cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Zainudin
Contact Email
zainudin.ups@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zainudin.ups@gmail.com
Editorial Address
UPT Inovasi dan Publikasi Ilmiah, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 0.1 Kota Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : 25034685     EISSN : 25280724     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2017)" : 6 Documents clear
Analisis jejaring pengurangan risiko di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Slamet Agus Setio Widodo
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.01-11

Abstract

Pengamatan sederhana terhadap kebencanaan di Indonesia hampir selalu menunjukkan gambaran yang sama yaitu suatu sikap reaktif dan spontan, tidak terencana seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pemerintah. Ada kecenderungan umum bahwa orang tidak tahu bagaimana harus bertindak atau menangani bencana. Kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam sangat penting. Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Jawa. Data kependudukan di kawasan Gunung Slamet dan sekitarnya yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) adalah sekitar 215 953 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model jaringan untuk pengurangan risiko bencana yang efektif di daerah rawan bencana Gunung Slamet. Model untuk pengurangan risiko bencana adalah informasi yang sangat penting dalam rangka mengatasi dampak letusan Gunung Slamet
Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ANDI MAKKASAU Kota Parepare Edyanto
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.12-18

Abstract

Integritas diperlukan dalam pelayanan publik dalam rangka mencegah terjadinya patologi administrasi di jajaran birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan integritas birokrat garis depan (Street level bureucrats) dalam pelayanan kesehatan gratis di Kota Parepare dilihat dari Standar Operating Prosedure (SOP). Metode penelitian yang dipakai adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penentuan informan penelitian dilakukan secara accidental yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara prinsip kebetulan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas birokrat garis depan (street level bureucrats) dalam pelayanan pasien rawat jalan program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan sudah maksimal. Hal ini terlihat dari terlaksananya prinsip-prinsip pelayanan dengan baik, kecuali prinsip kejujuran. Mengenai Integritas street level bureucrats dalam pelayanan pasien rawat inap program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan bahwa,petugas pelayanan memberikan kemudahan dalam masalah prosedur pelayanan kesehatan gratis.
Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal Ratnaningsih Damayanti; Rachmad Gustomy; Muhtar Haboddin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.19-36

Abstract

Hampir 2 (dua) dekade setelah masa reformasi perlu dilihat kembali bagaimana peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Penelitian ini berfokus pada konstribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi mereka dalam pengembangan demokrasi lokal. Konsepsi masyarakat sipil yang dipergunakan ialah masyarakat sipil versi Alexis de Tocqueville, yaitu masyrakat sipil sebagai asosiasi sukarela untuk membatasi kekuasaan negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masyarkat sipil di Kota Malang dikelompokkan kedalam 6 isu utama, yaitu penanganan terhadap anak jalanan, isu kesehatan, isu pemerintahan, isu perempuan, dan isu buruh, dan isu pendidikan. Kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Kota Malang adalah Pertama, mereka menyediakan basis pembatas kekuasaan negara. Kedua, masyarakat sipil melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi, meningkatkan efektifitas dan ketrampilan berdemokrasi serta mendorong pemahaman tentang kewarganegaraan. Ketiga, membangun saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung dan merepresentasikan kepentingan perempuan, buruh, dan kelompok marginal seperti LGBT dan anak jalanan.
Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman Suhardi Mukhlis; Rendra Setyadiharja
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.37-51

Abstract

Poros maritim adalah salah satu paradigma pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh wilayah yang berbasis kemaritiman seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dengan paradigma pembangunan tersebut ekspektasinya adalah pembangunan di wilayah berbasis maritim akan merasa lebih adil dan sesuai dengan karakter wilayah maritim tersebut dibanding pembangunan yang seolah diseragamkan dengan paradigma kontinental. Budaya kemaritiman seyogyanya adalah budaya asli Indonesia, dimana Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal paling esensi adalah masyarakat di wilayah maritim harus meresapi kembali budaya maritim. Dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim akan lebih memperkokoh semangat pembangunan di wilayah maritim, dengan kembali mengenal jati diri kemaritiman maka akan semakin baiklah kualitas sumber daya manusia yang memang memahami sikap dan nilai-nilai kemaritiman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang kemudian melahirkan konsep community development dengan internalisasi nilai-nilai budaya maritim khususnya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memadukan konsep budaya maritim dan konsep community development maka penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep untuk penguatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang outputnya adalah kesadaran memiliki wilayah maritim, dan kemudian akan lahirlah semangat mempertahankan wilayah maritim tersebut dengan segala karakteristik daerah yang kemudian akan memperkuat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis kemaritiman.
Pemahaman Kebijakan Kesehatan Masyarakat Bidang Ibu dan Anak Pada Pelaksana Lapangan di Jawa Barat Cucu Sugyati; Diah Fatma Sjoraida; Rully Khairul Anwar
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.52-60

Abstract

Kajian ini berupaya membuat analisis sistematis yang mendalam terhadap urgensi pemahaman unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat terutama bidang ibu dan anak di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang bagaimana unsur-unsur pelaksana kesehatan masyarakat berinteraksi dengan masyarakat di Provinsi Jawa Barat sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka sangat diperlukan. Dengan teori implementasi kebijakan dan interaksionisme, didapatkan data bahwa (a) pelayanan dan jaringan kerja sama di lembaga kesehatan masyarakat, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup seragam dan terlaksana dengan baik; (b) dalam melaksanakan kewajibannya aparat pelaksana sangat memahami kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak; sehingga dapat melaksanakan fungsi mereka untuk melayani masyarakat. Namun demikian, kurangnya petugas kesehatan yang langsung menangani kesehatan ibu dan anak dirasakan sehingga kajian ini merekomendasikan untuk diadakannya pelatihan-pelatihan berjenjang dan insentif-insentif bagi petugas kesehatan, terutama mereka yang melakukan pelayanannya secara sukarela
Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (Studi Pada Pendidikan Dasar di Kota Tanjungpinang) Rendra Setyadiharja; Neng Suryanti Nengsih
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.61-83

Abstract

Persoalan pendidikan berhubungan dengan bagaimana mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu pemerintah menetapkan banyak standar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Banyak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih mengundang tanda tanya standar pendidikan yang mampu dan berkualitas dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan dengan statistik deskriptif tentang pandangan masyarakat tentang kebijakan standar nasional pendidikan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan menjadi PP No. 32 Tahun 2013 dan kemudian disempurnakan kembali menjadi PP No. 15 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pandangan masyarakat sekaligus menjadi input bagi pemerintah terkait dengan standar nasional pendidikan yang selama ini digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah data statistik deskriptif pandangan masyarakat Kota Tanjungpinang terkait kebijakan standar nasional pendidikan khususnya pada pendidikan dasar di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi pemerintah khususnya dalam penerapan standar nasional pendidikan di pendidikan dasar.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021): Local Government Vol 6 No 1 (2021): Good Governance and Local Politic Vol 5 No 2 (2020): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 5 No 1 (2020): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue