cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 17   18   19   20   21 
Penilaian Manfaat Pelabuhan Nonkomersial Pada Wilayah Tertinggal Kabupaten Aceh Singkil Sukwika, Tatan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3046

Abstract

The role of non-commercial ports as cross-island connectivity is very important in disadvantaged regions. However, common problems at non-commercial ports in Singkil Regency are inadequate and insufficient facilities for port operational activities, and very little passenger and goods ships traffic to and from Singkil Port. So that the development of non-commercial port service activities does not show that it has been used optimally. This study focuses on the benefits of sea transportation infrastructure in disadvantaged regions built with the state budget (APBN). This study aims to evaluate the value of the benefits of infrastructure development based on aspects and indicators of port development. The method of measurement and assessment of aspects and indicators used a quantitative approach and descriptive analysis. Data collection through field observation and interviews, as well as a secondary data desk study. The results of the research show that the benefits of port development are sufficient or do not provide optimal benefits. The perceived benefits of port infrastructure development can be identified from economic, social demographic and transportation aspects, both directly and indirectly. The policy implication is that port managers need to cooperate with port service users to revive port activities, especially economic activity around the port.AbstrakPeran pelabuhan nonkomersial sebagai konektivitas lintas pulau sangat penting di daerah tertinggal. Di lain sisi, permasalahan umum pada pelabuhan nonkomersial di Kabupaten Singkil yaitu fasilitas kegiatan operasional pelabuhan tidak dicukupi dan tidak memadai, serta trafik kapal penumpang dan barang dari dan ke Pelabuhan Singkil sangat sedikit, sehingga pengembangan aktivitas pelayanan pelabuhan nonkomersial tidak menunjukkan telah termanfaatkan secara optimal. Kajian ini difokuskan pada manfaat infrastruktur transportasi laut di wilayah tertinggal yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian bertujuan mengevaluasi nilai manfaat pembangunan infrastruktur berdasarkan aspek pembangunan pelabuhan dan indikator-indikatornya. Metode pengukuran dan penilaian aspek dan indikator menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Pengumpulan data melalui metode observasi lapangan dan wawancara, serta desk-study data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai manfaat pembangunan pelabuhan adalah bernilai cukup artinya manfaat pembangunan pelabuhan belum termanfaatkan secara optimal. Manfaat pembangunan infrastruktur pelabuhan yang dirasakan dapat diidentifikasi secara ekonomi, sosial kependudukan dan transportasi, baik langsung maupun tidak langsung. Implikasi kebijakannya adalah pengelola pelabuhan perlu berkerja sama dengan pengguna jasa pelabuhan untuk menghidupkan aktivitas pelabuhan, khususnya kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan.
Strategi Menurunkan Defisit Anggaran Tahun 2023 Dengan Pendekatan Analisis Proses Hierarki Pratama, Mahir; Manurung, Lisman
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.2981

Abstract

COVID-19 requires the Indonesian Government to implement financial policies for economic stability with the issuance of Law 2/2020 providing leeway for the government to project a budget deficit exceeding 3 percent of GDP from 2020-2022. This article wants to look at alternatives and government policy criteria to return the budget deficit to below 3 percent. The method uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) with Expert Choice 11 software. Primary data is based on a purposive sampling method on 3 experts, namely APBN Analysts, Policy Economic Researchers and Financial Economic Observers as well as secondary data obtained from projections and realization of the 2020, 2021 and 2022 APBN. Central Statistics Agency and mainstream media with indicators, namely economic growth, exchange rate, inflation, oil prices and interest rates. The results of the AHP calculation sequentially from the high priority weights obtained the criteria for economic growth (0.325), interest rates (0.228), oil prices (0.203), inflation (0.139) and exchange rates (0.106). For alternatives, high priority weightings were obtained, namely tax revenue (0.238), trade balance (0.216), political stability (0.201), priority financing (0.179) and better spending (0.167). The role of the DPR RI is needed to supervise fiscal consolidation which is focused on three strategies, namely increasing revenue, better spending and financingAbstrakCOVID-19 mengharuskan Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan keuangan untuk stabilitas ekonomi dengan terbitnya Undang-Undang No 2 Tahun 2020 memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk memproyeksikan defisit anggaran melebihi 3 persen dari PDB dari tahun 2020-2022. Tulisan ini ingin melihat alternatif dan kriteria kebijakan pemerintah untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen. Metode menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan software Expert Choice 11. Data primer berdasarkan metode purposive sampling pada 3 pakar yaitu Analis APBN, Peneliti Ekonomi Kebijakan dan Pengamat Ekonomi Keuangan serta data sekunder diperoleh dari proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021 dan 2022, Badan Pusat Statistik dan media mainstream dengan indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, harga minyak dan suku bunga. Hasil perhitungan AHP secara berurutan dari bobot prioritas tinggi diperoleh kriteria pertumbuhan ekonomi (0,325), suku bunga (0,228), harga minyak (0,203), inflasi (0,139) dan nilai tukar (0,106). Untuk alternatif diperoleh pembobotan prioritas tinggi yaitu penerimaan pajak (0,238), neraca perdagangan (0,216), stabilitas politik (0,201), pembiayaan prioritas (0,179) dan spending better (0,167). Diperlukan peran DPR RI untuk mengawasi konsolidasi fiskal yang difokuskan pada tiga strategi, yaitu peningkatan penerimaan, spending better, dan pembiayaan.

Page 21 of 21 | Total Record : 202

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue