Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PENERAPAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Susanto, Danar Agus; Habiebie, Muhammmad Haekal; Basuki, Budhy
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.2129

One of the objectives of implementing standardization and conformity assessment (SCA) activities is to increase the certainty, smoothness, and efficiency of trade in goods and services between countries within the framework of international trade. The purpose of this study is to determine the role of applying standard and conformity assessment in international trade. The research method used in this study uses a descriptive exploratory approach to describe the role of implementation of standard and conformity assessment in international trade of Indonesia. Primary data collection in this study uses a direct survey method to 42 companies that implement standards and export with a questionnaire tool. Based on the results of the study, all respondents applied standards as meeting buyer requirements and regulations, quality assurance, and enhancing product competitiveness. Product testing carried out in laboratories accredited by the National Accreditation Committee (KAN) provides trust and mutual recognition of test results between countries. Calibration conducted to a calibration laboratory that is accredited by KAN provides measurement results of traceable tools at national and international levels. This research recommends that government policies be developed to increase mutual recognition and acceptance between countries for SCA activities that have been carried out.Keywords: implementation of standards, standardization, conformity assessment, international trade AbstrakSalah satu tujuan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) adalah meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan jasa antarnegara dalam kerangka perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penerapan SPK dalam perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif untuk memaparkan dan mendeskripsikan permasalahan, peran SPK dalam perdagangan internasional Indonesia. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode survei langsung ke 42 perusahaan yang menerapkan standar dan melakukan ekspor dengan alat bantu kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden menerapkan standar sebagai pemenuhan persyaratan pembeli dan regulasi, jaminan kualitas, dan peningkatan daya saing produk. Pengujian produk yang dilakukan di laboratorium yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberikan kepercayaan dan saling pengakuan atas hasil pengujian antarnegara. Kalibrasi yang dilakukan ke laboratorium kalibrasi yang diakreditasi KAN memberikan hasil pengukuran alat yang tertelusur pada tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini merekomendasikan disusun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan saling pengakuan dan keberterimaan antarnegara atas kegiatan SPK yang telah dilakukan.Kata kunci: penerapan standar, standardisasi, penilaian kesesuaian, perdagangan internasional.

PENINGKATAN KEMISKINAN PERKOTAAN, SUBURBAN, DAN PERDESAAN PADA AWAL PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KENDAL Widada, Rasyid; Barus, Baba; Juanda, Bambang; Mulatsih, Sri
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i1.3705

In 2020, during the early stages of the Covid-19 pandemic, Kendal Regency witnessed an increase in poverty rates as both national and global levels. Urban areas in Kendal Regency experienced a higher surge of 4.42 percent in low-income families compared to rural areas, which saw only a 0.43 percent increase. Suburbanization played a significant role due to Kendal Regency's proximity to Semarang City, the capital of Central Java Province. Interestingly, poverty-related issues were more prevalent in suburban areas. Consequently, a study was conducted to analyze poverty in urban, suburban, and rural areas in Kendal Regency. The research aimed to achieve two objectives: (1) establish spatial zoning in Kendal Regency based on the three categories, and (2) analyze the increase in poverty during the early period of the pandemic in each category. Spatial zoning was performed using the K-Means Clustering technique, while descriptive quantitative techniques and spatial analysis with the Moran Index and Local Indicators of Spatial Autocorrelation (LISA) were used for analysis. The results indicated that the Covid-19 pandemic affected the composition of poor households differently across urban, suburban, and rural areas. Additionally, the analysis revealed that poverty tended to cluster in suburban areas of Kendal Regency.Keywords: poverty, urban, suburban, rural, Covid-19AbstrakPada tahap awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, Kabupaten Kendal mengalami peningkatan angka kemiskinan sebagaimana terjadi di lingkup nasional maupun global. Daerah perkotaan di Kabupaten Kendal mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar 4,42 persen pada keluarga miskin dibandingkan dengan daerah perdesaan yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen. Suburbanisasi memainkan peran penting karena kedekatan Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Menariknya, isu-isu terkait kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah suburban. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis kemiskinan di perkotaan, suburban, dan perdesaan di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan: (1) menetapkan zonasi tata ruang di Kabupaten Kendal berdasarkan ketiga kategori tersebut, dan (2) menganalisis peningkatan kemiskinan pada periode awal pandemi di setiap kategori. Zonasi spasial dilakukan dengan menggunakan teknik K-Means Clustering, sedangkan teknik deskriptif kuantitatif dan analisis spasial dengan Moran Index dan Local Indicators of Spatial Autocorrelation (LISA) digunakan untuk analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi komposisi rumah tangga miskin secara berbeda di perkotaan, suburban, dan perdesaan. Selain itu, analisis mengungkapkan bahwa kemiskinan cenderung mengelompok di daerah suburban Kabupaten Kendal.Kata kunci: kemiskinan, perkotaan, suburban, perdesaan, Covid-19

DAMPAK PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19 Kurniawan, Candra; Adji, Ardi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i2.3287

The Covid-19 pandemic has had an impact on the sustainability of micro, small and medium enterprises. The government responded through the Micro Enterprises Actor Assistance (BPUM) program to increase household consumption so that it can maintain business resilience. This is because the contribution of micro, small and medium enterprises to Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) reaches 60.51 percent with the largest contribution from micro-enterprises. This study aimed to evaluate the impact of BPUM program on the consumption of micro-enterprises households in Indonesia using Propensity Score Matching (PSM) analysis based on Susenas Maret 2021 data from BPS. The findings showed that BPUM program in general have not been effective in having an impact on micro-enterprises household consumption. However, the BPUM program is effective in having an impact on the consumption of micro-enterprises households in the very poor category because it is able to increase household per capita expenditure, although it is still unable to get them out of poverty. This study suggests the need for precise targeting of the BPUM program at very poor micro-enterprises households and provided with a larger amount of assistance, in order to get micro-enterprise households out of poverty.Keywords: BPUM, PSM, micro-enterprises, household consumption, povertyAbstrakPandemi Covid-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah merespon melalui program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga mampu menjaga ketahanan usaha. Hal ini karena kontribusi dari usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,51 persen dengan kontribusi terbesar dari usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program BPUM terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro di Indonesia menggunakan analisis Propensity Score Matching (PSM) berdasarkan data Susenas Maret 2021 dari BPS. Hasil temuan menunjukkan program BPUM secara umum belum efektif memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro. Akan tetapi program BPUM efektif memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro pada kategori sangat miskin karena mampu meningkatkan pengeluaran per kapita rumah tangga walaupun masih belum dapat mengeluarkannya dari kemiskinan. Penelitian ini menyarankan perlunya ketepatan penargetan program BPUM pada rumah tangga usaha mikro sangat miskin dan diberikan dengan jumlah bantuan yang lebih besar, agar dapat mengeluarkan rumah tangga pelaku usaha mikro dari kemiskinan.Kata kunci: BPUM, PSM, usaha mikro, konsumsi rumah tangga, kemiskinan

AKUNTABILITAS DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT Ramadhan, Fajri; Khoirunurrofik, Khoirunurrofik
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v14i1.2382

This study aims to examine the relationship between the financial condition of the three special autonomous regions, Aceh, Papua, and West Papua with regional financial accountability as proxied by the opinion variable on regional financial statements audited by BPK RI. Using Conditional Logistic Fixed Effect method, the study uses financial ratios based on regional financial data from 2011-2019. The result of the study is that there is a relationship between accountability and financial condition of the special autonomy regional government. Variable of Special Allocation Fund (DAK) divided by total transfer is consistent to enhance accountability. The ratio of Revenue Sharing (DBH) per total income, operating and capital expenditures per total expenditure are consistent and significant in reducing the possibility of an Unqualified Opinion (WTP). All of these findings are in line with the development of calculations that use an ordered logit marginal effect to see the percentage of possible occurrences of opinions and their relationship to various ratios that become research variables. Various findings based on data processing and marginal effect calculations indicate that there is a need to revise DBH policies and regional expenditures, and the application of DAK in regions that have not yet received a WTP opinion.Keywords: asymmetric decentralization, local financial condition, accountabilityAbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kondisi keuangan tiga daerah otonomi khusus (otsus), yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang diproksikan oleh variabel opini laporan keuangan daerah hasil pemeriksaan BPK RI. Menggunakan metode Conditional Logistic Fixed Effect, penelitian ini menggunakan rasio keuangan berdasarkan data keuangan daerah tahun 2011-2019. Hasil penelitian adalah adanya hubungan antara akuntabilitas dengan kondisi keuangan pemerintah daerah otsus. Variabel yang konsisten mendorong terciptanya akuntabilitas adalah variabel rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi total dana transfer. Rasio Dana Bagi Hasil (DBH) per total pendapatan serta belanja operasi dan belanja modal per total belanja konsisten dan signifikan dalam mengurangi kemungkinan terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seluruh temuan ini sejalan dengan pengembangan perhitungan yang juga menggunakan marginal effect ordered logit untuk melihat persentase kemungkinan keterjadian opini dan hubungannya dengan berbagai rasio yang menjadi variabel penelitian. Berbagai temuan berdasarkan olah data dan perhitungan marginal effect menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan kebijakan DBH dan belanja daerah, serta penerapan DAK pada daerah yang belum memperoleh opini WTP.Kata kunci: desentralisasi asimetris, kondisi keuangan daerah, akuntabilitas

Faktor-Faktor Pendorong Pengangguran Usia Muda di Indonesia Rokhim, Fatkhu; Novianti, Tanti; Anggraeni, Lukytawati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3482

Unemployment is a problem experienced by all countries without exception. The availability of job opportunities is a common focus for countries in the world, especially during the Covid-19 pandemic. Unemployment in Indonesia is still dominated by young people (15-24 years old). This study analyzes the factors driving youth unemployment in Indonesia using panel data regression methods for the period of 2015-2021 in 34 provinces. The results found that the variables of youth education level, economic growth, TPAK, contribution of the agricultural sector and processing industry, and wage levels had a negative and significant effect on youth unemployment. The investment variable and the economic crisis dummy during the Covid-19 pandemic have a positive and significant effect on youth unemployment in Indonesia. This study recommends that the government should improve the education system to suit the needs of the working world and create graduates who are ready to work. The government is expected to realize equal distribution of educational opportunities. The government is also expected to encourage large companies entering Indonesia to collaborate with local companies and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The government is also expected to increase employment opportunities for young population, especially in provinces that have low TPAK.AbstrakPengangguran merupakan masalah yang dialami oleh semua negara tanpa terkecuali. Tantangan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi fokus bersama negara-negara di dunia, terutama pada masa krisis pandemi Covid-19. Pengangguran di Indonesia masih didominasi penduduk usia muda (usia 15-24 tahun). Studi ini menganalisis faktor-faktor pendorong pengangguran usia muda di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi data panel dalam kurun waktu tahun 2015-2021 di 34 provinsi. Hasilnya ditemukan bahwa variabel tingkat pendidikan pemuda, pertumbuhan ekonomi, TPAK, konstribusi sektor pertanian dan industri pengolahan, serta tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda. Variabel investasi dan dummy krisis ekonomi pada pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan ini, maka studi ini merekomendasikan agar pemerintah diharapkan memperbaiki sistem pendidikan agar disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat menciptakan lulusan yang siap kerja. Pemerintah diharapkan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan terutama pada provinsi yang masih memiliki tingkat pendidikan pemuda rendah. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk mendorong perusahaan besar yang masuk ke Indonesia untuk berkolaborasi dengan perusahaan lokal dan Usaha Menengah Mikro Kecil (UMKM) agar lebih fokus pada industri padat karya. Pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda terutama pada provinsi yang memiliki TPAK rendah.

Efektivitas Depresiasi Nilai Tukar Dalam Mendorong Ekspor: Studi Kasus ASEAN-7 rasbin, rasbin
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.4530

This study analyzes the impact of the exchange rate on exports and the factors that influence the relationship between the two variables through the concept of Global Value Chains (GVCs). Furthermore, the exchange rate’s threshold effect on exports is examined, as are the factors that influence the relationship between the two variables. The analysis employs seven ASEAN developing countries from 2000 to 2018, as well as the method of estimating the fixed effect panel and fixed effect panel threshold. This study found three empirical findings. First, depreciation of the real exchange rate is less effective in stimulating exports in ASEAN developing countries. Although actually, the depreciation of the real exchange rate can encourage exports, the impact has decreased and become insignificant. Second, two GVCs indicators, the GVCs participation index and the GVCs position index, have no effect on the relationship between real exchange rates and exports. Third, this study confirms that there are no threshold effects, both depreciation of the real exchange rate on exports and the factors that influence the relationship between the two variables.AbstrakStudi ini menganalisis dampak nilai tukar terhadap ekspor dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan kedua variabel tersebut melalui konsep Global Value Chains (GVCs). Selain itu, juga dianalisis efek ambang batas (threshold effect) dari nilai tukar terhadap ekspor dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Analisis ini menggunakan tujuh negara berkembang ASEAN dari tahun 2000 hingga 2018, dan metode estimasi panel data fixed effect dan threshold panel data fixed effect. Studi ini menemukan tiga temuan empiris. Pertama, depresiasi nilai tukar riil kurang efektif dalam mendorong ekspor negara-negara berkembang ASEAN. Meskipun sebenarnya, depresiasi nilai tukar riil dapat mendorong ekspor, namun dampaknya mengalami penurunan dan menjadi tidak signifikan. Kedua, dua indikator GVCs, yaitu GVCs participation index dan GVCs position index, tidak berpengaruh terhadap hubungan antara nilai tukar riil dan ekspor. Ketiga, studi ini menegaskan bahwa tidak ada efek ambang batas, baik depresiasi nilai tukar riil terhadap ekspor maupun faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut.

Analisis Pengaruh Harga, Promosi, dan Metode Pembayaran Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online Jamilah, Siti; Marsudi, Adhitya Setiawan Arya; Waryun, Waryun
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3884

People's interest in using online transportation is influenced by various factors. The aim of this research is to determine the influence of several factors on people's interest in using online transportation during the Covid-19 pandemic era. The factors in this paper include price variables, promotions, and payment methods. This paper uses the multiple linear regression method to achieve this goal. The data used is primary data where the data is obtained through distributing questionnaires to respondents. Sampling as respondents used the random sampling method. The sampling location was South Tangerang City, Banten Province. This study found that price and promotion variables positively and significantly influence the variable of people's interest in using online transportation. However, other independent variables, namely the payment method variable, do not significantly influence the variable of people's interest in using online transportation. So that online transportation can perform its activities optimally, the government needs to make clear legal regulations for online transportation companies, workers (drivers), and transportation users.AbstrakMinat masyarakat menggunakan transportasi online dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari beberapa faktor terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi online selama era pandemi Covid-19. Faktor-faktor dalam tulisan ini meliputi variabel harga, promosi, dan metode pembayaran. Tulisan ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk mencapai tujuan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dimana data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke responden. Pengambilan sampel sebagai responden menggunakan metode random sampling. Lokasi pengambilan sampel adalah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Studi ini menemukan bahwa variabel harga dan promosi yang secara positif dan signifikan memengaruhi variabel minat masyarakat menggunakan transportasi online. Namun, variabel independen lainnya, yaitu variabel metode pembayaran, tidak signifikan memengaruhi variabel minat masyarakat menggunakan transportasi online. Agar Transportasi online bisa melakukan aktivitasnya secara maksimal, pemerintah perlu membuatkan aturan hukum yang jelas untuk perusahaan pengangkutan berbasis online, tenaga kerja (driver), dan pengguna pengangkutan.

Pengukuran Kesinambungan Fiskal di Indonesia Widiastuti, Nur; Fitrady, Ardyanto; Widodo, Tri
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3473

Fiscal sustainability has become a concern in many economies due to increasing government debt trends, including in Indonesia. The results of existing research on fiscal sustainability show no uniformity in measurement indicators and provisions for the government debt threshold. This study aims to measure the fiscal sustainability threshold in Indonesia. This research was conducted using time series data during the 2000 – 2019 period and applied four measurement methods: the standard method, the Operational Recursive Algorithm, the probabilistic method, and the sudden stop of modal flow in Indonesia.The measurement results show that fiscal policy in Indonesia is not sustainable based on the standard method of fiscal policy during the period 2000 - 2019. However, the Operational Recursive Algorithm method results show that fiscal policy in Indonesia is sustainable. The Probabilistic approach estimates that the safe ratio of government debt is 69.69%, concluding that Indonesia's fiscal sector is sustainable. The Sudden Stop approach shows that in 2005 – 2014, 2016, and 2019, the value of β is larger than 1. This value means that the position of government debt is dominated by debt in domestic currency units, tradable goods dominate national income, and fiscal sustainability is influenced more by changes in the internal environment. In 2015 and 2017 – 2019, however, the value of β is lower than 1. This shift is due to an increase in debt denominated in domestic currency followed by a decrease in the composition of tradable goods. The overall conclusion from the analysis using the four methods is that fiscal policy in Indonesia is a sustainable policy. AbstrakKesinambungan fiskal menjadi perhatian di banyak perekonomian, terutama dengan adanya tren peningkatan jumlah utang pemerintah di banyak negara, termasuk di Indonesia. Hasil penelitian yang ada tentang kesinambungan fiskal menunjukkan ketidakseragaman dalam hal indikator pengukuran maupun ketentuan ambang batas utang pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengukur ambang batas kesinambungan fiskal di Indonesia, dengan mengaplikasikan empat metode pengukuran, yaitu: metode standar, operational recursive algorithm, probabilistic dan sudden stop aliran modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk kurun waktu selama periode tahun 2000 sampai dengan 2019. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa berdasarkan metode standar kebijakan fiskal selama periode tahun 2000 - 2019 tidak berkesinambungan. Namun hasil metode Operasional Recursive Algorithm menunjukkan kebijakan fiskal di Indonesia merupakan kebijakan yang berkesinambungan. Estimasi pendekatan Probabilistic menunjukkan bahwa rasio utang pemerintah yang aman adalah 69,69% sehingga fiskal di Indonesia berkesinambungan. Pendekatan Sudden Stop menunjukkan bahwa pada 2005 – 2014, 2016, dan 2019 besarnya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan posisi utang pemerintah didominasi oleh utang dalam satuan mata uang domestik, pendapatan nasional didominasi oleh tradable goods, dan kesinambungan fiskal lebih dipengaruhi perubahan lingkungan internal. Pada tahun 2015, 2017 – 2019 nilai lebih kecil dari 1. Kesimpulan akhir dari analisis dengan keempat metode tersebut adalah bahwa kebijakan fiskal di Indonesia adalah kebijakan yang berkesinambungan.

Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Pemerintah dan Nonpemerintah Terhadap Pengeluaran Masyarakat (Evaluation of Government and Non-Government Cash Assistance on Expenditure) Meilianna, Ruth
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3262

The direct cash transfer (BLT) program is still one of the assistance programs maintained to reduce poverty and to increase welfare in Indonesia. Cash transfers are considered to be able to protect people's purchasing power and consumption due to various pressures such as price increases, where purchasing power and consumption can reflect welfare. Despite the pros and cons, this type of assistance is still maintained because it has its own advantages. A number of researchers have analyzed the effectiveness of cash transfer programs, but unfortunately they are limited to government cash transfer programs and limited to non-government cash transfer programs, so there is a need for research that examines the effectiveness of both government and non-government cash transfer programs with household data and comparisons between the two. This study aims to analyze the effectiveness of government and non-government cash transfer programs and measure whether they are effective in improving welfare, which in this case means increasing non-food expenditures of beneficiaries. This study uses the propensity score matching method and data from the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS). The results show that both programs affect the increase in non-food expenditure, but the government-run BLT program increases non-food expenditure at a higher rate.AbstrakProgram bantuan langsung tunai (BLT) masih menjadi salah satu program bantuan yang dipertahankan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. BLT dianggap dapat melindungi daya beli masyarakat dan konsumsi akibat berbagai macam tekanan seperti kenaikan harga, di mana daya beli dan konsumsi dapat menggambarkan kesejahteraan. Meskipun terdapat pro dan kontra, jenis bantuan ini tetap dipertahankan sebab memiliki kelebihan tersendiri. Sejumlah peneliti telah menganalisis efektivitas dari program BLT, sayangnya hanya terbatas pada program BLT yang berasal dari pemerintah saja, dan terbatas bagi yang nonpemerintah sehingga dibutuhkan penelitian yang membahas efektivitas bantuan dari pemerintah maupun dari nonpemerintah dengan data rumah tangga dan perbandingan di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektifitas program BLT dari pemerintah maupun nonpemerintah dan mengukur apakah keduanya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, yang dalam hal ini meningkatkan pengeluaran nonmakanan penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan metode propensity score matching dan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014. Hasil menunjukkan bahwa keduanya memengaruhi peningkatan pengeluaran nonmakanan, namun BLT yang dijalankan oleh pemerintah meningkatkan pengeluaran nonmakanan lebih tinggi.

Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kasus Waterborne Diseases: Studi Kasus Pamsimas Laksana S.P., Bayu Mahendra; Hanri, Muhammad
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3400

The death rate for children under five in Indonesia in 2019 due to diarrheal disease reached around 5 percent. Lack of access to clean water is the biggest cause of death due to diarrhea and is generally in rural areas. Indeed, efforts are needed from the government and village communities to provide sustainable, safe drinking water in rural areas. This study examines the effect of sustainable community-based government programs on waterborne diseases (study case: PAMSIMAS). Using the Fixed Effect Panel and aggregating analysis from the village level to the district level, writers found that the empowerment program had a negative and significant impact on the number of cases of diseases related to water, sanitation, and hygiene (WASH). The number of health facilities also significantly affected the number of cases. The ratio of the population of school age, education, maternal maturity age, economic level of the community, and the total population of an area has no significant effect on the specifications of this research model. The program’s impact is more beneficial for outside Java region than in Java. This difference occurs due to inequality in infrastructure, education levels and public understanding of the importance of WASH and early immunization between the two regions. This program also significantly impacts on areas with a population of children under five above the district average.AbstrakAngka kematian balita di Indonesia tahun 2019 akibat penyakit diare mencapai sekitar 5 persen. Kurangnya akses air bersih menjadi penyebab terbesar kematian akibat penyakir diare dan umumnya berada di wilayah perdesaan. Untuk itu, diperlukan usaha dari pemerintah dan masyarakat desa untuk dapat menyediakan air minum layak, sanitasi bersih, dan lingkungan yang sehat di perdesaan secara berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis pengaruh program pemerintah berbasis masyarakat yang berkelanjutan terhadap waterborne diseases dengan studi kasus Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Dengan menggunakan metode Panel Fixed Effect dan agregasi analisis dari level desa ke level kabupaten, ditemukan bahwa program PAMSIMAS mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap jumlah kasus penyakit yang berkaitan dengan air (water), sanitasi (sanitation), dan kebersihan (Hygiene) (WASH). ariabel jumlah sarana kesehatan turut memengaruhi jumlah kasus secara signifikan. Sedangkan variabel jumlah penduduk usia sekolah, tingkat pendidikan kepala keluarga, usia ibu, tingkat ekonomi, dan jumlah populasi suatu daerah tidak berpengaruh secara signifikan dalam spesifikasi model penelitian ini. Dampak program ini lebih dirasakan manfaatnya di luar pulau Jawa dibandingkan dengan regional pulau Jawa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan infrastruktur, tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya WASH dan imunisasi dini pada kedua regional tersebut. Program PAMSIMAS juga berdampak signifikan kepada daerah yang memiliki populasi balita di atas rata-rata kabupaten.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA