Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DI KOTA TEGAL M.Si., Gunistiyo ,; Amir, Yayat Hidayat; SH.,MH, Siswanto ,; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.593 KB)

Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia. Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi. Kata Kunci: Pendididikan Gratis

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA TEGAL Amir, Yayat Hidayat; SH.,MH., Siswanto ,; M.Si, Gunistyo ,; Prabowo, Sana; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi; Mulyana, Yana
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.244 KB)

Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapis bawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut. Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memanfaatkannya. Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan pembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atas sehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah. Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagi masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu. Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat ini rencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsi masyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupun lingkungan sosial. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rumah Susun Sederhana Sewa

MANAJEMEN RESIKO BENCANA MELALUI KERJASAMA ANTAR DAERAH (STUDI TENTANG MANAJEMEN RESIKO BENCANA GUNUNG SLAMET) Widodo, Agus Setio; Waskita, Jaka
PERMANA Vol 6, No 1 (2014)
Publisher : PERMANA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.241 KB)

Simple observation of events for the disaster in Indonesia is almost always showed the same picture is a condition in which reactive attitude and spontaneous, unplanned as shown by society and government. There is a general tendency thatpeople do not know how to act or addressing disaster.Various indications of weakness in the area of disaster proof (evidence) is notoptimal management of disasters in Indonesia. When considered from a variety of weak cases penggelolaan disaster in Indonesia, it can be said that Indonesia is still not ready to face the events of large and medium scale disasters.Key issues formulated in this article are as: Why is necessary inter-regionalcooperation Mount Slamet disaster management?Keywords: inter-regional cooperation, Mount Slamet, disasterrisk management

KAJIAN EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DI KOTA TEGAL SH.,MH, Siswanto ,; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi; M.Si., Gunistiyo ,; Amir, Yayat Hidayat
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.593 KB)

Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia. Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi. Kata Kunci: Pendididikan Gratis

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA TEGAL Amir, Yayat Hidayat; SH.,MH., Siswanto ,; M.Si, Gunistyo ,; Prabowo, Sana; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi; Mulyana, Yana
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.244 KB)

Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapis bawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut. Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memanfaatkannya. Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan pembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atas sehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah. Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagi masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu. Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat ini rencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsi masyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupun lingkungan sosial. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rumah Susun Sederhana Sewa

KAJIAN EVALUATIF KEJAHATAN KONVENSIONAL DAN KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSRSPEKTIF SOSIOLOGIS) DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG Praptono, Eddhie; Widodo, Agus Setio
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5101.3 KB)

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan,perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pemalang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik.Kata Kunci: Kejahatan Konvensional, Kejahatan Berdimensi Kontijensi

Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal Agus Setio Widodo; Soesi Idayanti; Dyah Irma Permanasari; Agus Sahri
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.1.2016.168-188

Akselerasi pembangunan daerah perkotaan akan berakibat pada peningkatan kebutuhan akan sandang, pangan, papan, beserta prasarana dan sarana penunjangnya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kebutuhan investasi. Disamping itu investasi diperlukan umtuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan agar tetap dapat bersaing dalam pasar global.Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tujuan pembangunan Kota Tegal tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik spirituil maupun materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu upaya pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa didasarkan pada otonomi yang semakin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun dan Jl. Pancasila kota Tegal merupakan upaya pemerintah kota Tegal untuk mengatur keberadaan PKL yang selama ini dianggap menggangu ketertiban umum.

Analisis jejaring pengurangan risiko di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Slamet Agus Setio Widodo
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.01-11

Pengamatan sederhana terhadap kebencanaan di Indonesia hampir selalu menunjukkan gambaran yang sama yaitu suatu sikap reaktif dan spontan, tidak terencana seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pemerintah. Ada kecenderungan umum bahwa orang tidak tahu bagaimana harus bertindak atau menangani bencana. Kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam sangat penting. Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Jawa. Data kependudukan di kawasan Gunung Slamet dan sekitarnya yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) adalah sekitar 215 953 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model jaringan untuk pengurangan risiko bencana yang efektif di daerah rawan bencana Gunung Slamet. Model untuk pengurangan risiko bencana adalah informasi yang sangat penting dalam rangka mengatasi dampak letusan Gunung Slamet

Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Masa Pandemi (Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kabupaten Karawang) Dhona Fitriliawati Supriyanto; Sana Prabowo; Agus Setio Widodo; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 1 No. 1 (2021): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Kinerja pelayanan publik di tengah pandemi selalu menajdi perhatian bersama karena hal tersebut dapat menjadi tolak ukur kesiapan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajibannya di tengah masa pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Disdukcapil Kabupaten Karawang dalam melakukan pelayanan E-KTP di tengah kondisi pandemi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan wawancara terhadap stakeholder sebagai sumber utama. Selain itu sumber data sekunder yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner secara online kepada masyarakat yang sedang atau sudah pernah melakukan perekaman E-KTP di masa pandemi. Data tersebut untuk selanjutnya dianalisis sesuai indikator yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Karawang sudah cukup baik dengan kesiapan pegawai yang ada dalam menghadapi perubahan kondisi pandemi. Namun masyarakat masih belum cukup puas perihal sarana dan prasana yang ada, terutama terhadap website yang digunakan dalam alur proses perekaman E-KTP yang baru dan masih belum membuat masyarakat puas karen masih dianggap berbelit-belit.

Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis TerhadapPeran Serta Orang Tua danPeningkatan Prestasi Sekolah di Kabupaten Pemalang Agus Setio Widodo; Khaerudin Khaerudin; Fizar Fizar
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun kenyataanya tidak semua warga Negara dapat merasakan atau mengenyam pendidikan formal. Untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar, pemerintah melalui Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah- sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.kajian ini meneliti sejauh mana pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap peran serta orang tua dan peningkatan prestasi sekolah. Serta sejauh mana peran Komite Sekolah dalam menjalankan peran sertanya dalam manajemen penyelenggaraan sekolah di tingkat pendidikan dasar dalam rangka merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survey ternyata didapatkan hasil bahwa Penggunaan dana BOS di Kabupaten Pemalang sudah mengacu pada ketentuan. Namun demikian Dana BOS tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan sehingga penelitian ini merekomendasikan agar sekolah selalu mengumumkandaftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search