesia, dengan melakukan perbandingan atas kebijakan pembatasan kepemilikan di negara lain.
OVERVIEWFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTOR Venti Eka Satya; Yuni Sudarwati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i2.104

Abstract

Obligasi merupakan suatu kontrak utang dari penerbit kepada investor dengan janji akan mengembalikan pokoknya pada waktu yang telah ditentukan. Dan sebagai kompensasinya investoratau bondholderakan memperoleh kupon (bunga obligasi) yang dibayarkan secara periodik. Rating obligasi memberikan informasi dan sinyal mengenai tingkat profitabilitas dan kegagalan utang suatu perusahaan. Pemeringkatan obligasi dilakukan oleh lembaga rating independen, baik yang berskala nasional maupun internasional. Lembaga pemeringkat obligasi memiliki metode tersendiri dalam menentukan peringkat suatu obligasi. Tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun perusasahaan privat. Selanjutnya dipaparkan mengenai dampaknya terhadap pengambilan keputusan yang diambil oleh investor. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut penulis melakukan literature reviewterhadap berbagai artikel, buku, maupun hasi-hasill penelitian. Dari review tersebut penulis menyimpulkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan privat. Rating obligasi pemerintah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, fiskal, politik, dan sosial seperti tingkat pengangguran. Sedangkan yang mempengaruhi ratingobligasi perusahaan terbagi atas dua faktor yaitu faktor-faktor akuntansi dan nonakuntansi. Faktor-faktor akuntansi yang berpengaruh adalah rasio kas, profitabilitas, likuiditas, leverage, growth,dan size. Sedangkan faktor nonakuntansi adalah tingkat jaminan obligasi, singking fund, reputasi auditor, maturity, dan corporate governance. Dampak dari pemeringkatan obligasi pemerintah terhadap perilaku investor terlihat dari meningkatnya jumlah investasi luar negeri. Akan tetapi hal ini tidak berdampak secara signifikan pada perilaku investor perusahaan. Sedangkan pemeringkatan obligasi perusahaan terlihat berdampak secara signifikan terhadap expected returninvestor.
KEBIJAKAN SEKTOR HULU DAN HILIR GAS BUMI DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI Sahat Aditua Silalahi; Ariesy Tri Mauleny
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.99

Abstract

Natural gas shall play an important role in national energy needs mainly due tothe scarcity of petroleum reserves. The government shall formulate policies inboth the upstream and downstream sides that support the paradigm of naturalgas utilization for domestic purposes. On the upstream side, the long chain ofbureaucracy needs to be cut in order to create a more conducive investmentclimate. Meanwhile, on the downstream side, the government should acceleratethe infrastructure development for natural gas transmission and distribution.The availability of this infrastructure is vital in order to distribute the natural gasto consumers. To strengthen the downstream sector, the most important issue isto release the dependency of consumption by the industrial sector.Revitalization program especially on city gas and fuel gas is a strategy that canbe taken in order to expand the use of natural gas in households andtransportation sectors.
Privatisasi BUMN dan Perannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional: Kasus PT. Garuda Sukarna Wiranta
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.163

Abstract

BUMN or state-owned enterprises (SOEs), as one of the country`s economic pillars beside private companies and cooperatives, are playing an increasingly significant role in national economic development through their upward performance and financial contributions to the state. Besides, stateowned firms in 2010 is also made indirect contributions to national development in the form of capital expenditure worth IDR 197 trillion and operational expenditure valued at IDR 932 trillion. Therefore, to increase their contribution to national development, their capital expenditure would be further pushed up in which the BUMN is ready to push state firm to increase their capital expenditure to the level of IDR 380 trillion in the next 4 years. PT. Garuda as one of the good BUMN was be privatizied by government in January 2011 which caused the controversial issues due to the did not clear of the sale its share, particularly the price that based on IPO scheme. This paper aims to investigate the performance of Garuda, and the scheme their assets, whether based on legal price regulation or not.
PEMERINGKATAN FAKTOR KEBERLANGSUNGAN USAHA INDUSTRI KREATIF DI KOTA SURAKARTA Deny Dwi Hartomo; Malik Cahyadin
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i2.55

Abstract

Industri kreatif di Kota Surakarta merupakan salah satu jenis industri yang berkembang cukup baik. Terdapat delapan faktor yang menjadi penentu keberlangsungan usaha di antaranya adalah faktor keluarga, kebijakan pemerintah, kemitraan usaha, dan manajemen usaha. Permasalahannya adalah faktor-faktor tersebut belum diperingkat berdasarkan prioritasnya dalam keberlangsungan usaha. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemeringkatan faktor-faktor penentu keberlangsungan usaha industri kreatif di Kota Surakarta. Metode analisis penelitian adalah analytic hierarchy process (AHP). Metode sampling penelitian adalah purposive sampling dan jumlah responden penelitian adalah dua puluh pelaku usaha industri kreatif di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha industri kreatif di Kota Surakarta adalah faktor keluarga, kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, kemitraan usaha, manajemen dan keuangan, produksi, pasar dan pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka rekomendasinya adalah (a) langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha terkait erat dengan prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha, dan (b) langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait erat dengan kebijakan pengembangan usaha kreatif dan integrasi pelaksanaan program dengan berbagai instansi.
PENGENDALIAN NEGARA ATAS BUMN SEKTOR TELEKOMUNIKASI PASCAPRIVATISASI Sahat Aditua F.S.
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i2.349

Abstract

Pemerintah harus melindungi keberadaan perusahaan negara telekomunikasi karena sektor telekomunikasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memiliki nilai strategis. Karena alasan inilah, maka terjadi debat seputar masalah privatisasi BUMN telekomunikasi. Perdebatan yang sering muncul apakah pemerintah harus mempertahankan kepemilikan dominan di BUMN telekomunikasi dalam rangka melindungi kepentingan negara, ataukah pemerintah dapat memberikan kepemilikan saham bagi pihak swasta dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja perusahaan baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Kajian ini menemukan bahwa kebijakan baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi ternyata dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kebijakan privatisasi dapat dibenarkan. Kajian ini juga menyarankan tiga instrumen untuk mempertahankan kendali negara atas BUMN telekomunikasi, yaitu penerbitan saham emas, pembentukan badan pengatur independen, dan pemberian lisensi bagi operator telekomunikasi swasta.
Dinamika Kebijakan dan Penentuan Tarif Listrik Panas Bumi:Studi Kasus PLTP Sibayak Ari Mulianta Ginting
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i2.86

Abstract

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak kepada pertumbuhan kebutuhan energi. Selama ini kebutuhan energi dipenuhi oleh sebagian besar dari energi fosil. Padahal lndonesia memiliki potensi energi terbarukan, seperti panas bumi relatif besar dan melimpah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui perkembangan tarif listrik, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui penentuan tarif listrik panas bumi dengan menggunakan sampel PLTP Sibayak, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tarif listrik panas bumi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003. Pada fase pertama, penetapan tarif listrik panas bumi belum sepenuhnya mempertimbangkan tarif keekonomian, di mana tarif masih sangat murah dan beragam antarWKP. Pada fase kedua, penetapan tarif listrik panas bumi sudah mulai menghitung keekonomian dari pengembangan panas bumi. Akan tetapi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait tarif listrik panas bumi selama ini masih relatif rendah dan belum dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi. Hal ini didukung dengan analisis kuantatif penentuan tarif listrik PLTP Sibayak, di mana tarif jual keekonomiannya (BPP listrik) adalah sebesar Rp1.172,15/kWh, sedangkan PT. PLN membeli dengan tarif di bawah BPP. Sehingga dampak yang terjadi adalah pengembangan panas bumi di Indonesia mengalami stagnasi.

Page 9 of 21 | Total Record : 202

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue