cover
Contact Name
AHMAD SYAUQI
Contact Email
syauqiberbakti@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.empati@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, (Gedung Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi Lt. III), Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 1541
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
ISSN : 23014261     EISSN : 26216418     DOI : 10.15408/empati
Core Subject : Social,
Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial is a peer-reviewed journal on social welfare and social work, offering access to a better understanding of social welfare in Indonesia and developments through the publication of articles and research reports. EMPATI emphasizes on social welfare and social work practice in Indonesia, and intended to communicate original researches and current issues on various subjects such as on human service organizations, children, elderly, disability, economy, policy, health, gender, age, class, mental health, etc. The Journal provides an interdisciplinary forum to which academics and professionals working in the fields of social welfare.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
MENGURAI KOMPLEKSITAS STUNTING MELALUI PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI TINGKAT LOKAL Setyo Nugroho; Sugiyanto
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 15 No. 1 (2026): Empati Edisi Juni 2026
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.51152

Abstract

Abstract. Stunting is a multidimensional public policy issue influenced not only by health factors but also by social, economic, cultural, and governance dimensions. The sectoral approach that has traditionally dominated stunting interventions has not been sufficient to address its complex causes at the local level. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in stunting management by emphasizing the synergy among government institutions, communities, the private sector, and non-governmental organizations. A qualitative case study approach was employed to explore collaborative practices in local stunting governance. Data were collected through in-depth interviews, observations, and focus group discussions involving key stakeholders. Data were analyzed using an interactive model consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the effectiveness of stunting management is strongly influenced by the quality of collaboration among stakeholders, particularly the clarity of roles, mutual trust, and effective coordination mechanisms. Collaborative governance enables the integration of cross-sectoral interventions, including health, education, sanitation, and social protection programs, resulting in more comprehensive and context-sensitive policy implementation. Furthermore, active community participation strengthens policy legitimacy and enhances program sustainability. This study concludes that collaborative governance provides an effective governance framework for addressing stunting at the local level. The findings imply the need to strengthen collaborative institutions, enhance the capacity of local actors, and develop adaptive and participatory coordination mechanisms to accelerate sustainable stunting reduction. The study contributes to the literature by highlighting collaborative governance as a strategic approach to managing complex public policy issues in local government. Keyword: Stunting; Collaborative Governance, Local Governance, Multi-Stakeholder Collaboration, Public Policy. Abstrak. Stunting merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan sektoral yang selama ini diterapkan dinilai belum mampu mengatasi kompleksitas permasalahan stunting secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi collaborative governance dalam penanganan stunting di tingkat lokal dengan menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan para pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antaraktor yang ditandai dengan kejelasan pembagian peran, terbangunnya kepercayaan, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Pendekatan collaborative governance mampu mengintegrasikan program lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial, sehingga intervensi menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan keberlanjutan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat tata kelola penanganan stunting di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan kolaboratif, peningkatan kapasitas aktor lokal, serta pengembangan mekanisme koordinasi yang adaptif dan partisipatif untuk mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan. Kata Kunci: Stunting; Collaborative Governance, Tata Kelola Lokal, Kolaborasi Multi-Aktor, Kebijakan Publik.
THE ILLUSION OF EMPOWERMENT: GREEN SOCIAL WORK IN EAST KALIMANTAN'S EXTRACTIVE INDUSTRY Aryanti Situmorang; Pipit Afrianti; Rianda Abdi; Brilliant Alievessa
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 15 No. 1 (2026): Empati Edisi Juni 2026
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.51664

Abstract

Abstract. Research examining Green Social Work (GSW) within extractive industries remains limited, particularly in understanding the relationships between Environmental, Social, and Governance (ESG), Social Impact Assessment (SIA), and indigenous governance systems. This research analyzes the application of Green Social Work (GSW) within the extractive context of East Kalimantan, Indonesia. Using a qualitative approach grounded in a critical paradigm, this study employs literature analysis and and field-based inquiry involving key informants from affected indigenous communities, village government officials, civil society actors, and extractive industry practitioners with a social work background. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns of governance, environmental vulnerability, and community responses. The findings reveal that the implementation of ESG and SIA in extractive governance tends to be procedural and performative, emphasizing compliance and reporting mechanisms rather than substantive community empowerment and ecological justice. Four interrelated themes emerged from the analysis: performative sustainability governance, persistent socio-ecological vulnerability, extractive dependency, and the resilience of indigenous governance systems. Despite increasing sustainability commitments, communities continue to experience environmental degradation, social vulnerability, and limited participation in decision-making processes. At the same time, indigenous governance systems, particularly Umaq and Simpuk, demonstrate important capacities for environmental stewardship and collective accountability. This study further expands Green Social Work scholarship by integrating perspectives from Political Ecology and Indigenous Governance within extractive industry settings. The article offers an analytical framework that connects Green Social Work, ESG governance, and indigenous territorial governance as a basis for advancing ecological justice and community wellbeing in extractive regions. Keyword: Green Social Work; Extractive Industries; Political Ecology; East Kalimantan; Greenwashing; Indigenous Knowledge. Abstrak. Penelitian mengenai Green Social Work (GSW) dalam konteks industri ekstraktif masih terbatas, khususnya dalam memahami hubungan antara Environmental, Social, and Governance (ESG), Social Impact Assessment (SIA), dan sistem tata kelola masyarakat adat. Penelitian ini menganalisis penerapan Green Social Work (GSW) dalam konteks industri ekstraktif di Kalimantan Timur, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan paradigma kritis, penelitian ini memanfaatkan analisis literatur dan dan kajian lapangan yang melibatkan informan kunci dari masyarakat adat terdampak, pemerintah desa, aktivis masyarakat sipil, serta praktisi industri ekstraktif berlatar belakang pekerjaan sosial. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola tata kelola, kerentanan lingkungan, dan respons masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ESG dan SIA dalam tata kelola industri ekstraktif cenderung bersifat prosedural dan performatif, dengan lebih menekankan pada mekanisme kepatuhan dan pelaporan dibandingkan pemberdayaan masyarakat dan keadilan ekologis yang substantif. Analisis menghasilkan empat tema yang saling berkaitan, yaitu tata kelola keberlanjutan yang performatif, kerentanan sosial-ekologis yang persisten, ketergantungan terhadap industri ekstraktif, dan resiliensi sistem tata kelola masyarakat adat. Meskipun komitmen terhadap keberlanjutan semakin meningkat, masyarakat masih menghadapi degradasi lingkungan, kerentanan sosial, dan keterbatasan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di saat yang sama, sistem tata kelola masyarakat adat, khususnya Umaq dan Simpuk, menunjukkan kapasitas penting dalam pengelolaan lingkungan dan akuntabilitas kolektif. Penelitian ini turut memperluas kajian Green Social Work dengan mengintegrasikan perspektif Ekologi Politik dan Tata Kelola Masyarakat Adat dalam konteks industri ekstraktif. Artikel ini menawarkan suatu kerangka analitis yang menghubungkan Green Social Work, tata kelola ESG, dan tata kelola wilayah adat sebagai dasar untuk mendorong keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah ekstraktif.  Kata Kunci: Pekerjaan Sosial Hijau; Industri Ekstraktif; Ekologi Politik; Kalimantan Timur; Greenwashing; Pengetahuan Indigenus.
PENGARUH OPEN-MINDEDNESS TERHADAP KONSEP ADIL GENDER PADA REMAJA ACEH DI KABUPATEN BIREUEN Cut Fahrayeni; Sigit Sanyata
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 15 No. 1 (2026): Empati Edisi Juni 2026
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.51699

Abstract

Abstract. This study aims to (1) Explore the understanding and meaning of the concept of gender justice in Acehnese society, (2) Analyzing the influence of open-mindedness on the understanding of gender equality concepts among acehnese adolescents in Bireuen District.This study employs a mixed-method approach using an exploratory sequential mixed method design (qualitative–quantitative). The research began with the Delphi method to explore the concept of gender equity in Acehnese society, conducted from October 2025 to December 2025. A total of six experts participated in the study, all of whom have concerns related to gender issues, including a traditional Acehnese leader, a religious leader, a community leader, a legal/social practitioner, an academic, and a women’s rights activist. After completing the Delphi phase, the study proceeded to the quantitative stage, which was conducted from January to March 2026. The sample size was determined using the Krejcie and Morgan formula and stratified random sampling technique, resulting in 132 respondents from a population of 200 students. The research instruments included the Gender Equity Scale (SAG) with a reliability of 0.716–0.769 and the open-mindedness scale with a reliability of 0.702–0.716. This study is expected to contribute to the development of education and policies that support gender equality among adolescents. Keyword: Gender equality; exploration of gender equality concepts; open mindedness; acehnese adolescents. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengeksplorasi pemahaman dan pemaknaan konsep adil gender dalam masyarakat Aceh, (2) Menganalisis pengaruh open-mindedness terhadap pemahaman konsep adil gender pada remaja aceh di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mixed method) dengan exploratory sequential mixed method design (qualitative–quantitative). Penelitian diawali menggunakan metode Delphi untuk mengeksplorasi konsep adil gender pada masyarakat Aceh yang dilaksanakan pada Oktober 2025 hingga Desember 2025. Ahli yang terlibat sejumlah 6 orang yang memiliki kepedulian terhadap isu gender, terdiri dari tokoh adat Aceh, tokoh agama, tokoh masyarakat, praktisi hukum/sosial, akademisi, dan aktivis perempuan. Setelah selesai metode Delphi, penelitian dilanjutkan ke tahap kuantitatif yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Metode penentuan jumlah sampel menggunakan rumus dari Krejcie & Morgan dan sesuai ketentuan stratified random sampling, sehingga dengan populasi sejumlah 200 siswa, maka jumlah sampel sebanyak 132 siswa. Instrumen penelitian menggunakan skala adil gender (SAG) dengan reliabilitas 0,716–0,769 dan skala open-mindedness yang memiliki reliabilitas 0,702–0,716. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa open-mindedness merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk pemahaman konsep adil gender pada remaja. Kata Kunci: Adil gender; pemahaman konsep adil gender; open mindedness; remaja Aceh.
TRANSFORMASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA: ANALISIS PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL LINTAS ERA Virza Hafidh Adrian; Sofyan Cholid
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 15 No. 1 (2026): Empati Edisi Juni 2026
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.52511

Abstract

Abstract. National food security policies in Indonesia have undergone a dynamic paradigm evolution across leadership eras. This study aims to comparatively analyze the transformation of social protection strategies in the food sector, moving from the residual, commodity-based model under Susilo Bambang Yudhoyono, to the financial inclusion and digitalization-driven approach of the Joko Widodo era, and finally to the promotive-preventive human capital investment strategy within Prabowo Subianto’s Asta Cita framework. Utilizing a descriptive-analytical qualitative method with a documentary study approach based on Scopus data and policy drafts, this research explores the effectiveness of equity, empowerment, and social protection pillars in addressing nutritional deprivation. The findings indicate that despite increased institutional maturity in recognizing the right to food, the efficacy of formal social safety nets remains severely constrained by structural bottlenecks. These obstacles include digital telecommunication infrastructure disparities in Eastern Indonesia, the industrial bias of large-scale projects such as the food estate, and intense agrarian space competition driven by oil palm expansion for B40 biofuel quotas. Consequently, vulnerable groups—including multidimensionally poor households, agricultural laborers, persons with disabilities, and urban marginalized communities—face acute functional precarity, forcing them to rely on local informal moral economy networks to survive. This study recommends stringent cross-sectoral agrarian zoning harmonization, accelerated digital infrastructure deployment, and the integration of local social capital into the national formal food security architecture to achieve universal distributive justice. Keyword: Food Policy; Social Development; Vulnerable Groups; Biofuel; Moral Economy. Abstrak. Kebijakan ketahanan pangan nasional di Indonesia terus mengalami evolusi paradigma yang dinamis lintas periode kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif transformasi strategi perlindungan sosial pangan dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bersifat residual-komoditas, era Joko Widodo yang berbasis inklusi keuangan dan digitalisasi, hingga rencana strategis Asta Cita era Prabowo Subianto yang berfokus pada investasi modal manusia secara promotif-preventif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi dokumen kepustakaan berbasis data Scopus dan draf kebijakan, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas pilar pemerataan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial dalam mengatasi deprivasi nutrisi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kematangan institusional dalam memandang hak atas pangan, efektivitas jaminan sosial formal masih dihambat oleh tantangan struktural yang masif. Hambatan tersebut meliputi kesenjangan infrastruktur telekomunikasi digital di kawasan timur Indonesia, bias industrialisasi berskala besar melalui proyek lumbung pangan (food estate), serta kompetisi ruang agraria akibat ekspansi komoditas kelapa sawit demi pemenuhan kuota biofuel B40. Akibatnya, kelompok rentan seperti masyarakat miskin multidimensi, buruh tani gurem, penyandang disabilitas, dan komunitas marginal perkotaan mengalami kerentanan fungsional dan terpaksa mengandalkan jaringan ekonomi moral informal lokal untuk bertahan hidup. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi zonasi agraria yang ketat, percepatan pemerataan infrastruktur digital, serta integrasi modal sosial lokal ke dalam sistem jaminan sosial pangan nasional demi mewujudkan keadilan distributif yang universal. Kata Kunci: Kebijakan Pangan; Pembangunan Sosial; Kelompok Rentan; Biofuel; Ekonomi Moral.

Filter by Year

2012 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Empati Edisi Juni 2026 Vol. 14 No. 2 (2025): Empati Edisi Desember 2025 Vol 14, No 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025 Vol 13, No 2 (2024): Empati Edisi Desember 2024 Vol. 13 No. 2 (2024): Empati Edisi Desember 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Empati Edisi Juni 2024 Vol 13, No 1 (2024): Empati Edisi Juni 2024 Vol 12, No 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Empati Edisi Juni 2023 Vol 12, No 1 (2023): Empati Edisi Juni 2023 Vol 11, No 2 (2022): Empati Edisi Desember 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): Empati Edisi Desember 2022 Vol 11, No 1 (2022): Empati Edisi Juni 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Empati Edisi Juni 2022 Vol 10, No 2 (2021): Empati Edisi Desember 2021 Vol. 10 No. 2 (2021): Empati Edisi Desember 2021 Vol 10, No 1 (2021): Empati Edisi Juni 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Empati Edisi Juni 2021 Vol 9, No 2 (2020): Empati Edisi Desember 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Empati Edisi Desember 2020 Vol. 9 No. 1 (2020): Empati Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): Empati Edisi Juni 2020 Vol 8, No 2 (2019): Empati Edisi Desember 2019 Vol. 8 No. 2 (2019): Empati Edisi Desember 2019 Vol 8, No 1 (2019): Empati Edisi Juni 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Empati Edisi Juni 2019 Vol. 7 No. 2 (2018): Empati Edisi Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Empati Edisi Desember 2018 Vol 7, No 1 (2018): Empati Edisi Juni 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Empati Edisi Juni 2018 Vol 6, No 1 (2017): Empati Edisi Juni 2017 Vol. 6 No. 1 (2017): Empati Edisi Juni 2017 Vol 5, No 1 (2016): Empati Edisi Juni 2016 Vol. 5 No. 1 (2016): Empati Edisi Juni 2016 Vol. 4 No. 1 (2015): Empati Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Empati Edisi Juni 2015 Vol 3, No 1 (2014): Empati Edisi Juni 2014 Vol. 3 No. 1 (2014): Empati Edisi Juni 2014 Vol 2, No 1 (2013): Empati Edisi Juni 2013 Vol. 2 No. 1 (2013): Empati Edisi Juni 2013 Vol. 1 No. 1 (2012): Empati Edisi Juni 2012 Vol 1, No 1 (2012): Empati Edisi Juni 2012 More Issue