cover
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2024)" : 7 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM HOMECARE DI KOTA SERANG Titawati Titawati; Titi Stiawati; Rina Yulianti
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.24038

Abstract

Tujuan program Homecare adalah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang kesulitan dalam mengakses layanan publik secara konvensional sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas, serta dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengakses layanan publik. Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian yaitu pasien puskesmas di Kota Serang yang butuh perawatan Homecare pada periode Januari-Juni 2023 sebanyak 165 pasien tersebar di beberapa puskesmas Kota Serang. Kumlah sampel penelitian sebanyak 35 sampel dengan menggunakan probability sampling. Dengan menggunakan teori kualitas pelayanan dari, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Program Homecare di Kota Serang sudah baik karena sebagian besar responden merasa puas dengan layanan tersebut.
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG PENDIDIKAN KESADARAN LINGKUNGAN DALAM ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN META-ANALISIS KUALITATIF Inten Safitri Kuswandy; Pius Suratman Kartasasmita; Gandhi Pawitan
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.18764

Abstract

Fenomena kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang sulit diatasi secara global, khususnya di Indonesia yang merupakan negara maritim terbesar didunia. Pencemaran polusi udara, kerusakan tanah, tingginya populasi sampah plastik, dan krisis air bersih merupakan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan kesadaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif pendidikan kesadaran lingkungan dalam ilmu Administrasi Publik (Kebijakan publik, organisasi publik, dan manajemen publik) untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan kesadaran lingkungan pada Pelajar Tingkat Perguruan Tinggi Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (meta-sintesis), dengan metode Systematic Literature Review. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan Pustaka dengan menggunakan database google scholar dan menggunakan aplikasi publish or perish dan reference manager mendeley. Hasil penelitian ditemukan fenomena kerusakan lingkungan yang semakin kompleks mempengaruhi studi Administrasi Publik untuk menyesuaikan sehingga muncul perspektif ekologi Administrasi Publik, manajemen bencana dan Good environmental governance. Fokus keilmuan Administrasi Publik berkaitan dengan birokrasi publik dan lokusnya berkaitan dengan lembaga pemerintah dan kepentingan publik, sehingga seorang administrator publik akan cenderung memiliki kepekaan terhadap masalah publik, khususnya dalam artikel ini berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan.
ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA PAGERLUYUNG KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO) Rimawati Ningtias; Nieke Rudyanty Winanda
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.20828

Abstract

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk pembaharuan dan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan good governance pada Pemerintah Desa Pagerluyung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan dalam kesiapan penerapan good governance di Desa Pagerluyung. Pihak Pemerintah Desa Pagerluyung sudah memahami seberapa penting penerapan reformasi birokrasi ini dan sudah siap melangkah ke arah good governance. Sementara masyarakat cenderung belum puas dalam penerapan good governance. Masyarakat lebih senang dengan pelayanan tatap muka. Pelayanan tatap muka masih sangat diperlukan untuk kategori umur lansia yang tidak paham teknologi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang sudah siap dengan adanya good governance di Desa Pagerluyung.
PRAKTEK ETIS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN Yeni Widyastuti; Sierfi Rahayu; Tiwi Rizkiyani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.22543

Abstract

Reformasi birokrasi mengharapkan perubahan yang berkaitan dengan mindset, sikap dan perilaku dalam pelayanan publik serta kepedulian birokrasi kepada kebutuhan publik. Tujuannya agar penyelenggara pelayanan mampu untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penekanan dalam konteks reformasi birokrasi salah satunya adalah sosok aparatur birokrasi yang memiliki sikap dan perilaku yang ramah, sopan serta memberikan pelayanan dengan tulus, yang mengedepankan kepentingan warga negara dan pemangku kepentingan. Aparatur birokrasi masih mencerminkan perilaku yang tidak mengarah kebada kinerja (inefektif dan inefisien). Posisi senioritas yang susah mendapatkan perspektif baru akan menghambat kerjasama, koordinasi maupun kolaborasi. Muncul pelanggaran norma-norma etika dan perilaku yang tercermin ketika aparatur berhadapan dengan masyarakat sehingga perlu dilakukan strategi membangun kepercayaan publik (civil engagement dan public trust). Di Indonesia, tuntunan berperilaku ini terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Dasar Negara dan way of life bangsa Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis respon penyelenggara pelayanan publik berlandaskan nilai-nilai etis yang bersumber dari Pancasila untuk meningkatkan kepercayaan publik.
INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI WEBSITE PLAVON DUKCAPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Tri Prasetijowati; Bagus Ananda Kurniawan; Amara Nasya Damayanti
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.21388

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi dari inovasi pelayanan akta kelahiran melalui website Plavon Dukcapil, faktor-faktor pendukung dan penghambat inovasi, upaya mengatasi hambatan inovasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Kabupaten Sidoarjo telah mewujudkan pelayanan efektif ditinjau dari lima atribut inovasi menurut Everett M. Rogers (1983), yaitu: 1. Keuntungan relatif mengurus dokumen akta kelahiran mendapat 3in1 dokumen lain seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; 2. Kesesuaian prosedur sama dengan inovasi sebelumnya, perbedaan media dalam segi persyaratan di website Plavon Dukcapil http://plavon.sidoarjokab.go.id; 3. Kerumitan terkendala jaringan karena menggunakan jaringan terpusat KOMINFO saat akses kurang stabil; 4. Kemungkinan dilakukan percobaan dilakukan uji coba website Plavon Dukcapil langsung kepada pegawai dan masyarakat pada program sosialisasi; 5. Dapat diamati terdapat menu riwayat pengajuan jadi masyarakat dapat mengakses pengajuannya sudah sampai mana. Faktor pendukung inovasi adanya modal manusia, modal kepemimpinan, lingkungan organisasi. Faktor penghambat adanya tekanan dan hambatan administrasi serta teknologi ada tapi terhambat budaya organisasi. Upaya dalam mengatasi hambatan inovasi adalah mengkonsultasikan dan validasi ulang data ke dinas, mengadakan sosialisasi di media sosial Instagram dan melakukan program Jemput Bola Terpadu yang Gemilang.
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKAERJAAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA CILEGON TAHUN 2020 Ria Purnama; Riswanda Riswanda; Juliannes Cadith
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.16966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn. Metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis data Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan belum optimal karena rendahnya kompetensi pendidikan yang dibutuhkan oleh industrial di Kota Cilegon, belum maksimal pendataan terkait pencari kerja dan laporan pencari kerja, kurangnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah Kota Cilegon, serta minimya lowongan kerja dikarenakan industri padat modal. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan dengan undang-undang diatasnya yang sudah banyak perubahan serta kurangnya inisiatif terkait perubahan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN KARIMUN Agusnuli Ayu Zizi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i1.18459

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial pada ODGJ yang hidup terlantar di jalanan. Dengan adanya fenomena tersebut perlu adanya peran dari Dinas Sosial yang terkait untuk penanganan serta memberikan hak yang sama kepada para penderita ODGJ terlantar. Hak yang dimaksud ialah mendapatkan hak pelayanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan serta mendapat jaminan atas ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang menaungi masalah sosial dalam penanganan ODGJ terlantar serta faktor hambatan apa saja yang terdapat dalam proses penanganan tersebut. Metode yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi literature, dan obesrvasi atau pengamatan lapangan. Sumber data diperoleh menggunakan data sekunder dan primer. Dalam penelitian ini, peneliti melihat peran Dinas Sosial berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rasyid (Labolo, 2013) bahwa peran pemerintah terdiri dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam penanganan ODGJ terlantar belum dilakukan secara optimal. Belum adanya regulasi Perda Kabupaten Karimun yang khusus menangani hal tersebut. Kemudian terdapat faktor penghambat, yakni kurangnya anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan yang menunjang penanganan pemberdayaan dan pengobatan penderita gangguan jiwa.

Page 1 of 1 | Total Record : 7