cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 17   18   19   20   21 
THE ROLE OF THE SPECIAL AUTONOMY FUND TO IMPROVE THE PUBLIC SERVICE IN THE PAPUA PROVINCE Ginting, Ari Mulianta
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i1.3925

Abstract

This paper examines the special autonomy fund's role in public service in health and education sector in districts/cities in Papua Province. Using panel data from 29 districts/cities in Papua Province covering 2013-2020, our findings are based on panel data. The special autonomy fund has a positive and significant impact on public service in health and education sector in districts/cities in Papua Provinces. Moreover, we identify that fiscal decentralization also positively and significantly affects public service in districts/ cities in Papua Province. A special autonomy fund is a necessary condition for increasing public service. There are requirements to implement the special funding for Papua, such as participation of the people in determining and supervising the use of the special fund, accountability of local government to use the special fund, synergy, and coordination among stakeholders in Papua. Finally, the central government must ensure that special funds must be allocated to public services such as health and education sector. Indonesian Parliament should make an evaluation and monitoring of the special autonomy fund for Papua Province. The evaluation and monitoring of the special autonomy fund are needed in order to fulfill the aims of the fund. Keywords: fiscal policy, public economics, regional autonomy, special autonomy fund, public serviceAbstrakTulisan ini mengkaji peran dana otonomi khusus (otsus) terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Menggunakan data panel dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2020, temuan kami didasarkan pada data panel. Dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Selain itu, kami mengidentifikasi desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dana otsus merupakan prasyarat untuk peningkatan pelayanan publik. Ada persyaratan untuk melaksanakan dana khusus untuk Papua, seperti partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana khusus, akuntabilitas pemerintah daerah untuk menggunakan dana khusus, sinergi, dan koordinasi para pemangku kepentingan di Papua. Terakhir, pemerintah pusat harus memastikan dana khusus harus dialokasikan untuk pelayanan publik seperti sektor kesehatan dan pendidikan. DPR RI perlu mendorong pengawasan dan evaluasi terhadap dana otonomi khusus di Provinsi Papua agar sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.Kata kunci: kebijakan fiskal, ekonomi regional, ekonomi publik, ekonomi regional, Dana Otonomi Khusus Papua
ANALISIS EKSPOR BATU BARA INDONESIA PADA KAWASAN RCEP Voller, Rudy; Hastiadi, Fithra Faisal
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.2300

Abstract

In the era of green energy, it is still relevant to discuss fossil energy. One of the fossil energies which consumption has increased since the industrial revolution is coal. The reason is that there is no available renewable energy source at an affordable cost, making coal as a traded commodity still the main choice for a number of countries to meet their energy needs, especially for power generation. In 2019, Indonesia took the first position as the world’s largest coal exporter where most of Indonesia’s coal exports were directed to the Asian region. Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) is expected to have an impact on improving the economy in the Asian region and encourage the growth of energy consumption, especially coal. This research aims to analyze Indonesian coal exports in the RCEP area using the Gravity Model which is estimated using the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) technique. The estimation results show that the electricity generated from coal for exporting countries has a negative and significant value, while electricity generated from coal for importing countries has a positive and significant value for coal exports. Similar estimation results were obtained either with or without India joining the RCEP.Keywords: energy, coal, Gravity Model, PPML, RCEPAbstrakDi era kesadaran terhadap energi terbarukan atau green energy, ternyata masih relevan untuk membahas energi fosil. Salah satu energi fosil yang konsumsinya meningkat sejak revolusi industri adalah batu bara. Alasannya adalah karena belum tersedianya sumber energi terbarukan dengan biaya yang terjangkau membuat batu bara sebagai komoditas yang diperdagangkan masih menjadi pilihan utama bagi sejumlah negara untuk memenuhi kebutuhan energinya khususnya untuk pembangkit listrik. Pada tahun 2019 Indonesia menempati posisi pertama sebagai eksportir batu bara terbesar dunia, dimana sebagian besar ekspor batu bara Indonesia ditujukan ke kawasan Asia. Terwujudnya Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian di kawasan Asia dan mendorong pertumbuhan konsumsi energi khususnya batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspor batu bara Indonesia pada kawasan RCEP dengan menggunakan Model Gravity yang diestimasi dengan teknik Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel listrik yang dihasilkan dari batu bara bagi negara eksportir memiliki nilai yang negatif dan signifikan sedangkan listrik yang dihasilkan dari batu bara bagi negara importir memiliki nilai yang positif dan signifikan terhadap ekspor batu bara Indonesia. Hasil estimasi yang serupa juga didapatkan baik dengan atau tanpa bergabungnya India ke dalam RCEP.Kata kunci: energi, batu bara, Model Gravity, PPML, RCEP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI Budiaji, Rahmad; Ginting, Reza Pirgianta; Asropi, Asropi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3558

Abstract

Measurement of the state civil apparatus (ASN) professionalism index is an important part of efforts to improve bureaucracy and human resources. This article discusses how the policy is implemented and ASN professionalism index is achieved at the Secretariat General of the DPR RI. The research method used is a qualitative approach by collecting primary and secondary data. The results show that ASN professionalism index at the Secretariat General of the DPR RI in 2022 is in the low category. This is caused by incompetence in three of the four dimensions of ASN professionalism index, namely qualifications, competence, and performance. The dimension of discipline is close enough to optimal results. This article also analyzes the implementation of ASN professionalism index measurement policy by using a model that considers aspects of policy content and policy context. The low achievement of ASN professionalism index at the Secretariat General of the DPR RI in terms of policy content is caused by a lack of resources support and planning needed to improve employee qualifications and competencies. In terms of policy context, a faster and more systematic response is needed to increase professionalism and achieve the vision of a professional Secretariat General of the DPR RI.Keywords: state civil apparatus, policy implementation, ASN professionalism indexAbstrakPengukuran indeks profesionalitas pegawai negeri merupakan bagian penting dari usaha untuk memperbaiki birokrasi dan sumber daya manusia. Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IP ASN di Setjen DPR RI pada tahun 2022 termasuk dalam kategori rendah. Capaian ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam tiga dari empat dimensi IP ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dimensi disiplin sudah cukup mendekati hasil yang optimal. Artikel ini juga menganalisis implementasi kebijakan pengukuran IP ASN dengan menggunakan model yang mempertimbangkan aspek konten dan konteks kebijakan. Masih rendahnya pencapaian IP ASN di Setjen DPR RI dari segi konten kebijakan disebabkan oleh kurangnya dukungan dalam hal sumber daya dan perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Dari segi konteks kebijakan, diperlukan respons Setjen DPR RI yang lebih cepat, sistematis, profesional, dan modern dalam rangka mendukung visi DPR RI.Kata kunci: aparatur sipil negara, implementasi kebijakan, indeks profesionalitas ASN
DAMPAK KETERGANTUNGAN SOSIAL EKONOMI DESA TERHADAP LUASAN HUTAN MANGROVE DI INDONESIA Itfan, Itfan; Soetjipto, Widyono
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i1.3519

Abstract

This study aims to find empirical evidence regarding the location of village areas around/within the forest as evidence of population dependence on forest areas in influencing mangrove forests in coastal regions of Indonesia. The motivation for this study is that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in last three decades. According to empirical studies in Iran, India, Thailand, and Vietnam, livelihood dependence on forests has a negative impact on reducing mangrove forest ecosystems. There are no empirical studies at the village level in Indonesia due to limited data. The author tried to analyze unbalanced panel data by combining geospatial data and PODES. Using FEM to analyze the impact of the location of village areas within the forest area on mangrove forests, it found that villages whose areas are around the forest have a high dependence on natural resources and a negative correlation to the area of mangrove forests. This dependence is good for the economy of rural communities but have a bad impact on the environment. Alternative livelihoods are needed to reduce villagers’ dependence on mangrove forests. The Government of Indonesia needs to encourage mangrove rehabilitation to become an ecotourism center to increase the income of people around mangrove forests.Keywords: dependence, socio-economic, mangrove, panel dataAbstrakStudi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai lokasi wilayah desa di sekitar/dalam kawasan hutan sebagai bukti ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan dalam memengaruhi luasan hutan mangrove di wilayah pesisir Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Menurut studi empiris yang dilakukan di Iran, India, Thailand, dan Vietnam, secara umum ketergantungan mata pencaharian pada hutan memberikan dampak negatif dalam mengurangi ekosistem hutan mangrove. Studi empiris pada level desa di Indonesia masih belum ada karena keterbatasan data. Penulis mencoba menganalisis data panel unbalanced dengan kombinasi data geospasial dan PODES. Menggunakan Fixed Effects Model (FEM) untuk menganalisis dampak dari lokasi wilayah desa di dalam kawasan hutan terhadap luasan hutan mangrove, penelitian ini menemukan bahwa desa yang wilayahnya berada di sekitar/dalam kawasan hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan korelasi negatif terhadap luasan hutan mangrove di wilayah desa tersebut. Ketergantungan tersebut baik bagi perekonomian masyarakat desa, namun akan berdampak buruk terhadap lingkungan,sehingga diperlukan alternatif mata pencaharian di desa untuk mengurangi ketergantungan penduduk desa terhadap hutan mangrove. Pemerintah Indonesia perlu mendorong rehabilitasi mangrove untuk dikembalikan menjadi pusat ekowisata agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove.Kata kunci: ketergantungan, sosial-ekonomi, mangrove, data panel
PEMBUKTIAN EMPIRIS TEORI UPAH EFISIENSI DI INDONESIA Agusalim, Lestari; Novianti, Tanti
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.2951

Abstract

This study aims to prove whether the efficiency wage theory applies in Indonesia using panel data analysis consisting of 33 provinces over a nine-year period (2010-2018). The theory posits that wage increases enhance worker productivity. The empirical findings confirm the validity of the efficiency wage theory in Indonesia, particularly in urban areas. Nominal wages have a larger positive impact on labor productivity compared to real wages and provincial minimum wages (PMW). An increase in women’s wages significantly influences labor productivity more than male wages. However, if the wage gap between males and womens widens, it can decrease aggregate labor productivity, leading to inefficiencies in the labor market and reducing the competitiveness of Indonesian workers. Geographically, wage increases in urban areas boost labor productivity, but this effect is not applicable to rural areas. The widening wage gap between urban and rural areas can increase labor productivity but may also widen development disparities between regions. Therefore, it is recommended that the government formulate wage policies supporting the welfare and productivity of workers without gender or regional discrimination. The People’s Representative Council (DPR) should enact comprehensive laws protecting women’s rights. The government, in collaboration with the legislature, can provide workforce training in rural areas to enhance knowledge and skills.Keywords: efficiency wage theory, wages, productivity, labor, wages gapAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah teori upah efisiensi berlaku di Indonesia menggunakan analisis data panel yang terdiri atas 33 provinsi dalam kurun waktu sembilan tahun (2010-2018). Teori tersebut menyatakan bahwa kenaikan upah akan meningkatkan produktivitas pekerja. Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori upah efisiensi secara empiris terbukti terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Upah nominal memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan upah riil dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap produktivitas tenaga kerja. Kenaikan upah perempuan berpengaruh lebih signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dibandingkan laki-laki. Namun, apabila kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan melebar makan akan menurunkan produktivitas tenaga kerja secara agregat sehingga menciptakan inefisiensi di pasar tenaga kerja dan mengurangi daya saing tenaga kerja Indonesia. Secara kewilayahan, peningkatan upah di perkotaan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak berlaku untuk wilayah pedesaan. Lebar kesenjangan upah antara kota dan desa dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, namun dapat pula memperluas ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan upah yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja tanpa diskriminasi gender atau wilayah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengeluarkan undang-undang perlindungan hak-hak perempuan secara komprehensif. Pemerintah bersama DPR dapat menyediakan pelatihan tenaga kerja di pedesaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.Kata kunci: teori upah efisiensi, upah, produktivitas, tenaga kerja, kesenjangan upah
DETERMINAN REALISASI PMDN DI INDONESIA: ESTIMASI PANEL DINAMIS Sari, Vita Kartika; Rahman, Yozi Aulia
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i1.3488

Abstract

Investment becomes an important variable to achieve economic growth, especially in a developing country such as Indonesia. Investment is a tool for economic growth and recovery through capital stimulus for the production process that will be impactful on increasing household consumption. Investment can contribute to job creation, poverty reduction, and living standard improvement. Enhancement of domestic investment is needed to improve the development. The main purpose of this study is to analyze the effects of gross regional domestic product (GRDP), government spending, and years of schooling on the realization of domestic investment in 33 provinces in Indonesia from 2016 to 2020. The realization of domestic investment in Indonesia showed a positive trend that described a good indicator of investment growth in provincial level. Data estimation employed with first difference panel generalized method of moments. From the test results, the GRDP parameter is significantly positive towards domestic investment. Years of schooling is proven to have negative impacts on the realization of domestic investment. GRDP(-1) and government spending are proven to be not significant. The instrument validity test employing the Sargan test shows that the research model is valid. Through the Arellano-Bond Serial Correlation test, it is known that there is no serial correlation so that the model has good consistency. Therefore, investment policy stability is necessary to encourage the productivity of the productive sectors at the provincial level. Synergy between the central government and provincial government is needed to allocate the realization of domestic investment efficiently for the potential sectors.Keywords: domestic investment, gross regional domestic product, GMM panelAbstrakInvestasi merupakan variabel penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Investasi merupakan alat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui stimulus modal untuk proses produksi yang akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup. Pemberdayaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) perlu digalakkan sebagai sumber pembangunan yang penting. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, dan lama sekolah terhadap realisasi PMDN pada 33 provinsi di Indonesia periode 2016-2020. Realisasi PMDN di Indonesia menunjukkan tren positif, hal ini sebagai indikator terjadinya pertumbuhan investasi yang baik di level provinsi. Estimasi data menggunakan first difference panel generalized method of moments. Berdasarkan hasil pengujian, variabel PDRB terbukti signifikan positif terhadap PMDN. Variabel lama sekolah terbukti berdampak negatif terhadap realisasi PMDN. Variabel PDRB(1) dan belanja pemerintah terbukti insignifikan. Pengujian validitas instrumen dengan uji Sargan menunjukkan model penelitian valid. Melalui uji Arellano-Bond Serial Correlation, diketahui tidak terdapat serial korelasi sehingga model memiliki konsistensi yang baik. Strategi kebijakan investasi diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor produktif di level provinsi. Diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk dapat mengalokasikan PMDN secara efisien untuk sektor-sektor unggulan daerah.Kata kunci: PMDN, PDRB, panel GMM
PENGARUH DANA PERIMBANGAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT Wahyuningsi, Mentari; Purba, Samuel Fery
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Government of Indonesia has changed the posture of the 2020 State Budget during the Covid-19. It is planned that the state expenditure budget, which was originally IDR 2.540,4T, will increase to IDR 2.613,8T, including additional spending for handling the Covid-19 of IDR 255.110T. APBN which estimated at IDR 2.233T, has decreased to IDR 1.760T. This study aims to analyze the DAU, DBH, DAOP, DAOK and DD have influence on GRDP per capita in the Districts of West Java Province. The research method is panel data regression analysis, which consists of time series for 2018-2021 and cross-sectional in 16 districts in West Java Province. Secondary data from the DJPK, Ministry of Finance and BPS. The results of this study indicate that the DBH, DAOK, and DD have effects on economic growth in the districts of West Java Province. DAU and DAOP have no effect on economic growth. This condition was affected by the Covid-19, which has changed the posture of the income and expenditure budget in the APBN and 2020 West Java APBD. Some allocation funds, including the DAU, were diverted to DAOK funds for handling Covid-19 so that the spread of the virus does not increase and is under control.Keywords: General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Village Fund, economic growth, Covid-19AbstrakPemerintah Indonesia telah mengubah postur APBN tahun 2020 pada masa Covid-19, direncanakan Anggaran Pengeluaran Negara yang semula Rp2.540,4T meningkat menjadi Rp2.613,8T, termasuk tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp255.110T. APBN sebelumnya diperkirakan Rp2.233T mengalami penurunan menjadi Rp1.760T. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh DAU, Dana DBH, Dana Alokasi Operasional Pendidikan (DAOP), Dana Alokasi Operasional Kesehatan (DAOK) dan Dana Desa (DD) terhadap PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, karena data penelitian yang terdiri dari gabungan data data time series dan cross section, di mana data penelitian menggunakan tahun 2018-2021 dan data cross-sectional yaitu pada 16 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK, Kementerian Keuangan dan BPS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DBH, DAOK, dan DD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, DAU, dan DAOP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi Covid-19 yang telah mengubah postur anggaran pendapatan dan pengeluaran pada APBN dan APBD Jawa Barat 2020. Beberapa dana alokasi termasuk DAU dialihkan ke dana DAOK untuk penanganan Covid-19, supaya penyebaran virus tersebut tidak meningkat dan terkendali.Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, pertumbuhan ekonomi, Covid-19
ANALISIS TINGKAT KRIMINALITAS YANG MENGANCAM INDUSTRI MIKRO DAN KECIL Riyardi, Agung; Hasmarini, Maulidyah Indira
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i1.2694

Abstract

Various studies have analyzed that micro and small industries (IMK) play a strategic role in the economy, grow, and have various weaknesses that cause them to become targets of crime, but have not analyzed the crime level that threatens IMK's performance. The purpose of this research is to study the crime level, crime that threatens IMK, and IMK’s performance threatened by crime. The research method is panel data regression equation modeling of the crime extended IMK Cobb-Douglas production function. The variables are total production, value added, total production per worker, value added per worker, number of companies, number of workers, inputs, and expenditures for workers. The criminality variables are the amount of crime and the risk of the population becoming victims of crime. The data used are IMK and criminality data for all provinces in Indonesia from 2017 to 2020. The result shows that all models depict IMK as threatened with low-level crime because only the crime’s number affects the IMK’s performance. The IMK’s performance threatened by crime is the value added per worker. Based on these results, it is recommended to prevent the crime level increasing by reducing the number of crimes, increasing value added and productivity of IMK.Keywords: micro and small Industries, production function, crime levelAbstrakBerbagai penelitian telah menganalisis bahwa industri mikro dan kecil (IMK) berperan strategis dalam perekonomian, berkembang, dan memiliki berbagai kelemahan yang menyebabkan menjadi sasaran kriminalitas, namun belum menganalisis tingkat kriminalitas yang mengancam kinerja IMK. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari tingkat kriminalitas, kriminalitas yang mengancam IMK, dan kinerja IMK yang terancam kriminalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan persamaan regresi panel data fungsi produksi Cobb-Douglas IMK yang ditambahikan dengan variabel kriminalitas. Variabel yang digunakan adalah jumlah produksi, nilai tambah, jumlah produksi per tenaga kerja, nilai tambah per tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah pekerja, input, dan pengeluaran IMK untuk tenaga kerja. Variabel kriminalitas berupa jumlah kriminalitas dan risiko penduduk menjadi korban kriminalitas. Data yang digunakan adalah data IMK dan kriminalitas seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua model menggambarkan IMK terancam kriminalitas tingkat rendah sebab hanya jumlah kriminalitas yang memengaruhi kinerja IMK. Kinerja IMK yang terancam adalah nilai tambah per tenaga kerja. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan untuk mencegah meningkatnya tingkat kriminalitas melalui pengurangan jumlah kriminalitas, peningkatan nilai tambah dan produktivitas IMK.Kata kunci: industri mikro dan kecil, fungsi produksi, tingkat kriminalitas
TINGKAT AKURASI PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PADA RUMAH TANGGA PERTANIAN DI INDONESIA Tusianti, Ema; Siagian, Tiodora Hadumaon
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3367

Abstract

The majority of poor households in Indonesia depend on agriculture for their livelihoods. Poverty alleviation can be focused on agricultural households (RTPs). This study aims to analyze the accuracy of social protection program beneficiaries for poor RTPs based on 2021 National Socio-Economic Survey. Poverty is measured by the multidimensional approach. The accuracy is measured by distribution of beneficiaries and counted by a confusion matrix. The results found that the percentage of severely poor RTPs receiving Prosperous Family Cards (KKS), Family Hope Program (PKH), or Non-Cash Food Assistance (BPNT), routine and non-routine local government is only less than 30 percent, respectively. Surprisingly, it is also found that many non-poor RTPs received the KKS, PKH, BPNT, routine and non-routine local government aid, by 15 percent, 18 percent, 23 percent, 7 percent, and 16 percent respectively. The accuracy rate of social protection program beneficiaries is varied, but the lowest rate is the BPNT beneficiaries, namely 76 percent. The accuracy rate of social protection program distribution tended to be lower for RTP than the total households, indicating a case of inaccuracy distribution in rural areas.Keywords: agricultural households, social protection program, multidimensional poverty, accuracy rateAbstrakMayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan kemiskinan utamanya dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan penerima program perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan pendekatan multidimensi. Ketepatan pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari matriks konfusi. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan rutin dan tidak rutin pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan adalah banyak RTP tidak miskin menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, yaitu sebesar 76 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah tangga keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan ketidakakuratan penerima perlindungan sosial di pedesaan.Kata kunci: rumah tangga pertanian, bansos, kemiskinan multidimensi, tingkat akurasi
CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA: ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN DATA PANEL Rofatunnisa, Sifa; Usman, Hardius
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i1.2530

Abstract

Indonesia is still facing the problem of reducing poverty and income inequality which did not show significant changes during 2015- 2019. Achieving gender equality is one of the strategies that can help to achieve inclusive economic growth. Based on the Human Development Report, Indonesia is ranked 4th with the highest Gender Inequality Index in ASEAN countries. This study aims to analyze the impact of gender inequality in education and employment on achieving economic growth inclusiveness by analyzing the simultaneity pattern between four indicators of inclusive growth: economic growth, poverty rates, employment opportunities, and income inequality, in Indonesia during 2015-2019. The estimation method used in this study is EC2SLS. The pattern of simultanety gives the conclusion that economic growth in Indonesia is not yet inclusive. The estimation results show that the ratio of the average years of schooling of female to male and the average of women’s earnings significantly increases economic growth. The ratio of labor force participation rate significantly increases employment opportunities, the ratio of literacy rate significantly reduces poverty. The ratio of the gross participation rate at the tertiary level significantly reduces income inequality, the ratio of the net participation rate at the junior high school level significantly increases income inequality.Keywords: inclusive economic growth, gender inequality, simultaneous equality, EC2SLSAbstrakIndonesia masih menghadapi masalah laju penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama periode 2015-2019. Salah satu strategi yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan Human Development Report, Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan Indeks Ketimpangan Gender tertinggi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan terhadap pencapaian inklusivitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat pola simultanitas antara keempat indikator pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2019. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah EC2SLS (Error Component Two Stage Least Square). Pola simultanitas yang terjadi memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum inklusif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dan rata-rata upah perempuan signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan kesempatan kerja dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki signifikan menurunkan kemiskinan. Rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.Kata kunci: pertumbuhan ekonomi inklusif, ketimpangan gender, persamaan simultan, EC2SLS

Page 19 of 21 | Total Record : 202

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue